Sleman — Menjelang perhelatan Pengajian Akbar Haul Bapak Wahyudi dan Ibu Susilowati yang diprediksi menyedot ribuan jamaah, Bhabinkamtibmas Kalurahan Nogotirto, Eko Yulianto, memimpin rapat koordinasi dan pemantapan persiapan pengamanan pada Kamis (03/09/2026) malam. Pertemuan yang berlangsung di Padukuhan Karangtengah, Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, tersebut digelar untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Pengajian akbar tersebut dijadwalkan berlangsung di Lapangan Nogotirto pada Minggu (06/09/2026) malam dengan menghadirkan penceramah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah serta Yusuf Macul Langit. Mengingat potensi lonjakan massa yang cukup besar, aparat kepolisian bersama panitia menyusun langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi kerawanan lalu lintas maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Rapat koordinasi tersebut membahas secara terperinci berbagai skema pengamanan, mulai dari pemetaan akses keluar-masuk jamaah, kantong parkir kendaraan, hingga rekayasa lalu lintas di sekitar Lapangan Nogotirto guna mencegah kemacetan parah di ruas jalan sekitar kawasan pemukiman warga.

Bhabinkamtibmas Nogotirto, Eko Yulianto, menegaskan bahwa kesiapan pengamanan harus dimatangkan sejak awal melalui pembagian peran yang jelas antara aparat dan unsur relawan masyarakat.

“Pembagian tugas dan pola koordinasi antarpihak perlu dipastikan secara jelas agar respons terhadap setiap situasi di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terukur. Selain pengamanan teknis, kami mendorong panitia dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama kegiatan. Kesadaran jamaah dalam mengikuti arahan petugas, menjaga akses jalan tetap terbuka, serta menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan ketertiban menjadi bagian penting dari keberhasilan pengamanan,” ujar Eko Yulianto di sela-sela rapat.

Melalui koordinasi intensif sejak tahap persiapan ini, japoran kepolisian dan panitia berharap Pengajian Akbar Haul Bapak Wahyudi dan Ibu Susilowati tidak hanya berlangsung khidmat dan lancar sebagai sarana ibadah serta silaturahmi warga, tetapi juga tetap menjaga kenyamanan mobilitas masyarakat sekitar. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Gamping menggelar olahraga bersama dengan menyusuri kawasan perkampungan Dusun Bodeh, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Jumat (4/9/2026).

Kegiatan yang dipimpin Kepala Kepolisian Sektor Gamping, AKP Bowo Susilo, tersebut diikuti para kepala unit, perwira unit, kepala seksi, serta personel yang tidak sedang bertugas dalam pelayanan masyarakat.

Olahraga bersama ini bertujuan menjaga kebugaran fisik sekaligus memperkuat kekompakan dan kebersamaan antarpersonel dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Pemilihan rute yang melintasi kawasan perkampungan juga menjadi sarana untuk mendekatkan personel dengan masyarakat melalui interaksi langsung.

Di sela kegiatan, AKP Bowo Susilo mengatakan bahwa kondisi fisik yang prima menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan tugas kepolisian yang dinamis.

“Olahraga secara rutin menjadi bagian penting untuk menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh personel, sehingga anggota tetap dalam kondisi prima dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan mempererat hubungan antarpersonel.

“Dengan kondisi fisik yang sehat dan hubungan yang solid, pelaksanaan tugas di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih optimal,” sambungnya.

Melalui kegiatan olahraga bersama tersebut, Polsek Gamping juga berupaya menumbuhkan pola hidup sehat sekaligus memperkuat soliditas internal. Kehadiran personel di tengah kawasan permukiman diharapkan turut membangun kedekatan dan komunikasi yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat.

