Sleman — Program Sastrawan Masuk Sekolah (SMS) yang diinisiasi Paguyuban Budaya Jawa (Pasbuja) Kawi Merapi menjadi upaya nyata dalam mengembangkan literasi sastra budaya Jawa di lingkungan pendidikan. Program ini bertujuan memberikan pembelajaran sastra kepada generasi muda melalui sekolah, sekaligus menumbuhkan minat siswa terhadap sastra dan budaya Jawa dengan pendekatan yang kreatif dan kontekstual.

Program SMS sukses diselenggarakan pada November 2025 dengan sasaran siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 25 sekolah. Kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, sebagai bentuk kepedulian bersama dalam pelestarian budaya Jawa.

Pelaksanaan program ini pun memperoleh respons positif dari sekolah sasaran. Bahkan, permintaan pelaksanaan kegiatan serupa juga datang dari sekolah lain di wilayah Kabupaten Sleman maupun dari luar Sleman. Hal tersebut menunjukkan bahwa program SMS memiliki urgensi, relevansi, serta potensi untuk dikembangkan secara lebih luas.

“Untuk selanjutnya, program SMS dapat dilanjutkan dengan perencanaan yang lebih matang, terstruktur, dan berkelanjutan agar mampu memberikan hasil yang maksimal,” tutur Nyadi Kasmorejo mewakili Tim Kerja Pasbuja Bidang SMS, Selasa (13/1/2026), di Sekretariat Pasbuja, Dusun Nalagaten, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Nyadi menjelaskan, Tim Sastrawan Masuk Sekolah merupakan bagian dari enam tim kerja Pasbuja yang dibentuk untuk menyusun program kerja tahun 2026. Tim SMS sendiri terdiri dari Eti Daniastuti, Nyadi Kasmorejo, Achayadi, Elrina Y, Niken Sasanti, dan Ngatilah.

Lebih lanjut, Nyadi menambahkan bahwa keberlanjutan program SMS pada tahun 2026 memerlukan peningkatan status kerja sama dalam bentuk Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan dinas terkait, baik Dinas Pendidikan maupun Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.

“Nota kesepakatan dimaksudkan agar program Sastrawan Masuk Sekolah memiliki legitimasi, daya dukung, serta kesinambungan jangka panjang,” ungkap sastrawan yang akrab disapa Ki Jenggot Kucir.

Pengembangan program lanjutan SMS didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain SMS merupakan bagian dari program kerja Pasbuja tahun 2026 serta hasil evaluasi pelaksanaan SMS pada November 2025, yang berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Program ini dinilai sebagai kebutuhan strategis dalam penguatan literasi sastra dan budaya di lingkungan pendidikan dan kebudayaan.

Adapun sasaran program SMS meliputi siswa SD dan SMP, guru Bahasa Indonesia maupun Bahasa Jawa di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Namun demikian, pengembangan sasaran program masih dimungkinkan sepanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Jika pada pelaksanaan tahun sebelumnya kegiatan SMS berfokus pada penulisan cerkak, lagu anak-anak, dan geguritan, maka pada pelaksanaan selanjutnya akan dikembangkan dengan kegiatan pembacaan dan apresiasi karya sastra, diskusi proses kreatif bersama sastrawan, pentas sastra edukatif, bedah buku anak dan remaja, serta pendampingan literasi sastra di sekolah.

“Program Sastrawan Masuk Sekolah diharapkan menjadi salah satu program unggulan Pasbuja yang tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pemajuan kebudayaan daerah melalui kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan,” pungkas Nyadi.

(Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Batok atau tempurung kelapa merupakan salah satu limbah yang acap kali dianggap tidak bernilai. Namun dengan pengolahan yang tepat, batok kelapa memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yaitu sebagai bahan baku pembuatan briket.

Potensi itu ditangkap oleh Hidayat, salah satu warga RT 06 RW 10, Dusun Kamal Kulon, Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan. Tinggal di wilayah yang dikelilingi pengrajin gula kelapa dan kopra, membuat ketersediaan batok kelapa di lingkungannya melimpah.  Ketertarikannya pun bermula pada tahun 2009 saat mengikuti pelatihan pembuatan arang batok kelapa yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarakat Kerabat Desa Kota (KDK).

