Sleman — Pemerintah Kapanewon Ngaglik menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan (RAKORPIM) pada Rabu (28/1/2026), di Aula Kapanewon Ngaglik. Kegiatan ini menjadi forum strategis lintas sektor dalam menyikapi berbagai dinamika dan permasalahan di wilayah Ngaglik.

RAKORPIM dipimpin oleh Panewu Kapanewon Ngaglik, Wawan Widyantoro, dan dihadiri Kawat Keamanan Kapanewon Ngaglik, Wahyu Irawan, Kapolsek Ngaglik, AKP Yuliyanto, seluruh Lurah se-Kapanewon Ngaglik, Kepala Puskesmas Ngaglik, I dr. Novi Eka W.H., Kepala Puskesmas Ngaglik, II dr. Sri Mujianto, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik, Handoyo, perwakilan Koramil Ngaglik, Kaur Dik UPT Pendidikan, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kapanewon Ngaglik.

Panewu Ngaglik, Wawan Widyantoro mengingatkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi curah hujan yang masih tinggi. Ia menekankan pentingnya konsentrasi dan perhatian serius terhadap kondisi drainase di masing-masing kalurahan guna mencegah terjadinya banjir dan genangan air.

“Koordinasi dan langkah antisipasi harus dilakukan bersama agar dampak cuaca ekstrem dapat diminimalisir,” ujarnya.

Kapolsek Ngaglik, AKP Yuliyanto dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergitas dan kerja sama yang solid antara unsur kepolisian, pemerintah kapanewon, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi yang baik merupakan kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan sinergi yang kuat, setiap permasalahan warga dapat ditangani secara cepat, tepat, dan humanis,” tegas Kapolsek Ngaglik.

Sementara itu, Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho menyampaikan adanya kejadian banjir yang meluap hingga ke jalan akibat tidak tersedianya resapan air. Pihak kalurahan telah mengimbau masyarakat agar lebih memperhatikan aspek resapan air dalam setiap kegiatan perbaikan maupun pembangunan jalan di tingkat dusun.

Lurah Kalurahan Sariharjo, H. Sarbini menyampaikan komitmen pemerintah kalurahan untuk bekerja sama dengan Polsek Ngaglik dan Kawat Keamanan dalam menuntaskan permasalahan sampah visual. Upaya tersebut dilakukan bersama relawan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan.

Di bidang keagamaan dan sosial, Kepala KUA Ngaglik, Handoyo menyampaikan bahwa angka perceraian pada tahun 2025 hingga 2026 mengalami penurunan.

“Hal ini merupakan hasil dari upaya mediasi yang dilakukan bersama Polsek Ngaglik, khususnya bagi keluarga muda yang menghadapi permasalahan rumah tangga,” ujarnya.

Melalui RAKORPIM ini, seluruh peserta sepakat bahwa rapat koordinasi bukan sekadar agenda rutin, namun harus menghasilkan solusi konkret, tindak lanjut yang jelas, serta membawa perubahan nyata terhadap berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat Kapanewon Ngaglik. (ESK – KIM DSN)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Berbah menyelenggarakan Musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan (Forkompim) pada Rabu (28/1/2026), di Pendopo Kepanjen Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman.

Kegiatan ini dihadiri oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Sleman, yakni Guntur Yoga Purnawan, Mbah Wanto, dan Galuh Saraswati Laksono. Turut hadir Panewu dan Panewu Anom Berbah, jajaran Forkompim Berbah, Kepala Jawatan Kapanewon Berbah (Jawatan Keamanan, Kemakmuran, Praja, Umum, dan Sosial), serta Lurah dari Kalurahan Jogotirto, Kalitirto, Tegaltirto, dan Sendangtirto.

Panewu Berbah, Djaka Sumarsono dalam arahannya menyampaikan bahwa forum ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Rakorpim tingkat Kapanewon tahun 2025 yang sebelumnya dilaksanakan di Ruang Praja 2 Setda Kabupaten Sleman. Ia menekankan pentingnya inventarisasi permasalahan wilayah yang belum dapat diselesaikan di tingkat kapanewon untuk kemudian ditetapkan skala prioritasnya.

“Setiap permasalahan yang belum terselesaikan agar diinventarisir dan ditentukan prioritasnya, kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sleman serta ditembuskan kepada DPRD Kabupaten Sleman,” jelas Djaka.

