SMKN 2 Depok Sleman bersama LPB PDM Sleman menggelar simulasi gempa bumi, Jumat (20/9/19). Acara tersebut diawali dengan kelas teori mengenai sosialisasi materi gempa bumi, langkah penyelamatan diri, pembuatan skenario gladi, gladi kotor dan simulasi gladi lapang dengan narasumber dari MDMC Sleman bekerja sama dengan lembaga lain seperti SARMuSlem.

Skenario gempa yang digunakan adalah gempa dengan magnitudo 8,7 skala ritcher di selatan Jawa yang dampaknya terasa hingga Sleman dengan skala intensitas VI MMI. Peserta simulasi semua warga sekolah, baik siswa, guru, maupun karyawan.

Kepala Sekolah SMKN 2 Depok Sleman, Agus Waluyo menyampaikan
kegiatan simulasi gempa bumi ini bertujuan untuk melatih seluruh guru, pegawai,
dan siswa agar memiliki kemampuan menyelamatkan diri dan terlatih melakukan
evakuasi apabila terjadi gempa bum.

“Tidak panik sehingga meminimalisir terjadinya korban jiwa
dan peserta sangat antusias dengan simulasi gempa ini,” tukasnya.

Dalam simulasi itu digambarkan gempa menyebabkan sejumlah
gedung sekolah mengalami kerusakan. Puluhan orang kemudian keluar dari gedung
kelas dan berlarian menyelamatkan diri. Korban terluka kemudian diberi tindakan
P3K dengan menggunakan prosedur yang telah dilatihkan sebelumnya. 

M Yahksya selaku instruktur mengatakan dengan simulasi ini guru dan siswa dapat semakin terlatih menghadapi peristiwa gempa maupun bencana lainnya,

“Kita dapat meniru masyarakat Jepang yang punya kemampuan untuk
melakukan penyelamatan diri mandiri, mengingat di negara itu sering terjadi
gempa, tidak lain karena latihan dan simulasi yang intens maka korban jiwa
dapat diminimalisir,” katanya. (Arif Hartanto)

Kota Mataram, Lombok – Kementerian Sosial RI bersama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies atau Federasi Palang Merah Internasional (IFRC) menggelar Lokakarya Nasional tentang Shelter dan Pemukiman yang berlangsung di Kota Mataram, Lombok, 19—23 Agustus 2019.

“Kemensos sebagai Koordinator Klaster Pengungsian dan Perlindungan membawahi 8 sub klaster, salah satunya Sub Klaster Shelter. Dalam sub klaster ini salah satu tugasnya adalah mendorong proses pelayanan shelter yang berpusat pada masyarakat,” tutur Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat saat membuka Lokakarya di Lombok, Rabu (21/8/2019).

Mensos mengatakan pada setiap
kejadian bencana, kebutuhan shelter adalah kebutuhan yang paling besar dan
paling mendesak. Namun demikian menyiapkan shelter bukan sekedar menyiapkan
bangunan tempat tinggal baru untuk penyintas.

“Memberikan shelter kepada
masyarakat terdampak bencana berarti mendengarkan mereka, mendukung mereka
sesuai dengan metode pilihan yang paling tepat bagi setiap keluarga dengan
mempertimbangkan kesetaraan gender, pendekatan yang inklusif, serta menghargai
suara dari yang tua (lansia) hingga yang muda (anak-anak),” tuturnya.

Dalam proses penyediaan shelter,
lanjutnya, warga didampingi dalam menyediakan tempat berlindung yang layak
dimana setiap orang memiliki pilihan tersendiri untuk pulih dari dampak
bencana.

Jadi, shelter tidak hanya mengenai
desain dan kualitas material, namun juga memastikan bantuan yang diberikan
memberikan keamanan, kenyamanan, bermartabat, dan memuluskan proses transisi.

Direktur Jenderal Perlindungan dan
Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan penanganan bencana tidak selalu harus
mendirikan posko pengungsian terpusat, lalu mengumpulkan para penyintas ke
dalam satu lokasi yang sama.

“Cara pandang seperti ini tidak
salah, namun alangkah lebih baik jika kita memberikan kesempatan para penyintas
untuk memilih tempat tinggal sementara di rumah sanak saudara atau tetangga
yang aman dari bencana,” terangnya.

