Sleman — Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman resmi menggelar Musyawarah Kerja Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat aksi kemanusiaan di wilayah tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman pada Sabtu (24/1/2026) ini dihadiri oleh Ketua PMI DIY Prabukusumo, Sekretaris Daerah Sleman Susmiarto, serta jajaran pengurus PMI dari tingkat kapanewon se-Kabupaten Sleman. Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penyusunan target baru setelah PMI Sleman mencatatkan performa gemilang sepanjang tahun lalu.

Ketua PMI Sleman, Mafilindati Nuraini, dalam laporannya memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, organisasi yang dipimpinnya telah merealisasikan 204 kegiatan dengan serapan anggaran mencapai 21,2 miliar rupiah. Dampak dari kegiatan tersebut sangat dirasakan masyarakat, terutama melalui layanan distribusi darah yang mencapai kantong. Selain itu, program Layanan Darah Sleman Gratis atau Lada Manis juga telah membantu warga, ditambah dengan ratusan ribu warga lainnya yang terjangkau melalui layanan klinik pratama, ambulans gawat darurat, hingga program satuan pendidikan aman bencana.

Mafilindati mengakui bahwa tantangan kemanusiaan ke depan akan semakin dinamis, namun pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, meskipun kesempurnaan sulit diraih, PMI Sleman akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan warga Sleman yang membutuhkan pertolongan cepat.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami tidak bisa memberikan yang sempurna, tetapi kami selalu memberikan hal paling optimal yang bisa kami laksanakan bagi seluruh masyarakat Sleman. Capaian di tahun 2025 menjadi modal besar bagi kami untuk terus bergerak lebih lincah dan responsif pada tahun ini,” ujar Mafilindati Nuraini di hadapan peserta musyawarah.

Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto, yang hadir mewakili Bupati Sleman, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi PMI yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya, PMI Sleman memegang peran krusial tidak hanya dalam urusan donor darah, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana dan kecelakaan. Ia berharap musyawarah kerja ini melahirkan inovasi baru yang mampu mempercepat respons kemanusiaan di lapangan.

Pujian senada juga datang dari Ketua PMI DIY, Prabukusumo, yang menyebut kinerja PMI Sleman sebagai standar terbaik di tingkat provinsi. Menurutnya, kunci keberhasilan Sleman terletak pada totalitas pengurus dan sinergi yang sangat kuat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan pengalamannya memimpin puluhan organisasi, ia menilai karakter kerja keras dan kerja cerdas tim di Sleman menjadi pembeda utama yang patut dicontoh oleh wilayah lain.

“Dari pengalaman saya memimpin puluhan organisasi, saya merasa di Sleman itu selalu menjadi yang terbaik. Artinya, dalam kepengurusan apa pun di Sleman, orang-orangnya benar-benar total, kerja keras, kerja cerdas, dan mau bekerja sama. Pemerintah daerah pun memberikan motivasi, fasilitasi, serta apresiasi yang luar biasa sehingga program kemanusiaan dapat berjalan lancar,” kata Prabukusumo dalam sambutannya.

Sebagai bentuk motivasi, dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan bagi unit PMI Kapanewon dengan perolehan donor darah massal terbanyak. Kapanewon Cangkringan berhasil menyabet peringkat pertama dengan catatan 797 pendonor dari lima kali kegiatan massal, disusul oleh Kapanewon Kalasan, Seyegan, Godean, dan Ngemplak. Pemberian apresiasi ini diharapkan dapat memicu semangat kompetisi positif di tingkat kecamatan untuk terus menggerakkan kemanusiaan di lingkungan masing-masing.

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman mempertegas komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menggelar sosialisasi antikorupsi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pangripta Bappeda Sleman pada Jumat (23/1/2026) ini menyasar para Kepala Perangkat Daerah dan anggota DPRD Kabupaten Sleman sebagai pemegang kebijakan utama di wilayah tersebut.

Pertemuan strategis bertajuk “Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi dan Penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi” ini menghadirkan dua pakar dari lembaga antirasuah, yakni Indra Furqon dan Raden Aryo Bilowo. Fokus utama sosialisasi ini adalah membedah batasan antara budaya keramah-tamahan dengan praktik gratifikasi serta suap yang sering kali menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.

