Sleman – Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu SS Mhum mengatakan setiap tahun sekali  Satgas anti narkoba di Kabupaten  Sleman menjalani evaluasi. Dan tahap awal  evaluasi dilaksanakan  di tiga dusun yang terletak di wilayah Kalasan, Berbah, dan Depok.

“Tahun ini evaluasi satgas dilaksanakan di tingkat dusun, sekaligus mendorong desa yang sudah punya satgas desa untuk membentuk satgas dusun,” kata Yuni Satia Rahayu, Sabtu (26/4).

Menurut  Yuni,  semakin banyak orang yang terlibat dalam kampanye antinarkoba, perlindungan terhadap orang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba juga akan lebih baik.

Berbagai usaha yang selama ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman ternyata dianggap tidak cukup ampuh untuk menanggulangi problem penyalahgunaan narkoba.

“Warga harus membantu penolakan terhadap narkoba. Pengawasan terhadap pengedar juga akan semakin ketat karena dibantu warga,” kata Yuni.

Gerakan antinarkoba di kalangan masyarakat, dinilai justru mengambil peran paling penting.  Apalagi Sleman ini wilayah pendidikan. Banyak yang datang untuk belajar dan mereka itu target peredaran adanya pengawasan masyarakat, pencegahan maupun penanganan kasus terkait narkoba diharapkan menjadi lebih maksimal.

Sementara itu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman Drs Kuntandi mengatakan, adanya kelompok masyarakat peduli narkoba bertujuan memproteksi wilayah tersebut dari ancaman narkoba. Kader dibekali dengan pemahaman tentang narkoba sehingga sangat membantu pemerintah menciptakan masyarakat bersih narkoba.

Menurut Kuntandi data terakhir menyebutkan prevalensi pengguna narkoba di Sleman mencapai 2,8%. Dominasinya masih pada kalangan pelajar dan mahasiswa. Dikatakan pula, kelompok peduli narkoba baik ditingkat desa maupun dusun efektif membantu kerja pemerintah dalam penanganan kasus narkoba.

Dari 86 desa di Sleman, hanya 18 desa yang telah memiliki Satuan Petugas (Satgas) Antinarkoba. Sementara di tingkat dusun juga baru 17 dusun yang membentuk Satgas.

Sleman – Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu SS Mhum mengatakan setiap tahun sekali  Satgas anti narkoba di Kabupaten  Sleman menjalani evaluasi. Dan tahap awal  evaluasi dilaksanakan  di tiga dusun yang terletak di wilayah Kalasan, Berbah, dan Depok.

“Tahun ini evaluasi satgas dilaksanakan di tingkat dusun, sekaligus mendorong desa yang sudah punya satgas desa untuk membentuk satgas dusun,” kata Yuni Satia Rahayu, Sabtu (26/4).

Menurut  Yuni,  semakin banyak orang yang terlibat dalam kampanye antinarkoba, perlindungan terhadap orang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba juga akan lebih baik.

Berbagai usaha yang selama ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman ternyata dianggap tidak cukup ampuh untuk menanggulangi problem penyalahgunaan narkoba.

“Warga harus membantu penolakan terhadap narkoba. Pengawasan terhadap pengedar juga akan semakin ketat karena dibantu warga,” kata Yuni.

Gerakan antinarkoba di kalangan masyarakat, dinilai justru mengambil peran paling penting.  Apalagi Sleman ini wilayah pendidikan. Banyak yang datang untuk belajar dan mereka itu target peredaran adanya pengawasan masyarakat, pencegahan maupun penanganan kasus terkait narkoba diharapkan menjadi lebih maksimal.

Sementara itu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman Drs Kuntandi mengatakan, adanya kelompok masyarakat peduli narkoba bertujuan memproteksi wilayah tersebut dari ancaman narkoba. Kader dibekali dengan pemahaman tentang narkoba sehingga sangat membantu pemerintah menciptakan masyarakat bersih narkoba.

Menurut Kuntandi data terakhir menyebutkan prevalensi pengguna narkoba di Sleman mencapai 2,8%. Dominasinya masih pada kalangan pelajar dan mahasiswa. Dikatakan pula, kelompok peduli narkoba baik ditingkat desa maupun dusun efektif membantu kerja pemerintah dalam penanganan kasus narkoba.

