Sleman — Wilayah Gundengan Kidul, Dusun Tegal Domban, Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel kini semakin lengkap dengan berbagai fasilitas publik yang mumpuni. Setelah sebelumnya memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), jaringan internet desa, dan akses jalan aspal hotmix yang mulus, kini warga setempat resmi mendapatkan fasilitas Sambungan Rumah Sarana Air Bersih (SRSAB). Fasilitas ini menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air layak konsumsi.

Penarikan jaringan SRSAB kali ini mencakup wilayah yang cukup luas, meliputi RT 04, RT 05, dan RT 07 di lingkup RW 26 dengan total sebanyak 80 sambungan rumah. Sumber air utama berasal dari sumur bor sedalam 130 meter. Kedalaman pengeboran ini dipilih secara teknis agar tidak mengganggu debit sumur maupun mata air milik penduduk sekitar yang berada di permukaan dangkal, sekaligus memastikan pasokan air tetap stabil meskipun memasuki musim kemarau panjang.

Dalam rapat Sosialisasi Pengoperasian Sambungan Sarana Air Bersih yang digelar di Masjid Baitul Qohar pada Jumat (16/1/2026), Ketua LPMD RW 26, Margono, menjelaskan bahwa program ini sangat meringankan beban warga. Seluruh biaya instalasi perangkat dari sumber hingga ke rumah pelanggan dibebaskan dari biaya alias gratis. Warga hanya dibebankan biaya pembukaan rekening serta biaya pemakaian bulanan yang nilainya dihitung berdasarkan pencatatan meter air secara transparan.

“Program ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar yang mewah namun terjangkau bagi warga. Sebagai bentuk dukungan awal, kami memberikan pelayanan pemakaian air secara gratis selama 15 hari pertama hingga tanggal 31 Januari mendatang. Setelah masa promosi tersebut berakhir, barulah akan dikenakan tarif pemakaian sesuai ketentuan yang disepakati untuk biaya operasional,” ujar Margono di hadapan para warga.

Guna memastikan keberlanjutan fasilitas ini, warga telah membentuk Paguyuban Pengguna Sarana Air Bersih yang diberi nama Tirta Aji Lestari. Organisasi yang diketuai oleh Muh Wiyono ini akan bertanggung jawab penuh terhadap urusan administrasi, teknis pengoperasian, hingga pemeliharaan rutin infrastruktur SRSAB. Keberadaan paguyuban ini diharapkan dapat merespons cepat jika terjadi kendala teknis di lapangan sehingga layanan air bersih tidak terganggu.

Tokoh masyarakat setempat sekaligus mantan Lurah Margorejo, Ahmad Jalaludin, menyambut baik bantuan dari Pemerintah Daerah ini. Ia mengingatkan kepada seluruh pengguna agar memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas yang sudah dibangun dengan biaya besar tersebut. Menurutnya, akses air bersih adalah kemewahan yang harus dijaga bersama dengan cara menggunakan air secara hemat dan tidak berlebihan.

“Saya meminta kepada seluruh warga agar memanfaatkan air bersih ini dengan sangat bijak. Fasilitas bantuan pemerintah ini harus kita pelihara sebaik-baiknya agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Jika kita mampu menghormati dan menjaga sumber daya alam ini dengan baik, maka alam pun pasti akan memberikan timbal balik yang baik pula bagi kehidupan kita semua,” pesan Ahmad Jalaludin menutup sosialisasi tersebut. (Sadhono Hadi/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Kelompok Wanita Tani (KWT) Jengger yang berlokasi di RT 03 Padukuhan Kruwet, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, sukses melaksanakan panen kacang tanah pada Sabtu (17/1/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga. Panen tersebut melibatkan masyarakat lokal sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam sektor pertanian produktif.

Ketua KWT Jengger, Sri Subekti, menjelaskan bahwa kelompoknya mengelola lahan demonstrasi plot atau demplot seluas kurang lebih 400 meter persegi. Lahan tersebut secara rutin ditanami berbagai jenis sayuran untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota dan warga sekitar. Untuk musim tanam kali ini, pihak kelompok memilih fokus pada komoditas kacang tanah karena dinilai memiliki prospek yang baik dan masa tanam yang relatif terukur.

