Sleman– SD Negeri Jatisawit, Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, menggelar acara serah terima jabatan kepala sekolah pada Rabu (2/9/2026) di Aula SD Negeri Jatisawit.

Jabatan Kepala SD Negeri Jatisawit secara resmi diserahterimakan dari Yekti Purwan Sari Purno, yang memasuki masa purna tugas, kepada Nur Hidayati,sebagai kepala sekolah yang baru.

Yekti telah mengabdikan diri sebagai Kepala SD Negeri Jatisawit selama kurang lebih delapan tahun, sejak 2018 hingga 2026. Selama masa kepemimpinannya, SD Negeri Jatisawit berhasil meraih berbagai prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh Koordinator Wilayah Pendidikan Kapanewon Gamping Yamahsari,pengawas pendidikan SD Kapanewon Gamping, ketua dan anggota Komite SD Negeri Jatisawit, Dukuh Jatisawit Saryo, para ketua paguyuban kelas I hingga VI, serta seluruh guru dan karyawan SD Negeri Jatisawit.

Dalam sambutannya, Yekti menyampaikan pesan perpisahan sekaligus menyerahkan amanah kepemimpinan kepada kepala sekolah yang baru.

“Amanah ini kami serahkan kepada Ibu Nur Hidayati beserta seluruh aset dan potensi yang ada di SD Negeri Jatisawit. Insyaallah, setelah memasuki masa purna tugas, saya akan kembali ke tengah masyarakat dan lebih fokus untuk beribadah,” ujarnya.

Sementara itu, kepala sekolah yang baru, Nur Hidayati dalam sambutan perdananya menyampaikan bahwa amanah sebagai kepala sekolah merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan.

Ia berharap dukungan dan kerja sama dari seluruh guru, karyawan, Komite Sekolah, serta para orang tua yang tergabung dalam paguyuban kelas I hingga VI untuk bersama-sama memajukan SD Negeri Jatisawit.

“Ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar bagi kami. Untuk itu, kami mohon dukungan dan kerja sama dari seluruh bapak dan ibu guru, karyawan, komite, serta paguyuban orang tua demi kemajuan SD Negeri Jatisawit,” ungkapnya.

Dengan kepemimpinan yang baru, Komite Sekolah berharap SD Negeri Jatisawit dapat terus berkembang, mempertahankan berbagai prestasi yang telah diraih, serta mencetak prestasi-prestasi baru di masa mendatang.

Acara ditutup dengan doa bersama, penyerahan cinderamata kepada kepala sekolah yang memasuki masa purna tugas, serta sesi foto bersama seluruh tamu undangan dan keluarga besar SD Negeri Jatisawit. (Antok/KIM Parartaguna Gamping)

Sleman — Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Daerah Istimewa Yogyakarta resmi memulai pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Sleman. Prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) dipimpin langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, bersama Plt. Kepala Kanwil Kemenhaj DIY, Silvia Rosetti, di Padukuhan Pajangan, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, pada Rabu (02/09/2026).

Pembangunan fasilitas berlantai dua ini dirancang untuk merespons pertumbuhan jumlah jamaah haji dan umrah dari Kabupaten Sleman yang terus meningkat setiap tahunnya. Mengusung konsep one-stop service, Gedung PLHUT Sleman akan mengintegrasikan seluruh tahapan administrasi pendaftaran, dokumen, hingga bimbingan manasik haji dan umrah dalam satu pintu yang efisien, humanis, serta ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Plt. Kepala Kanwil Kemenhaj DIY, Silvia Rosetti, menjelaskan bahwa proses pengerjaan fisik gedung ditargetkan rampung pada 6 Desember 2026 mendatang. Lantai pertama akan difokuskan untuk operasional pelayanan langsung, sedangkan lantai kedua diperuntukkan bagi tata kelola administrasi dokumen.

“Terwujudnya tahap peletakan batu pertama ini tidak lepas dari sinergi dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bupati Sleman beserta seluruh jajaran atas dukungan fasilitas dan hibah tanah yang diberikan,” ujar Silvia Rosetti di sela-sela acara.

Sementara itu, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyambut positif pemanfaatan aset daerah berupa tanah hibah yang difungsikan untuk kemaslahatan umat dan sudah dinantikan masyarakat sejak lama.