Djaka juga menyampaikan bahwa Rakorpim tematik dapat dilaksanakan sesuai kreativitas dan urgensi wilayah masing-masing. Selain itu, ia mengingatkan bahwa SPPT PBB akan segera dibagikan kepada warga, disertai dengan penyelenggaraan pekan pembayaran PBB di wilayah kalurahan masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula agenda strategis Kapanewon Berbah ke depan, di antaranya Musrenbang Kapanewon Berbah yang dijadwalkan pada Rabu, 4 Februari 2026 sesuai ketetapan Bappeda Sleman. Selain itu, menjelang bulan Ramadan akan digelar Sadranan Agung Wotgaleh pada Minggu, 8 Februari 2026, yang direncanakan dimeriahkan dengan kirab budaya mengiringi gunungan palawijen.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Komisi A, Guntur Yoga Purnawan, dalam forum tersebut mengingatkan terkait gempa bumi yang terjadi pada Rabu (27/1/2026) pukul WIB. Berdasarkan perkiraan sementara, pusat gempa berada di sekitar wilayah Imogiri dengan kedalaman 11 km dan magnitudo 4,5 akibat pergeseran Sesar Opak.

“Meski tidak menimbulkan kerusakan berarti, ini menjadi peringatan bahwa ancaman pergeseran Sesar Opak tetap perlu diwaspadai. Mitigasi bencana harus dimiliki oleh seluruh warga masyarakat,” tegas Guntur.

Sementara itu, anggota DPRD Sleman Mbah Wanto dari Komisi D menyoroti sektor pendidikan. Ia menyampaikan harapan agar rencana pembangunan SMA Negeri di Kapanewon Berbah yang berlokasi di Kalurahan Kalitirto dapat segera terealisasi.

“Semoga nantinya berjalan lancar sesuai yang direncanakan,” ungkapnya.

Mbah Wanto menambahkan, Komisi D memiliki tugas membantu masyarakat khususnya dalam pendidikan dasar, agar seluruh anak mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak putus sekolah karena kendala biaya.

“Kami akan membantu mencarikan solusi untuk meringankan biaya pendidikan,” ujarnya.

Dalam sesi lain, Kapolsek Berbah AKP Dwi Daryanto menekankan pentingnya antisipasi terhadap potensi bencana alam seperti gempa dan banjir. Ia juga mengingatkan kewaspadaan menjelang bulan Ramadan, khususnya terkait potensi kejahatan jalanan yang melibatkan remaja.

“Peran orang tua sangat penting untuk mengawasi putra-putrinya agar tidak keluar rumah pada jam malam, terutama setelah sahur,” imbaunya.

Sedangkan Danramil Berbah, Kapten Infanteri Siswanto menyampaikan rencana pelaksanaan program ABRI Masuk Desa (AMD), salah satunya pembangunan jembatan gantung yang melintasi Sungai Opak.

“Program AMD ini merupakan wujud kehadiran TNI dalam membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur kembali melaksanakan layanan PBB PANUTAN (Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Percontohan) pada awal tahun 2026. Program inovatif ini digelar secara massal di Pendopo Kalurahan Condongcatur, Rabu (26/1/2026), sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2.

Dalam layanan tersebut, masyarakat dapat mengurus pembayaran PBB-P2 secara langsung dengan suasana yang ramah dan nyaman. Menariknya, warga yang telah melakukan pembayaran PBB PANUTAN mendapatkan bonus sarapan pagi berupa soto daging sapi dan es teh gratis.

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat. Pelaksanaan PBB PANUTAN Condongcatur juga dipantau langsung oleh Panewu Depok dan Kepala Jawatan Praja Kapanewon Depok. Keduanya memberikan apresiasi atas terobosan layanan tersebut dan berharap inovasi serupa dapat menjadi contoh bagi kalurahan lain.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, menyampaikan bahwa pemberian hidangan gratis merupakan bagian dari strategi mendekatkan layanan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mendorong kesadaran pajak.

“Tahun lalu kita sediakan bakso, kali ini soto daging sapi gratis sebagai variasi sekaligus upaya membangun kedekatan dengan masyarakat dan menciptakan suasana yang lebih ramah. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung UMKM lokal serta menjadi insentif sederhana agar warga lebih semangat memenuhi kewajiban pajaknya,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, SPPT PBB-P2 Tahun 2026 telah didistribusikan ke masing-masing padukuhan sejak awal Januari 2026. Adapun jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ditetapkan pada 30 Juni 2026. Warga dapat melakukan pembayaran melalui dukuh setempat sesuai jadwal Pekan PBB padukuhan, bank yang ditunjuk, maupun melalui berbagai layanan pembayaran digital.

