Sleman — Upaya menekan peredaran rokok ilegal tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Pemahaman masyarakat mengenai ketentuan kepabeanan dan cukai menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran sekaligus mencegah peredaran produk tembakau yang tidak memenuhi aturan.

Hal itu mengemuka dalam sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digelar di Griya Dhahar Taman Merdiko Merdikorejo, Tempel, Kabupaten Sleman, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman Indra Darmawan, Panewu Tempel Rasyid Ratnadi Sosiawan, Kapolsek Tempel, serta perwakilan dari Bea Cukai Yogyakarta.

Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai cukai perlu terus dilakukan karena persoalan rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat dan pembangunan.

“Pemerintah perlu terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya cukai serta ikut berperan mencegah peredaran rokok ilegal,” ujar Rasyid.

Kasatpol PP Kabupaten Sleman, Indra Darmawan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, Bea Cukai, dan masyarakat dalam mengawasi peredaran barang kena cukai. Sosialisasi, menurut Rasyid, menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran masyarakat sebelum langkah pengawasan dan penindakan dilakukan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Bea Cukai Yogyakarta, Intania Riza atau yang akrab disapa Intan, memberikan pemaparan mengenai ketentuan kepabeanan dan cukai, khususnya yang berkaitan dengan produk rokok.

Intan menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami ketentuan yang melekat pada produk hasil tembakau, termasuk kewajiban cukai dan ketentuan peredarannya. Pengetahuan tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan produk yang memenuhi ketentuan dengan rokok ilegal.

Menurut Intan, pemahaman terhadap aturan cukai juga menjadi bagian dari upaya bersama mencegah pelanggaran. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi dapat ikut membantu pengawasan dengan tidak membeli maupun mengedarkan produk tembakau yang tidak sesuai ketentuan.

Edukasi tersebut melengkapi upaya pengawasan di lapangan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur produk rokok ilegal yang ditawarkan dengan harga lebih murah.

Sosialisasi DBHCHT di Tempel pun menjadi ruang memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, Satpol PP, kepolisian, Bea Cukai, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan perdagangan yang tertib dan mendukung kepatuhan terhadap ketentuan cukai.

Pada akhirnya, pemberantasan rokok ilegal bukan semata persoalan penertiban, melainkan juga membangun kesadaran publik bahwa kepatuhan terhadap cukai memiliki kaitan dengan penerimaan negara dan manfaat pembangunan yang kembali dirasakan masyarakat. (SBD / KIM Tempel)

Sleman – Tembang Alit menjadi inovasi digital Puskesmas Depok III yang membantu orang tua memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara mandiri sekaligus memudahkan akses pendaftaran layanan kesehatan.

Pengelola Program Tembang Alit Puskesmas Depok III, Tri Widiastuti menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dikembangkan untuk mendukung pemantauan tumbuh kembang anak, terutama melalui deteksi dini yang dapat dilakukan lebih mudah oleh keluarga.

“Melalui Tembang Alit, orang tua dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara mandiri sekaligus mendapatkan kemudahan dalam proses layanan kesehatan,” jelasnya, di Aula Puskesmas Depok III, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, pengembangan Tembang Alit menjadi respons terhadap perubahan pelaksanaan kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) konvensional akibat efisiensi anggaran. Melalui sistem digital ini, puskesmas tetap dapat menjaring data secara akurat serta melakukan deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya di wilayah Caturtunggal.

Tri menjelaskan, aplikasi Tembang Alit memiliki tiga fitur utama yang dapat digunakan masyarakat secara mandiri, yaitu cek pertumbuhan, cek perkembangan, dan daftar kesehatan. Fitur cek pertumbuhan digunakan untuk menginput serta menganalisis data antropometri anak seperti berat badan, tinggi atau panjang badan, dan lingkar kepala. Sementara fitur cek perkembangan menggunakan kuesioner mandiri sesuai kelompok usia anak.

“Harapannya, orang tua dapat lebih mudah mengetahui kondisi tumbuh kembang anak dan melakukan pemantauan secara berkala,” tandasnya.

Tri menyampaikan, penggunaan Tembang Alit telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hingga saat ini, aplikasi tersebut telah memiliki 700 pengguna aktif. Pemanfaatan fitur mencatat sebanyak 323 anak mengikuti cek bayi, balita, dan anak prasekolah pada 2025, serta 881 anak mengikuti Cek Kesehatan Gratis melalui aplikasi pada 2026.