Indra Furqon dalam paparannya mengungkapkan bahwa di Indonesia, gratifikasi kerap dianggap lumrah karena berbalut budaya ketimuran seperti memberi tanda terima kasih. Namun, ia mengingatkan dengan tegas bahwa dalam konteks pelayanan publik, setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan memiliki risiko besar memengaruhi objektivitas penyelenggara negara. Hal inilah yang harus diwaspadai agar integritas aparatur tetap terjaga tanpa intervensi kepentingan pribadi atau golongan.

“Praktik saling memberi sering dianggap sebagai budaya ramah tamah, namun kita harus sadar bahwa jika itu berkaitan dengan jabatan, risikonya adalah menjadi suap. Kami mengimbau para Kepala Perangkat Daerah dan anggota DPRD untuk segera melapor kepada KPK sebelum 30 hari kerja sejak diterimanya pemberian tersebut. Langkah ini sangat krusial karena dapat menggugurkan dugaan unsur pidana bagi penerimanya,” ujar Indra Furqon di hadapan peserta sosialisasi.

Selain mengenai gratifikasi, para peserta juga dibekali pemahaman mendalam terkait pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penyelidikan korupsi. Hal ini bertujuan agar para pejabat daerah lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap rekomendasi audit ditindaklanjuti secara serius demi menghindari celah hukum di masa mendatang.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, yang turut hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa sinergi dengan KPK merupakan langkah preventif untuk memperkuat benteng integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Ia menyatakan bahwa penguatan sistem pengendalian intern dan transparansi keuangan berbasis elektronik menjadi agenda prioritas untuk menutup peluang terjadinya praktik lancung.

“Sosialisasi ini adalah upaya nyata untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan publik. Kami terus berupaya meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta pemanfaatan sistem elektronik agar disiplin aparatur tetap terjaga. Harapannya, seluruh pejabat di Sleman memiliki budaya anti gratifikasi yang kuat dalam bentuk apapun,” tegas Danang Maharsa.

Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan iklim birokrasi yang lebih sehat di Kabupaten Sleman, di mana pelayanan kepada masyarakat dilakukan tanpa ada bayang-bayang pamrih atau pungutan ilegal. Melalui pemahaman delik korupsi yang lebih baik, para penyelenggara negara diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Sleman — Upaya warga dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan ditunjukkan oleh masyarakat Padukuhan Tiyasan, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok. Melalui kreativitas dan kerja keras, sebuah lahan kosong yang semula tidak produktif kini berhasil disulap menjadi area perkebunan buah dan sayuran yang produktif. Keberhasilan ini ditandai dengan panen perdana bawang merah yang dilakukan langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, pada Kamis (22/1/2026) sore.

Lahan seluas 11 ribu meter persegi yang merupakan tanah pelungguh tersebut kini dikelola secara profesional oleh Sugih Waras Farm. Sebelumnya, area ini merupakan lahan mangkrak yang dipenuhi semak belukar, bahkan sering kali menjadi lokasi pembuangan sampah ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Transformasi ini tidak hanya mengubah wajah lingkungan menjadi lebih hijau, tetapi juga memberikan nilai ekonomi baru bagi masyarakat sekitar melalui sistem tanam tumpang sari.

Pengelola Sugih Waras Farm, Riska Dian Nur Lestari, menjelaskan bahwa ia bersama warga Tiyasan tergerak untuk mengoptimalkan lahan tersebut agar lebih bermanfaat. Di lahan tersebut, mereka menanam berbagai komoditas pangan mulai dari alpukat, cabai, tomat, timun, kacang panjang, hingga kacang tanah yang ditanam berdampingan dengan tanaman utama. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa keterbatasan lahan di wilayah perkotaan seperti Depok masih bisa dimaksimalkan untuk sektor pertanian.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memberikan apresiasi tinggi saat meresmikan Sugih Waras Farm di sela-sela kegiatan panen. Ia mengaku terkejut melihat perubahan signifikan pada lahan yang dulu gersang tersebut. Menurutnya, keberhasilan warga Tiyasan ini harus menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Kabupaten Sleman untuk tidak membiarkan lahan kosong terbengkalai tanpa memberikan manfaat bagi warga.

“Saya kaget. Di sini dulu lahannya cuma rumput saja. Sekarang sudah ditanami macam-macam seperti ini. Tanah kalau kosong, lalu dibikin produktif begini ternyata sangat bermanfaat bagi lingkungan dan ekonomi warga. Kita tidak boleh membiarkan tanah menganggur. Saya harap keberanian warga Tiyasan ini bisa menjadi contoh nyata untuk daerah-daerah lain di Sleman,” ujar Harda Kiswaya di tengah hamparan kebun sayuran.

