Sleman – Pemerintah Kalurahan Caturtunggal menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027, Selasa (1/9/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Puspadenta Kalurahan Caturtunggal ini dihadiri Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Panewu Depok, Penjabat Lurah Caturtunggal beserta jajaran pamong kalurahan, BPKal, dukuh, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK).

Musrenbangkal menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebutuhan, usulan, dan prioritas pembangunan. Forum ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan arah pembangunan Kalurahan Caturtunggal.

Penjabat Lurah Caturtunggal, Feri Ferdian, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

“Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang turut berperan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di kalurahan,” ungkap Feri.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan agar program pembangunan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan sekaligus potensi yang dimiliki Kalurahan Caturtunggal.

“Caturtunggal memiliki berbagai potensi yang perlu dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan di kalurahan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PMK Kabupaten Sleman, Agung Dwi Maryoto, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangkal di Kalurahan Caturtunggal. Ia menyampaikan bahwa dari 86 kalurahan di Kabupaten Sleman, Caturtunggal menjadi salah satu dari empat kalurahan yang telah menyelenggarakan Musrenbangkal.

Ia berharap forum tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat perencanaan pembangunan sekaligus menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki kalurahan.

Menurut Agung, Kalurahan Caturtunggal memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAD).

“Harapannya, PAD di Caturtunggal dapat dimaksimalkan. Banyak universitas, hotel, dan rumah sakit yang dapat diajak menjalin kerja sama serta berkontribusi melalui program CSR bagi masyarakat Kalurahan Caturtunggal,” ujarnya.

Berbagai masukan dan usulan yang disampaikan dalam Musrenbangkal akan menjadi bahan dalam menentukan prioritas pembangunan RKPKal Tahun 2027. Perencanaan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kewenangan kalurahan, kebutuhan masyarakat, potensi lokal, serta kemampuan sumber daya yang tersedia.

Melalui keterlibatan pemerintah kalurahan, BPKal, dukuh, LPM, LKK, dan unsur masyarakat lainnya, Musrenbangkal diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (Oktaviana/KIM Depok)

Sleman – Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Tim Tumandur menuntaskan rangkaian pendampingan bersama PKK Kampung Jurugsari, RW 57, Padukuhan Joho, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman.

Penutupan program digelar di Balai RW 57 Jurugsari, Senin (31/8/2026). Kegiatan ini menandai berakhirnya pendampingan mahasiswa sekaligus dimulainya fase kemandirian masyarakat dalam melanjutkan pengelolaan sampah organik berbasis Smart Compost Vessel.

Kegiatan diikuti ibu-ibu PKK Kampung Jurugsari dan dihadiri Ketua PKK Kampung Jurugsari Rini, Ketua RW 57 Purwoko, Dukuh Joho Retnaningsih, perwakilan Pemerintah Kalurahan Condongcatur Apri Nugroho, serta Tim PKM-PM Tumandur UGM.

Melalui program bertajuk “Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Kampung Jurugsari melalui Transformasi Limbah Organik menjadi Liquid Biofertilizer Berbasis Smart Compost Vessel menuju Agroregenerative Family Farm”, Tim Tumandur mengajak masyarakat mengolah limbah organik rumah tangga menjadi pupuk organik cair (POC) dan kompos.

Hasil pengolahan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung budidaya tanaman di pekarangan. Dengan demikian, masyarakat diperkenalkan pada siklus sederhana, mulai dari pengelolaan sampah, produksi pupuk, hingga pemanfaatannya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

Program Tumandur telah berjalan sejak Juni 2026. Selama pendampingan, warga mendapatkan pelatihan pengolahan sampah organik menggunakan Smart Compost Vessel, penanaman sayuran, monitoring pengomposan dan pertumbuhan tanaman, pemanenan POC dan kompos, hingga pelatihan perakitan serta pemeliharaan perangkat.

Ketua Tim PKM-PM Tumandur, Siti Nur Khasanah, mengatakan berakhirnya pendampingan mahasiswa bukan berarti program tersebut ikut berhenti.