Sementara itu, Danarta Condongcatur, Fernandya Riski Hartantri  menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak PBB-P2 di Condongcatur pada tahun 2026 mencapai lembar SPPT dengan total nilai sebesar . Pada pelaksanaan PBB PANUTAN hari ini, tercatat 129 wajib pajak melakukan pembayaran dengan total transaksi sebesar .

“Pelayanan PBB PANUTAN di Kalurahan Condongcatur hanya berlaku satu hari ini. Selanjutnya, pembayaran PBB dilakukan di padukuhan sesuai jadwal yang akan ditentukan, atau melalui Bank BPD DIY, Bank Mandiri, BNI, BRI, serta layanan digital seperti Gojek, Tokopedia, LinkAja, QRIS, DANA, Indomaret, dan lainnya. Pembayaran paling lambat 30 Juni 2026, dan keterlambatan akan dikenakan denda 1 persen per bulan,” jelas Riski.

Di sisi lain, Kepala BKAD Kabupaten Sleman, Abu Bakar, melalui sambungan WhatsApp menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman resmi membuka program pemutihan denda PBB-P2 sejak 7 Januari 2026.

“Program ini merupakan strategi jemput bola untuk mencairkan piutang pajak yang mengendap selama lebih dari satu dekade. Pemutihan denda administratif berlaku untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2013 hingga 2025 dengan nominal denda sampai Rp100 juta per Nomor Objek Pajak, dan berlangsung hingga 30 Juni 2026,” ungkapnya.

Abu Bakar menambahkan, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah realistis untuk membersihkan neraca keuangan daerah dari piutang macet sekaligus memberikan kesempatan awal baru (fresh start) bagi wajib pajak agar cukup membayar pokok pajaknya saja. Program ini juga diharapkan menjadi penggerak pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman di awal tahun 2026. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Upaya pemberdayaan perempuan berbasis keterampilan kembali mendapat ruang melalui kegiatan Sekolah Keterampilan yang digelar PKK Pokja 2 Kalurahan Margorejo, Tempel, Sleman, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan kalurahan ini, merupakan momentum ekonomi yang dinilai strategis untuk mendorong kemandirian keluarga melalui kreativitas busana.

Pelatihan ini merupakan kolaborasi lembaga Elzatta dari Magelang dan Tata Busana dari SMK Muh 1 Tempel, serta Tata Rias Margorejo. Adapun narasumber kegiatan perwakilan dari Elzatta, Gilang Diky, dan seorang tutorial hijab, Putri Yuliana. Keduanya membagikan wawasan seputar tren fashion muslim, teknik dasar produksi, hingga peluang usaha rumahan yang relevan dengan kebutuhan pasar nasional.

Ketua Pokja 2 PKK Margorejo, Enjang Dwi Retnoningsih dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis. Tetapi bagian dari gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan.

“Kami ingin ibu-ibu tidak hanya menjadi konsumen tren, tetapi juga pelaku usaha. Menjelang lebaran, kebutuhan busana meningkat. Ini peluang nyata jika dikelola dengan keterampilan dan kepercayaan diri,” ujarnya.

Putri Yuliana sebelum memberikan tutorial tentang penggunaan hijab menyoroti perubahan perilaku pasar fashion muslim yang semakin dinamis. Menurutnya, konsumen kini tidak hanya mencari model yang modis, tetapi juga kenyamanan bahan dan identitas gaya.

“Fashion muslim sekarang bergerak ke arah yang lebih personal. Ibu-ibu bisa mulai dari desain sederhana, yang penting rapi, nyaman dipakai, dan punya ciri khas. Pasarnya luas, apalagi dengan dukungan penjualan daring,” jelasnya.

Sementara itu, Gilang menekankan pentingnya konsistensi kualitas bagi pelaku usaha pemula. Ia berbagi pengalaman membangun usaha dari skala kecil hingga mampu menjangkau pasar lebih luas.

“Kunci bertahan di usaha fesyen itu telaten dan mau belajar. Jangan takut mulai dari rumah. Lebaran selalu jadi momentum lonjakan permintaan, tapi kualitas jahitan dan ketepatan waktu tetap nomor satu,” katanya.

