Cangkringan – Pemerintah Desa Argomulyo Kecamatan
Cangkringan menyambut tim evaluasi desa dan kelurahan se-Kabupaten Sleman di
Kantor Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Senin (29/4/2019). Evaluasi ini
meliputi penilaian administasi pemerintah desa, lembaga desa (Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Karang
Taruna), sambang posko siaga bencana, dan pengecekan usaha padukuhan sampling (ternak
kambing etawa dan kelompok perikanan).

Mustadi selaku Camat Cangkringan menyampaikan bahawa Desa
Argomulyo pada tahun 2018 adalah desa yang ditunjuk untuk mewakili Kecamatan Cangkringan
dalam penilaian desa se-Kabupaten Sleman dengan perolehan tempat ketiga dan
juga ikut dilombakan sebagai Desa Tangguh Bencana dengan meraih penilaian
terbaik di tingkat provinsi. “Ketepatan waktu dan kedisiplinan adalah budaya
dalam kinerja Desa Argomulyo yang menjadikannya sangat layak untuk mewakili Kecamatan
Cangkringan dalam evaluasi desa dan kelurahan,” terang Mustadi.

Argomulyo dikenal sebagai desa di lereng Gunung Merapi
sehingga menjadikannya sebagai desa penyangga bencana. Kesiapsiagaan bencana
menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi dibuktikan dengan membentuk Destana (Desa
Tangguh Bencana) dan para kadernya sudah dibekali dengan pelatihan.

Dalam prakteknya Destana Desa Argomulyo berkembang menjadi tidak
hanya berfokus pada bencana erupsi Gunung Merapi di wilayah Argomulyo saja
melainkan juga bencana alam yang lain di wilayah lain seperti angin kencang,
banjir, dan bencana lainnya. Saat ini jumlah penduduk di Desa Argomulyo
mencapai 8037 jiwa. Di Desa Argomulyo juga terdapat potensi di bidang seni,
budaya, kuliner, perikanan, pertanian dan peternakan yang kesemuanya
ditampilkan kepada tim evaluasi.

Dalam evaluasi ini, Budi Sutarta sebagai Sekretaris Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman menuturkan bahwa prestasi
yang ditorehkan pastilah merupakan hasil dari beberapa tahapan kerja keras
semua lapisan masyarakat dan pemerintah desa sehingga menjadi terbaik di tingkat
kecamatan maupun masuk 5 besar di Kabupaten Sleman. “Semoga Argomulyo saat maju
ke tingkat provinsi bisa membanggakan Kabupaten Sleman. Dan semoga kegiatan
evaluasi ini juga bisa menjadi pemacu kreasi dan inovasi teknologi dalam
kegiatan desa yang bisa ditularkan ke desa- desa yang lain,” harap Budi
Sutarta. (KIM Cangkringan/Marman)

Jakarta – Pemerintah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam penanggulangan bencana. Kolaborasi kementerian, lembaga dan ekosistem telekomunikasi tengah dilakukan untuk menyiapkan sistem komunikasi radio kebencanaan dengan memanfaatkan frekuensi radio 700 MHz.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun
2018 tercatat
korban meninggal dunia dan hingga tiga juta penduduk terpaksa mengungsi
menyusul bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun.

Bencana
hidrometeorologi tetap dominan terjadi, mulai dari puting beliung, banjir,
kebakaran hutan dan lahan, longsor, serta gelombang pasang dan abrasi. Posisi
Indonesia di kawasan ring of fire (cincin
api) membuat potensi bencana erupsi gunung api, gempabumi yang merusak, dan
tsunami.

Kerugian ekonomi
yang ditimbulkan bencana cukup besar. Sebagai gambaran, gempabumi di Lombok dan
Sumbawa menimbulkan kerusakan dan kerugian Rp 17,13 triliun. Sementara gempabumi,
tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah menyebabkan kerugian dan kerusakan
lebih dari Rp 13,82 triliun.

Guna
meminimalkan risiko dan dampak ekonomi bencana, Pemerintah telah menerapkan manajemen
penanggulangan bencana. Kini proses itu akan leih meningkat dan efisien dengan
penyelenggaraan layanan radio komunikasi untuk Public Protection and Disaster Relief (PPDR).

Optimasi Frekuensi 700 MHz untuk
Kebencanaan

Pemerintah
Indonesia telah mengembangkan langkah yang responsif dalam penanggulangan
bencana dengan melibatkan kementerian, lembaga dan seluruh stakeholders serta komunitas. Mulai dari mendorong kesiapsiagaan
masyarakat, respons cepat ketika terjadi bencana, hingga pengembangan sistem
komunikasi radio yang andal.

Secara
global, terdapat kesepakatan untuk menggunakan 
pita frekuensi radio 700 MHz sebagai kanal jaringan
komunikasi kebencanaan. Jaringan itu terbukti andal dan mumpuni untuk mendukung
komunikasi kebencanaan.

“Frekuensi
di band 700 MHz dipilih karena frekuensi ini cukup rendah dibanding yang
seluler 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, jadi jangkauannya sangat luas,” ungkap
Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Uji Coba Lapangan Penggunaan Frekuensi
700 MHZ untuk Telekomunikasi Khusus Kebencanaan di Plasa Telkom Pangandaran,
Jawa Barat, Selasa (9/4/2019) sore.

Bahkan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan
Korea Selatan, pita frekuensi radio 700 MHz juga dimanfaatkan untuk mendukung layanan
publik (public services) antara lain:
Kepolisian, Pemerintah Daerah, Pemadam Kebakaran, Unit Reaksi Cepat Panggilan
Darurat, dan Rumah Sakit.

“Di dunia
internasional, band 700 itu secara standar internasional menjadi digital
dividen. Disepakati, bagian dari 700 MHz itu harus dialokasikan untuk aplikasi
kebencanaan, digunakan untuk menangani memitigasi penanganan maupun recovery
bencana,”  jelas Rudiantara.

Pita frekuensi radio 700
MHz berpotensi besar dapat dimanfaatkan untuk keperluan komunikasi kebencanaan
yang lebih canggih, peningkatan jangkauan pita lebar di daerah rural, serta
perbaikan kualitas pita lebar di kota-kota besar yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

“Negara
tetangga kita sudah mulai membebaskan frekuensi 700 MHz, dari penggunaan
televisi analog, kemudian analognya bermigrasi menjadi digital, sehingga
frekuensinya bisa digunakan, itulah namanya digital dividen, sebagiannya
digunakan untuk kebencanaan,” tutur Menteri Kominfo.

Uji Coba PPDR

Public Protection
and Disaster Relief (PPDR) atau Perlindungan Publik dan
Penanggulangan Bencana, merupakan standar
dunia untuk komunikasi radio dalam penanganan ketertiban dan penegakan hukum,
perlindungan jiwa dan harta beda, dan situasi darurat, hingga penanganan
gangguan serius terhadap sosial masyaraka akibat bencana.

Bersama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (BASARNAS),
Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), POLRI dan Pemerintah
Daerah serta stakeholders telekomunikasi, Kementerian Kominfo melakukan uji
coba layanan radio telekomunikasi kebencanaan atau PPDR.  Uji coba itu berlangsung di kawasan
Pangandaran, Jawa Barat selama sebulan mulai tanggal 9 April 2019
hingga 9 Mei 2019.

Menurut
Menteri Rudiantara uji coba harus dilakukan agar manajemen kebencanaan bisa
dilakukan lebih baik lagi sekaligus menguji teknologi baru yang ada untuk
mendukung penanganan bencana.  Dalam uji coba itu, berlangsung demo uji SMS
Blast, Panggilan Suara antar petugas, Pengiriman Gambar dan Video secara
Real Time, dan Pengujian Fitur-Fitur pada Aplikasi Layanan Radio Komunikasi.

“Mengapa
kita harus lakukan uji coba? Kita jangan sampai menunggu semua kertas selesai
ditulis. Pemerintah, Kominfo mengeluarkan Peraturan Menteri tentang uji coba
teknologi tahun 2016. Tujuannya agar Indonesia terbuka terhadap
teknologi-teknologi baru, diujicobakan. Jangan nanti kertasnya sudah selesai
baru kita uji coba. Terlambat kita,” jelas Rudiantara.

Dalam konteks komunikasi kebencanaan, Indonesia sebagai negara rawan
bencana, membutuhkan dukungan infrastruktur komunikasi kebencanaan yang canggih
dan mampu melayani trafik komunikasi suara (voice)
dan multimedia.

Dengan layanan multimedia, kondisi lapangan dapat dipantau dan dianalisa
secara lebih efektif dan efisien karena pos komando penanggulangan bencana
langsung menerima data video dan data-data sensorik lainnya secara real time dari perangkat yang bekerja di
pita frekuensi radio 700 MHz.

Selain itu, dengan adanya komunikasi yang berbasis multimedia, maka
keselamatan personil tanggap darurat yang terjun ke daerah bencana akan lebih
terlindungi. Informasi situasi lokasi yang menjadi target operasi akan diterima
dengan lebih detail dan dinamika perubahannya akan lebih cepat termutakhirkan.

Melalui uji coba ini diharapkan diperoleh data teknis mengenai kualitas
layanan, pengujian aplikasi dan konektivitas, serta data non teknis di lapangan
yang diperlukan sebagai rekomendasi penyelenggaraan layanan nantinya. Termasuk peluang integrasi layanan Sistem Penyampaian Informasi Bencana
melalui SMS Blast pada daerah
terdampak bencana danLayanan
Panggilan Darurat 112 yang dikelola oleh Pemda dalam penanganan kondisi
darurat.

Melalui kolaborasi
penanganan dan integrasi layanan, diharapkan dapat meningkatkan manajemen penanggulangan bencana di
Indonesia. Satu hal yang lebih penting, akan banyak peluang untuk penyelamatan
korban secara lebih cepat dan menimialkan dampak bencana terhadap masyarakat
Indonesia.

Jakarta – Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Indonesia yang hari ini merayakan ulang tahunnya ke-15 telah menunjukkan kerja kemanusiaan yang luar biasa dan kontribusinya nyata  bagi bangsa.

“Dari lubuk hati terdalam saya sangat bangga melihat kiprah nyata selama 15 tahun dalam penanggulangan bencana. Saya apresiasi pengabdian saudara semua,” tutur Mensos dalam Apel Siaga Tagana di Markas Komando Tagana Training Center (TTC), Sentul, Bogor, Senin (25/3/2019).

Di hadapan anggota Tagana, Sahabat Tagana, dan seluruh tamu undangan, Menteri mengatakan dalam setiap kunjungan ke lokasi bencana, ia senantiasa mendapat apresiasi positif dari para kepala daerah atas kiprah Tagana di lokasi bencana.

“Mereka memberikan apresiasi yang tinggi
terhadap kinerja Tagana. Saya sebagai Menteri Sosial sangat bangga,”
tuturnya disambut tepuk tangan seluruh pererta apel Tagana yang datang dari
berbagai provinsi di Indonesia.

Mensos juga menyampaikan salam dan ucapan
selamat ulang tahun dari Presiden Joko Widodo. Presiden, lanjutnya, memiliki
kepeduliah terhadap upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh Tagana.

“Saya ingin menyampaikan kemarin sampai
tadi malam saya bersama Presiden. Saya sampaikan bahwa Tagana berulang tahun
ke-15 tahun ini. Beliau menyampaikan salam hormat kepada seluruh SDM Tagana di
seluruh Indonesia dan mengucapkan selamat ulang tahun,” katanya.

Mensos mengatakan selama 15 tahun, Tagana
berada di garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat terdampak
bencana. Dalam setiap peristiwa bencana, Tagana telah hadir di lokasi kejadian
satu jam setelah peristiwa guna memberikan pertolongan dan perlindungan korban
bencana.

Berdasarkan data dan informasi bencana dari
BNPB tercatat sepanjang 2018 terdapat 
kejadian bencana di Indonesia. Di antaranya kejadian bencana alam
gempa bumi di Provinsi NTB, peristiwa gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di
Provinsi Sulawesi Tengah, serta Tsunami di Provinsi Lampung dan Banten.

Sepanjang tahun 2018 sebanyak jiwa
meninggal dunia dan 10,2 juta jiwa mengungsi. Selain itu, ada 320 ribu unit
rumah rusak dan unit fasilitas umum mengalami kerusakan.