“Dengan kebugaran yang terpelihara, anggota diharapkan semakin siap dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, maupun kegiatan pengamanan di wilayah hukum Polsek Gamping,” pungkasnya. (Adnan Nurtjahjo | KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Keterbukaan informasi publik di tingkat kalurahan tidak hanya menuntut pemerintah kalurahan untuk mengumumkan berbagai informasi kepada masyarakat. Kalurahan juga perlu menyediakan mekanisme pelayanan informasi yang mudah diakses, sekaligus memastikan data pribadi warga tetap terlindungi.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penetapan dan Publikasi Dokumen Informasi Publik Kalurahan Lumbungrejo yang digelar di Aula Lantai II Kalurahan Lumbungrejo, Jumat (4/9/2026).

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Agastya Dedi Kusuma, mengatakan keterbukaan informasi publik berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

“Prinsip dasarnya jelas, seluruh informasi yang dikuasai badan publik pada dasarnya terbuka, kecuali informasi yang memang dikecualikan,” ujarnya.

Menurut Agastya, kalurahan memiliki peran penting karena menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus mengelola sumber daya dan anggaran publik. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengetahui kebijakan, program, serta penggunaan anggaran sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Ia menjelaskan, terdapat tiga hal utama yang perlu diperhatikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan, yakni mengumumkan, menyediakan, dan melayani informasi publik.

Informasi yang wajib diketahui masyarakat perlu diumumkan melalui media yang mudah dijangkau. Selain itu, kalurahan juga harus memiliki mekanisme penyediaan informasi, pelayanan permohonan informasi, serta penanganan keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Agastya menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak berarti seluruh data dapat dipublikasikan tanpa penyaringan. Data pribadi warga, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat spesifik, dan data kependudukan tertentu, tetap harus dilindungi.

“Jika dulu masyarakat kesulitan mengakses informasi anggaran, kini masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran dialokasikan. Tetapi data pribadi warga tidak boleh bocor,” tegasnya.

Peningkatan kualitas keterbukaan informasi menjadi perhatian Kalurahan Lumbungrejo setelah hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Daerah (Monev KID) DIY Tahun 2025 menempatkan kalurahan tersebut pada kategori Tidak Informatif dengan nilai 38,6.

Menurut Agastya, hasil tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai nilai evaluasi, melainkan menjadi momentum untuk membenahi sistem pengelolaan informasi di tingkat kalurahan.

Ia menambahkan, sejumlah kalurahan di Sleman, seperti Ambarketawang, Banyuraden, Wukirharjo, Tridadi, dan Trimulyo, telah menerbitkan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara itu, Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan menekankan bahwa keterbukaan informasi perlu diwujudkan melalui penyampaian informasi yang proaktif, mudah dipahami, dan ramah bagi masyarakat.

“Masyarakat tidak boleh dibuat kesulitan ketika hendak mengajukan pertanyaan maupun klarifikasi,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap data kependudukan, pertanahan atau Letter C, serta data penerima bantuan sosial. Di sisi lain, kalurahan perlu memiliki mekanisme klarifikasi dan pengaduan apabila ditemukan perbedaan antara dokumen dan kondisi di lapangan.

Menurut Rasyid, keberadaan PPID tidak semata-mata untuk menghindari sengketa informasi atau mengejar nilai evaluasi, melainkan sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat.

“PPID harus hadir karena masyarakat memang memiliki hak untuk tahu,” ujarnya. (SBD / KIM Tempel)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 agar dapat diketahui dan diawasi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penetapan dan Publikasi Dokumen Informasi Publik Kalurahan Lumbungrejo yang berlangsung di Aula Lantai II Kalurahan Lumbungrejo, Jumat (4/9/2026).

Lurah Lumbungrejo, M. Misbah Al Hakim, mengatakan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan.

“Keterbukaan informasi penting agar masyarakat mengetahui program yang dilaksanakan pemerintah kalurahan dan dapat ikut mengawasi,” kata Misbah.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo akan menyediakan berbagai informasi publik, mulai dari APBKal, standar operasional prosedur pelayanan, alur administrasi kependudukan, hingga informasi mengenai kriteria penerima bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Informasi tersebut akan disampaikan melalui berbagai kanal, seperti website dan media sosial kalurahan, baliho di sejumlah titik strategis, serta papan informasi di kantor kalurahan.