Dari 86 desa di Sleman, hanya 18 desa yang telah memiliki Satuan Petugas (Satgas) Antinarkoba. Sementara di tingkat dusun juga baru 17 dusun yang membentuk Satgas.

Sleman, InfoPublik – Bupati Sri Purnomo meminta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) yang baru, mampu membenahi, meningkatkan pelayanan dan mebina UKM binaan di Kabupaten Sleman.

Selain itu Sri Purnomo meminta  Kepala Disperindagkop meningkatkan kontrol kualitas produk-produk yang dihasilkan Kabupaten Sleman serta melakukan inovasi produk sehingga produk-produk agar dapat bersaing, terlebih pada  tahun 2015, akan menghadapi penerapan Era Perdagangan Bebas ASEAN.

Bupati Sleman menyampaikan hal itu pada acara  pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman di Pendopo Rumah Dinas,  Kamis (24/4) kemarin.

Sebanyak 49 pejabat yang dilantik, terdiri dari dua pejabat eselon IIB,  lima pejabat eselon IIIA, 14 orang pejabat eselon IIIB, 23 orang pejabat eselon IVA, dan empat orang eselon pejabat eselon IVB.

Pada kesempatan itu buapti mengatakan, keberadaan UKM dan usaha ekonomi kreatif yang begitu berkembang pesat di Sleman, diperlukan pendataan dan juga penataan yang lebih baik. Menurutnya, keberadaannya merupakan sarana penggerak roda perekonomian masyarakat.

“Disperindagkop juga harus mampu mengembangkan jejaring  pasar dan kerjasama dengan berbagai institusi atau lembaga yang memiliki kepedulian dengan eksistensi produk lokal dan  pasar tradisional,” katanya.

Sri Purnomo juga mengimbau Kepala Dinas Pendapatan yang baru untuk senantiasa berkoordinasi  dan bersinergi dengan SKPD lainnya didalam melakukan penarikan retribusi dan pajaknya, agar upaya penataan, penegakan aturan dan peningkatan pendapatan tidak  menimbulkan permasalahan baru, terutama dalam  pegendaliannya.

Sri Purnomo mencontohkan, para PKL yang berada di luar lokasi yang legal ketika ditertibkan seringkali merasa sudah berada di areal yang berijin, karena merasa  telah membayar retribusi sampah  setiap harinya.

Dua pejabat eselon IIB yang dilantik adalah Drs. Pustopo yang sebelumnya menjabat Sekertaris Dinas Perindustrian dan Koperasi dan Kiswaya, SE, yang sebelumnya menjabat sekertaris Dinas Pendapatan Daerah.  Pustopo dilantik menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Harda Kiswaya dilantik menjadi Kepala dinas Pendapatan Daerah.

Sleman  – Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Cabang Sleman menyatakan kesiapannya untuk secara total mendukung dan memperkuat pengembangan sektor pariwisata di DIY, khususnya Sleman.

Untuk itu, pihaknya siap untuk bersinergi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.  APJI mengharapkan adanya dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah, sehingga dalam perjalanannya dapat seiring sejalan untuk secara bersama-sama memajukan sektor pariwisata.

Hal ini disampaikan Ketua APJI Cabang Sleman periode 2014 – 2019 Sri Wahyuni Dewi bersama dengan 15 jajaran pengurusnya saat beraudiensi dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Rabu (23/4) lalu.

Sri Wahyu Dewi menambahkan, jajaran kepengurusan APJI Cabang Sleman periode 2014 – 2019 adalah Pelindung Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI, Dewan Penasehat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Dinas Perijinan, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Kemudian Ketua Sri Wahyuni Dewi, Sekretaris Herwatie, Wakil Sekretaris Iwan Susanto dan Sri Rudatiningsih, Bendahara Wahyu Purwaningsih, Wakil Bendahara Intan Kusuma dan Dewi Ratnawati.

Untuk operasional organisasi dilengkapi dengan bidang-bidang, di antaranya bidang humas, bidang organisasi, bidang pembinaan daerah, bidang pelayananindustri dan peningkatan kualitas usaha, bidang peningkatan kualitas SDM, bidang insidentil, bidang ekonomi dan kemitraan dan bidang pendidikan dan sosial. Saat ini APJI Cabang Sleman memiliki anggota sebanyak 44 anggota.

