Sleman — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan Kendaraan Bermotor (KBM) pada Selasa (13/1/2026). Kegiatan yang dimulai pukul WIB ini bertempat di Kantor BKAD Sleman dan diikuti oleh para kader pendata dari enam kalurahan, yakni Kalurahan Condongcatur, Minomartani, Donoharjo, Sariharjo, Sinduharjo, dan Sukoharjo. Pelatihan ini bertujuan untuk mempertajam pemahaman dan keterampilan para kader dalam melakukan pendataan yang tepat, akurat, dan terintegrasi.

Materi pertama dalam bimtek tersebut disampaikan oleh Dwi Asmoro selaku Penelaah Teknis Kebijakan KPPD Sleman. Ia memfokuskan pembahasannya pada penggunaan Aplikasi SIPOJAK, mulai dari pengenalan antarmuka aplikasi, tata cara penginputan data yang benar, hingga cara memanfaatkan data tersebut sebagai landasan perencanaan program di tingkat kalurahan. Penguasaan teknologi digital ini dinilai krusial agar data yang masuk dapat langsung diolah secara efisien oleh pemerintah daerah.

“Penguasaan aplikasi ini menjadi kunci utama dalam modernisasi pendataan kita. Melalui sistem yang terintegrasi, setiap data kendaraan yang diinput oleh para kader akan menjadi basis data yang sangat berharga bagi perencanaan pembangunan di wilayah kalurahan masing-masing. Kami ingin memastikan tidak ada data yang terlewat atau salah input karena akurasi adalah prioritas utama,” ujar Dwi Asmoro saat memberikan arahan teknis kepada para peserta.

Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Eko Wahyu Harjanto dari KPPD Kabupaten Sleman yang memaparkan teknis lapangan serta strategi antisipasi kendala bagi petugas pendata. Ia menjelaskan bahwa tantangan di lapangan sangat beragam, mulai dari mobilitas pemilik kendaraan hingga perubahan status kepemilikan. Eko menegaskan bahwa pendataan KBM di seluruh wilayah Kabupaten Sleman akan segera dimulai secara serentak setelah seluruh petugas di setiap kalurahan selesai mendapatkan bimbingan teknis ini.

“Kami membekali para kader dengan teknik komunikasi dan mitigasi masalah di lapangan agar proses pendataan berjalan lancar tanpa gesekan. Pendataan KBM se-Kabupaten Sleman ini merupakan langkah besar, sehingga kesiapan personel di tingkat kalurahan menjadi fondasi keberhasilannya. Kami berharap para kader mampu bertindak profesional sebagai ujung tombak pengumpulan data di masyarakat,” jelas Eko Wahyu Harjanto di hadapan para kader pendata.

Kegiatan ini juga didampingi oleh Deni Ria Setiawati dari jajaran BKAD Sleman yang memastikan seluruh proses bimtek berjalan sesuai standar operasional. Selama kegiatan berlangsung, suasana diskusi tampak dinamis dan bersifat dua arah. Para kader pendata dari enam kalurahan tersebut terlihat sangat aktif mengajukan pertanyaan terkait skenario-skenario sulit yang mungkin mereka hadapi saat berinteraksi langsung dengan warga nantinya.

Melalui bimtek ini, para kader pendata diharapkan benar-benar siap melaksanakan tugas secara optimal dan terkoordinasi. Dengan dukungan sistem aplikasi dan pemahaman teknis yang mumpuni, hasil pendataan KBM tahun 2026 ini diharapkan menghasilkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sleman. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kapanewon Ngaglik menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi lokal melalui optimalisasi peran Forum Komunikasi (FORKOM) UMKM. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Panewu Ngaglik, Wawan Widiantara, dalam Rapat Koordinasi Pengurus FORKOM UMKM Ngaglik yang berlangsung di Ops Room Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, pada Senin (12/1/2026).

Dalam arahannya, Wawan menyatakan bahwa keberadaan FORKOM UMKM memiliki peran strategis sebagai kekuatan ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas. Salah satu peluang besar yang kini berada di depan mata adalah kolaborasi dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tengah dikembangkan secara masif oleh pemerintah.

“Pemerintah kapanewon sangat mendukung kiprah FORKOM UMKM. Ini bukan sekadar wadah komunikasi, tetapi harus menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Peluang kerja sama dengan SPPG adalah kesempatan emas yang harus ditangkap secara serius dan profesional oleh para pelaku usaha lokal kita,” ujar Wawan Widiantara di hadapan para pengurus.