“Awalnya saya hanya ikut pelatihan pembuatan arang batok kelapa. Dari situ saya melihat limbah batok kelapa di sini melimpah dan sayang kalau tidak dimanfaatkan,” ujar Hidayat yang ditemui di rumahnya, Selasa (13/1/2026).

Berbekal ilmu dari pelatihan tersebut, Hidayat mulai merintis usahanya pada tahun 2011. Di belakang rumahnya, ia membangun dua tungku pembakaran. Tungku pertama berukuran 1,5 x 1,5 meter dengan tinggi dua meter. Sedangkan tungku kedua berukuran 1 x 1 meter dengan tinggi yang sama. Untuk satu kali proses pembakaran, kedua tungku tersebut membutuhkan sekitar 550 kilogram batok kelapa.

Bahan baku diperoleh dari wilayah sekitar. Jika pasokan menipis, Hidayat mendatangkan batok kelapa dari Mlati, Sleman, hingga Manisrenggo, Klaten. Batok kelapa yang telah tua dan kering dimasukkan ke dalam tungku pembakaran yang dilengkapi pipa cerobong. Proses pembakaran memakan waktu sekitar satu setengah hari dan dalam satu bulan dapat dilakukan hingga 12 kali, tergantung cuaca dan ketersediaan bahan baku.

Perjalanan usaha ini tidak lepas dari kendala. Di awal produksi, asap dan bau menyengat dari pembakaran kerap memicu protes warga sekitar, terutama saat musim hujan ketika asap turun dan mencemari lingkungan.

“Dulu warga sering mengeluh karena asap dan baunya menyengat, apalagi saat hujan. Akhirnya saya buat kolam air di cerobong supaya asapnya terkondensasi dan tidak terlalu mengganggu,” katanya.

Inovasi tersebut tidak hanya mengurangi polusi udara, tetapi juga menghasilkan produk sampingan berupa asap cair atau liquid smoke. Asap cair yang dihasilkan masih berada pada grade 3, dan umumnya dimanfaatkan sebagai pengawet kayu dan bambu, penghilang bau kandang, serta pestisida alami untuk tanaman hortikultura.

Hidayat menuturkan, dengan proses destilasi berulang, kualitas asap cair sebenarnya dapat ditingkatkan hingga food grade. Namun masih terkendala biaya dan perizinan.

Selain arang dan asap cair, proses pembakaran juga menghasilkan abu sisa dalam jumlah relatif sedikit. Limbah ikutan ini dimanfaatkan oleh kelompok tani sebagai campuran pupuk atau bahan briket berkualitas rendah. Hidayat juga menjalin kerja sama dengan lembaga di tingkat kalurahan terkait pemanfaatan limbah tersebut.

Usaha arang batok kelapa ini sempat menghadapi kendala pemasaran. Pada tahun 2022, pasca pandemi Covid-19, arang batok produksi Hidayat sempat tidak terserap pabrik akibat kenaikan biaya pengiriman laut untuk ekspor ke Timur Tengah. Di musim hujan, bahan baku yang basah juga membuat proses pembakaran menjadi lebih lama.

Meski demikian, Hidayat tetap bertahan. Saat ini, ia mampu memproduksi sekitar sembilan hingga 12 kuintal arang batok kelapa per bulan. Arang tersebut dipasok ke perusahaan pembuat briket di wilayah Minggir dengan harga sekitar Rp15 ribu per kilogram. Selanjutnya, briket arang batok kelapa tersebut diekspor ke Timur Tengah untuk kebutuhan industri, salah satunya sebagai pelengkap pembuatan rokok di kawasan Jazirah Arab.

Bagi Hidayat, usaha ini bukan sekadar mencari keuntungan. Ia berharap aktivitas produksinya dapat terus berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan warga sekitar.

“Batok kelapa yang dulu cuma dianggap limbah, sekarang bisa jadi sumber penghidupan. Harapan saya ke depan, usaha ini bisa terus jalan tanpa mengganggu lingkungan sekitar,” pungkas Hidayat. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, berupaya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan. Salah satunya melalui pembangunan saluran drainase di Padukuhan Gemawang yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Ketua Sub Unit Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Padukuhan Gemawang, Yoseph Edy Setyoharjo, menyampaikan bahwa pembangunan drainase tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi jalan yang lebih rata, lebar, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Keberadaan drainase ini juga diharapkan mampu mendukung pengelolaan aliran air secara lebih baik, terutama saat musim hujan.

