Sleman – Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di desa sangat diperlukan, karenanya Kepala Desa agar mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di tingkat desa dengan melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran melalui APBDes.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Indonesia telah mencapai 237,6 juta jiwa dan penduduk DIY berjumlah 3,5 juta jiwa dengan TFR 1,9 LPP 1,04% dan IMR 17.

Satu juta lebih atau 31,2% penduduk DIY berada di Kabupaten Sleman. Sedang hasil pendataan penduduk tahun 2013, jumlah penduduk laki-laki , perempuan jumlah . Sementara jumlah KK mencapai , sedang tahapan KS, untuk pra KS , KS I ,KS II , KS III dan KS III+ .

Hal tersebut disampaikan Kepala perwakilan BKKBN DIY Dra. Tjondro Rini, saat pelaksanaan Lokakarya program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga, di RM Pring Sewu, Selasa (17/6).

Lebih lanjut disampaikan bahwa pencapaian peserta KB aktif terhadap kontrak kinerja Provinsi (KKP) peserta baru sampai dengan bulan April 2014 KKP pencapaian  (34,39%). Pencapaian peserta KB baru terhadap Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) peserta aktif sampai dengan April 2014 KKP pencapaian  (100,22%).

Tujuan penyelenggaraan lokakarya adalah untuk mendukung kepala desa agar mampu merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan kegiatan dan anggaran melalui APBDes dalam mendukung terlaksananya program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di tingkat desa.

Peserta dalam lokakarya tersebut para kepala desa baru sebanyak 39 orang, materi dalam lokakarya tersebut peran kepala desa dalam optimalisasi perencanaan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga dan penyusunan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dalam RPJMDes, dengan nara sumber BPPM DIY dan Kepala Bagian Pemdes Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf Ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan Dra. Sudarningsih, Msi antara lain menyampaikan bahwa sebagai kepala desa diharapkan mampu mendukung terlaksananya program-program yang telah dicanangkan pemerintah pusat.

Termasuk di antaranya dengan menyusun anggaran pendapatan  dan belanja desa yang  mendukung suksesnya program KB di wilayahnya.

Keterlibatan perangkat desa dalam pengusulan perencanaan kegiatan dan anggaran desa yang mengusung program kependudukan tentunya dapat membantu percepatan program kependudukan dan KB dan pembangunan keluarga KKBPK. Program KB yang dicanangkan oleh pemerintah kabupataen bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir mencapai 1,23%. Saat ini Pemkab Sleman masih berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Keberadaan badan KB, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman sejak taahun 2010 ini, diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja dalam penganggaran program KB di Sleman dengan lebijh baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya.

Sleman – Badan Promosi Pariwisata Sleman (BPPS)  menjalin kerjasama dengan Riau Tourism Board (RTB). Kerjasama ini didasarkan pertemanan (Tourism Friendship) untuk mengembangkan pariwisata di daerah masing masing.

Salah satu realisasi kegiatan tersebut adalah peresmian  rumah wisata Sleman di obyek wisata Alam Mayang, yang ditandai dengan pembukaan selubung Prasasti oleh Bupati Sleman Sri Purnomo dengan Sekda Kota Pekanbaru.

Acara peresmian rumah pariwisata di alam Mayang Pakanbaru dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014, yang dihadiri oleh Sekda Kota PakanBaru, Wakil Ketua Riau Tourism Board, Pemilik Alam Mayang Suparmi  Badiyun, Paguyuban Kawula Ngayogjakarta, Kadinas pariwisata Kota Pekanbaru,  Kadinas Pariwisata  Dinas Pariwisata Siak dan Kadinas Pariwisata  Palalawan dan pemilik Bono Surving. Acara pembukaan juga dimeriahkan dengan tarian dari Didi Nini Thowok.

Kerjasama yang  diawali oleh  BPPS dan RTB dalam promosi wisata perlu ditindak lanjuti kerjasama  antar Pemerintah Daerah agar  kerjasama langgeng dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Malam sebelumnya, ketika jamuan makan malam Bupati Sleman Sri Purnomo  bertemu langsung dengan walikota Pekanbaru, Firdaus, ST, MT membahas lebih lanjut  kelanjutan kerjasama tersebut.

Walikota Pekanbaru H. Firdaus ST, MT menyampaikan bahwa Kota Pekanbaru dan Kabupaten Sleman memiliki potensi serupa. Sumber utama perekonomian daerah sama sama berasal dari sektor jasa, demikian juga latar belakang masyarakat yang juga sama-sama heterogin, yang membedakan adalah potensi sumber daya alam.