Harda menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan produktif masyarakat yang sejalan dengan program ketahanan pangan nasional. Melalui kolaborasi antara warga dan pemerintah, diharapkan sektor pertanian perkotaan atau urban farming dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga sekaligus menekan angka inflasi pangan di tingkat lokal.

Masyarakat Tiyasan kini telah merasakan dampak positif dari keberadaan Sugih Waras Farm. Selain menjadi sumber pasokan pangan segar, area ini juga menjadi sarana edukasi pertanian bagi warga sekitar. Inisiatif ini diharapkan terus berkelanjutan dan mampu memicu gerakan serupa di wilayah lain agar setiap jengkal tanah di Sleman dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Sleman — Belajar tidak harus selalu terkungkung di dalam ruang kelas dengan bangku dan papan tulis. Di Dusun Jlegongan, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, sebuah gerakan literasi bernama Sekolah Desa membuktikan bahwa alam dan lingkungan sekitar adalah guru terbaik. Dengan semboyan “Semua orang adalah guru, alam raya sekolahku”, ruang pendidikan alternatif ini tumbuh menjadi oase bagi anak-anak desa untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara merdeka.

Inisiatif ini digerakkan oleh Syaeful Cahyadi, seorang tenaga kependidikan di Universitas Gadjah Mada yang mendedikasikan hidupnya untuk literasi sejak sepuluh tahun lalu. Berawal dari perpustakaan umum tingkat padukuhan di teras rumahnya, Syaeful mulai mengumpulkan beragam koleksi mulai dari buku pengetahuan umum, novel, hingga majalah anak. Baginya, akses terhadap bacaan adalah kunci utama untuk menumbuhkan minat belajar anak secara organik tanpa paksaan.

“Saya ingin anak-anak tahu bahwa belajar itu tidak harus selalu di ruang kelas. Alam, lingkungan sekitar, dan siapa pun di desa ini bisa menjadi guru. Dari situlah Sekolah Desa ini saya bangun agar anak-anak memiliki ruang belajar yang ramah dan menyenangkan tanpa merasa terbebani oleh tembok sekolah,” ujar Syaeful saat ditemui pada Minggu (25/1/2026).

Eksistensi gerakan ini pun mulai diakui secara luas, mulai dari tingkat provinsi hingga nasional. Syaeful yang aktif dalam Forum Taman Baca Masyarakat (TBM) berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi, seperti Pemuda Pelopor DIY 2019 dan Apresiasi TBM Kreatif Rekreatif Kemendikbud 2021. Konsistensi tersebut juga mengantarkannya menjadi anggota Dewan Pendidikan Sleman periode 2025–2030. Transformasi dari perpustakaan menjadi Sekolah Desa pada tahun 2022 semakin memperluas cakupan kegiatannya, tidak hanya sekadar layanan pinjam buku, tetapi juga pembelajaran terjadwal.

Setiap hari Sabtu, sekitar 12 hingga 14 anak usia sekolah dasar berkumpul untuk mengikuti berbagai kelas, mulai dari bahasa Inggris, tari klasik, hingga kelas umum. Sekolah Desa juga menjadi wadah kolaborasi dengan pihak luar, seperti kegiatan pengenalan serangga bersama Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dukungan pun mulai mengalir, termasuk hibah dari lembaga swadaya masyarakat asal Australia pada tahun 2024 yang digunakan untuk memperbaharui sarana prasarana serta memberikan insentif bagi para pengajar.

Meski telah menorehkan banyak prestasi, Syaeful mengakui bahwa perjalanan mengelola pendidikan di desa masih menemui jalan terjal. Salah satu tantangan terberat adalah mengubah pola pikir sebagian masyarakat yang masih memandang sebelah mata pentingnya pendidikan nonformal. Selain itu, belum adanya regulasi yang mendukung pemanfaatan dana desa untuk kegiatan literasi dan sekolah alternatif juga menjadi hambatan dalam pengembangan program secara berkelanjutan.

“Tantangan terbesarnya adalah cara pandang masyarakat yang masih menganggap pendidikan belum terlalu penting bagi masa depan anak. Harapan saya, ke depan ada dukungan kebijakan yang nyata serta keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk Karang Taruna, untuk mendorong pendidikan anak-anak desa agar lebih maju,” ungkap penulis buku “Dari Balik Pusara” tersebut.

