Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman terus memperkuat kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Op Room Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Senin (13/7/2026).

Pertemuan taktis ini digelar sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan melibatkan unsur akademisi, dunia usaha, media massa, organisasi kemanusiaan, serta komunitas relawan, BPBD Sleman berupaya menyusun standar pelayanan yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Bambang Kuntoro, menegaskan bahwa penyusunan draf standar pelayanan kebencanaan tidak boleh sekadar menjadi gugur kewajiban administratif. Evaluasi dan masukan dari seluruh elemen mutlak diperlukan agar instrumen pelayanan yang dilahirkan dapat diakses dengan mudah, transparan, dan akuntabel.

“Forum Konsultasi Publik ini merupakan ruang bersama untuk mendengarkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan. Standar pelayanan yang baik harus lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari perspektif penyelenggara. Oleh karena itu, seluruh masukan hari ini akan menjadi bahan penyempurnaan agar pelayanan BPBD semakin mudah diakses, transparan, akuntabel, profesional, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” ujar Bambang Kuntoro saat membuka forum.

Bambang memaparkan, berdasarkan indikator berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), indeks kepuasan publik terhadap kinerja BPBD Sleman terus menunjukkan tren positif. Nilai indeks tercatat naik dari angka 84,84 pada tahun 2023, menjadi 85,41 pada tahun 2024, dan menyentuh angka 86,22 pada tahun 2025. Untuk mempertahankan tren tersebut pada tahun 2026, BPBD meluncurkan pembaruan dasar hukum, penyederhanaan birokrasi, serta penambahan layanan baru seperti pengajuan magang dan optimalisasi pos informasi publik.

Sejumlah masukan strategis mengemuka dalam sesi diskusi kelompok terpilih. Perwakilan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dewi Nurwanti, menyoroti pentingnya kepastian durasi pengerjaan dokumen atau respons darurat agar masyarakat tidak berspekulasi di tengah situasi kritis.

“Masyarakat perlu mengetahui sejak awal bagaimana alur pelayanan berjalan. Bukan hanya batas waktu tujuh hari kerja, tetapi juga kapan permohonan dicatat dalam register, bagaimana respons awal diberikan, serta bagaimana perkembangan proses dapat diinformasikan kepada pemohon melalui surat elektronik atau media komunikasi lainnya,” kata Dewi Nurwanti memberikan usulan taktis.

Senada dengan hal itu, perwakilan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Indra Baskoro Adi, mengusulkan standarisasi alur birokrasi bagi penelitian kebencanaan mahasiswa. Sementara itu, perwakilan SMKN 1 Tempel, Indriani Kurnia, mengapresiasi program magang industri di lingkungan BPBD sekaligus mengharapkan adanya pedoman teknis yang lebih detail terkait pengajuan narasumber Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah-sekolah.

Aspek tata kelola operasional di lapangan juga menjadi sorotan tajam. Ketua Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman (FKKRS), Yoga Nugroho Utomo, mengusulkan pembentukan sistem registrasi formal bagi komunitas relawan mitra guna mengantisipasi potensi pungutan liar oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ia juga mendesak standarisasi frekuensi bunyi (tone) sirine Early Warning System (EWS) agar tidak disalahgunakan untuk keperluan non-darurat yang memicu kepanikan warga.

“Perlu adanya pendataan dan registrasi komunitas relawan yang aktif sehingga masyarakat mengetahui mana relawan yang benar-benar menjadi mitra BPBD dan mana yang menjalankan kegiatan secara mandiri. Hal ini penting untuk mencegah munculnya persepsi negatif maupun isu-isu yang dapat merugikan nama baik relawan,” tutur Yoga Nugroho Utomo.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Bambang Kuntoro menyatakan komitmennya untuk mengkaji seluruh rekomendasi secara komprehensif. Pihaknya berjanji akan merumuskan hasil forum ini ke dalam draf final Standar Pelayanan BPBD Sleman 2026 agar proses penanggulangan bencana di wilayah lereng Gunung Merapi dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan tangguh. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Penyandang disabilitas dituntut memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi serta memahami tata cara penyelamatan diri yang adaptif saat menghadapi situasi darurat. Guna mewujudkan hal tersebut, Kelompok Difabel Donoharjo Kalurahan Istimewa Donoharjo (KDK KALISDO) menggelar kelas edukasi kebencanaan khusus dalam pertemuan rutin yang berlangsung di Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Sabtu (4/7/2026).