“Demplot ini kami tanami berbagai jenis sayuran secara bergantian, dan khusus untuk periode kali ini kami menanam kacang tanah. Keberhasilan panen hari ini bukan hanya milik anggota kelompok, tetapi merupakan hasil gotong royong dan kolaborasi seluruh warga RT 03 bersama dukungan ketua lingkungan. Kami ingin menunjukkan bahwa dari lahan terbatas pun, kita bisa menghasilkan bahan pangan yang berkualitas,” ujar Sri Subekti saat ditemui di lokasi kebun demplot.

Lebih lanjut, Sri Subekti memaparkan bahwa untuk memperoleh hasil panen kacang tanah yang optimal, pihaknya harus memperhatikan teknik budidaya secara detail. Dimulai dari pemilihan benih berkualitas hingga pengolahan tanah yang intensif guna menjaga kesuburan dan struktur tanah. Teknik penanaman juga dilakukan dengan menjaga jarak tanam yang tepat serta pemberian pupuk yang seimbang agar nutrisi tanaman tercukupi selama masa pertumbuhan.

“Menanam dengan jarak yang tepat di musim yang sesuai sangat menentukan hasil akhir. Selain pupuk yang seimbang, hal lain yang konsisten kami lakukan adalah pengendalian hama dan penyakit dengan metode ramah lingkungan tanpa pestisida kimia berlebih. Hal ini penting agar produk yang kami hasilkan sehat untuk dikonsumsi keluarga,” tambah Sri Subekti menekankan pentingnya pertanian sehat.

Senada dengan hal tersebut, Ketua RT setempat, Suharyanto, mengungkapkan rasa bangga dan memberikan apresiasi tinggi atas kegigihan KWT Jengger dalam mengelola lahan warga. Ia menyatakan bahwa selaku pemangku lingkungan, dirinya mendukung penuh setiap kegiatan KWT, termasuk menggerakkan warga untuk membantu dalam tahap pengolahan dan persiapan lahan sebelum ditanami.

“Kami bersama warga ikut berpartisipasi membantu KWT, terutama dalam proses awal pengolahan lahan yang cukup berat. Kami percaya dengan teknik dan budidaya yang tepat, pasti akan membuahkan hasil yang baik seperti yang kita lihat hari ini. Semoga keberhasilan panen kacang tanah ini bisa memotivasi warga lain dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian pangan masyarakat,” pungkas Suharyanto memberikan harapan. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Hartono merupakan sosok pelaku wisata yang jeli membaca perubahan perilaku pasar di era modern. Ia menyadari sepenuhnya bahwa wisatawan masa kini tidak lagi cukup hanya disuguhi pemandangan indah atau sekadar spot foto untuk media sosial. Kesadaran itulah yang kemudian melahirkan konsep wisata edukasi yang ia kembangkan secara konsisten hingga berhasil membangun tujuh destinasi wisata edukasi di berbagai daerah.

Empat destinasi garapannya berada di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Dolan Ndeso di Boro, Wana Delima di Pengasih, Omah Penthul di Wates, dan Ono Kaline di Kalibawang. Satu destinasi berada di Kabupaten Sleman, yakni Kali Klangsi di Seyegan, sementara dua lainnya berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan fokus pada edukasi hutan dan mangrove. Tema utama yang diusung meliputi lingkungan, pertanian, dan perkebunan yang dikemas dalam paket kegiatan berbasis pengalaman langsung.

Saat ditemui di kediamannya di Babrik Jamblangan, Margomulyo, Seyegan, Sleman pada Jumat (16/1/2026), Hartono menjelaskan bahwa inti dari wisata edukasi adalah keterlibatan fisik dan emosional pengunjung. Menurutnya, nilai pembelajaran akan berkurang jika wisatawan hanya menjadi penonton pasif tanpa menyentuh objek yang dipelajari.

“Orang datang ke desa wisata itu bukan cuma mau lihat-lihat atau foto. Mereka ingin pulang membawa pengalaman nyata. Wisata edukasi itu harus bisa disentuh dan dilakukan sendiri oleh pengunjung. Kalau cuma dilihat saja, nilai belajarnya kurang meresap,” ujar Hartono memberikan penjelasan mengenai prinsip dasar usahanya.

Salah satu segmen pasar paling potensial yang ia garap adalah dunia pendidikan, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, melalui program pembelajaran luar ruang atau outdoor learning. Hartono melihat sekolah membutuhkan ruang alternatif untuk pembentukan karakter siswa yang tidak bisa didapatkan di dalam kelas. Baginya, desa memiliki segala sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kurikulum tersebut.

