Sleman — Perkembangan pesat kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) memicu transformasi besar dalam sektor pendidikan nasional. Merespons hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta (DPP IKA UNY) menggelar Karangmalang Education Forum (KEF) di Ballroom Gedung IKA UNY, Sleman, pada Sabtu (24/1/2026). Forum diskusi strategis bertajuk “AI dan Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Semua” ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor guna memastikan teknologi digital dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini mempertemukan para akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan langkah nyata dalam menghadapi disrupsi teknologi. Ketua DPP IKA UNY, Suyanto, menegaskan bahwa KEF merupakan wujud nyata kontribusi para alumni untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Ia menilai bahwa pemanfaatan AI harus dilakukan secara terarah dan beretika agar dampak yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh penjuru negeri.

“Forum ini kami rancang sedemikian rupa untuk mempertemukan berbagai gagasan serta praktik terbaik di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa pemanfaatan AI benar-benar berdampak nyata pada peningkatan kualitas pembelajaran. Meski teknologi terus berkembang, DPP IKA UNY mendorong penggunaan AI yang beretika dengan tetap menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan itu sendiri,” ujar Suyanto di sela-sela acara.

Rektor UNY, Sumaryanto, turut memberikan pandangannya mengenai pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan alumni dalam mengawal transformasi digital. Menurutnya, pemanfaatan AI harus diarahkan untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional yang inklusif. Ia menekankan bahwa teknologi harus menjadi jembatan untuk memperluas akses pendidikan bagi mereka yang selama ini sulit terjangkau, sembari tetap menjaga nilai-nilai humanistik agar karakter bangsa tetap terjaga di tengah arus modernisasi.

Perspektif budaya belajar di era digital dipaparkan oleh Staf Ahli Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Ismunandar. Ia mengulas bagaimana paradigma belajar telah berubah akibat kecepatan akses informasi digital. Ismunandar mendorong masyarakat pendidikan untuk membangun budaya belajar yang kritis dan kreatif, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai kebudayaan bangsa agar teknologi tidak justru mencabut identitas lokal peserta didik.

Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Siber Muhammadiyah, Bambang Riyanta, memberikan penegasan mengenai batasan kemampuan kecerdasan buatan. Dalam paparannya mengenai posisi AI terhadap profesi guru, ia menyatakan bahwa secanggih apa pun teknologi yang dikembangkan, AI tidak akan pernah bisa menggantikan sentuhan personal seorang pendidik. Guru memiliki peran vital dalam menanamkan empati, pembentukan karakter, dan penyampaian nilai-nilai moral yang tidak dimiliki oleh algoritma komputer mana pun.

“AI memang sangat cerdas dalam mengolah data, namun AI hanyalah alat bantu. Peran guru tetap tidak tergantikan, terutama dalam memberikan empati dan membentuk karakter peserta didik. Teknologi bisa memberikan informasi, tetapi guru memberikan inspirasi dan nilai kemanusiaan. Inilah yang harus kita jaga agar pendidikan tetap memiliki jiwa,” tegas Bambang Riyanta saat memaparkan materinya.

Forum diskusi ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum. Melalui sinergi yang terbangun dalam KEF, DPP IKA UNY optimistis bahwa ekosistem pendidikan Indonesia akan semakin adaptif, berkeadilan, dan siap bersaing di kancah global tanpa kehilangan jati diri. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Upaya transformasi koperasi menuju entitas modern yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan terus diperkuat di wilayah Kabupaten Sleman. Koperasi Jasa Multi Pihak Pusat Pengembangan Teknologi Limbah (KJMP Pusteklim) menyelenggarakan lokakarya strategis bertajuk pengembangan “Koperasi Universal” di Aula Balai Desa Kalurahan Sendangtirto, Berbah, pada Sabtu (24/1/2026). Peristiwa ini menjadi sorotan karena memperkenalkan model koperasi inovatif yang memadukan pengelolaan limbah cair dan padat dengan sistem kemitraan yang lebih inklusif.

Kegiatan ini menghadirkan tokoh penting dari Jepang, Nao Tanaka, yang merupakan pencetus awal konsep Koperasi Universal. Selain itu, hadir pula Ketua Pusteklim Agus Haitami, Lurah Sendangtirto Amir Junawan, perwakilan JPSM Sehati Sleman Emanuel Sigit Harjuno, serta puluhan peserta yang terdiri dari akademisi, kader pemerhati lingkungan, dan penggiat bank sampah. Kehadiran para pakar ini bertujuan untuk merumuskan solusi atas masalah persampahan yang semakin kompleks di tingkat kalurahan.

