Geliat Desa-Desa di Sleman Terapkan Keterbukaan Informasi Publik

Dewi Amanatun, Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY yang sedang melakukan pendampingan di Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman mengungkapkan bahwa Girikerto menjadi salah satu desa yang diambil KPK untuk dilihat transparasi anggarannya. Selain telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Desa Girikerto juga telah membentuk pedoman terkait dengan tata kelola pelayanan pengelolaan informasi walaupun masih dalam bentuk keputusan Kepala Desa bukan peraturan desa dikarenakan akan memasuki berakhirnya masa jabatan. “Saya kira itu sudah cukup baguslah ada ikhtiar (usaha) dari desa untuk kemudian mewujudkan pedoman pengelolaan informasi, SK PPID, SOP…

Print Friendly, PDF & Email
Selengkapnya

Website Pemerintah Perlu Gunakan Bahasa Indonesia yang Tepat

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang resmi dan wajib digunakan dalam menulis informasi di media massa. Penggunaan bahasa tersebut perlu dikemas berdasarkan pada nilai-nilai berita agar berita yang disampaikan melalui media apapun menjadi efisien serta bisa tersalurkan tanpa menimbulkan kegaduhan. “Karena membaca itu kita tidak bisa melihat karakter fisik orang yang menulis, apakah dia sedang bahagia atau marah, tetapi bagaimana suasana hati kita pada saat membaca itu sehingga kita perlu bijaksana untuk menulis. Jangan sampai menulis berita apapun di dalam media informasi yang…

Print Friendly, PDF & Email
Selengkapnya

PPID Perlu Tingkatkan Kompetensi

Hazwan Iskandar Jaya, Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) menyampaikan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus memiliki sertifikasi, sehingga perlu adanya kompetensi yang harus dirumuskan bersama oleh seluruh PPID di kabupaten, kota, dan DIY. “Minimal unit kompetensi yang harus dikuasai adalah memahami bagaimana manajemen pengelolaan informasi, manajemen pengelolaan dokumentasi, dan penyelesaian sengketa informasi. Dengan kompetensi itu, PPID bisa mempunyai daya tawar kepada pemerintah daerah sehingga posisinya bisa diakui karena memiliki kebermanfaatan yang nyata dalam melayani masyarakat,” ujar Hazwan saat menghadiri Forum PPID se-DIY di Mangrove…

Print Friendly, PDF & Email
Selengkapnya

Wajib Jaga Data Diri Pelapor Aduan

Admin pengelola pengaduan harus bisa menjaga dengan ketat data diri pelapor. Demikian disampaikan Syarifah Thurrayah, Analis Pengaduan Masyarakat Dinas Kominfo Kabupaten Sleman dalm Bimtek Pengelolaan Pengaduan Pelanggan (P3), Selasa (15/10/2019) di Aula A Puskesmas Godean I. “Perlu digaris bawahi bapak ibu, dalam mengelola pengaduan data diri pelapor itu salah satu informasi yang dikecualikan, jadi mohon bapak ibu untuk sangat-sangat menjaga identitas pelapor karena kita bisa berurusan dengan Ombusman RI, sampai sengketa dan lain-lain itu akan menjadi rumit,” ungkapnya. Sebelumnya, wanita yang akrab disapa Ayya ini menjelaskan pada para peserta Bimtek…

Print Friendly, PDF & Email
Selengkapnya

Ekspos Hasil Monev, KID DIY Berikan Catatan dan Rekomendasi Kepada Sleman

Sleman – Sesuai amanat UU Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman mengadakan Ekspos Hasil Monitoring Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik 2019 KID DIY. Acara ini bertujuan untuk menyampaikan hasil monev kepada seluruh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Kabupaten Sleman, yang nantinya diharapkan dari hasil monev tersebut dapat dijadikan dasar dalam perbaikan ke depannya dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Wakil Ketua KID DIY, Warsono menyampaikan bahwa monev yang baru usai beberapa waktu lalu merupakan hasil kerjasama berbagai pihak di antaranya…

Print Friendly, PDF & Email
Selengkapnya