Selama 2 tahun terakhir , investasi Kota Pekanbaru yang berkembang adalah sector Pariwisata dan pertumbuhan perekonomian daerah 6 tahun terakhir di atas 9 persen. Bahkan Walikota Pekanbaru, juga langsung  memerintahkan  kepala Dinas Pariwisata Pekanbaru untuk melakukan penjajagan lingkup kerjasama.

Jika Pekanbaru memiliki sumber daya alam yang luas, Pemkab Sleman memiliki sumber daya manusia yang besar dan juga keanekaragaman obyek wisata dan infrastuktur  kepariwisataan.

Ketika bertemu Walikota Pekanbaru Sri Purnama menyampaikan bahwa kerjasama pariwisata yang terjalin dalam bentuk pertemanan (friendship of Tourism) diharapkan sarana untuk saling mengenal potensi wilayah dan saling mengisi, saling mengnjungi dan saling memperoleh manfaat d idalam mengembangkan kepariwisataan.  Bahkan kerjasama yang dijalin mampu mengajak masyarakat  berkunjung ke obyek obyek wisata nusantara, sebelum berwista ke Negara tetangga. Obyek obyek wisata Nusantara tidak  kalah menariknya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sleman meyampaikan bahwa  dengan terdapatnya 35 desa wisata, yang 8 di antaranya dalam stastus desa wisata mandiri dan terdapatnya berbagai infrastruktur wisata   siap bekerjasama  menerima mahasiswa maupun masyarakat  yang  ingin magang di desa wisata maupun institusi perhotelan. Mengingat  Pakanbaru  memiliki potensi untuk pengembanan desa wisata.

Lebih lanjut  Sri Purnomo menjelaskan bahwa didalam penembangan desa wisata, pemkab Sleman memiliki kebijakan bahwa pengembangan dan pengelolaan desa wisata harus dilakukan oleh masyarakat  Sleman sendiri. Investor dari luar Kabupaten Sleman apalagi Asing tidak diperbolehkan mengelola dan mengembangkan  desa wisata.

Kerjasama  BPPS dengan tourism Board Riau yang diawali dengan  peresmian rumah wisata Sleman di obyek wisata Alam Mayang, yang juga merupakan embrional untuk pendirian rumah-rumah wisata daerah lain, diharapkan mampu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Pakanbaru dan Riau tentang  Kabupaten  Sleman secara khusus dan Daerah Istimewa Jogjakarta secara umum, bahkan juga mengenalkan berbaai produk ukm Sleman. Alam Mayang  adalah obyek wisata alam yang menjadi destinasi utama masyarakat  Kota Pekanbaru. Setiap hari dikunjungi lebih dari orang dan ketika hari libur lebih dari penunjung .

Terkait dengan dilaksanakan kerjasama yang dilandaskan pertemanan,  Ketua BPPS Jono Lesmana mengemukakan bahwa  dengan landasan pertemanan kerjasama  tidak didasarkan pertimbangan untung dan rugi, tetapi pertimbangan untung  semua pihak. Pariwisata akan berkembang jika ada pertemanan yang saling memberikan manfaat. Rumah Pariwisata merupakan langkah nyata wujudkan kerjasama didalam membangun pariwisata nasional yang lebih baik.

Sementara itu Wakil Ketua Tourism Board Riau, Riyono Badiun mengatakan bahwa  DIY dengan Riau memiliki hubungan yang istimewa,  peresmian rumah pariwisata hanya sebuah moment  untuk kembangkan program pariwisata bersama.

Dengan kerjasama ini  Riau dapat membantu menjual  Sleman dan diharapkan  kedepan Sleman juga dapat menjual potensi Riau. Dengan kebersamaan didalam mempromosikan potensi wisata diharapkan  masyarakat  Riau dan DIY dapat saling mengunjungi.

Sleman – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 Kabupaten Sleman terancam tidak bisa dicairkan karena rapat pembahasan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD 2013 masih belum tuntas.

Ir Rohman Agus Sukamta, Wakil Ketua Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, kepada wartawan, Selasa (17/6), menjelaskan, pembahasan laporan pertanggung-jawaban realisasi APBD 2013 belum tuntas lantaran rapat yang digelar Senin (16/6) tidak memenuhi kuorum.

Menurut Rohman, ketidakhadiran anggota dewan disebabkan adanya perbedaan pendapat dengan eksekutif mengenai realisasi anggaran. Agus mengaku pihaknya sudah meminta kepada pimpinan fraksi agar anggotanya mau membahas pertanggungjawaban APBD 2013. Hal itu tidak lain agar pembahasan APBD-Perubahan 2014 bisa dipercepat.

Jika pengesahan mundur hingga September mendatang, Rohman mengatakan pembahasan APBD Perubahan 2014 bisa mundur hingga bulan November. Hal itu akibat anggota dewan periode berikutnya yang baru dilantik pada 12 Agustus nanti harus menyusun tata tertib dan menentukan pimpinan definitif sebelum bertugas.