Ia menambahkan, peningkatan partisipasi masyarakat melalui aplikasi menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan meskipun terdapat keterbatasan anggaran. Digitalisasi juga membantu masyarakat memperoleh layanan secara lebih efisien dan mendukung puskesmas dalam melakukan pemantauan kesehatan anak.

“Inovasi Tembang Alit ini terus membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama dalam sosialisasi penggunaan aplikasi, integrasi data, penyediaan data terpadu, serta penguatan sistem agar layanan kesehatan anak semakin mudah dijangkau masyarakat,” kata Tri. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur memperkuat kesiapsiagaan wilayah dengan mengonsolidasikan Satlinmas dan Satgas Kebencanaan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman, mulai dari kekeringan, kebakaran lahan, gangguan keamanan hingga persoalan sosial remaja.

Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) rutin September di Ruang Wacana Loka, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, Kamis (10/9/2026) malam. Kegiatan diikuti 48 peserta dari unsur Satlinmas dan Satgas Kebencanaan, meliputi Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Siaga Bencana (KSB), dan Dapur Umum.

Rakor menjadi ruang evaluasi sekaligus pemetaan persoalan di lapangan. Sejumlah hal yang dibahas antara lain optimalisasi piket Satlinmas, antisipasi kekeringan dan kebakaran, keamanan lingkungan, edukasi kebencanaan di sekolah, kesiapan ambulans, serta deteksi dini persoalan sosial.

Jagabaya Condongcatur, Rudi Antariksawan mengapresiasi peran Satlinmas dan Satgas Kebencanaan dalam mendukung pemerintah kalurahan, termasuk selama rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Terima kasih atas bantuan dan peran aktif teman-teman dalam bidang keamanan maupun kebencanaan. Apabila ada permasalahan di lapangan, segera disampaikan dan dikoordinasikan agar dapat ditindaklanjuti,” katanya.

Rudi juga meminta piket Satlinmas dioptimalkan dengan memastikan jadwal dan jam penjagaan berjalan sesuai ketentuan sehingga selalu tersedia personel yang siaga.

Bhabinkamtibmas Condongcatur, Aiptu Bastian Sapta Adhi mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran lahan kosong dan semak belukar selama musim kemarau. Pembakaran sampah maupun vegetasi harus dilakukan secara aman dan tidak ditinggalkan tanpa pengawasan.

Masyarakat juga diminta mewaspadai pohon tinggi, lapuk, atau dahan yang berpotensi tumbang saat angin kencang serta menggunakan air secara hemat di tengah potensi kekeringan.

Dari sisi keamanan, Aiptu Bastian menyebut situasi Condongcatur dan wilayah Depok secara umum relatif kondusif. Meski demikian, ronda malam dan kepedulian terhadap lingkungan tetap perlu diperkuat. Penghuni indekos juga diimbau mengunci kamar saat tidur maupun meninggalkan tempat tinggal serta tidak menyimpan barang berharga di tempat yang mudah dijangkau.

“Kejahatan salah satunya terjadi karena adanya kesempatan. Karena itu, masyarakat harus saling mengingatkan dan menjaga lingkungan,” ujarnya.

Perhatian juga diberikan terhadap persoalan sosial remaja. Dukuh Joho, Retnaningsih mendorong keluarga dan lingkungan meningkatkan deteksi dini terhadap pola pergaulan remaja yang berpotensi mengarah pada perilaku negatif.

Orang tua diimbau meningkatkan pendampingan, termasuk dalam penggunaan kendaraan bermotor dan telepon pintar. Komunikasi keluarga yang sehat dinilai penting agar persoalan sosial dapat dikenali dan ditangani sejak awal.

“Permasalahan sosial harus diperhatikan sejak awal melalui deteksi dini. Jangan sampai persoalan kecil berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” katanya.

Melalui konsolidasi tersebut, Condongcatur mendorong kesiapsiagaan yang tidak hanya mengandalkan respons saat keadaan darurat terjadi. Deteksi dini, komunikasi, kesiapan personel dan peralatan, serta kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga wilayah tetap aman dan tangguh. (Wasana/KIM Depok)

Sleman – Masyarakat Kapanewon Depok diajak memastikan dokumen kependudukan seluruh anggota keluarga selalu sesuai, lengkap, dan mutakhir. Warga dapat memanfaatkan JAKADARA (Jaringan Kader Adminduk Depok agar Tertib dan Tertata) Terpadu sebagai jejaring pelayanan yang menghubungkan masyarakat dengan perangkat wilayah dan petugas pelayanan.