Edukasi inklusif ini dihadirkan untuk menyuntikkan pemahaman taktis mengenai manajemen risiko bencana berbasis komunitas. Pengurus Kelompok Difabel Donoharjo, Kuni Fathonah, yang bertindak sebagai pemateri utama, menegaskan bahwa keselamatan kelompok rentan tidak melulu ditentukan oleh faktor kecepatan mobilitas fisik, melainkan dari ketepatan pengetahuan dan kesiapan mental saat mengeksekusi langkah penyelamatan.

Materi mitigasi yang diberikan mencakup simulasi penanganan multidarurat, mulai dari ancaman erupsi gunung api, kebakaran permukiman, banjir bandang, angin puting beliung, hingga bencana gempa bumi. Kuni mengingatkan agar para difabel tidak panik dan segera mencari titik lindung paling logis yang berada di sekitar jangkauan mereka.

“Jika terjadi gempa bumi, seperti saya yang tidak bisa berlari, maka harus melindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kokoh atau di bawah tempat tidur. Jangan berlari, jangan saling mendorong, jangan berteriak, dan jangan kembali memasuki bangunan yang masih berpotensi membahayakan,” ujar Kuni Fathonah saat memperagakan teknik perlindungan mandiri di hadapan peserta.

Kuni menguraikan, refleksi dari peristiwa historis gempa tektonik Yogyakarta tahun 2006 silam membuktikan bahwa mayoritas korban jiwa dan luka timbul akibat tertimpa material bangunan saat berdesakan lari keluar rumah. Atas dasar itu, bagi penyandang disabilitas daksa maupun paraplegia, berdiam diri di titik aman dalam ruangan (drop, cover, and hold on) jauh lebih direkomendasikan.

Untuk jenis bencana lain seperti kebakaran dalam ruangan, peserta diajarkan teknik merangkak guna menghindari kepulan gas monoksida yang mengumpul di langit-langit atap. Sementara dalam mengantisipasi angin puting beliung, warga berkebutuhan khusus yang berada di luar ruangan diinstruksikan segera tiarap guna meminimalisir hantaman material yang beterbangan.

Selain membekali diri dengan aspek teknis, para penyandang disabilitas juga didorong untuk mulai menyusun skenario rencana darurat bersama keluarga terdekat di rumah. Langkah mandiri ini meliputi pembuatan Tas Siaga Bencana (TSB) yang berisi obat-obatan khusus, salinan dokumen kependudukan, serta penunjukan satu orang tetangga terdekat yang bertindak sebagai pendamping evakuasi utama jika alarm dini berbunyi.

Melalui program berkelanjutan ini, KDK KALISDO berharap paradigma disabilitas sebagai objek pasrah saat bencana dapat terkikis. Dengan pembekalan literasi yang matang, kelompok difabel di Sleman diharapkan mampu bertransformasi menjadi subjek mandiri yang berdaya, tangguh, dan siap menyelamatkan diri secara berstruktur di tengah ancaman anomali alam. (Endarwati/KIM Donoharjo)

Sleman – Guna mengantisipasi penumpukan sampah kiriman dan mendeteksi potensi kerusakan ekosistem air, ratusan warga turun ke sungai. Sebanyak 130 peserta yang terdiri atas elemen masyarakat, kader perempuan, pemuda, dan relawan mengikuti Giat Bersih Sungai Pelang di sepanjang bantaran Sungai Pelang, Padukuhan Gandok, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Minggu (5/7/2026).

Aksi lingkungan yang berlangsung mulai pukul hingga WIB ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman bersama Forum Komunitas Peduli Sungai “JOGO KALI” Gandok Pandean. Agenda ini juga disokong oleh Pemerintah Kapanewon Depok, Pemerintah Kalurahan Condongcatur, serta Komunitas Peduli Sungai GIRLI Padukuhan Santren. Selepas membersihkan aliran sungai dari sampah plastik dan material penyumbat, seluruh peserta mengikuti sesi sarasehan dan dialog interaktif di Balai RW 56 Pandean Gandok.

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sleman, Sri Restuti, menegaskan bahwa kelestarian sungai merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata. Sinergi antara komunitas, masyarakat, dan sektor usaha menjadi kunci utama dalam melakukan mitigasi bencana dan pencemaran air.

“Sungai merupakan sumber air sekaligus penyangga ekosistem. Menjaga sungai berarti menjaga kehidupan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri tidak membuang sampah ke sungai, melakukan penghijauan di bantaran, memperkuat tebing yang rawan longsor, serta segera melaporkan apabila menemukan pencemaran lingkungan melalui DLH maupun layanan Lapor Sleman agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Sri Restuti saat memberikan pemaparan dalam sarasehan.