Waktu yang dibutuhkan untuk kedua proses awal bagi anggota dewan baru tersebut setidaknya adalah satu bulan. Hal itu dikhawatirkan membuat APDB Perubahan 2014 terancam tidak bisa dicairkan.

“Kalau pengesahan APBD-Perubahan jadi November, tidak mungkin ada serapan anggaran di akhir tahun,” kata Agus.

Jika APBD-Perubahan gagal dicairkan, belanja daerah akan macet. “Tunggakan pembayaran bisa mencapai 10 bulan. Sertifikasi guru dan tarif listrik tidak bisa dibayar,” tambah Agus.

Sementara itu, Pimpinan Bamus DPRD Sleman, Agus Mas’udi mengaku mundurnya pembahasan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD-Perubahan akan mempengaruhi jadwal lain. Sebelumnya dalam jadwal yang telah disusun, pengesahan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD 2013 akan dilakukan pada Senin pekan depan.

Sleman – Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di desa sangat diperlukan, karenanya Kepala Desa agar mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di tingkat desa dengan melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran melalui APBDes.  

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Indonesia telah mencapai 237,6 juta jiwa dan penduduk DIY berjumlah 3,5 juta jiwa dengan TFR 1,9 LPP 1,04% dan IMR 17.

Satu juta lebih atau 31,2% penduduk DIY berada di Kabupaten Sleman. Sedang hasil pendataan penduduk tahun 2013, jumlah penduduk laki-laki , perempuan jumlah . Sementara jumlah KK mencapai , sedang tahapan KS, untuk pra KS , KS I ,KS II , KS III dan KS III+ .

Hal tersebut disampaikan Kepala perwakilan BKKBN DIY Dra. Tjondro Rini, saat pelaksanaan Lokakarya program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga, di RM Pring Sewu, Selasa (17/6).

Lebih lanjut disampaikan bahwa pencapaian peserta KB aktif terhadap kontrak kinerja Provinsi (KKP) peserta baru sampai dengan bulan April 2014 KKP pencapaian  (34,39%). Pencapaian peserta KB baru terhadap Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) peserta aktif sampai dengan April 2014 KKP pencapaian  (100,22%).

Tujuan penyelenggaraan lokakarya adalah untuk mendukung kepala desa agar mampu merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan kegiatan dan anggaran melalui APBDes dalam mendukung terlaksananya program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di tingkat desa.

Peserta dalam lokakarya tersebut para kepala desa baru sebanyak 39 orang, materi dalam lokakarya tersebut peran kepala desa dalam optimalisasi perencanaan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga dan penyusunan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dalam RPJMDes, dengan nara sumber BPPM DIY dan Kepala Bagian Pemdes Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf Ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan Dra. Sudarningsih, Msi antara lain menyampaikan bahwa sebagai kepala desa diharapkan mampu mendukung terlaksananya program-program yang telah dicanangkan pemerintah pusat.

Termasuk di antaranya dengan menyusun anggaran pendapatan  dan belanja desa yang  mendukung suksesnya program KB di wilayahnya.

Keterlibatan perangkat desa dalam pengusulan perencanaan kegiatan dan anggaran desa yang mengusung program kependudukan tentunya dapat membantu percepatan program kependudukan dan KB dan pembangunan keluarga KKBPK. Program KB yang dicanangkan oleh pemerintah kabupataen bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir mencapai 1,23%. Saat ini Pemkab Sleman masih berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Keberadaan badan KB, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman sejak taahun 2010 ini, diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja dalam penganggaran program KB di Sleman dengan lebijh baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya.

Sleman – Badan Promosi Pariwisata Sleman (BPPS)  menjalin kerjasama dengan Riau Tourism Board (RTB). Kerjasama ini didasarkan pertemanan (Tourism Friendship) untuk mengembangkan pariwisata di daerah masing masing.

Salah satu realisasi kegiatan tersebut adalah peresmian  rumah wisata Sleman di obyek wisata Alam Mayang, yang ditandai dengan pembukaan selubung Prasasti oleh Bupati Sleman Sri Purnomo dengan Sekda Kota Pekanbaru.

Acara peresmian rumah pariwisata di alam Mayang Pakanbaru dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014, yang dihadiri oleh Sekda Kota PakanBaru, Wakil Ketua Riau Tourism Board, Pemilik Alam Mayang Suparmi  Badiyun, Paguyuban Kawula Ngayogjakarta, Kadinas pariwisata Kota Pekanbaru,  Kadinas Pariwisata  Dinas Pariwisata Siak dan Kadinas Pariwisata  Palalawan dan pemilik Bono Surving. Acara pembukaan juga dimeriahkan dengan tarian dari Didi Nini Thowok.