Menurut Sri Wahyuni Dewi, pengemasan kuliner yang dilakukan secara profesional diharapkan dapat mendukung keberadaan sektor pariwisata, justru memberikan warna dan kenangan tersendiri bagi wisatawan.

Saat ini, katanya, prospek pengembangan kuliner cukup bagus sehingga melalui sinergitas dengan sektor pariwisata akan dapat berikembang dengan lebih baik lagi yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, mengingat pengurus APJI Cabang Sleman periode 2014 – 2019 belum diresmikan, maka pihaknya sekaligus meminta agar dapat diagendakan pengukuhan dan pelantikan oleh jajaran pemerintah daerah.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Dra Sri Winarti, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dra Shavitri Nurmala Dewi MA, Kepala Seksi Dokinfo Pariwisata Wasita SS MAP dan jajaran lainnya, mengungkapkan bahwa jasa boga dan pariwisata merupakan komponen yang saling memperkuat satu sama lain.

Peluang pengembangan jasa boga dan kuliner sangat terbuka luas terlebih lagi apabila dikaitkan dengan sektor pariwisata. Oleh karenanya diharapkan komunitas jasa boga yang tergabung komunitas APJI agar dapat meningkatkan kreatifitas dalam pengembangannya.

Di antaranya adalah dengan memanfaatkan potensi bahan-bahan lokal yang dikemas dengan menarik dan berkualitas tinggi. Sleman memiliki potensi makanan tradisional yang cukup besar sehingga apabila dikemas secara profesional tentu akan memiliki nilai jual yang tinggi, memiliki kenangan dan menjadikan daya dukung terhadap sektor pariwisata.

Sleman – Kelompok Usaha Bersama “Kebun Makmur” di Dusun Turgo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, merintis usaha wisata kuliner yang menyajikan kopi khas lereng Gunung Merapi.

“Kedai kopi ini mulai beroperasi sejak Februari 2012, dan buka dari pukul hingga pukul WIB untuk hari-hari biasa, sedangkan pada malam Minggu bisa buka hingga pukul WIB,” kata Ketua KUB `Kebun Makmur` Samijo., belum lama ini.

Ia mengatakan, menu yang ditawarkan bervariasi, mulai kopi tubruk, kopi jahe, hingga kopi susu segar.

“Untuk kebutuhan susu sapi segar, KUB `Kebun Makmur` bekerja sama dengan Koperasi Susu `Sarono Makmur` Pakem. Tidak hanya memproduksi dan membuka kedai, kami juga membuka wisata kuliner dan pengolahan kopi tradisional,” katanya.

Menurut dia, meskipun dilanda erupsi Gunung Merapi pada 2010, namun simpanan kopi yang berada di Kebun Sawungan sebanyak dua ton masih utuh, hanya kopi yang berada di Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, dan peralatannya yang terbakar.

“Simpanan kopi dua ton ini yang sekarang diolah menjadi kopi bubuk, karena kopi yang masih segar harus mengalami masa penyimpanan selama dua hingga tiga tahun untuk menghilangkan rasa `langu`,” katanya.

Samijo juga mengatakan saat ini luas kebun kopi di Kabupaten Sleman 200 hektar, dan yang dapat dipanen baru 115 hektare, karena tanaman yang lain masih muda, dan belum berproduksi. Sedangkan rata-rata produksi 3,4 kwintal wose kering per
hektar.

Produksi kopi bubuk yang dihasilkan KUB `Kebun Makmur` mencapai satu kwintal per bulan. Kopi bubuk ini sebagian merupakan pesanan kafe-kafe yang ada di Jogja dan Bantul, sedangkan sisanya adalah untuk toko oleh-oleh.

Samijo yang memperoleh pengetahuan pengolahan kopi dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember ini berencana memasarkan kedai kopinya melalui biro-biro wisata.

“Kami berharap usaha kopi ini terus berkembang dengan adanya produksi pabrikan, sehingga kesejahteraan petani kopi di Sleman semakin meningkat,” katanya.