BPKal Sardonoharjo Perkuat Pengawasan Kinerja Lurah, Dorong Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel

Sleman – Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Sardonoharjo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Kinerja Lurah guna memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (22/10/2026).
Bimtek yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Reformasi Kalurahan dari Dana Keistimewaan DIY ini diikuti oleh jajaran anggota BPKal, Lurah, kepala seksi, kepala urusan, serta staf Kalurahan Sardonoharjo. Hadir pula sebagai narasumber Kawat Praja Kapanewon Ngaglik, Joko Waluyo, serta Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Sri Ningsih.
Ketua BPKal Sardonoharjo, Bambang Nooryono Azies, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur dan pengawas kalurahan mengenai tertib administrasi serta penguatan fungsi pengawasan terhadap kinerja Lurah.
“Pengawasan tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas pelayanan pemerintah kalurahan kepada masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan warga,” ujar Bambang Nooryono Azies.
Dalam pemaparannya, Sri Ningsih menekankan pentingnya peran aktif BPKal dalam menjaring aspirasi masyarakat agar setiap program pembangunan dan kebijakan yang dirumuskan benar-benar selaras dengan kebutuhan warga.
Sementara itu, Joko Waluyo memberikan pembekalan mendalam mengenai siklus penganggaran kalurahan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Melalui penguatan kapasitas kelembagaan ini, Pemerintah Kalurahan dan BPKal Sardonoharjo berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, profesional, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kalurahan. (Egi Prayoga/KIM DSN Ngaglik)