“Pembangunan saluran drainase ini merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur lingkungan guna mendukung kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan warga,” ujar Yoseph saat menyampaikan informasi kepada masyarakat di Dusun Gemawang, Sinduadi, Mlati, pada Selasa (13/1/2026).

Sementara itu, Dukuh Gemawang, Achmat Safi’i, menjelaskan bahwa pembangunan saluran drainase memiliki volume pekerjaan sepanjang 12 meter, yang dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2025. Kegiatan ini didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Sleman, dengan total anggaran sebesar Rp45 juta.

“Dana BKK dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Pelaksanaan pembangunan drainase dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kalurahan Sinduadi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Selama proses pengerjaan, aspek kualitas, ketepatan waktu, serta keselamatan kerja menjadi perhatian utama agar hasil pembangunan dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Drainase tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi genangan air serta meningkatkan kelancaran aliran air di lingkungan Padukuhan Gemawang. Selain itu, keberadaan drainase yang memadai juga diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata dengan baik.

(Edy S / KIM Mlati)  

Sleman — Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (FORKOM UMKM) Kapanewon Ngaglik mengawali tahun 2026 dengan langkah strategis melalui rapat koordinasi untuk mematangkan arah kebijakan dan rencana kerja lintas bidang. Pertemuan penting ini dilangsungkan di Ops Room Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Sleman, pada Senin (12/1/2026). Fokus utama organisasi tahun ini adalah menyusun program yang tidak hanya ambisius di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dieksekusi di lapangan.

Panewu Ngaglik, Wawan Widiantara, dalam arahannya memberikan penekanan khusus pada efektivitas program. Ia mengingatkan para pengurus agar menyusun skala prioritas yang menyentuh kebutuhan mendasar para pelaku usaha. Menurutnya, kesuksesan organisasi tidak diukur dari banyaknya rencana, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput.

“Program FORKOM UMKM harus disusun dengan skala prioritas yang jelas. Tidak perlu muluk-muluk, yang penting bisa dilaksanakan, dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM, dan berkelanjutan. Kita butuh langkah bertahap yang diawali dari pendataan akurat hingga pembukaan akses pasar dan permodalan. FORKOM harus menjadi jembatan yang kuat antara pengusaha, pemerintah, dan swasta,” ujar Wawan Widiantara di hadapan para pengurus.

Ketua II FORKAP Ngaglik, Wijangsokno, yang memimpin jalannya rapat segera merespons arahan tersebut dengan mengajak seluruh koordinator bidang untuk menyatukan komitmen. Ia menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menyepakati program yang memungkinkan untuk dijalankan dengan sumber daya yang ada. Melalui kebersamaan, program sederhana sekalipun diyakini mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi lokal.

Dalam pemaparan program, Bidang Pengembangan Produksi mencanangkan kelas pemanfaatan limbah untuk mendorong praktik usaha ramah lingkungan serta peningkatan kualitas kemasan produk camilan. Selain itu, bidang ini juga mendorong kolaborasi UMKM untuk menangkap peluang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, Bidang Pengembangan Inovasi Usaha akan memfokuskan diri pada pelatihan kapasitas dan menjalin komunikasi intensif dengan toko oleh-oleh untuk memperluas jangkauan pasar.

Sektor humas, pembiayaan, dan kelembagaan juga memiliki target yang terukur. Bidang Humas akan mulai mendata keanggotaan melalui platform digital untuk keterbukaan informasi. Di sisi pembiayaan, organisasi berupaya menjajaki akses modal dengan bunga rendah melalui perbankan terpercaya. Sedangkan Bidang Kelembagaan akan memperkuat fondasi organisasi melalui penertiban administrasi serta penguatan kolaborasi dengan BPJS bagi para pelaku usaha agar memiliki jaminan perlindungan sosial.

Aspek pemasaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pilar pendukung lainnya. Bidang Pemasaran berencana menguatkan pemasaran digital dan bekerja sama dengan Sleman Mart. Secara khusus, Bidang SDM akan menyusun katalog produk UMKM secara tematik dan terstandar sebagai instrumen kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Katalog ini tidak hanya memuat daftar produk, tetapi juga informasi kapasitas produksi dan kontinuitas pasokan sebagai bahan negosiasi kerja sama yang profesional.