Dikatakan Dirjen pemerintah bertugas
memfasilitasi mereka termasuk memastikan tempat tinggal sementara aman dari
bencana susulan.

Contoh berikutnya adalah upaya
Kemensos dalam pemenuhan kebutuhan makanan melalui Dapur Umum. Pendirian Dapur
Umum tidak selalu harus menggunakan mobil Dapur Umum dengan peralatan masak
yang serba lengkap, namun juga dapat dilakukan dengan mendirikan dapur mandiri
yang dikelola masyarakat itu sendiri dengan peralatan masak yang juga milik masyarakat.

“Dan pola penanganan bencana
dengan mengedepankan kemandirian masyarakat kini sudah mulai digalakkan,”
tambahnya.

Pengendalian
Asbestos

Sementara itu di tempat yang sama
Dirjen memaparkan Sub Klaster Shelter telah melakukan penelitian termasuk pengujian
lab yang menunjukkan bahwa puing-puing reruntuhan yang ditemukan di Lombok
mengandung asbestos dalam kadar yang membahayakan bagi kesehatan manusia.

 “Untuk itu salah satu
upaya Kemensos pada Lokakarya ini adalah meluncurkan Panduan Pengendalian Asbestos
dalam Situasi Bencana,” tuturnya.

Hal ini merupakan salah satu capaian
di antara banyak hal yang telah dilakukan oleh Sub Klaster Shelter seperti
peningkatan kapasitas, mengkoordinasikan sebanyak 260 lembaga di bidang
shelter, pembuatan buku Panduan Shelter untuk Kemanusiaan.

 “Tentu saja hal ini tidak
akan dapat terlaksana tanpa dukungan komitmen yang diberikan oleh International
Federation of Red Cross and Red Cressents Societies/ Federasi Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC),” kata Dirjen.

 Tentang
Lokakarya Nasional

Kementerian Sosial bersama IFRC
menggelar Lokakarya Nasional tentang Shelter dan Pemukiman yang diikuti dua
agenda berskala regional yakni (1) Pertemuan Regional untuk Global Shelter
Cluster team; (2) Asia-Pacific Regional Shelter Practitioners Forum.

Kegiatan ini digelar dalam rangka
Peringatan Satu Tahun Gempa Lombok dan Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia yang
jatuh pada 19 Agustus 2019.

Tema lokakarya adalah “Mendukung
Masyarakat Bertransisi Secara Aman, Nyaman, Bermartabat, dan Berpusat pada
Masyarakat”.

Hadir sebagai Keynote Speech adalah
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni
Monardo. Menghadirkan pembicara di antaranya Koordinator Klaster Shelter
Global-IFRC Ela Serdaloglu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah dan
Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate.

Tujuan kegiatan ini adalah (1) Merumuskan  Rencana Kerja Sub Klaster Shelter 2019-2022; (2) Berbagi Pengalaman dan Penyusunan Strategi tentang Shelter; (3) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan komunitas Shelter di Indonesia; (4) Pembentukan Forum Praktisi Shelter di Indonesia.

Sejumlah lembaga peserta di antaranya Afghan Red Crecsent Society, American Red Cross, Association of Resiliency Movemeng (ARM), Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana, Bali Emergency Effort Relief, Canadian Red Cross, Caritas Bangladesh, Caritas Switzerland, Kementerian PUPR, International Medical Corps, International Organization for Migration (IOM), Litbangkes Kemenkes, MDMC, Mercy Corps Indonesia, Nepal Reconstruction Authority, Nepal Red Cross Society, Pakistan Red Crescent Society, Rumah Zakat, UNDP, UNFPA, UNICEF, Wahana Visi Indonesia (WVI), World Food Programme, Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dan lain-lain.

Padukuhan Srodokan-Gungan adalah sebuah kampung yang bergeser 3 kilometer jauhnya akibat erupsi Gunungapi Merapi tahun 2010. Bergeser bukan dalam arti harfiah, melainkan karena warga kampung ini pindah serentak di wilayah baru yang lebih aman bernama hunian tetap (huntap) Dongkelsari.