Selain program pemerintah kalurahan, keterbukaan informasi juga akan mencakup kegiatan lembaga kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Karang Taruna, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Dengan informasi yang terbuka, masyarakat tidak hanya mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga memahami arah pembangunan dan penggunaan anggarannya,” ujar Misbah.

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Lumbungrejo, Sutardi, menilai keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, informasi harus mudah diakses dan dipahami masyarakat tanpa prosedur yang berbelit.

“Transparansi akan memperkuat akuntabilitas sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan kalurahan,” tegasnya.

Sutardi berharap keterbukaan informasi tidak hanya berhenti pada penyediaan dokumen, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta meminimalkan kesalahpahaman terkait pembangunan, pelayanan publik, maupun penyaluran bantuan.

Melalui keterbukaan informasi, Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo berharap dapat membangun pemerintahan yang semakin terbuka, responsif, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi setiap program yang menggunakan anggaran publik.

(SBD / KIM Tempel)

Sleman – Kapanewon Berbah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Insidentil terkait aktivitas pembuatan pakan ikan Kelompok Pembudidayaan Ikan (KPI) Ngupoyo Mino di Sanggrahan, Tegaltirto, Berbah, kepada Bupati Sleman, Kamis (3/9/2026).

Laporan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panewu Berbah Djaka Sumarsono tersebut merupakan tindak lanjut atas peninjauan lapangan oleh Forkim Kapanewon Berbah pada Selasa (1/9/2026), menyusul aduan gangguan bau yang diduga berasal dari aktivitas pembuatan pakan ikan.

Peninjauan dilakukan bersama unsur Forkim, pemerintah kalurahan, serta pihak terkait untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dan merumuskan langkah penanganan di lapangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, permasalahan bukan berasal dari kegiatan budidaya ikan, melainkan aktivitas pembuatan pakan ikan yang menggunakan sejumlah bahan baku dan menimbulkan gangguan bau di lingkungan sekitar.

Panewu Berbah, Djaka Sumarsono menegaskan, penanganan persoalan diarahkan pada pembenahan tata kelola produksi pakan tanpa menghentikan kegiatan budidaya ikan yang dijalankan masyarakat. Dengan demikian, langkah penanganan diarahkan pada pembenahan tata kelola produksi pakan, bukan penghentian kegiatan budidaya ikan.

“Hasil peninjauan tidak berhenti pada identifikasi permasalahan. Pemerintah Kapanewon Berbah menetapkan empat langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan,” ujarnya.

“Pertama, kegiatan produksi pelet diminta dipindahkan dari tengah kolam ke belakang rumah Suharyanto, paling lama tiga minggu sejak tanggal peninjauan. Kedua, ruangan produksi pelet harus ditutup rapat, paling lama tiga minggu sejak tanggal peninjauan. Ketiga, pengelola diminta segera menyosialisasikan perubahan pengelolaan pembuatan pelet kepada warga sekitar, paling lama tiga minggu sejak tanggal peninjauan dan Keempat, pengelola diwajibkan melaporkan progres pelaksanaan perbaikan kepada Panewu Berbah,” sambung Djaka.

Ketua KPI Ngupoyo Mino, Suharyanto, selaku penanggung jawab kegiatan, menyatakan siap melaksanakan tindak lanjut yang telah disepakati.

Penyampaian laporan kepada Bupati Sleman menjadi bagian dari upaya memastikan langkah perbaikan dapat dipantau dan dilaksanakan secara optimal. Pemerintah berharap kegiatan budidaya ikan tetap dapat berjalan dan berkembang dengan tata kelola produksi pakan yang lebih baik serta tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

(Wasana / KIM Depok)