“Penutupan ini bukan berarti Program Tumandur benar-benar berakhir. Kami berharap masyarakat dapat terus menjalankan dan mengembangkan program secara mandiri sesuai kebutuhan lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Apresiasi terhadap pelaksanaan program juga disampaikan Ketua PKK Kampung Jurugsari, Rini. Menurutnya, Tumandur sejalan dengan semangat masyarakat RW 57 dalam mengembangkan pengelolaan lingkungan.

“Kami mengapresiasi kegiatan ini dan berharap pengetahuan yang telah diberikan dapat terus diterapkan oleh masyarakat,” katanya.

Dukuh Joho, Retnaningsih, turut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Senada dengan itu, perwakilan Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Apri Nugroho, berharap program yang telah dilaksanakan tidak berhenti setelah masa pendampingan selesai, tetapi dapat terus dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat.

Untuk mendukung keberlanjutan program, Tim Tumandur melakukan serah terima perangkat Smart Compost Vessel dan buku pedoman kepada masyarakat. Selain itu, dilakukan pula transfer pengetahuan agar warga yang telah mendapatkan pembekalan dapat meneruskan keterampilan tersebut kepada masyarakat lainnya.

Dengan berakhirnya masa pendampingan, pengelolaan program kini sepenuhnya berada di tangan masyarakat. Tumandur UGM berharap pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan bersama dapat terus dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik menjadi sumber daya yang bermanfaat.

Pendampingan mahasiswa boleh berakhir, tetapi gerakan pengelolaan sampah organik di Jurugsari diharapkan terus tumbuh melalui pengetahuan, kolaborasi, dan kemandirian masyarakat.

(Wasana/KIM Depok)

Sleman – Pemerintah menyalurkan 34,35 ton beras bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus menekan beban pengeluaran kebutuhan pokok. Penyaluran bantuan dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog di Gedung Serbaguna Banyuraden, Selasa (1/9/2026), itu diawasi Bhabinkamtibmas Banyuraden, Aipda Suyanto.

Program tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus meringankan beban kebutuhan pokok keluarga penerima. Bantuan pangan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Pengawasan terhadap proses penyaluran dilakukan Bhabinkamtibmas Banyuraden, Aipda Suyanto, untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan. Kehadiran aparat kepolisian di tengah proses distribusi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Menurut Lurah Banyuraden, Sudarisman, bantuan beras memiliki arti strategis karena beras merupakan salah satu kebutuhan pangan utama masyarakat. Dukungan berupa 30 kilogram beras bagi setiap keluarga penerima diharapkan dapat mengurangi sebagian beban pengeluaran rumah tangga, sehingga masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya ekonominya untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

“Program bantuan pangan menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah dalam menjaga akses masyarakat terhadap pangan pokok. Di tingkat keluarga, bantuan ini bukan hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memberikan kepastian tersedianya cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Sudarisman menekankan bahwa ketepatan sasaran menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Data penerima manfaat harus menjadi dasar penyaluran agar bantuan benar-benar diterima keluarga yang berhak. Koordinasi antara Bapanas, Bulog, pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, dan unsur pengamanan menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses distribusi yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan oleh Bhabinkamtibmas juga memiliki fungsi preventif dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama kegiatan berlangsung. Selain menjaga keamanan, kehadiran petugas di lokasi dapat membantu memastikan proses pelayanan kepada masyarakat berjalan tertib sehingga distribusi bantuan tidak menimbulkan kerawanan sosial.

“Semoga penyaluran bantuan ini tidak sekadar menjadi bantuan konsumsi jangka pendek, namun juga memperkuat ketahanan pangan keluarga. Pemerintah perlu terus mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima manfaat secara bertahap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat dan tidak bergantung pada bantuan,” ungkap Sudarisman.

Dengan pengawasan, pendataan, dan distribusi yang baik, bantuan 30 kilogram beras per keluarga diharapkan dapat tepat sasaran, tepat jumlah, serta memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, mendorong proses regenerasi kepemimpinan di Padukuhan Pasekan Kidul dengan tetap menjamin kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam acara pelepasan purna tugas Dukuh Pasekan Kidul yang digelar di Aula Kalurahan Balecatur, Selasa (1/9/2026).