Selanjutnya pada awal tahun 2019, terjadi
bencana banjir di Kabupaten Madiun, Gempa bumi di Provinsi NTB dan banjir
bandang di Kabupaten Jayapura.

Dalam penanganan bencana tersebut, Kemensos
melakukan tugasnya dengan memberikan bantuan berupa permakanan dengan layanan
dapur umum, pendirian tenda darurat dan layanan dukungan psikososial serta
mengeluarkan cadangan beras pemerintah (CBP) seperti penanganan banjir bandang
di Kabupaten Jayapura sebanyak 100 Ton.

“Langkah-langkah penanganan bencana ini
tentunya tak lepas dari kerja keras dan kiprah Tagana,” lanjutnya.

Pada tahun 2019, lanjutnya, ada beberapa
rencana strategis yang dilakukan Kementerian Sosial RI dalam hal penanggulangan
bencana. Pertama, peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam dengan
kegiatan penyediaan sarana dan prasarana logistik, Peningkatan Kompetensi
Tagana Muda, Madya dan Utama serta spesialisasi, fasilitasi pembentukan Kampung
Siaga Bencana dan fasilitasi Tagana Masuk Sekolah.

Kedua, penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan
dasar untuk korban bencana alam pada masa darurat berupa pengerahan SDM Tagana,
pemberian bantuan permakanan melalui dapur umum, tenda darurat, distribusi
logistic keperluan keluarga dan layanan dukungan psikososial

Ketiga, penyelenggaraan pemulihan dan penguatan
sosial korban bencana alam pascabencana dengan bantuan jaminan hidup, bahan
bangunan rumah, isi hunian, santunan ahli waris dan santunan luka serta
melakukan rujukan.

“Rencana strategis ini akan terwujud
apabila semua pihak bersinergi dalam penanggulangan bencana. Tagana, TNI,
Polri, Basarnas, pemda, dan seluruh unsur relawan lainnya,” terang
Menteri.

Tentang Tagana Indonesia

Tagana merupakan relawan kemanusiaan/tenaga
kesejahteraan sosial yang berasal dari unsur masyarakat. Mereka memiliki kepedulian
dan aktif dalam penanggulangan bencana di bidang perlindungan sosial. Saat ini
jumlah personil TAGANA lebih dari 37 ribu orang dan tersebar di seluruh pelosok
Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, TAGANA terus
berkembang hingga saat ini telah memiliki Sahabat TAGANA
sebanyak  orang. Mereka berasal dari lintas profesi di
antaranya jurnalis atau wartawan, artis dan pekerja seni, organisasi
masyarakat, dan sebagainya.

Kedudukan Tagana dibawah Kementerian Sosial dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Kedudukan Tagana di provinsi berada dibawah pembinaan dinas sosial provinsi, kabupaten/kota. Tagana memiliki kemampuan dan keterampilan dalam penyelamatan korban bencana, psikososial, shelter, dapur umum, logistik, advokasi sosial, evakuasi, pendamping sosial, DVI, dan komunikasi.

Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
memperingati Hari Meteorologi Dunia yang ke-69, Sabtu (23/3/2019). Peringati ditandai
dengan menggelar berbagai kegiatan di antaranya upacara peringatan, seminar
internasional, workshop, talkshow, dan menghadirkan inovasi teknologi 4.0 dalam
upaya prakiraan dan peringatan dini cuaca dan iklim. 

Peringatan Hari
Meteorologi Dunia tahun ini, secara internasional mengangkat tema “The
Sun, The Earth, The Weather”, yang kemudian diterjemahkan secara nasional
menjadi “Matahari, Bumi, Cuaca Untuk Keselamatan dan Kesejahteraan”.