“Rapat ini menjadi forum untuk menyepakati program yang benar-benar prioritas dan memungkinkan untuk dijalankan. Dengan kebersamaan pengurus, program yang sederhana pun bisa memberi dampak nyata bagi UMKM. Kita ingin setiap pelaku usaha di Ngaglik memiliki data yang tercatat dengan baik agar pembinaan ke depan lebih terarah dan tepat sasaran,” tegas Wijangsokno menutup paparan rapat koordinasi tersebut. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)

Sleman — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan Kendaraan Bermotor (KBM) pada Selasa (13/1/2026). Kegiatan yang dimulai pukul WIB ini bertempat di Kantor BKAD Sleman dan diikuti oleh para kader pendata dari enam kalurahan, yakni Kalurahan Condongcatur, Minomartani, Donoharjo, Sariharjo, Sinduharjo, dan Sukoharjo. Pelatihan ini bertujuan untuk mempertajam pemahaman dan keterampilan para kader dalam melakukan pendataan yang tepat, akurat, dan terintegrasi.

Materi pertama dalam bimtek tersebut disampaikan oleh Dwi Asmoro selaku Penelaah Teknis Kebijakan KPPD Sleman. Ia memfokuskan pembahasannya pada penggunaan Aplikasi SIPOJAK, mulai dari pengenalan antarmuka aplikasi, tata cara penginputan data yang benar, hingga cara memanfaatkan data tersebut sebagai landasan perencanaan program di tingkat kalurahan. Penguasaan teknologi digital ini dinilai krusial agar data yang masuk dapat langsung diolah secara efisien oleh pemerintah daerah.

“Penguasaan aplikasi ini menjadi kunci utama dalam modernisasi pendataan kita. Melalui sistem yang terintegrasi, setiap data kendaraan yang diinput oleh para kader akan menjadi basis data yang sangat berharga bagi perencanaan pembangunan di wilayah kalurahan masing-masing. Kami ingin memastikan tidak ada data yang terlewat atau salah input karena akurasi adalah prioritas utama,” ujar Dwi Asmoro saat memberikan arahan teknis kepada para peserta.

Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Eko Wahyu Harjanto dari KPPD Kabupaten Sleman yang memaparkan teknis lapangan serta strategi antisipasi kendala bagi petugas pendata. Ia menjelaskan bahwa tantangan di lapangan sangat beragam, mulai dari mobilitas pemilik kendaraan hingga perubahan status kepemilikan. Eko menegaskan bahwa pendataan KBM di seluruh wilayah Kabupaten Sleman akan segera dimulai secara serentak setelah seluruh petugas di setiap kalurahan selesai mendapatkan bimbingan teknis ini.

“Kami membekali para kader dengan teknik komunikasi dan mitigasi masalah di lapangan agar proses pendataan berjalan lancar tanpa gesekan. Pendataan KBM se-Kabupaten Sleman ini merupakan langkah besar, sehingga kesiapan personel di tingkat kalurahan menjadi fondasi keberhasilannya. Kami berharap para kader mampu bertindak profesional sebagai ujung tombak pengumpulan data di masyarakat,” jelas Eko Wahyu Harjanto di hadapan para kader pendata.

Kegiatan ini juga didampingi oleh Deni Ria Setiawati dari jajaran BKAD Sleman yang memastikan seluruh proses bimtek berjalan sesuai standar operasional. Selama kegiatan berlangsung, suasana diskusi tampak dinamis dan bersifat dua arah. Para kader pendata dari enam kalurahan tersebut terlihat sangat aktif mengajukan pertanyaan terkait skenario-skenario sulit yang mungkin mereka hadapi saat berinteraksi langsung dengan warga nantinya.

Melalui bimtek ini, para kader pendata diharapkan benar-benar siap melaksanakan tugas secara optimal dan terkoordinasi. Dengan dukungan sistem aplikasi dan pemahaman teknis yang mumpuni, hasil pendataan KBM tahun 2026 ini diharapkan menghasilkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sleman. (Tri Suhartati/KIM Depok)