“Sekolah itu sebenarnya pasar yang sangat jelas dan berkelanjutan. Mereka butuh tempat belajar di luar kelas untuk membentuk karakter siswa, dan desa punya semua materi itu secara alami,” ungkap Hartono.

Dalam menjalankan roda bisnisnya, Hartono menerapkan sistem manajemen yang ramping namun berdampak luas. Ia hanya mempekerjakan empat orang staf inti untuk menangani keuangan, administrasi, pengelolaan tamu, serta paket fasilitas. Untuk operasional lapangan, ia menggandeng mitra lokal agar manfaat ekonomi menyebar ke masyarakat. Pemandu wisata diambil dari warga setempat, karang taruna dilibatkan dalam aktivitas lapangan, sementara kelompok ibu-ibu mengelola sektor kuliner.

“Saya tidak mungkin mengerjakan semuanya sendiri. Justru kekuatan wisata edukasi itu ada pada keterlibatan warga desa. Jika warga mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung, maka destinasi wisata tersebut akan dijaga bersama-sama oleh masyarakat. Manajemen kami harus ramping, tapi dampaknya harus luas ke lingkungan sekitar,” tegasnya.

Sebagai strategi andalan, Hartono menerapkan konsep bisnis yang ia sebut sebagai single product-multi income. Konsep ini menitikberatkan pada penjualan proses sebagai bagian dari edukasi. Pengunjung tidak hanya belajar menanam, tetapi juga didorong untuk membeli bibit, pupuk, hingga pakan ternak. Dengan demikian, pendapatan tidak hanya bersumber dari tiket masuk, tetapi dari seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan pengunjung.

“Yang kami jual bukan cuma hasil akhir, tapi proses belajarnya. Pengunjung membeli bibit atau pakan karena mereka terlibat dalam prosesnya. Di situlah nilai ekonomi tambahan muncul secara organik,” kata Hartono menjelaskan rahasia dapur bisnisnya.

Meski sukses, Hartono mengakui bahwa tantangan terbesar adalah melakukan adaptasi terhadap masyarakat desa yang memerlukan waktu dan dialog panjang. Ia menegaskan bahwa pengembangan wisata tidak boleh merusak tatanan sosial yang sudah ada di desa. Baginya, kelestarian kehidupan sosial masyarakat adalah fondasi utama agar sebuah destinasi wisata bisa bertahan dalam jangka panjang dan tetap diminati wisatawan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan gizi peserta didik terus digencarkan di wilayah Kabupaten Sleman. Bertempat di Aula Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar sosialisasi intensif sebagai langkah awal implementasi layanan pemenuhan gizi bagi siswa lintas jenjang pendidikan pada Kamis (15/1/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Kapanewon Tempel, Komandan Rayon Militer, Kapolsek Tempel, hingga para pimpinan kalurahan setempat. Turut hadir pula perwakilan Puskesmas Tempel serta para kepala sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP.

Lurah Banyurejo, Saparjo, menilai program ini sebagai bentuk nyata perhatian negara terhadap masa depan generasi muda. Ia menekankan bahwa inisiatif tersebut merupakan amanah besar yang harus dikawal secara kolektif agar manfaatnya benar-benar sampai kepada siswa yang membutuhkan. Saparjo menyatakan kesiapan pemerintah kalurahan dalam memfasilitasi setiap hambatan yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan di lapangan.

“Kami memandang program ini sebagai berkah yang patut disyukuri bagi warga Banyurejo. Jika dalam pelaksanaannya nanti ditemukan kendala dari para penerima manfaat, kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya. Kalurahan bersama puskesmas dan SPPG siap menjadi pusat koordinasi agar program pemenuhan gizi ini benar-benar dirasakan dampaknya oleh anak-anak kita,” ujar Saparjo di depan para peserta sosialisasi.

Ketua SPPG Banyurejo, Aryo Bagus Ikhsan Asdana, menjelaskan secara terperinci mengenai teknis operasional program, mulai dari mekanisme distribusi makanan hingga sistem pemantauan kesehatan siswa. Ia menyebutkan bahwa pihak sekolah memegang peran sebagai mitra strategis yang bersentuhan langsung dengan peserta didik setiap harinya. Sekolah tidak hanya bertugas memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pola makan sehat kepada para siswa.

“Sekolah adalah ujung tombak kami di lapangan. Selain memastikan penyaluran berjalan tertib, pihak sekolah juga berperan penting dalam edukasi pola makan sehat dan pemantauan kondisi fisik peserta didik secara berkala. Kolaborasi ini bertujuan memastikan intervensi gizi bagi siswa berjalan terencana, terukur, dan tepat sasaran sehingga prestasi akademik mereka juga meningkat,” kata Aryo Bagus Ikhsan Asdana memberikan penjelasan.

Tahap awal pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) melalui SPPG Banyurejo dijadwalkan akan dimulai pada Senin, 19 Januari 2026. Pada penyaluran perdana ini, tercatat sebanyak siswa akan menjadi penerima manfaat. Sasaran program mencakup peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMP yang tersebar di wilayah Kalurahan Banyurejo dan Kalurahan Sumberrejo. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi peningkatan konsentrasi belajar serta daya tahan tubuh siswa.

Secara nasional, program pemenuhan gizi di lingkungan pendidikan merupakan strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan kesehatan di kalangan remaja dan anak-anak. Melalui pendekatan berbasis komunitas seperti SPPG, kebijakan pusat diterjemahkan dalam praktik nyata yang menyentuh akar rumput. Dengan dimulainya program ini, Banyurejo menegaskan perannya dalam gerakan nasional membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. (Farisah/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Caturtunggal secara resmi memulai tahapan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) untuk tahun anggaran 2026. Langkah awal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Penyampaian SPPT PBB P2 yang berlangsung di Ruang Wisnubrata, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Rabu (14/1/2026).

Rapat yang dihadiri oleh seluruh dukuh se-Kalurahan Caturtunggal tersebut dibuka oleh Carik Caturtunggal dengan memberikan penekanan pada percepatan waktu distribusi. Berbeda dari periode sebelumnya, penyampaian dokumen pajak tahun ini dilakukan jauh lebih awal guna memberikan ruang waktu yang cukup bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tim internal kalurahan telah menyelesaikan proses rekapitulasi serta penyusunan dokumen berdasarkan Nomor Objek Pajak dan nomor SPPT agar proses penyerahan di lapangan dapat berjalan lebih teratur dan mudah dikendalikan.

Penjabat Lurah Caturtunggal, Feri Ferdian, dalam arahannya memberikan apresiasi mendalam kepada para dukuh atas kinerja luar biasa pada tahun sebelumnya. Tercatat, realisasi PBB P2 Kalurahan Caturtunggal pada tahun 2025 mencapai angka 85,30 persen. Angka tersebut merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah pengelolaan pajak di wilayah setempat, yang menunjukkan tingginya tingkat kesadaran warga serta efektivitas pengawasan di tingkat padukuhan.

“Capaian yang sangat membanggakan tersebut tentu tidak lepas dari peran aktif para dukuh dalam penyampaian SPPT secara langsung ke rumah warga. Selain itu, adanya kebijakan penghapusan denda dari pemerintah kabupaten juga turut menjadi faktor pendorong utama meningkatnya kepatuhan wajib pajak di wilayah Caturtunggal,” ujar Feri Ferdian di sela rapat koordinasi.

Selain urusan distribusi, rapat tersebut juga menjadi momentum untuk memulai pembaruan basis data objek pajak. Para dukuh diminta segera melakukan pendataan terhadap objek berupa tanah kosong serta melaporkan perkembangan bangunan di lapangan. Pengisian formulir pendataan ini dipatok selesai paling lambat pada 26 Januari 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah kalurahan untuk memastikan setiap objek pajak tercatat secara akurat dan merata sesuai dengan kondisi riil di wilayah masing-masing.

Persoalan tunggakan dan kendala pembayaran di tingkat warga juga tidak luput dari pembahasan. Feri Ferdian menginstruksikan para dukuh untuk segera melaporkan jika menemukan wajib pajak yang mengalami kesulitan administrasi atau finansial. Laporan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti secara kolektif dengan berkoordinasi bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman guna mencari solusi atau keringanan sesuai aturan yang berlaku.

Melalui koordinasi yang solid ini, Pemerintah Kalurahan Caturtunggal menargetkan seluruh proses distribusi SPPT kepada wajib pajak dapat rampung pada akhir Januari 2026. Dengan distribusi yang lebih awal, pelaporan penyampaian secara administratif diharapkan selesai sepenuhnya pada bulan Maret. Semangat percepatan ini diharapkan mampu mempertahankan prestasi realisasi pajak tahun lalu, sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah demi kelangsungan pembangunan di wilayah Caturtunggal. (Oktaviana/KIM Depok)