Bawaslu Sleman Buka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif 2021

Guna membentuk kader-kader yang siap menjadi mitra Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan menularkan semangat pengawasan Pemilu di lingkungannya, maka Pusat Pedidikan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Republik Indonesia menyelenggarakan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang dapat diikuti oleh pemuda-pemudi berusia 20 sampai 30 tahun dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Abdul Karim Mustofa di Kantor Bawaslu Sleman, Jumat (28/5/2021).

Menurut Karim, program SKPP akan diselenggarakan secara serentak di seratus titik pelaksanaan yang melibatkan peserta dari 304 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi seluruh Indonesia yang pendaftarannya dapat diakses melalui situs https://skpp.bawaslu.go.id/registrasi.

“Program Pendidikan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dasar, menengah, dan lanjutan. Program Pendidikan dasar berlangsung selama tiga hari, Program menengah selama lima hari, dan Program lanjutan berlangsung selama tujuh hari pada rentang waktu bulan Juni hingga Oktober 2021,” tutur Karim.

Adapun pemateri, pengajar, atau narasumber pada SKPP adalah para ahli dan penggiat pemilu yang telah berpengalaman selama bertahun-tahun dalam menggiatkan dan memantau pemilu, serta pengawas pemilu dari Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia yang juga telah berpengalaman dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Karim mengungkapkan bahwa peserta akan mendapat materi mengenai demokrasi, pemilu, dan pengawasan pemilu termasuk mengenai dasar hukum, kelembagaan, strategi pencegahan dan pengawasan pemilu, serta penindakan pelanggaran pemilu. Selain itu, peserta juga akan belajar mengembangkan karakter pengawasan, membangun integritas dan memiliki perspektif gender yang kuat.

“Ada beberapa hal penting terkait program SKPP ini, yang pertama tentang edukasi yang menjadi sangat penting karena berdasarkan indeks demokrasi, pembangunan demokrasi bangsa ini menjadi tantangan yang paling serius. Selanjutnya terkait partisipasi masyarakat, inovasi di lapangan, serta kaderisasi untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan yang akan datang,” pungkas Karim. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts