Bawaslu Sleman Harap Pelaksanaan Pilur Bebas Politik Uang

Kabupaten Sleman di bulan Agustus mendatang akan menghadapi Pemilihan Lurah (Pilur) serentak Tahun 2021. Pilur dilaksanakan di 35 kalurahan, terdiri dari 470 padukuhan yang tersebar di 17 Kapanewon dan diperkirakan akan melibatkan 356.086 orang pemilih yang akan digelar pada 22 Agustus 2021.

Guna menyukseskan agenda pergantian lurah tersebut agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar, demokratis dan berintegritas, salah satu kalurahan yang menyelenggarakan Pilur serentak yakni Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Sleman, mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman untuk memberikan sosialisasi Anti Politik Uang dalam Pemilihan Lurah yang bertempat di Balai Kalurahan Trimulyo, Rabu (9/6/2021).

Maksud mulia dari Trimulyo ini disambut baik oleh Bawaslu Kabupaten Sleman untuk menyosialisasikan dan berikhtiar mewujudkan pemilihan tanpa adanya politik uang.

“Kami dari Bawaslu Kabupaten Sleman memang secara kelembagaan tidak ada hubungan tugas sebagai pengawas pemilihan lurah, kami bekerja untuk pengawasan Pemilu maupun Pilkada, namun karena ada dorongan dan semangat kuat untuk memperbaiki demokrasi tanpa adanya politik uang, maka kami siap untuk memberikan motivasi sekaligus sosialisasi,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, M. Abdul Karim Mustofa saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi di Balai Kalurahan Trimulyo.

Menurut Karim, Pemilihan Lurah adalah momen pergantian pimpinan di tingkat desa/kelurahan dan sudah di depan mata akan dilaksanakan. Dirinya mendorong dan memberikan apresiasi terhadap harapan baik masyarakat agar pemilihan lurah, termasuk di Trimulyo ini tidak ada politik uang, karena politik uang merupakan extraordinary crime yang harus dilawan, agar tidak menimbulkan kejahatan lain berikutnya, seperti korupsi, penyelewengan dana, dan sebagainya.

“Bagaimana tidak? Logikanya di saat calon lurah bagi-bagi uang demi memuluskan jalan menjadi lurah, maka secara otomatis apabila calon tersebut terpilih menjadi lurah, maka pasti punya hasrat untuk mengembalikan uang yang telah dipakai dan salah satu jalannya adalah korupsi,” lanjut Karim.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Trimulyo, Sentot Burhanudin Ihsan dengan memberikan respon adanya undangan ke Bawaslu Sleman tersebut.

“Kami mengumpulkan beberapa lembaga, seperti BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, Paksikaton, Ormas, dan Relawan untuk mendengarkan Bawaslu yang memiliki program Desa Anti Politik Uang (APU) agar kami disosialisasikan tentang hal tersebut guna menyiapkan Trimulyo dalam Pemilihan Lurah mendatang tidak ada politik uang,” tegas Sentot.

Sementara itu, anggota BPKal Trimulyo, Yoyong mendorong agar calon lurah yang mendaftar mempunyai itikad baik untuk memperbaiki Trimulyo menjadi baik, termasuk tidak menggunakan uang sebagai alat untuk medapatkan kekuasaan. “Kami akan mendorong agar calon lurah yang maju di Kelurahan Trimulyo ini membaca dan menandatangani pakta integritas agar pemilihan lurah dilaksanakan dengan demokratis dan berintergritas dengan tidak melakukan politik uang atau upaya lain yang bisa menciderai proses dan hasil pemilihan,” kata Yoyong.

Selanjutnya, BPD Trimulyo akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemilihan lurah di Trimulyo khususnya untuk menjaga marwah dan martabat pemilihan agar tidak tercoreng dengan kepentingan sesaat seperti politik uang. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts