Sleman – Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Y. Gustan Ganda, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sleman, Senin (24/3).

Dalam laporannya, Danang menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sleman mengelola anggaran sebesar Rp 3,4 triliun, yang digunakan untuk mendanai 140 program, 277 kegiatan, dan 811 subkegiatan. Anggaran ini dijalankan oleh 46 perangkat daerah dengan total ASN lebih dari orang.

“APBD Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 3,4 triliun, dengan rincian Pendapatan Daerah Rp 3,2 triliun, Belanja Daerah Rp 3,4 triliun, dan Pembiayaan Daerah Rp 202 miliar,” jelas Danang.

Pada tahun 2024, sejumlah indikator kinerja makro Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan sebesar 1% menjadi 85,71%, menandakan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,80% menjadi 7,46%, menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah mulai membuahkan hasil.

Selain itu, tingkat pengangguran juga menurun sebesar 7,61% menjadi 4,13%, mencerminkan adanya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan ekonomi di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman turut mengalami kenaikan sebesar 1,96% menjadi 5,19%, menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih stabil.

Dari sisi pendapatan per kapita, PDRB ADHB per kapita meningkat sebesar 6,61% menjadi Rp 56,9 juta, yang mencerminkan daya beli masyarakat yang lebih baik. Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) mengalami penurunan sebesar 1,15% menjadi 0,428%, menandakan adanya distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat.

 “Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dan masyarakat. Kami mengapresiasi setiap kontribusi dalam membangun Kabupaten Sleman yang lebih maju,” ujar Danang.

Ia berharap kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan DPRD terus terjalin erat guna mewujudkan visi Sleman yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban.

Ketua DPRD Sleman, Y. Gustan Ganda, menegaskan bahwa LKPJ harus diserahkan oleh kepala daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dokumen ini menjadi dasar evaluasi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“LKPJ ini harus disusun secara lengkap dan transparan agar menjadi bahan evaluasi bagi DPRD. Kami akan menyusun rekomendasi berupa catatan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Gustan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik ke depannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman secara berkelanjutan.

Sleman – Badan Permusyawaratan Kalurahan Pakembinangun bersama Pemerintah Kalurahan Pakembinangun menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Ketahanan Pangan dalam rangka penyertaan modal Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) ‘Pakem Makmur Murakabi’, Kamis (20/3/2025). Acara dimulai pada pukul WIB di aula kalurahan setempat.

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Supriyadi selaku memimpin acara musyawarah kalurahan, menuturkan bahwa sebelumnya sudah ada musyawarah penyertaan modal untuk BUMKal yang terdiri dari ketahanan pangan (Ketapang) dan non Ketapang.

“Sebelum Musyawarah Kalurahan (Muskal) Ketahanan Pangan (Ketapang) kali ini, sudah ada muskal penyertaan modal untuk BUMKal terdiri dari Ketapang dan non Ketapang. Kemudian kami mengadakan konsolidasi secara intensif guna mempersiapkan muskal ini,” papar Supriyadi.

Penjabat Lurah Pakembinangun, Djoko Mulyono dalam sambutannya menjelasakan bahwa dalam musyawarah kalurahan ini, BUMKal nantinya akan memaparkan beragam usaha yang terkait dengan penyertaan modal BUMKal.

“Proses perencanaan ini sudah ada jadwalnya dan batas akhir 31 maret 2025,” jelas Djoko.

Sementara, Panewu Pakem, Dewanto Tri Nugroho mengenai Keputusan Kemendes.  “PDTT yang baru mengamanatkan 20% dari Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan. Hari ini akan disepakati 20% penanaman modal BUMKal agar bumkal nanti mandiri, bisa mendorong dan meningkatkan produksi dan kualitas produk pangan,” ujar Dewanto.

“Panewu Pakem yang membuka muskal kali ini. Saya apresiasi tinggi-tinggi kepada bapak Supriyadi dan jajarannya yang selalu lembur-lembur sampai mendekati waktu sahur di tempat ini guna mempersiapkan musykal hari ini,” tandasnya.

Acara dilanjutkan dengan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua BPKal Pakembinangun, Supriyadi. Pada kesempatan itu, Supriyadi menjelaskan Perda Kabupaten Sleman Nomor 4 tahun 2023 terkait penyertaan modal, dikatakan bahwa penyertaan modal harus melalui musyawarah kalurahan.

“Dalam rangka Ketapang untuk penyertaan modal bumkal ini akan digunakan untuk usaha Penanaman buah kelengkeng, sayur-sayuan dan ternak domba. Setelah sayuran, kita akan menuju kepada ternak. Di mana sayuran yang tadi tidak digunakan atau tidak laku, akan kami fermentasi menjadi pakan ternak,” tuturnya.

“Dari ternak, kita akan menuju kepada pemanfaatan urin menjadi Pupuk Organik Cair dan faeces atau kotoran hewannya akan kami jadikan pupuk organik padat. Jadi semua usaha itu nantinya terintegrasi,” papar Supriyadi.  (Asrori Wardan / Kim Pakem)

Sleman– Forkom UMKM Sidomoyo bersama Team Carya menggelar acara Gelar Potensi UMKM Sidomoyo dan Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring di Aula Kalurahan Sidomoyo, Godean, Kamis (20/3/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong inovasi usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi para pelaku UMKM di Sidomoyo.

Ketua Forkom UMKM Sidomoyo, Ari Anggoro menyampaikan bahwa program ini merupakan inisiatif Forkom UMKM Sidomoyo yang mendapat dukungan penuh dari Team Carya, sebuah lembaga pendamping UMKM yang terdiri dari beberapa ketua Forkom UMKM di Kabupaten Sleman.

“Kami ingin membuka peluang bagi UMKM Sidomoyo untuk memiliki produk baru yang potensial dan bisa berkembang di pasaran,” ujarnya.

Ulu-ulu Sidomoyo, Wisnu Hardono menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha. “Semoga pelatihan ini bisa menambah ilmu, menciptakan produk baru, dan meningkatkan pendapatan keluarga UMKM di Sidomoyo,” katanya.

Sebanyak 30 UMKM yang tergabung dalam Forkom UMKM Sidomoyo mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Di sesi pertama, Sri Rahayu dari Ayu Berkah Batik bersama Team Carya membahas strategi bisnis kelompok, termasuk bagaimana menentukan target pasar dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Sementara itu, narasumber kedua, Darlina Prihatmanti, pemilik usaha Aneka Sabun Super Q-nclonk sekaligus Ketua Team Carya, memberikan pelatihan pembuatan sabun cuci piring. Ia menjelaskan proses produksi secara lengkap dengan metode yang mudah dipahami oleh peserta.

“Sabun cuci piring adalah produk yang selalu dibutuhkan masyarakat, memiliki segmen pasar luas, dan masa simpan yang lama. Selain itu, produk ini dibuat dengan bahan ramah lingkungan dan harga yang terjangkau,” jelasnya.

Acara ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi UMKM Sidomoyo dalam mengembangkan usaha mereka serta menciptakan produk berkualitas yang dapat bersaing di pasaran. (Andy Ahmad AZ/KIM DSN Sardonoharjo Ngaglik)

Sleman – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sleman terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah dengan menggelar kegiatan Ngobrol ASIK (Antusias, Santai, Inspiratif, dan Kolaboratif). Acara yang berlangsung di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman, pada Rabu (20/3/2025) ini mengusung tema “Empowering System for HIPMI Sleman 2025” dan bertujuan memperkuat sinergi antara HIPMI dan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Ketua Organizing Committee (OC), Taufik Mawaddani, mengapresiasi kontribusi seluruh anggota HIPMI Sleman dalam menyukseskan kegiatan ini. Ia menekankan bahwa acara ini dapat berjalan dengan baik berkat kolaborasi dari semua anggota, baik dalam bentuk dukungan dana, konsumsi, maupun tenaga.

“Alhamdulillah, seluruh kebutuhan acara, termasuk makanan dan minuman, berasal dari usaha anggota HIPMI Sleman sendiri. Kami berharap HIPMI dapat terus bersinergi dengan Pemkab Sleman untuk bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat,” ujar Taufik.

Senada dengan itu, Ketua Umum HIPMI Sleman, Haryo Arief Primanto, menegaskan bahwa organisasi akan terus melibatkan seluruh anggota dalam setiap agenda yang diselenggarakan. Menurutnya, strategi kolaboratif menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung program-program pemerintah, terutama di sektor ekonomi.

“Ke depan, HIPMI akan lebih banyak melibatkan anggota dalam berbagai agenda, seperti kepanitiaan, konsumsi, hingga sponsorship. Kami berkomitmen menciptakan kolaborasi strategis dan mendukung program pemerintah, khususnya di bidang ekonomi,” kata Haryo.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha muda se-DIY, perwakilan pemerintah daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, memperkuat perekonomian lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman secara berkelanjutan. (Ilham Agus | KIM Seyegan)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Seyegan terus mendorong program Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025 sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan. Graduasi di sini berarti berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH.

“Graduasi bertujuan untuk mendorong KPM agar secara sadar dan mandiri mundur dari program, karena mereka sudah mampu secara ekonomi. Dengan demikian, bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Seyegan, Subagyo Rahayu dalam acara Graduasi PKM PKH Maret 2025 di Ruang Rapat Kantor Kapenewon Seyegan, Sleman, Kamis (20/3/2025).

Subagyo Rahayu menyebutkan bahwa dari 40 KPM yang diundang pada acara ini, ada 35 keluarga yang langsung graduasi, sedangkan ada 5 keluarga yang masih dalam proses diskusi dengan keluarga.

Sebagai bentuk komitmen, kegiatan graduasi diwarnai dengan penandatanganan surat pernyataan lulus dari KPM PKH oleh warga yang secara mandiri memilih keluar dari program. Penandatanganan ini menjadi simbol kesadaran dan kesiapan mereka untuk mandiri secara ekonomi.

Graduasi KPM PKH bisa terjadi melalui dua cara, yakni secara alami dan secara mandiri. Graduasi alami terjadi ketika penerima manfaat meninggal dunia atau sudah tidak memenuhi syarat kepesertaan. Sementara itu, graduasi mandiri dilakukan atas kesadaran sendiri bahwa kondisi ekonomi mereka sudah lebih baik sehingga tidak lagi memerlukan bantuan PKH.

Saat ini, jumlah penerima KPM PKH di Kapanewon Seyegan mencapai keluarga. Di tahun 2023, ada 25 keluarga graduasi dari target 30 keluarga yang diundang. Untuk tahun 2024, ada 47 keluarga graduasi dari target 60 keluarga yang diundang. Mulai tahun 2025, Kapanewon Seyegan menargetkan 80 orang yang bisa graduasi.

“Program ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Seyegan, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,97 persen, menempati peringkat kedua tertinggi di Kabupaten Sleman, jauh di atas angka kemiskinan tingkat kabupaten yang berada di 7,46 persen,” tegas Subagyo.

Subagyo menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang telah lulus dari KPM PKH. Setelah graduasi, mereka akan dipetakan untuk mendapatkan bantuan lain guna memastikan taraf hidup tetap terjaga. Dukungan yang diberikan di antaranya seperti bantuan usaha melalui Badan Usaha Milik Kalurahan Mandiri (Bumkalma), sertifikasi halal dari KUA, hingga pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial Sleman, Feri Istanto, menegaskan bahwa program graduasi ini penting agar bantuan sosial bisa diberikan secara lebih merata.

“Pemerintah ingin membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tetapi anggaran yang tersedia terbatas. Dengan adanya graduasi, mereka yang sudah mampu dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat lain yang masih membutuhkan bantuan,” ujar Feri Istanto.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir setelah lulus dari PKH karena masih ada berbagai bantuan sosial lain yang dapat diakses, termasuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Selain itu, jika ada kesulitan dalam pembiayaan sekolah, warga bisa mengajukan bantuan ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

Salah satu warga yang telah graduasi dari KPM PKH, Supraptimah, warga Planggok, Margokaton, Seyegan, membagikan pengalamannya. Sejak tahun 2021, ia menerima bantuan PKH karena penghasilannya sebagai guru PAUD hanya sebesar Rp250 ribu per bulan, sementara ia harus menghidupi tiga anak yang masih bersekolah.

Namun, kondisi ekonominya membaik setelah gajinya meningkat menjadi Rp1,3 juta dan suaminya yang bekerja di bidang usaha rongsokan memiliki gerobak untuk usahanya. Kesadaran untuk mundur dari PKH muncul setelah ia melihat kondisi tetangganya yang lebih membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan karena kuota telah habis.

“Saya juga masih mendapatkan bantuan JPS dari Pemkab Sleman, sehingga anak-anak tetap bisa sekolah. Saya ingin mengimbau masyarakat agar tidak takut untuk graduasi dari PKH, karena jika memang masih membutuhkan, pemerintah tetap menyediakan bantuan yang bisa diakses,” tutupnya.