Lurah Balecatur, Andri Septiyanto, mengatakan bahwa pelepasan purna tugas tersebut tidak sekadar menjadi seremoni berakhirnya masa pengabdian seorang dukuh, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan roda pemerintahan di tingkat padukuhan tetap berjalan secara efektif.

Kehadiran Panewu Anom Gamping Kurnia Astuti, Komandan Koramil 17/Gamping Kapten Infanteri Bambang Subyantoro, pamong kalurahan, tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan menunjukkan bahwa keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat merupakan kepentingan bersama.

“Posisi dukuh memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. Dukuh menjadi simpul pelayanan administrasi, komunikasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, sekaligus fasilitator dalam berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah warga,” jelas Andri.

Menurutnya, berakhirnya masa tugas seorang dukuh perlu diikuti dengan proses transisi yang dikelola secara baik. Pemerintah kalurahan bersama unsur masyarakat perlu memastikan berbagai program yang telah berjalan tetap berlanjut, sementara kebutuhan pelayanan masyarakat dapat terus ditangani secara cepat dan responsif.

Andri menekankan bahwa regenerasi kepemimpinan tidak seharusnya dimaknai sebatas pergantian figur. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat padukuhan.

“Kepemimpinan berikutnya diharapkan mampu melanjutkan berbagai hal baik yang telah dibangun, sekaligus menghadirkan inovasi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bhabinkamtibmas Balecatur, Aiptu Jauzan Arifin, yang hadir mewakili Kapolsek Gamping, mengatakan bahwa dukuh merupakan mitra penting kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Banyak persoalan di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi, dan pendekatan yang baik antara pemerintah padukuhan, kepolisian, tokoh masyarakat, serta warga. Kerja sama seperti inilah yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tandasnya.

Dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat, Aiptu Jauzan mengajak seluruh warga untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Menurutnya, keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kalurahan, pemerintah padukuhan, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan warga perlu terus diperkuat demi menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan harmonis. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, meresmikan tiga gedung pelayanan baru di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia DIY yang berlokasi di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, pada Selasa (01/09/2026). Tiga fasilitas baru yang diresmikan meliputi Gedung Psikiatri Terpadu Madukara, Pusat Rehabilitasi Medik Mandalawangi, serta Gedung Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Arogya Gathi.

Peresmian fasilitas kesehatan bernilai total Rp34,05 miliar yang bersumber dari Dana Keistimewaan APBD DIY tersebut ditandai secara simbolis melalui penarikan rangkaian melati dan penandatanganan prasasti. Pembangunan sarana baru ini merupakan bagian dari Masterplan Transformasi Pelayanan Kesehatan RSJ Grhasia 2022–2042 untuk merespons kebutuhan layanan psikiatri subspesialis, pelayanan non-psikiatri pendukung, hingga mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi di wilayah utara Sleman.

Dalam sambutannya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan bahwa kemegahan bangunan dan kecanggihan teknologi medis di RSJ Grhasia harus senantiasa diimbangi dengan sentuhan kemanusiaan serta upaya bersama dalam mengikis stigma terhadap gangguan kesehatan jiwa.

“Kemajuan pelayanan kesehatan tidak pernah dapat diukur hanya dari bertambahnya bangunan dan peralatan. Infrastruktur memperoleh maknanya ketika menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi sesama manusia,” tegas Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, yang hadir langsung dalam agenda peresmian tersebut. Pihaknya menilai keberadaan fasilitas modern dan inklusif ini memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan warga Sleman.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman mengucapkan terima kasih atas perhatian besar Bapak Gubernur dan Pemda DIY. Keberadaan fasilitas penunjang yang modern dan humanis di RSJ Grhasia ini tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat Sleman, tetapi juga dapat memberikan pelayanan kesehatan terpadu dan mitigasi yang sangat diandalkan di wilayah utara,” ujar Harda Kiswaya.

Melalui pengoperasian tiga gedung baru ini, Pemda DIY dan Pemkab Sleman berharap proses penanganan, pemulihan, hingga reintegrasi sosial bagi pasien gangguan kesehatan jiwa dapat berjalan semakin optimal dan bermartabat.