Mereka pindah dengan membawa serta status dalam identitas
kependudukan. Nama kampung tetap sama, Srodokan-Gungan, status alamat warga
secara administrasi juga tetap. “Kalau ada warga dulunya masuk RT 01, di tempat
baru ini juga tetap sama,” papar Totok Hartanto, Dukuh Srodokan-Gungan saat
menemui delegasi Kota Kagoshima, Jepang, di pendopo huntap Dongkelsari,
Padukuhan Srodokan-Gungan, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten
Sleman, Rabu (31/7/2019).

Menurut Totok, tak terbayang kerepotan kalau semua warga
harus mengubah status kependudukan mereka. Sedangkan saat itu kondisi warga
masih belum pulih pasca bencana erupsi.

Hunian tetap Dongkelsari adalah pemukiman relokasi dari korban bencana erupsi Gunungapi Merapi tahun 2010. Warga yang tinggal disini semuanya berasal dari Padukuhan Srodokan-Gungan, nama kampung lama mereka di tepi Kali Gendol yang tersapu rata oleh pasir dan batu saat erupsi besar 5 November 2010.

Dulu tiap KK mendapatkan bantuan Rp30 juta dalam bentuk
rumah sederhana. Bentuk asli rumah sederhana ini bisa dilihat di museum
dokumenter kebencanaan yang ada di huntap ini. Museum ini adalah bangunan rumah
huntap yang masih asli, temboknya batako yang belum diplester dan berlantai
tanah.

Di dalam museum ini ada banyak foto berukuran A4 yang menggambarkan suasana pasca erupsi Gunungapi Merapi tahun 2010. Selain itu juga ada peta kawasan Rawan Bencana, perkakas dapur yang penuh abu vulkanik, dan bangkai sepeda motor yang hangus terbakar. Menilik informasi yang terpasang di dinding, museum ini tadinya adalah rumah milik Eko Febrianto yang merelakan rumahnya dijadikan museum. Bangunannya sengaja tidak diubah sebagai pengingat kondisi awal rumah saat diberikan pemerintah dulu.

Windar, seorang ibu rumah tangga bercerita sejarahnya
menghuni huntap ini. Windar sudah mengungsi mulai 4 November sebelum erupsi.
Setelah itu ia berpindah-pindah pengungsian, bahkan sampai ke Piyungan, Kabupaten
Bantul.

Windar juga merasakan mendiami hunian sementara
(huntara), bangunan non permanen yang terbuat dari anyaman bambu, sampai mulai
April 2013 ia mulai menempati huntap yang dibangun di atas lahan huntara itu.

“Sempat kesusahan juga selama menunggu huntap itu, harus mengungsi lagi,” aku Windar. Bekas rumahnya di pemukiman lama sekarang untuk kebun yang ditanami tanaman keras dan singkong. Untuk mata pencaharian, sekarang Windar berdagang. Adapun profesi warga lainnya ada yang tetap menjadi petani, dan penambang pasir.

Kalau ada kendala di huntap, maka itu adalah ukuran
lahan. Di huntap ini mereka mendapatkan tanah seluas 100 meter persegi sebagai
lahan tempat tinggal, sedangkan di pemukiman lama umumnya warga memiliki lahan
yang luas yang cukup untuk berkebun sekaligus beternak.

“Yang jadi kendala, kalau mau beternak sapi tidak ada
lahannya. Lahan yang lama terlalu jauh dan tidak aman (karena tidak
ditunggui),” aku Windar. Meski ada perbedaan karena dulu tinggal di tanah yang
luas dan sekarang tanah lebih sempit, Windar mengaku lama-lama bisa menerima
dan menyesuaikan diri.

Masalah keterbatasan lahan ini dibenarkan Dukuh Srodokan-Gungan, Totok Hartanto. “Itu masalah yang sampai sekarang belum ketemu solusinya. Keluarga terus berkembang karena anak-anak menikah, tapi lahan tempat tinggal terbatas. Sekarang ini bahkan sudah ada rumah yang dihuni 3 KK,” ujar Totok. Ini menjadi pelik karena mereka tidak diperbolehkan menghuni kembali kampung lama mereka karena termasuk Kawasan Rawan Bencana III.

Secara sosial kemasyarakatan, Totok menyatakan tidak ada
perbedaan berarti. “Disini aman, walaupun kita pindah tapi penulisan alamat
tetap, status kependudukan tetap, hubungan sosial juga tetap sama,” kata
Totok. Selain itu, menyangkut kesiapsiagaan bencana, setelah erupsi 2010 masyarakat
sekarang lebih siap siaga dan sadar karena punya pengalaman pernah menghadapi
bencana erupsi.

Huntap Dongkelsari berada di tanah yang berbukit, saat ini sudah dilengkapi dengan rumah ibadah, sekolah, sarana air bersih, sanitasi, petunjuk jalur evakuasi, dan balai pertemuan. Di sebelah baratnya mengalir sungai berair jernih dan sawah berterasiring yang apik.

Saat ini huntap Dongkelsari didiami 160 KK yang menempati 147 rumah. Huntap Dongkelsari hanyalah salah satu dari 11 huntap yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman. Sekarang warga di huntap menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, pelan-pelan menata ekonomi dan menata pemukiman mereka sekarang yang akan diturunkan kepada anak cucu mereka kelak.

Sleman – Delegasi Kota Kagoshima, Jepang mengaku kagum
dengan warga Cangkringan dan sekitar lereng Gunungapi Merapi lainnya yang mampu
hidup berdampingan dengan salah satu gunung teraktif di dunia.

“Dalam perjalanan kesini saya melihat Gunung Merapi
terlihat sangat dekat sekali, masyarakat pasti waswas. Kesiapsiagaan yang
dibutuhkan pasti banyak sekali,” ujar Takashi Kofuku, Crisis Management
Division Kagoshima City saat berdialog dengan relawan bencana di Petilasan Mbah
Maridjan, Dusun Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten
Sleman, Selasa (30/7/2019).

Takashi Kofuku selanjutnya bercerita tentang Gunungapi
Sakurajima yang hanya berjarak 4 kilometer dari Kota Kagoshima, dipisahkan oleh
Teluk Kinko. Gunungapi Sakurajima juga merupakan salah satu gunungapi teraktif
di dunia, yang menurut Takashi pernah mencatat 1000 letusan dalam setahun.

Letusan besar Sakurajima pernah terjadi pada tahun 1914,
dimana abu yang menutup kota tebalnya sampai 1 meter. Letusan besar 1914 ini
kemudian dijadikan bahan pembelajaran Pemerintah Kota Kaghoshima dalam mitigasi
bencana selanjutnya di kota berpenduduk jiwa ini.

Menyambut Delegasi Kota Kagoshima, Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Joko Suprianto
memperkenalkan Dusun Kinahrejo dulunya adalah tempat tinggal Mbah Maridjan,
yang oleh Keraton Yogyakarta didapuk sebagai juru kunci Gunungapi Merapi. Mbah
Maridjan meninggal dunia dalam letusan besar tahun 2010.

Joko Suprianto juga menyatakan bahwa di Sleman, semua desa, dusun, dan sekolah di sekitar Merapi sudah
dilatih kesiapsiagaan bencana, dan didukung relawan yang ada di tiap desa. Saat
ini BPBD mencatat ada 2200 relawan yang terpencar dalam 52 komunitas, dan
semuanya bergabung bersama dalam Forum Komunitas Relawan Kabupaten Sleman. “Mereka
ini tidak ada yang digaji. Semuanya bekerja dengan modal tulus dan ikhlas,”
papar Joko Supriyanto.

Selain berdialog, delegasi
Kota Kagoshima di Dusun Kinahrejo juga disuguhi simulasi penanganan korban
bencana oleh relawan Desa Tanggap Bencana (Destana) Umbulharjo. Selain Takashi
Kofuku, dalam kunjungan ini delegasi Kota Kagoshima beranggotakan Masato Iguchi
(Director Sakurajima Volcano Research Center), Takahiro Kambayashi (Crisis Management
Division Kagoshima City), Kenji Niihori (Organization of Volcanic Disaster
Mitigation), dan Ikuyo Sato Saputro sebagai penterjemah.