Kerjasama yang  diawali oleh  BPPS dan RTB dalam promosi wisata perlu ditindak lanjuti kerjasama  antar Pemerintah Daerah agar  kerjasama langgeng dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Malam sebelumnya, ketika jamuan makan malam Bupati Sleman Sri Purnomo  bertemu langsung dengan walikota Pekanbaru, Firdaus, ST, MT membahas lebih lanjut  kelanjutan kerjasama tersebut.

Walikota Pekanbaru H. Firdaus ST, MT menyampaikan bahwa Kota Pekanbaru dan Kabupaten Sleman memiliki potensi serupa. Sumber utama perekonomian daerah sama sama berasal dari sektor jasa, demikian juga latar belakang masyarakat yang juga sama-sama heterogin, yang membedakan adalah potensi sumber daya alam.

Selama 2 tahun terakhir , investasi Kota Pekanbaru yang berkembang adalah sector Pariwisata dan pertumbuhan perekonomian daerah 6 tahun terakhir di atas 9 persen. Bahkan Walikota Pekanbaru, juga langsung  memerintahkan  kepala Dinas Pariwisata Pekanbaru untuk melakukan penjajagan lingkup kerjasama.

Jika Pekanbaru memiliki sumber daya alam yang luas, Pemkab Sleman memiliki sumber daya manusia yang besar dan juga keanekaragaman obyek wisata dan infrastuktur  kepariwisataan.

Ketika bertemu Walikota Pekanbaru Sri Purnama menyampaikan bahwa kerjasama pariwisata yang terjalin dalam bentuk pertemanan (friendship of Tourism) diharapkan sarana untuk saling mengenal potensi wilayah dan saling mengisi, saling mengnjungi dan saling memperoleh manfaat d idalam mengembangkan kepariwisataan.  Bahkan kerjasama yang dijalin mampu mengajak masyarakat  berkunjung ke obyek obyek wisata nusantara, sebelum berwista ke Negara tetangga. Obyek obyek wisata Nusantara tidak  kalah menariknya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sleman meyampaikan bahwa  dengan terdapatnya 35 desa wisata, yang 8 di antaranya dalam stastus desa wisata mandiri dan terdapatnya berbagai infrastruktur wisata   siap bekerjasama  menerima mahasiswa maupun masyarakat  yang  ingin magang di desa wisata maupun institusi perhotelan. Mengingat  Pakanbaru  memiliki potensi untuk pengembanan desa wisata.

Lebih lanjut  Sri Purnomo menjelaskan bahwa didalam penembangan desa wisata, pemkab Sleman memiliki kebijakan bahwa pengembangan dan pengelolaan desa wisata harus dilakukan oleh masyarakat  Sleman sendiri. Investor dari luar Kabupaten Sleman apalagi Asing tidak diperbolehkan mengelola dan mengembangkan  desa wisata.

Kerjasama  BPPS dengan tourism Board Riau yang diawali dengan  peresmian rumah wisata Sleman di obyek wisata Alam Mayang, yang juga merupakan embrional untuk pendirian rumah-rumah wisata daerah lain, diharapkan mampu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Pakanbaru dan Riau tentang  Kabupaten  Sleman secara khusus dan Daerah Istimewa Jogjakarta secara umum, bahkan juga mengenalkan berbaai produk ukm Sleman. Alam Mayang  adalah obyek wisata alam yang menjadi destinasi utama masyarakat  Kota Pekanbaru. Setiap hari dikunjungi lebih dari orang dan ketika hari libur lebih dari penunjung .

Terkait dengan dilaksanakan kerjasama yang dilandaskan pertemanan,  Ketua BPPS Jono Lesmana mengemukakan bahwa  dengan landasan pertemanan kerjasama  tidak didasarkan pertimbangan untung dan rugi, tetapi pertimbangan untung  semua pihak. Pariwisata akan berkembang jika ada pertemanan yang saling memberikan manfaat. Rumah Pariwisata merupakan langkah nyata wujudkan kerjasama didalam membangun pariwisata nasional yang lebih baik.

Sementara itu Wakil Ketua Tourism Board Riau, Riyono Badiun mengatakan bahwa  DIY dengan Riau memiliki hubungan yang istimewa,  peresmian rumah pariwisata hanya sebuah moment  untuk kembangkan program pariwisata bersama.

Dengan kerjasama ini  Riau dapat membantu menjual  Sleman dan diharapkan  kedepan Sleman juga dapat menjual potensi Riau. Dengan kebersamaan didalam mempromosikan potensi wisata diharapkan  masyarakat  Riau dan DIY dapat saling mengunjungi.