Saat ini tercatat ada 12 SPPG di wilayah Kapanewon Ngaglik dengan delapan unit di antaranya sudah aktif beroperasi melayani ribuan penerima manfaat setiap harinya. Panewu Ngaglik menilai kondisi ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi pelaku UMKM lokal, terutama sebagai penyedia bahan pangan atau makanan kering. Ia mengungkapkan bahwa nilai perputaran uang dalam program ini sangat besar dan harus bisa dinikmati oleh warga Ngaglik sendiri.

“Bayangkan, satu SPPG saja anggaran belanjanya mencapai sekitar dua puluh dua juta rupiah per hari. Jika ada delapan unit yang aktif, maka ada ratusan juta hingga miliaran rupiah perputaran uang setiap harinya di Ngaglik. Ini potensi ekonomi lokal yang harus kita jaga dan manfaatkan bersama agar tidak justru dinikmati oleh pihak luar,” tegas Wawan.

Guna menindaklanjuti peluang tersebut, Wawan meminta FORKOM UMKM segera menyusun katalog produk yang jelas dan terstandar sebagai referensi bagi pengelola SPPG. Ia juga menekankan pentingnya validasi database pelaku usaha untuk memastikan hanya UMKM yang benar-benar siap, bertanggung jawab, dan profesional yang akan menjadi mitra pasokan.

“Tidak semua harus ikut, yang dibutuhkan adalah UMKM yang serius dan mampu memenuhi standar kebutuhan secara berkelanjutan. Selain itu, aspek legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, dan sertifikat halal adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Legalitas bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab nyata kepada konsumen,” lanjutnya.

Selain masalah administratif, keamanan pangan menjadi perhatian utama yang ditekankan dalam rapat koordinasi tersebut. Pelaku UMKM diminta untuk menjaga kualitas dan kebersihan produk secara ketat guna menghindari risiko kesehatan bagi penerima manfaat program gizi. Wawan mengingatkan bahwa insiden sekecil apa pun terkait keamanan pangan akan berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah maupun citra UMKM itu sendiri.

“Keamanan pangan harus menjadi perhatian utama, jangan sampai terjadi keracunan. Jika itu sampai terjadi, dampaknya akan sangat luas bagi keberlangsungan program dan kepercayaan publik. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, pengelola SPPG, dan pelaku usaha, saya berharap UMKM lokal Ngaglik mampu naik kelas dan berkontribusi nyata dalam pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkas Wawan. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)

Sleman — Upaya meningkatkan perekonomian warga miskin terus digencarkan di wilayah Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui penguatan keterampilan praktis yang memiliki nilai jual tinggi namun mudah diterapkan oleh masyarakat. Forum Komunikasi UMKM Kapanewon (FORKAP) Ngaglik bekerja sama dengan Adam Hawa Sejahtera (AHS) menyelenggarakan pelatihan marinasi berbagai jenis ikan yang ditujukan khusus bagi warga kategori miskin dan rentan miskin. Kegiatan ini dipusatkan di Griya UMKM Forkap Ngaglik, Plosokuning, Minomartani, pada Senin (12/1/2026).

Pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk memberikan keterampilan teknis mengolah makanan, tetapi juga untuk membangkitkan rasa percaya diri para peserta. Melalui pembinaan yang terarah, warga didorong agar berani memulai usaha kecil berbasis kuliner yang memiliki peluang pasar sangat luas. Program ini menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memahami bahwa potensi ekonomi keluarga dapat digali melalui kreativitas pengolahan bahan pangan sederhana.

Ketua Forkap Ngaglik, Anifah Mei Khati, yang juga bertindak sebagai koordinator kegiatan menjelaskan bahwa sasaran utama pelatihan ini adalah kepala keluarga yang masuk dalam basis data warga miskin. Ia ingin memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi agar bisa lepas dari jerat kemiskinan secara bertahap.

“Pembinaan ini kami arahkan secara khusus kepada kepala keluarga miskin dan rentan miskin agar mereka memiliki keterampilan praktis yang bisa langsung diterapkan di rumah. Harapan kami, melalui penguasaan teknik marinasi ini, mereka bisa naik kelas secara bertahap, dari kategori miskin menjadi rentan miskin, hingga akhirnya benar-benar mandiri dan lepas dari daftar tersebut,” ujar Anifah Mei Khati di sela-sela memantau praktik peserta.

Dalam sesi praktik yang interaktif, para peserta dikenalkan pada berbagai teknik dan varian rasa marinasi yang saat ini tengah diminati konsumen. Beberapa materi yang diajarkan meliputi teknik marinasi ikan rasa BBQ, lemon herba, kuning rempah, kecap pedas manis, hingga varian teriyaki bawang putih mentega. Seluruh materi disampaikan dengan menekankan standar rasa yang konsisten, kebersihan proses produksi, serta penghitungan biaya yang efisien agar harga jual nantinya tetap kompetitif.

Anifah menambahkan bahwa pemilihan materi marinasi didasarkan pada pertimbangan kemudahan bahan baku dan potensi pasar yang meningkat tajam menjelang momen tertentu seperti bulan suci Ramadhan. Ia yakin bahwa produk olahan ikan yang sudah berbumbu akan memudahkan konsumen yang sibuk, sehingga menjadi peluang emas bagi warga untuk membuka usaha rumahan atau menerima pesanan khusus di lingkungan tempat tinggal mereka.

“Respon peserta sangat luar biasa dan mereka tampak antusias karena materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjelang bulan puasa nanti, kebutuhan akan makanan olahan praktis biasanya melonjak tinggi. Kami ingin memastikan warga kami sudah siap menangkap peluang tersebut dengan produk yang berkualitas dan rasa yang enak,” tambah Anifah dengan optimis.

Program pemberdayaan ini dipastikan tidak akan berhenti pada tahap pelatihan saja. Forkap Ngaglik berkomitmen memberikan pendampingan lanjutan mulai dari bidang pengembangan produksi, inovasi usaha, akses pembiayaan, hingga strategi pemasaran. Sinergi ini diharapkan mampu mencetak pelaku usaha baru yang mumpuni dari kalangan warga miskin sehingga tingkat kesejahteraan keluarga di wilayah Ngaglik dapat meningkat secara berkelanjutan. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Sumbersari bersama Polsek Moyudan mengambil langkah tegas untuk meningkatkan keselamatan jalan raya dengan memasang alat pembatas kecepatan atau speed bump pada Senin (12/1/2026). Pemasangan ini difokuskan di Perempatan Krempyeng, sebuah titik krusial yang menghubungkan jalur Berjo Godean menuju Sumbersari serta jalur Tumut menuju pusat Kapanewon Moyudan. Wilayah ini dikenal sebagai jalur alternatif padat kendaraan yang menghubungkan Kabupaten Sleman dengan Sedayu Bantul serta wilayah Kulon Progo.

Pemasangan sarana pengaman jalan ini dipimpin langsung oleh Lurah Sumbersari, Sukadi, didampingi Carik Sumbersari serta Kapolsek Moyudan, Jarot Hermawan. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang sangat tinggi. Berdasarkan data kewilayahan, perempatan ini kerap menjadi titik benturan kendaraan akibat laju kendaraan yang tidak terkendali saat melintasi persimpangan.

Lurah Sumbersari, Sukadi, menjelaskan bahwa pemasangan speed bump ini merupakan jawaban atas kegelisahan warga terkait tingginya angka kecelakaan di wilayah tersebut. Meskipun pemerintah sebelumnya telah berupaya memasang lampu peringatan atau lampu kedip di sisi utara dan selatan jalan, namun tingkat kepatuhan pengendara untuk mengurangi kecepatan masih rendah sehingga insiden kecelakaan terus berulang.

“Di tempat ini sering sekali terjadi kecelakaan, bahkan dalam satu bulan pernah tercatat terjadi lebih dari lima kali kecelakaan lalu lintas. Upaya memasang lampu kedip sebelumnya ternyata belum cukup efektif untuk meredam laju kendaraan. Oleh karena itu, melalui usulan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tahun 2025, kami memutuskan untuk memasang speed bump berbahan karet atau rubber speed bump agar pengendara secara otomatis menurunkan kecepatannya,” ujar Sukadi di sela kegiatan pemasangan.

Sementara itu, Kapolsek Moyudan, Jarot Hermawan, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kalurahan Sumbersari atas inisiatif dan gerak cepat dalam menyediakan sarana keselamatan jalan. Ia menjelaskan bahwa secara teknis, speed bump berfungsi sebagai marka kejut sekaligus instrumen utama pengendali laju kendaraan di area yang rawan konflik lalu lintas.