Di Sleman, delegasi Kota Kagoshima mengunjungi Museum
Gunungapi Merapi, Petilasan Mbah Maridjan, dan hunian tetap Dongkelsari di Desa
Wukirsari. Selain bertukar pendapat dengan para relawan bencana, mereka juga dijadwalkan
akan berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman, Rabu (31/7/2019) terkait
dengan upaya mitigasi dan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kagoshima,
Jepang telah menandatangani pernyataan minat pada kerjasama pada tahun 2017 untuk
mempromosikan upaya yang dilakukan dalam pencegahan bencana gunung api sebagai
upaya menjamin keselamatan dan keamanan warga, dan mendorong upaya pertukaran
dalam memperluas kesempatan pengembangan di bidang pariwisata dan ekonomi.

Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus melakukan inovasi
teknologi dan layanan untuk mendukung berbagai sektor dalam rangka menjaga
keselamatan masyarakat dan keberhasilan 
pembangunan nasional.

Berada dalam
zona pertemuan  sabuk gunung api
Mediterania dan cincin api Pasifik, serta dipicu oleh pergerakan
lempeng-lempeng tektonik yang saat ini makin meningkat aktivitasnya,
mitigasi  risiko terhadap keselamatan
manusia di wilayah ini sangat perlu ditingkatkan. Penting pula disadari,  sebagai negara Kepulauan Maritim, Indonesia
juga tidak luput dari dampak  perubahan
iklim global, yang berisiko mengacam 
ketahanan pangan, air, energi dan 
kesehatan.

Lompatan Inovasi
Teknologi dan Lompatan  Kapasitas Sumber
Daya Manusia di BMKG, mutlak dan mendesak dilakukan  agar mampu nenjawab, mengantisipasi dan
mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Peringatan HMKG
Ke-72 jatuh pada tanggal 21 Juli 2019 dan mengusung tema “Inovasi BMKG
untuk Indonesia Sejahtera”. Melalui tema tersebut, BMKG berharap inovasi
yang dilakukan berhasil mendukung keselamatan dan kesejahteraan rakyat di
berbagai sektor, demi mewujudkan keberlanjutan peradaban bangsa.

Kepala BMKG, Dwikorita mengatakan, realitas
kekinian planet bumi memacu BMKG menyajikan berbagai informasi di bidang
meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang cepat, tepat, akurat, dan
berkelanjutan dengan format digital yang 
didukung “big data analytic” dan “artificial intelligent
system”. Ia merinci, sedikitnya ada 12 sektor yang membutuhkan data dan
informasi tersebut, yakni transportasi, pembangunan infrastruktur, pertanian
dan kehutanan, kelautan dan perikanan, tata ruang,  kesehatan, pariwisata, pertahanan keamanan,
sumber daya air, sumber daya energi dan pertambangan, industri, dan
penanggulangan bencana.

Keberadaan
Undang-Undang no. 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, kata dia, menguatkan posisi dan peran BMKG sebagai lembagan Non-Kementerian,
dengan otoritas dan wewenang untuk memberikan pelayanan informasi Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika yang dibutuhkan di berbagai sektor di atas.

“Jika kita menengok 72 tahun yang lalu, tepat pada 21 Juli Jawatan Meteorologi dan Geofisika diambil alih oleh Pemerintah Belanda dan namanya diganti menjadi Meteorologisch en Geofisiche Dienst. Sementara itu, tetap ada juga Jawatan Meteorologi dan Geofisika yang dipertahankan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bertahannya Jawatan Meteorologi dan Geofisika di Pemerintahan RI inilah yang dijadikan tonggak sejarah hari kelahiran BMKG,” papar Dwikorita, Minggu (21/7/2019).

Dwikorita
menjelaskan “Big Data Analytic” diperlukan untuk memproses secara
“real time”, super cepat dan otomatis seluruh data observasi dari 179
stasiun BMKG dan 42 radar cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Data tersebut
kemudian dipadukan dengan data satelit ataupun data global, untuk menghasilkan
prakiraan cuaca dengan akurasi mencapai 85 % hingga 100%. Dari 179 stasiun tersebut,
123 diantaranya adalah stasiun meteorologi, terdiri dari stasiun Meteorologi
Penerbangan di 100 bandara, 9 stasiun Meteorologi Sipnotik, dan 14 stasiun
Meteorologi Maritim, serta 27 Stasiun Klimatologi, dan 31 Stasiun Geofisika.