Kepala BMKG, Dwikorita
Karnawati mengatakan bahwa diangkatnya tema tersebut seiiring dengan tertujunya
mata dunia terhadap isu dampak perubahan iklim yang
semakin meningkatkan frekwensi terjadinya bencana, terutama bencana
Hidrometeorologis, serta perlunya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap
perubahan iklim tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

Karenanya dengan momentum
peringatan HMD 2019 tersebut, BMKG ingin terus mengajak masyarakat
berpartisipasi aktif dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Dwikorita mengungkapkan warga bisa ikut berperan dalam mitigasi dengan
melakukan hal-hal yang tampaknya sepele seperti mengurangi penggunaan sampah
plastik, membatasi penggunaan kendaraan bermotor, mulai beralih ke sarana
transportasi umum, menghemat penggunaan listrik dan air dan menanam pohon.
Hal-hal yang tampak sederhana itu, menurut dia, akan membawa dampak besar dalam
upaya mencegah dampak buruk perubahan iklim.

Selain itu, lanjut dia,
juga selalu memperhatikan kondisi cuaca ataupun iklim dalam setiap aktivitas
sehari-hari, menjaga keselamatan transportasi baik darat, udara, dan pelayaran
serta menentukan pola tanam bagi petani ataupun tangkap para nelayan.

“Perubahan iklim
ekstrem merupakan masalah yang dihadapi setiap negara tanpa memandang batas
teritorial. Setiap negara pasti merasakan efek buruknya,” tuturnya di
Jakarta, Sabtu (23/3).

Perubahan iklim, kata Dwikorita, memicu berbagai petaka seperti banjir, kekeringan, longsor, gelombang tinggi, dan peningkatan muka air laut. Bencana alam tersebut dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian ekonomi dan ekologi yang tidak sedikit. Belum lagi, tambahnya, dampak lanjutan yang juga tidak bisa dipandang sepele seperti merebaknya berbagai penyakit yang berujung pada kematian. Oleh karena itu, menurutnya perlu upaya mitigasi bersama untuk mencegah dampak negatif akibat perubahan iklim tersebut. Setiap tahun, tanggal 23 Maret diperingati sebagai Hari Meteorologi Sedunia atau World Meteorological Day karena pada tanggal yang sama tahun 1950 sebuah badan spesialisasi di bidang Meteorologi di bawah naungan PBB bernama World Meteorological Organization dibentuk. WMO adalah organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan 186 negara anggota dan 6 anggota teritori. Indonesia masuk menjadi anggota WMO pada 16 November 1950 dan berada di regional V Pasifik Barat Daya. WMO berperan penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat, kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup. (*)

Turi – Bupati Sleman Sri Purnomo menyatakan salut kepada warga Turi yang semangatnya tinggi sekali dalam mengatasi bencana. Ini disampaikan Sri Purnomo saat Tim Penilai Lomba Lingkungan Bersih Sehat (LBS) tingkat Nasional melakukan penilaiannya di Dusun Donoasih, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Jumat (15/3/2019).

“Warga masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bukan
hanya dalam rangka lomba tetapi ini sudah diterapkan tiap harinya, sehingga
usia hidup di Sleman dapat mencapai rata-rata 76 tahun dan indeks pembangunan
manusia mencapai 82 persen dan nomor 3 tingkat nasional,” imbuh Sri Purnomo.

Kepala Desa Donokerto Waluyo Jati menyampaikan kabar bahwa warga
Donokerto telah terbiasa hidup bersih agar kesehatan dapat terjamin. Dusun Donoasih
yang menjadi lokasi lomba ini baru saja terdampak bencana angin kencang dan
hujan deras,sehingga menyebabkan banyak kerusakan. Akan tetapi warga tidak
pesimis dan dengan gotong royong kondisi lokasi untuk lomba ini dapat disajikan.

Lomba terdiri dari penilaian admimistrasi, meninjau lokasi, wawancara,
serta pengamatan tentang pelaksanaan pemantauan jentik. Tim Penilai Lomba
Lingkungan Bersih Sehat tingkat Nasional ini dipimpin oleh Endang Budi Martini.
Selain dari tim, penilaian ini juga dihadiri Gusti Bendara Adipati Raden Ayu
Paku Alam, Bupati Sleman Sri Purnomo, Ketua TP PKK Kabupaten Sleman Kustini Sri
Purnomo, dinas terkait tingkat Propinsi dan Kabupaten, Camat Turi dan Muspika, Kades
dan perangkatnya, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat. (KIM Kertomandiri/Suharno)