“Fungsi utama dari pemasangan ini adalah sebagai pengendali kecepatan laju kendaraan. Kami berharap dengan dipasangnya marka kejut ini, angka kecelakaan bisa ditekan secara signifikan bahkan mencapai nol kasus. Kami sangat menghargai kolaborasi ini, di mana pemerintah kalurahan berperan sebagai penyedia material, masyarakat membantu mengawasi dan merawat, sementara kepolisian akan menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran hukum di jalan raya,” tegas Jarot Hermawan.

Melalui sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat ini, Perempatan Krempyeng diharapkan tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi para pengguna jalan. Pihak pemerintah kalurahan juga mengimbau kepada para pengendara untuk selalu waspada dan menghormati rambu-rambu yang ada, demi keselamatan bersama di jalur penghubung lintas kabupaten tersebut. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, mengambil langkah strategis dalam menekan angka pernikahan usia anak melalui pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kalurahan Banyuraden pada Senin (12/1/2026) ini menegaskan pentingnya peran ibu dan remaja putri dalam memahami dampak luas dari praktik pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun pendidikan.

Acara ini menghadirkan perwakilan perempuan dari berbagai padukuhan, kader PKK, tokoh masyarakat, hingga kelompok remaja. Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, pihak kalurahan menghadirkan narasumber ahli yakni Yuni Murniati dari Puskesmas Gamping II dan Swandara Pratiwi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Gamping. Keduanya memaparkan materi yang memperkuat kapasitas perempuan sebagai agen perubahan di lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

Lurah Banyuraden, Sudarisman, menyatakan bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Menurutnya, perempuan memiliki posisi sentral dalam memberikan edukasi kepada anak-anak mereka mengenai perencanaan masa depan dan kesehatan reproduksi. Ia berharap melalui pelatihan ini, para ibu mampu membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dengan anak remaja mereka.

“Perempuan memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi sejak dini kepada anak dan remaja terkait perencanaan masa depan. Melalui pelatihan ini, kami menekankan penguatan keterampilan hidup agar perempuan mampu membimbing remaja dalam mengambil keputusan yang tepat. Peserta harus didorong untuk membangun komunikasi yang sehat dan terbuka di dalam keluarga sebagai upaya preventif utama terhadap pernikahan usia anak,” ujar Sudarisman dalam sambutannya.

Penyampaian materi dilakukan secara partisipatif melalui metode diskusi dan studi kasus yang relevan dengan realitas di masyarakat. Yuni Murniati dari Puskesmas Gamping II menyoroti risiko medis yang menghantui ibu dan anak jika persalinan terjadi pada usia yang terlalu muda. Sementara itu, Swandara Pratiwi dari KUA Gamping membedah aspek hukum mengenai batas usia perkawinan sesuai undang-undang yang berlaku guna memberikan perlindungan hukum bagi hak-anak.

Swandara Pratiwi menegaskan bahwa selain faktor kesehatan, kemandirian ekonomi dan pendidikan tinggi harus menjadi prioritas sebelum memutuskan untuk berkeluarga. Ia mendorong para peserta untuk berani melakukan advokasi di lingkungan sekitar agar stigma mengenai pernikahan dini dapat terkikis. Perempuan, menurutnya, harus menjadi benteng utama dalam menciptakan ruang tumbuh kembang yang optimal bagi generasi muda tanpa dibatasi oleh tanggung jawab rumah tangga di usia yang belum matang.

“Perempuan perlu didorong menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dan remaja secara optimal. Dengan pemahaman hukum dan kesehatan yang kuat, mereka tidak akan ragu lagi untuk menyuarakan penolakan terhadap pernikahan dini di lingkungannya. Kita ingin menciptakan generasi yang matang secara psikologis dan ekonomi sebelum melangkah ke jenjang rumah tangga,” tandas Swandara Pratiwi.

Kamituwa Banyuraden, Agus Nurdalmadi, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk terus memperkuat program edukasi berkelanjutan seperti ini. Ia meyakini bahwa sinergi antara pemerintah kalurahan, lembaga masyarakat, dan orang tua adalah kunci utama dalam melindungi masa depan generasi muda di Banyuraden. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih berkualitas, sehat, dan siap menyongsong masa depan yang lebih cerah tanpa dibayang-bayangi dampak negatif pernikahan dini. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)