Lurah Sendangtirto, Amir Junawan, menyambut baik inisiatif Pusteklim yang fokus pada jasa pengolahan limbah. Ia mengungkapkan bahwa meskipun BUMDes Makmur Mandiri melalui unit TPS 3R telah melayani lebih dari pelanggan, tantangan sampah di wilayahnya belum sepenuhnya tuntas. Menurutnya, sinergi dengan koperasi yang memiliki pendekatan teknologi dan manajemen modern sangat diperlukan untuk menutup celah kendala operasional yang selama ini dihadapi di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi workshop ini karena masalah sampah membutuhkan solusi yang tidak hanya murah dan mudah, tetapi juga harus efisien secara teknologi. Saat ini masih banyak kendala yang kami hadapi dalam menuntaskan masalah persampahan di Sendangtirto, sehingga kolaborasi dengan Pusteklim melalui model koperasi barunya diharapkan bisa menjadi jawaban nyata bagi masyarakat,” ujar Amir Junawan saat memberikan sambutan.

Ketua KJMP Pusteklim, Agus Haitami, menjelaskan bahwa Koperasi Universal yang mereka kembangkan sejak tahun 2023 memiliki perbedaan mendasar dengan koperasi konvensional. Jika koperasi biasa menganut prinsip satu anggota satu suara, Koperasi Universal lebih mengedepankan pembagian kewenangan dan keuntungan berdasarkan kontribusi masing-masing anggota. Model ini dinilai lebih adil karena menghargai kontribusi modal maupun non-modal, seperti tenaga ahli atau penyedia lahan, dalam porsi yang proporsional.

“Prinsip dasar Koperasi Universal adalah kerja sama berdasarkan kemampuan masing-masing anggota. Kewenangan dibagikan tergantung kontribusi nyata, di mana baik modal maupun tenaga serta pemikiran sama-sama dihargai secara profesional. Evaluasi terhadap jalannya koperasi dilakukan oleh tim yang anggotanya dipilih secara demokratis, namun tetap menjunjung tinggi rasa keadilan bagi mereka yang berkontribusi lebih besar,” tutur Agus Haitami menjelaskan konsep inovatif tersebut.

Kelebihan lain dari model ini adalah sifatnya yang inklusif sehingga memungkinkan masuknya investor luar untuk memperkuat modal usaha. Dengan fleksibilitas tersebut, koperasi ini dapat mencakup beragam jenis usaha, mulai dari pengolahan limbah skala kecil di pemukiman hingga industri pengolahan limbah skala besar yang lebih kompleks. Keberadaan Koperasi Universal diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis lingkungan yang sehat, di mana pemberdayaan masyarakat berjalan beriringan dengan profitabilitas usaha.

Agus Haitami menambahkan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam sistem ini juga disesuaikan dengan rekam jejak kontribusi anggota sepanjang tahun berjalan. Melalui lokakarya ini, Pusteklim berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem manajemen koperasi tersebut agar dapat diadopsi secara lebih luas di Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui teknologi limbah yang tepat guna. (Kusnadi/KIM Berbah)

Sleman — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam sistem pendidikan nasional tidak akan pernah menggantikan peran sentral guru. Hal tersebut disampaikan dalam agenda Karangmalang Educational Forum (KEF) yang berlangsung di Ballroom Gedung IKA UNY, Sleman, pada Sabtu (24/1/2026). Di hadapan ratusan guru, akademisi, dan praktisi pendidikan dari berbagai wilayah, ia memastikan pemerintah menempatkan teknologi hanya sebagai instrumen pendukung kualitas pembelajaran.

Dalam forum tersebut, Abdul Mu’ti menyatakan bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan yang harus disambut secara positif. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa proses pendidikan formal melibatkan aspek moralitas dan karakter yang tidak dimiliki oleh mesin. AI dipandang mampu mempercepat pengolahan data serta memperluas akses informasi, tetapi kendali penuh dalam pengambilan keputusan serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan tetap berada di tangan pendidik.

“AI memang semakin populer, tapi manusia tetap menjadi raja pendidikan. AI hanyalah alat yang membantu, bukan pengganti guru atau tenaga pendidik lainnya. Teknologi ini memproses informasi dengan sangat cepat, namun tetap perlu diarahkan oleh pendidik yang memahami konteks pembelajaran serta karakter unik dari setiap peserta didik,” ujar Abdul Mu’ti dalam pemaparannya.