Kini, Sekolah Desa di Jlegongan terus berupaya memperluas jaringan kolaborasinya untuk memfasilitasi kreativitas anak-anak melalui program kepemudaan. Dari sebuah teras rumah sederhana, gerakan ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan bermakna dapat lahir dari niat tulus dan keyakinan bahwa setiap sudut ruang adalah tempat untuk menimba ilmu. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Kualitas sebuah karya sastra, baik berupa cerita pendek (cerkak), novelet, maupun novel, sangat ditentukan oleh kedalaman riset yang dilakukan oleh penulisnya. Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam workshop penulisan yang digelar oleh Paguyuban Sastra Jawa (Pasbuja) Kawi Merapi pada Minggu (25/1/2026). Bertempat di Ruang Rapat Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kegiatan ini bertujuan membekali para penulis lokal agar mampu menghasilkan karya yang lebih berbobot dan memiliki latar belakang cerita yang kuat.

Kepala Sekolah Sastra Sleman, Budi Sarjono, menegaskan bahwa riset mendalam mampu menghidupkan suasana cerita sehingga pembaca merasa terlibat di dalamnya. Ia memperkenalkan metode praktis bagi penulis dalam melakukan riset lapangan yang disebut dengan akronim ADIT, yakni amati, dengarkan, imajinasikan, dan tulis. Menurutnya, mendatangi lokasi yang menjadi latar cerita dan berinteraksi langsung dengan narasumber atau penduduk setempat akan memberikan detail-detail yang tidak bisa didapatkan hanya melalui imajinasi semata.

“Saat melakukan riset pada suatu tempat, yang harus dilakukan adalah mempergunakan metode ADIT. Amati lingkungan sekitar, dengarkan kisah dari narasumber atau penduduk setempat, lalu imajinasikan bagaimana kejadian itu berlangsung, setelah itu baru tulis menjadi cerita. Riset adalah fondasi agar cerita tidak terasa dangkal,” ujar Budi Sarjono di hadapan para peserta workshop.

Selain riset, Budi Sarjono yang telah menerbitkan puluhan buku ini mengingatkan pentingnya pembuatan kerangka karangan atau outline, terutama untuk tulisan panjang seperti novel. Kerangka tersebut berfungsi agar alur cerita tetap fokus dan tidak melebar ke mana-mana. Ia menyarankan agar penulis membagi naskah dalam sub-sub judul untuk mempermudah navigasi pembaca dan menjaga konsistensi penceritaan. Sastra yang baik, menurutnya, harus diawali dengan judul dan paragraf pertama yang mampu “menggigit” atau memikat perhatian pembaca sejak awal.

Senada dengan hal itu, sastrawan senior Nyadi Kasmoredjo yang akrab disapa Ki Jenggot Kucir menambahkan bahwa penulis sastra Jawa menghadapi tantangan khusus dalam penguasaan kosakata atau bausastra. Ia menekankan bahwa seorang penulis harus menjadi pembaca yang tekun terlebih dahulu guna memperkaya perbendaharaan kata. Khusus dalam bahasa Jawa, ketelitian dalam penulisan sangat krusial karena terdapat perbedaan antara bunyi pengucapan dengan ejaan tulisan yang bermakna beda.

“Ada perbedaan mendasar antara pengucapan dan tulisan dalam sastra Jawa yang harus dipahami penulis. Misalnya, untuk kata ‘loro’ yang berarti sakit dan ‘lara’ yang berarti dua, penulisannya harus tepat agar tidak mengubah makna. Seorang penulis harus rajin membaca karya orang lain dan membuka kamus agar tidak salah kaprah dalam memilih diksi,” kata Nyadi menjelaskan kompleksitas penulisan sastra daerah.

Workshop ini merupakan agenda pembekalan bagi anggota Pasbuja Kawi Merapi yang berencana menerbitkan tiga buku antologi cerkak pada tahun ini. Meski demikian, organisasi tetap mendorong para anggotanya untuk berani menerbitkan buku tunggal sebagai bentuk peningkatan kualitas individu. Melalui pembekalan ini, diharapkan lahir karya-karya sastra Jawa kontemporer yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga mengandung pesan moral yang kuat dan riset yang dapat dipertanggungjawabkan secara faktual. (Kusnadi/KIM Berbah)