“Mugi-mugi pembangunan calon kantor ini diparingi kemudahan oleh Allah SWT, berjalan tepat waktu dan tepat mutu, serta membawa keberkahan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sleman. Pemanfaatan tanah ini diharapkan dapat segera memberikan kemudahan akses layanan keagamaan bagi warga,” tutur Harda Kiswaya.

Melalui kehadiran Gedung PLHUT Sleman tersebut, jajaran Pemkab Sleman dan Kanwil Kemenhaj DIY berharap kualitas pembinaan, pendaftaran, serta koordinasi pemberangkatan jamaah haji dan umrah di wilayah Kabupaten Sleman dapat berjalan makin nyaman, transparan, dan akuntabel.

Sleman – Pemerintah Kalurahan Caturtunggal menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027, Selasa (1/9/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Puspadenta Kalurahan Caturtunggal ini dihadiri Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Panewu Depok, Penjabat Lurah Caturtunggal beserta jajaran pamong kalurahan, BPKal, dukuh, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK).

Musrenbangkal menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebutuhan, usulan, dan prioritas pembangunan. Forum ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan arah pembangunan Kalurahan Caturtunggal.

Penjabat Lurah Caturtunggal, Feri Ferdian, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

“Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang turut berperan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di kalurahan,” ungkap Feri.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan agar program pembangunan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan sekaligus potensi yang dimiliki Kalurahan Caturtunggal.

“Caturtunggal memiliki berbagai potensi yang perlu dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan di kalurahan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PMK Kabupaten Sleman, Agung Dwi Maryoto, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangkal di Kalurahan Caturtunggal. Ia menyampaikan bahwa dari 86 kalurahan di Kabupaten Sleman, Caturtunggal menjadi salah satu dari empat kalurahan yang telah menyelenggarakan Musrenbangkal.

Ia berharap forum tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat perencanaan pembangunan sekaligus menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki kalurahan.

Menurut Agung, Kalurahan Caturtunggal memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAD).

“Harapannya, PAD di Caturtunggal dapat dimaksimalkan. Banyak universitas, hotel, dan rumah sakit yang dapat diajak menjalin kerja sama serta berkontribusi melalui program CSR bagi masyarakat Kalurahan Caturtunggal,” ujarnya.

Berbagai masukan dan usulan yang disampaikan dalam Musrenbangkal akan menjadi bahan dalam menentukan prioritas pembangunan RKPKal Tahun 2027. Perencanaan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kewenangan kalurahan, kebutuhan masyarakat, potensi lokal, serta kemampuan sumber daya yang tersedia.

Melalui keterlibatan pemerintah kalurahan, BPKal, dukuh, LPM, LKK, dan unsur masyarakat lainnya, Musrenbangkal diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (Oktaviana/KIM Depok)

Sleman – Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Tim Tumandur menuntaskan rangkaian pendampingan bersama PKK Kampung Jurugsari, RW 57, Padukuhan Joho, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman.

Penutupan program digelar di Balai RW 57 Jurugsari, Senin (31/8/2026). Kegiatan ini menandai berakhirnya pendampingan mahasiswa sekaligus dimulainya fase kemandirian masyarakat dalam melanjutkan pengelolaan sampah organik berbasis Smart Compost Vessel.

Kegiatan diikuti ibu-ibu PKK Kampung Jurugsari dan dihadiri Ketua PKK Kampung Jurugsari Rini, Ketua RW 57 Purwoko, Dukuh Joho Retnaningsih, perwakilan Pemerintah Kalurahan Condongcatur Apri Nugroho, serta Tim PKM-PM Tumandur UGM.

Melalui program bertajuk “Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Kampung Jurugsari melalui Transformasi Limbah Organik menjadi Liquid Biofertilizer Berbasis Smart Compost Vessel menuju Agroregenerative Family Farm”, Tim Tumandur mengajak masyarakat mengolah limbah organik rumah tangga menjadi pupuk organik cair (POC) dan kompos.

Hasil pengolahan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung budidaya tanaman di pekarangan. Dengan demikian, masyarakat diperkenalkan pada siklus sederhana, mulai dari pengelolaan sampah, produksi pupuk, hingga pemanfaatannya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

Program Tumandur telah berjalan sejak Juni 2026. Selama pendampingan, warga mendapatkan pelatihan pengolahan sampah organik menggunakan Smart Compost Vessel, penanaman sayuran, monitoring pengomposan dan pertumbuhan tanaman, pemanenan POC dan kompos, hingga pelatihan perakitan serta pemeliharaan perangkat.