Peserta tampak antusias mengikuti sesi praktik dan diskusi. Mereka tidak hanya belajar soal model busana, tetapi juga pengemasan produk dan strategi pemasaran sederhana melalui media sosial. Pendekatan ini dinilai relevan dengan kondisi banyak keluarga yang mulai merintis usaha rumahan pascapandemi.

Kegiatan seperti ini mencerminkan peran PKK yang terus bertransformasi, dari gerakan sosial menjadi motor penguatan ekonomi keluarga. Dengan membekali perempuan keterampilan aplikatif dan pemahaman pasar, pelatihan fashion menjelang lebaran ini diharapkan tak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berlanjut menjadi usaha nyata yang menopang kesejahteraan rumah tangga.

Lebih jauh, model pelatihan kolaboratif antara komunitas lokal dan pelaku industri kreatif seperti ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi berbasis keluarga dapat tumbuh dari tingkat akar rumput, namun berdampak luas. Dari ruang pertemuan desa, semangat wirausaha perempuan perlahan dirajut, sejalan dengan denyut industri fashion nasional yang terus berkembang. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman — Arah pembangunan daerah yang menekankan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan kembali ditegaskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kapanewon Tempel, Rabu (28/1/2026).

Forum ini menjadi bagian penting dari proses perencanaan berjenjang yang menentukan wajah pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang, sekaligus mencerminkan praktik perencanaan partisipatif yang kini diperkuat di berbagai wilayah Indonesia.

Kepala Bidang Pemerintahan dan SDM Bappeda Kabupaten Sleman, Diah Retnoningsih menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak lagi semata soal infrastruktur fisik. Tetapi tentang membangun kualitas manusia dan sistem pemerintahan yang bersih serta adaptif terhadap perubahan zaman.

“Visi pembangunan daerah kami adalah terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Ini bukan sekadar slogan, tetapi arah kerja yang harus diterjemahkan hingga tingkat wilayah paling bawah,” ujar Diah.

Ia menjabarkan misi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang produktif, berkarakter, dan berdaya saing. Pembangunan, menurutnya, harus memastikan masyarakat tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memiliki akses adil terhadap pendidikan, kesehatan, serta lingkungan hidup yang terjaga.

“Pertumbuhan tanpa pemerataan akan melahirkan ketimpangan baru. Karena itu, pembangunan manusia, jaminan sosial, dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Misi tersebut juga mencakup penguatan sarana dan prasarana untuk menjamin pembangunan yang berkeadilan, reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pemajuan kebudayaan dalam semangat kebinekaan dan toleransi. Penekanan pada aspek budaya ini menunjukkan bahwa identitas lokal tetap dipandang sebagai fondasi penting di tengah arus modernisasi.

Untuk menerjemahkan visi-misi tersebut, pemerintah daerah menyiapkan 16 program strategis, yang menyasar isu-isu mendasar masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pengentasan kemiskinan, jaminan sosial dan kesehatan bagi difabel, lansia, serta keluarga miskin, jaminan gizi bagi ibu hamil dan anak, serta jaminan pendidikan bagi anak-anak.

Isu lingkungan juga menjadi perhatian serius melalui program Sleman Tuntas Sampah, yang menggambarkan upaya sistematis pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Di sisi lain, peningkatan kualitas jalan, penerangan umum, serta sarana prasarana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menunjukkan pendekatan pembangunan yang tetap menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur tetap penting, tetapi harus menopang kualitas hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat, bukan berdiri sendiri,” kata Diah.

Untuk tahun 2027, terdapat enam indikasi prioritas pembangunan yang menjadi penajaman arah kebijakan. Fokus tersebut meliputi penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kinerja sektor unggulan, serta peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Musrenbang tingkat kapanewon seperti di Tempel memperlihatkan bagaimana proses perencanaan pembangunan kini semakin membuka ruang partisipasi masyarakat. Aspirasi dari tingkat wilayah dihimpun, diselaraskan dengan arah kebijakan daerah, lalu diintegrasikan ke perencanaan yang lebih luas.

Pendekatan ini mencerminkan model pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada kebijakan pusat atau daerah semata, tetapi juga pada kebutuhan riil masyarakat. Dengan menempatkan keadilan sosial, kualitas manusia, dan tata kelola pemerintahan sebagai poros, arah pembangunan daerah ini menggambarkan upaya menjawab tantangan nasional dari ketimpangan, krisis lingkungan, hingga tuntutan transformasi digital, melalui kerja terencana dari level paling dekat dengan warga. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)