Sebagai langkah konkret menghadapi tantangan digital, pemerintah mulai memperkenalkan materi AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan bagi siswa kelas V sekolah dasar. Kebijakan ini diambil untuk membangun literasi teknologi sejak dini tanpa membebani kurikulum secara drastis. Abdul Mu’ti menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah penguatan kompetensi guru terlebih dahulu agar mereka siap mendampingi siswa dalam penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang mendorong pendekatan deep learning yang mengintegrasikan aspek kognitif, nilai, dan teknologi secara utuh. Strategi ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesantunan digital dalam berinteraksi di ruang siber. Menurutnya, tanpa intervensi manusia yang memahami konteks sosial dan budaya, teknologi AI tidak akan mampu menghasilkan proses pendidikan yang benar-benar bermartabat.

“Kami memulai dengan materi pilihan agar guru memiliki waktu dan dukungan pelatihan yang memadai. Setelah kompetensi pendidik terbangun kuat, mata pelajaran ini akan dievaluasi untuk kemungkinan dijadikan wajib. Kami ingin menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan inklusif, di mana teknologi menjadi modal untuk membuka peluang belajar yang lebih luas dan merata di seluruh pelosok negeri,” tambah Abdul Mu’ti.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkenalkan prinsip 3A dalam arah kebijakannya, yakni alam sebagai modal sumber daya, akal sebagai kemampuan berpikir manusia, serta akses untuk menjangkau informasi. Dengan sinergi tersebut, AI diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional tanpa mengabaikan etika dan tanggung jawab sosial. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Sekolah Air Hujan (SAH) Banyu Bening yang berlokasi di Tempursari, Kabupaten Sleman, menjadi pusat perhatian melalui kegiatan “Sinau Bareng” pemanfaatan air hujan pada Sabtu (24/1/2026). Peristiwa ini menarik perhatian nasional karena dihadiri oleh pemangku kepentingan dari wilayah timur Indonesia, yakni Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Daud Muhammad Ali, serta Kepala Desa Dakaino, Ira Fajriah Hamzah. Pertemuan ini mempertegas pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam mencari solusi alternatif penyediaan air bersih yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Pendiri SAH Banyu Bening, Sri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa forum ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan sebuah ruang dialog untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap air hujan. Menurutnya, pemanfaatan air hujan sering kali dianggap remeh, padahal memiliki potensi besar untuk mengatasi kelangkaan air bersih. Melalui metode edukasi dan pendampingan, masyarakat diajak untuk memahami filosofi air hingga menguasai praktik pengolahan air hujan agar layak dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan domestik dengan aman.

“Pendekatan edukasi dan pendampingan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pemanfaatan air hujan. Teknologi sederhana yang kami kembangkan di sini hanya akan berdampak nyata apabila disertai pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap proses pengelolaannya. Kami ingin menunjukkan bahwa air hujan adalah anugerah yang bisa menjadi sumber kemandirian air jika dikelola dengan ilmu yang benar,” ujar Sri Wahyuningsih di sela-sela kegiatan.

Ketertarikan perwakilan dari Halmahera Timur ini didasari oleh kondisi geografis wilayah kepulauan yang memiliki curah hujan tinggi namun sering menghadapi kendala akses air bersih yang berkualitas. Kepala Desa Dakaino, Ira Fajriah Hamzah, menyatakan bahwa pihaknya berencana menjadikan kantor desa sebagai lokasi percontohan sistem pemanenan air hujan. Ia juga melihat peluang strategis melalui jalur Posyandu untuk mengedukasi warga mengenai kaitan antara konsumsi air bersih hasil olahan air hujan dengan upaya pencegahan stunting.

“Kantor desa akan kami jadikan lokasi percontohan agar praktik pemanfaatan air hujan ini dapat dilihat dan ditiru oleh masyarakat secara lebih luas. Kami sadar bahwa praktik ini sangat sesuai dengan kondisi desa kami di Halmahera Timur. Tantangan berikutnya adalah memastikan pendampingan berkelanjutan agar masyarakat mampu membangun, merawat, dan mengelola sistem penampungan air mereka secara mandiri dalam jangka panjang,” tegas Ira Fajriah Hamzah dalam diskusi tersebut.