Ajakan tersebut disampaikan Kepala Jawatan Umum Kapanewon Depok, Benyamin Dalung, saat pelayanan administrasi kependudukan melalui sinergi GERUDUK (Gerakan Update Adminduk) Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan JEBOL TARGET Kapanewon Depok di Balai Padukuhan Gempol, Kamis (10/9/2026).

Benyamin mengatakan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga muncul persoalan atau kebutuhan mendesak untuk mengurus dokumen kependudukan. Melalui JAKADARA Terpadu, warga dapat berkoordinasi dengan perangkat wilayah, Tata Laksana Kalurahan, maupun kader JAKADARA di masing-masing wilayah.

“Jangan menunggu ada masalah atau kebutuhan mendesak. Pastikan dokumen kependudukan seluruh anggota keluarga telah sesuai, lengkap, dan terbaru,” ujarnya.

Pelayanan yang dapat dikoordinasikan antara lain KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), perubahan elemen data, serta kebutuhan administrasi kependudukan lainnya.

Menurut Benyamin, keberadaan kader JAKADARA yang dekat dengan masyarakat memungkinkan kebutuhan pelayanan lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti. Karena itu, JAKADARA Terpadu diharapkan tidak hanya menjadi jejaring pelayanan saat kegiatan jemput bola berlangsung, tetapi juga menjadi penghubung masyarakat dengan penyelenggara pelayanan secara berkelanjutan.

Pelayanan GERUDUK dan JEBOL TARGET di Condongcatur merupakan bagian dari rangkaian pelayanan jemput bola selama September 2026. Setelah dilaksanakan di Padukuhan Ngropoh pada 9 September dan Gempol pada 10 September, pelayanan berikutnya dijadwalkan di Padukuhan Gejayan pada 15 September dan Padukuhan Sanggrahan pada 22 September 2026.

“Pelayanan yang baik bukan hanya hadir di kantor, tetapi juga harus mampu mendekat kepada masyarakat,” tegas Benyamin.

Melalui sinergi pelayanan jemput bola dan jejaring JAKADARA, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya tertib administrasi kependudukan serta melakukan pembaruan data sebelum dokumen tersebut benar-benar dibutuhkan.

(Wasana – KIM Depok)

Sleman – Kader JAKADARA (Jaringan Kader Adminduk Depok Agar Tertib dan Tertata) Padukuhan Gempol, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, menunjukkan peran aktif dalam menyukseskan program pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam kegiatan Gerakan Dukuh Peduli Kependudukan (GERUDUK) dan Jemput Bola (JEBOL) yang digelar di Padukuhan Gempol, Rabu (10/9/2026), kader menjadi garda terdepan dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan warga.

Dukuh Gempol, Ari Susanti, turut mendukung penuh dan membersamai kader dalam pelaksanaan pelayanan.

“Sinergi antara Dukuh dan Kader JAKADARA menjadi kekuatan dalam memastikan informasi pelayanan dapat tersampaikan secara luas kepada warga,” paparnya.

Sementara itu, perwakilan kader JAKADARA Gempol, Mardliah Noor Fuadiana dan Tri Suhartati pun aktif memberikan sosialisasi kepada warga mengenai berbagai layanan yang tersedia. Keduanya juga mengajak masyarakat untuk hadir dan mendampingi warga selama proses pelayanan berlangsung.

Terkait hal tersebut, peran kader dinilai strategis karena memiliki kedekatan dengan masyarakat. Melalui komunikasi langsung di tingkat padukuhan, informasi mengenai program dan layanan pemerintah dapat lebih mudah diterima dan dipahami warga.

Selain membantu kelancaran pelayanan, kader JAKADARA turut mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi serta memastikan data kependudukan tetap akurat dan diperbarui.

Kolaborasi antara kader JAKADARA, Dukuh, dan Pemerintah Kalurahan Condongcatur turut mendukung capaian pelayanan. Dalam kegiatan tersebut, tercatat 85 aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), 10 Kartu Identitas Anak (KIA), 15 Kartu Keluarga (KK), 17 KTP-el, dan 62 layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Melalui keterlibatan aktif kader JAKADARA, pelayanan administrasi kependudukan diharapkan semakin dekat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Tri Suhartati – KIM Depok)