Lebih lanjut
Dwikorita memaparkan berbagai layanan yang telah dihasilkan BMKG, diantaranya
untuk program nasional konektivitas melalui moda transportasi udara, laut, dan
darat. Pada tahun 2018 lalu, telah dihasilkan layanan informasi meteorologi
untuk penerbangan sebanyak produk, 
berupa informasi cuaca penerbangan, dan diantaranya merupakan
informasi cuaca signifikan bagi penerbangan di 298 bandara. Layanan informasi
meteorologi maritim untuk menjamin keselamatan pelayaran sebanyak
produk. Layanan tersebut meliputi, layanan untuk 111 pelabuhan komersial,
pelabuhan non-komersial, 914 pelabuhan terminal khusus, dan 250 pelabuhan
industri galangan kapal.

“Informasi
cuaca yang dihasilkan tidak hanya bersifat umum untuk kota-kota di Indonesia,
namun juga lebih detail hingga skala kabupaten dan kecamatan dengan resolusi 3
km2. Bahkan, untuk event khusus seperti saat Asian Games 2018 dan Mudik Lebaran
dapat dihasilkan prakiraan dengan resolusi tingkat “venue”. Tahun
2018 lalu, informasi yang dihasilkan ada sebanyak produk layanan,”
tuturnya. 

Dalam bidang
iklim, informasi cuaca yang berisi analisa dan prediksi curah hujan digunakan
oleh Kementerian Pertanian untuk menyusun Kalender Tanam yang memberikan
informasi kapan mulai tanam tanaman pangan, varietas (jenis) apa yang sesuai
dengan kondisi iklim. Informasi detil tersebut merupakan upaya BMKG dalam
memperkuat kapasitas sektor pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan
nasional.

“Informasi
iklim dasarian, bulanan, tahunan, dan musiman yang dikeluarkan BMKG telah
menjangkau 3500 kecamatan di 34 provinsi. Sementara untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan petani dalam memanfaatkan informasi iklim guna
mengantisipasi dampak fenomena iklim ekstrem, BMKG bekerjasama dengan Dinas
Pertanian menggelar Sekolah Lapang Iklim (SLI),” imbuhnya.

Sementara itu,
terkait layanan informasi gempabumi dan tsunami, BMKG mampu menganalisa dan
memverifikasi data gempa bumi dan potensi tsunami dalam waktu kurang dari 5
menit. Seluruh informasi tersebut didiseminasikan dan diamplifikasi melalui
kanal-kanal komunikasi yang tersedia dalam hitungan detik. Saat ini, BMKG
sendiri dipercaya sebagai Tsunami Service Provider untuk memberikan informasi
peringatan dini tsunami untuk 28 negara di Kawasan Samudera Hindia.

Tidak berhenti
disitu, tambah dia, saat ini BMKG tengah menyiapkan lompatan inovasi berikutnya
yang sejalan dengan tahapan Revolusi Industri 5.0 (Inovasi 5.0). Inovasi
tersebut akan diperkuat dengan mengintegrasikan “human sensor”
berbasis “crowd technology” ke technical sensors yang telah terbangun
dalam Inovasi 4.0. Kearifan dan budaya lokal yang masih relevan dengan
perkembangan saat ini, tetap perlu diintegrasikan dalam setiap langkah inovasi.
Inovasi 5.0 yg disiapkan saat ini juga akan dilengkapi dengan hasil kajian
beberapa anomali kegempaan seperti yang terjadi di Lombok, Palu dan Selat
Sunda. Untuk mengakselerasi proses inovasi dan lompatan teknoligi paling tidak
untuk 20 tahun lebih maju, serta lompatan kapasitas SDM, kerja sama dengan
beberapa lembaga dan pakar unggulan dunia sedang  digalakkan pula.

Dengan layanan
Inovasi 5.0 ini,  diharapkan keselamatan
jiwa dan lingkungan dapat lebih terjamin, dan kesejahteraan masyarakat seluruh
Indonesia dapat lebih terbangun secara merata.