Pandangan senada disampaikan oleh Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Depok, Deni Irwandi. Dirinya menyoroti perlunya koordinasi yang kokoh antara pengawas siber warga, Jawatan Kemakmuran Kapanewon, Satpol PP, dan pemerintah kalurahan agar fungsi pengawasan terhadap pembuangan limbah ilegal dapat berjalan optimal dan responsif.

Sementara itu, Plt Lurah Condongcatur, Budi Arto, mengapresiasi tinggi gerakan swadaya yang digerakkan oleh Forum JOGO KALI. Guna memperkuat eksistensi dan mempermudah akses program ke depan, ia meminta pengurus komunitas untuk segera mengajukan legalitas formal ke pemerintah kalurahan.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Gandok beserta seluruh komunitas yang telah menginisiasi gerakan peduli sungai. Forum JOGO KALI menjadi wadah yang sangat baik untuk memperkuat silaturahmi, membangun kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, sekaligus menjadi motor penggerak pelestarian lingkungan. Kepengurusan forum yang belum memiliki Surat Keputusan Kalurahan agar segera diajukan sehingga memiliki legalitas yang kuat,” kata Budi Arto menerangkan.

Aspirasi warga yang mengemuka dalam dialog ini berfokus pada dua masalah krusial di lapangan, yakni tingginya volume sampah kiriman dari wilayah hulu saat banjir serta ancaman erosi tebing sungai. Ketua Komunitas JOGO KALI Pelang Gandok, Ismanto, mengusulkan adanya penguatan struktur tebing melalui pembangunan bronjong di titik-titik rawan longsor.

Merespons keluhan tersebut, perwakilan DLH Sleman menjelaskan bahwa draf usulan material batu dan bronjong dapat segera diajukan melalui pelbagai pos anggaran belanja, seperti APBKal, dana program dinas, maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Terkait adanya oknum pelaku usaha yang kedapatan membuang limbah produksi ke sungai, pemerintah mengimbau warga untuk melakukan dokumentasi visual sebagai bukti autentik pelaporan sebelum diambil tindakan yustisial oleh penegak perda.

Dukuh Gandok, Supriyono Atmojo, berharap aksi gotong royong ini mampu menggeser paradigma lama masyarakat agar lebih mencintai sungai. Pola pembersihan ini diharapkan bertransformasi menjadi budaya harian demi menjamin ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang. (Wasana/KIM Depok)

Sleman – Upaya pengurangan risiko bencana terus digalakkan secara mandiri oleh masyarakat tanpa harus menunggu datangnya situasi darurat. Langkah preventif ini ditunjukkan oleh Relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) Lumbungrejo yang menggelar aksi mitigasi bencana berupa pemangkasan pohon-pohon rawan tumbang di sekitar pemukiman warga Kabupaten Sleman, Minggu (28/6/2026).

Aksi turun ke lapangan ini dilakukan sebagai respons cepat jajaran relawan atas adanya aduan dan laporan tertulis dari warga setempat. Laporan tersebut menyoroti keberadaan sejumlah pohon tinggi yang kondisinya sudah condong dan dinilai mengancam keselamatan rumah warga serta para pengguna jalan yang melintas di bawahnya.

Guna menekan potensi bahaya, operasi mitigasi difokuskan di dua wilayah rawan, yakni Padukuhan Tempel dan Padukuhan Lodoyong, Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel. Di lokasi pertama, yakni Padukuhan Tempel, tim relawan memangkas dua batang pohon kelapa berukuran besar yang berada dekat dengan area pusat kuliner (food court), serta satu batang pohon jambe.

Sementara itu, pergerakan tim di lokasi kedua, yaitu Padukuhan Lodoyong, menyasar satu batang pohon kelapa dan satu batang pohon ketepeng. Kedua pohon tersebut dievakuasi bagian dahan dan batangnya karena posisinya dinilai sangat riskan roboh apabila sewaktu-waktu diterpa angin kencang maupun cuaca ekstrem.

Koordinator TRC Lumbungrejo, Rahmat Jatmiko, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan langsung yang konkret kepada masyarakat sekaligus bagian dari edukasi untuk membangun budaya sadar bencana sejak dini dari lingkungan terkecil.