Ketua Tim PKM-PM Tumandur, Siti Nur Khasanah, mengatakan berakhirnya pendampingan mahasiswa bukan berarti program tersebut ikut berhenti.

“Penutupan ini bukan berarti Program Tumandur benar-benar berakhir. Kami berharap masyarakat dapat terus menjalankan dan mengembangkan program secara mandiri sesuai kebutuhan lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Apresiasi terhadap pelaksanaan program juga disampaikan Ketua PKK Kampung Jurugsari, Rini. Menurutnya, Tumandur sejalan dengan semangat masyarakat RW 57 dalam mengembangkan pengelolaan lingkungan.

“Kami mengapresiasi kegiatan ini dan berharap pengetahuan yang telah diberikan dapat terus diterapkan oleh masyarakat,” katanya.

Dukuh Joho, Retnaningsih, turut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Senada dengan itu, perwakilan Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Apri Nugroho, berharap program yang telah dilaksanakan tidak berhenti setelah masa pendampingan selesai, tetapi dapat terus dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat.

Untuk mendukung keberlanjutan program, Tim Tumandur melakukan serah terima perangkat Smart Compost Vessel dan buku pedoman kepada masyarakat. Selain itu, dilakukan pula transfer pengetahuan agar warga yang telah mendapatkan pembekalan dapat meneruskan keterampilan tersebut kepada masyarakat lainnya.

Dengan berakhirnya masa pendampingan, pengelolaan program kini sepenuhnya berada di tangan masyarakat. Tumandur UGM berharap pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan bersama dapat terus dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik menjadi sumber daya yang bermanfaat.

Pendampingan mahasiswa boleh berakhir, tetapi gerakan pengelolaan sampah organik di Jurugsari diharapkan terus tumbuh melalui pengetahuan, kolaborasi, dan kemandirian masyarakat.

(Wasana/KIM Depok)

Sleman – Pemerintah menyalurkan 34,35 ton beras bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus menekan beban pengeluaran kebutuhan pokok. Penyaluran bantuan dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog di Gedung Serbaguna Banyuraden, Selasa (1/9/2026), itu diawasi Bhabinkamtibmas Banyuraden, Aipda Suyanto.

Program tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus meringankan beban kebutuhan pokok keluarga penerima. Bantuan pangan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Pengawasan terhadap proses penyaluran dilakukan Bhabinkamtibmas Banyuraden, Aipda Suyanto, untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan. Kehadiran aparat kepolisian di tengah proses distribusi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Menurut Lurah Banyuraden, Sudarisman, bantuan beras memiliki arti strategis karena beras merupakan salah satu kebutuhan pangan utama masyarakat. Dukungan berupa 30 kilogram beras bagi setiap keluarga penerima diharapkan dapat mengurangi sebagian beban pengeluaran rumah tangga, sehingga masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya ekonominya untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

“Program bantuan pangan menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah dalam menjaga akses masyarakat terhadap pangan pokok. Di tingkat keluarga, bantuan ini bukan hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memberikan kepastian tersedianya cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Sudarisman menekankan bahwa ketepatan sasaran menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Data penerima manfaat harus menjadi dasar penyaluran agar bantuan benar-benar diterima keluarga yang berhak. Koordinasi antara Bapanas, Bulog, pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, dan unsur pengamanan menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses distribusi yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan oleh Bhabinkamtibmas juga memiliki fungsi preventif dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama kegiatan berlangsung. Selain menjaga keamanan, kehadiran petugas di lokasi dapat membantu memastikan proses pelayanan kepada masyarakat berjalan tertib sehingga distribusi bantuan tidak menimbulkan kerawanan sosial.

“Semoga penyaluran bantuan ini tidak sekadar menjadi bantuan konsumsi jangka pendek, namun juga memperkuat ketahanan pangan keluarga. Pemerintah perlu terus mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima manfaat secara bertahap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat dan tidak bergantung pada bantuan,” ungkap Sudarisman.

Dengan pengawasan, pendataan, dan distribusi yang baik, bantuan 30 kilogram beras per keluarga diharapkan dapat tepat sasaran, tepat jumlah, serta memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)