Apresiasi senada juga datang dari legislatif Halmahera Timur. Daud Muhammad Ali menilai model edukasi berbasis komunitas yang diterapkan di Sleman sangat relevan untuk diterapkan di daerah pedesaan dan kepulauan. Ia berkomitmen untuk membawa hasil pembelajaran ini ke dalam ruang diskusi kebijakan di DPRD agar pengelolaan air hujan dapat masuk ke dalam regulasi daerah yang mendukung keberlanjutan sumber daya air di wilayahnya.

Kegiatan sinau bareng ini diharapkan menjadi embrio terbentuknya jejaring komunitas pengelola air hujan di seluruh penjuru tanah air. SAH Banyu Bening Sleman terus berupaya memperluas dampak edukasi lingkungannya agar kearifan lokal dalam memanen air hujan menjadi gerakan nasional demi mewujudkan keadilan akses air bagi seluruh rakyat Indonesia. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, menggelar Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) pada Jumat (23/1/2026) di Gedung Serbaguna setempat. Pertemuan ini diselenggarakan secara khusus untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini menjadi krusial guna memastikan bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi terbaru mengenai penanganan kemiskinan ekstrem.

Peristiwa ini dihadiri oleh sekitar 50 undangan yang meliputi jajaran Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pendamping desa dan tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur ini bertujuan untuk menjamin transparansi dalam proses seleksi penerima manfaat. Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa pelaksanaan Muskalsus merupakan mandat dari Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 yang mewajibkan dana desa difokuskan pada pemberdayaan dan jaminan sosial warga yang paling membutuhkan.

Ketua BPKal Margomulyo, Supriyadi, menjelaskan bahwa terdapat delapan fokus prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026, mulai dari ketahanan pangan hingga penurunan stunting. Namun, ia juga menyoroti adanya tantangan berupa efisiensi anggaran dan penurunan pagu Dana Desa yang berdampak pada kuota penerima manfaat. Kondisi ini menuntut pemerintah desa untuk lebih selektif dalam memilih KPM berdasarkan kriteria ketat seperti kondisi kemiskinan ekstrem, penderita sakit kronis, lansia tunggal, atau penyandang disabilitas yang belum tersentuh bantuan sosial lainnya.

“Pelaksanaan Muskalsus BLT-DD ini membuktikan bahwa Pemerintah Kalurahan Margomulyo telah melaksanakan amanat Permendes Nomor 16 Tahun 2025 yang fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem. Karena adanya efisiensi anggaran, penyesuaian dilakukan pada jumlah penerima, bukan pada nominal bantuannya. Kami harus memastikan setiap rupiah yang disalurkan benar-benar jatuh ke tangan mereka yang berhak agar keadilan sosial tetap terjaga,” ujar Supriyadi saat membuka jalannya musyawarah.

Senada dengan hal tersebut, Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto, mengingatkan tim pendata agar bekerja ekstra teliti guna menghindari tumpang tindih bantuan. Ia menekankan bahwa keluarga yang sudah terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak diperbolehkan menerima BLT-DD. Hal ini sangat penting untuk mencegah kecemburuan sosial serta potensi konflik di tingkat akar rumput akibat pembagian bantuan yang tidak merata.

“Pendataan harus benar-benar dicermati agar keluarga yang sudah menerima bantuan lain tidak kembali masuk sebagai penerima BLT-DD, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Transparansi data adalah kunci agar program ini mendapat kepercayaan dari seluruh warga Margomulyo,” tegas Eko Puji Mulyanto di hadapan para peserta rapat.

Proses penetapan dipimpin oleh Carik Margomulyo, Irvan Susanto, dengan melakukan verifikasi satu per satu usulan dari setiap padukuhan. Berdasarkan kesepakatan forum, setiap padukuhan mengusulkan satu KPM utama disertai lima KPM cadangan sebagai langkah antisipasi. Kawat Praja Kapanewon Seyegan, Aris Setyawan, yang turut memantau jalannya kegiatan memberikan dukungan penuh atas prosedur yang telah dilalui pemerintah kalurahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Data hasil Muskalsus yang telah disepakati ini selanjutnya akan dikirimkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sleman paling lambat pada 29 Januari 2026. Sebagai penutup acara, dilakukan penandatanganan berita acara oleh perwakilan tokoh masyarakat sebagai bukti legalitas dan kesepakatan bersama atas daftar penerima manfaat tersebut. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)