“Mitigasi adalah investasi keselamatan. Kami ingin potensi bahaya bisa diatasi sebelum berubah menjadi bencana yang menimbulkan kerugian. Laporan warga menjadi dasar kami bergerak cepat agar lingkungan tetap aman dan nyaman,” ujar Rahmat Jatmiko di sela-sela memimpin proses evakuasi pohon.

Rahmat menambahkan bahwa keberhasilan skema pengurangan risiko bencana di tingkat desa tidak bisa hanya bertumpu pada kesiapsiagaan personel relawan semata. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengenali, memetakan, dan berani melaporkan setiap potensi ancaman di lingkungan masing-masing memegang peranan yang jauh lebih vital.

Gerakan pembersihan ruang udara pemukiman ini menjadi contoh nyata bahwa urusan kebencanaan merupakan tanggung jawab kolektif. Melalui kolaborasi yang harmonis antara masyarakat dan kelompok relawan, potensi fatalitas akibat faktor alam dapat ditekan sedini mungkin. Langkah preventif yang konsisten ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus merawat kultur gotong royong warga dalam menjaga keselamatan Bersama. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Kapanewon Tempel bergerak cepat memperkuat barisan pertahanan warga di tingkat akar rumput guna mengantisipasi ancaman kebakaran permukiman dan lahan. Langkah mitigasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Gladi Lapang Relawan Penanganan Kebakaran yang dipusatkan di halaman parkir Kantor Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Jumat (19/6/2026). Agenda ini mempertemukan puluhan relawan lokal dengan jajaran aparatur pemerintah serta instruktur ahli demi menyamakan persepsi dan taktik penyelamatan saat menghadapi situasi darurat.

Fokus utama dari peristiwa ini adalah pembentukan kesiapsiagaan mandiri berbasis masyarakat sebagai pilar utama pengurangan risiko bencana. Mengingat pertumbuhan kawasan permukiman yang padat serta perubahan cuaca yang fluktuatif, kemampuan warga untuk melakukan pemadaman api skala kecil secara cepat dinilai sangat krusial guna mencegah kebakaran meluas sebelum armada pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian.

Acara dibuka secara resmi oleh Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, dengan didampingi Kepala Jawatan Keamanan, Heni Ristiawan. Dalam arahannya, Rasyid Ratnadi Sosiawan menegaskan bahwa pembinaan kapasitas relawan tidak boleh berhenti pada seremonial belaka, melainkan harus digulirkan secara berkala agar keterampilan penyelamatan warga tetap terasah dengan baik.

“Relawan adalah kekuatan penting di tengah masyarakat. Melalui gladi lapang ini, kami berharap kemampuan, koordinasi, dan kepedulian terhadap keselamatan lingkungan semakin meningkat sehingga setiap potensi kebakaran dapat ditangani secara cepat dan tepat,” ujar Rasyid Ratnadi Sosiawan saat memberikan pembekalan.

Sesi edukasi materi dan praktik lapangan dipandu langsung oleh Penata Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman, Sumarjono. Dalam penjelasannya, ia memaparkan bahwa waktu respons awal sangat menentukan tingkat keberhasilan pemadaman. Oleh karena itu, masyarakat dilarang panik dan harus dibekali pengetahuan teknis yang memadai mengenai cara menjinakkan api.

“Relawan merupakan garda terdepan di lingkungan masing-masing. Pengetahuan mengenai pencegahan, penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR, hingga prosedur evakuasi harus terus diperkuat agar risiko kebakaran dapat ditekan sejak dini,” jelas Sumarjono secara gamblang di hadapan peserta.

Memasuki sesi inti gladi lapang, para peserta langsung diterjunkan ke dalam simulasi kondisi darurat yang dirancang menyerupai kejadian nyata. Dalam praktik ini, relawan dilatih mengoperasikan berbagai jenis tabung APAR, memadamkan kobaran api menggunakan kain basah secara tradisional, hingga memperagakan teknik evakuasi korban dari dalam ruangan yang terkepung asap pekat. Simulasi ini sekaligus menguji ketangkasan koordinasi antarelawan agar tidak terjadi tumpang tindih peran saat evakuasi berlangsung.

Melalui investasi kapasitas sumber daya manusia yang terstruktur ini, Pemerintah Kapanewon Tempel berharap budaya sadar risiko bencana dapat tertanam kuat di sanubari setiap warga. Model pelatihan terpadu ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem lingkungan yang tangguh dan mandiri, sekaligus menjadi cetak biru bagi wilayah lain di Kabupaten Sleman dalam membangun ketahanan wilayah yang solid dari ancaman bencana kebakaran. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)