Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman terus mempercepat langkah penguatan kelembagaan tingkat akar rumput guna mengoptimalkan pembangunan desa yang partisipatif. Agenda strategis ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) intensif antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman bersama pengurus Pirukunan Tuwanggana Kabupaten Sleman. Forum yang membahas transformasi struktural dan perluasan wewenang lembaga adat desa tersebut diselenggarakan di Ayem-Ayem Coffee, Pangukan, Tridadi, Sleman, pada Jumat (26/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti draf penyesuaian regulasi hukum dan perluasan fungsi Tuwanggana—atau yang sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal)—agar menjadi mitra strategis yang lebih berdaya dalam mengawal anggaran desa. Perubahan tata kelola pemerintahan menuntut Tuwanggana tidak hanya menjadi penonton atau sekadar fasilitator administratif dalam Musyawarah Kalurahan (Muskal). Melalui penyelarasan draf Peraturan Bupati (Perbup) terbaru, lembaga ini diproyeksikan masuk ke dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) fisik desa, sekaligus diwajibkan melakukan digitalisasi draf profil kelembagaan guna mewujudkan transparansi tata kelola kewilayahan.

Pertemuan yang awalnya dirancang sebagai audiensi biasa ini berkembang dinamis dengan dihadiri oleh Kepala Dinas PMK Sleman Alhalik, Sekretaris Dinas PMK Agung Dwi Maryoto, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ekowati, serta Ketua Tim Kerja Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Masyarakat Agus Waseso Wibowo. Sementara dari pihak mitra, hadir 13 pengurus inti Pirukunan Tuwanggana Kabupaten Sleman yang dipimpin langsung oleh sang ketua, Dwidjo Putro.

Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Alhalik, menjelaskan bahwa draf regulasi operasional Tuwanggana yang baru saat ini tengah memasuki fase krusial di tingkat birokrasi yang lebih tinggi. Ia meminta para pengurus di tingkat kalurahan untuk tetap solid dan bersiap melakukan lompatan performa kerja begitu draf hukum tersebut disahkan.

“Peraturan Bupati terkait Tuwanggana saat ini masih dalam proses fasilitasi dan verifikasi di tingkat Gubernur DIY. Berbeda dengan ketentuan regulasi sebelumnya yang cukup ditetapkan oleh keputusan Bupati, kini aturan hukum tersebut harus memperoleh persetujuan resmi dari Gubernur. Kami berharap terjalin kerja sama yang semakin erat antara Dinas PMK dan Tuwanggana dalam mendukung transformasi kelembagaan secara menyeluruh,” ujar Alhalik memberikan pengarahan terkait draf hukum di hadapan peserta rapat.

Merespons perluasan tugas tersebut, Ketua Pirukunan Tuwanggana Kabupaten Sleman, Dwidjo Putro, menegaskan kesiapan jajarannya di lapangan. Ia memaparkan bahwa modal sosial yang dimiliki Tuwanggana Sleman sangat kuat, terbukti dari raihan prestasi draf kerja yang terus menanjak dalam kompetisi regional tingkat provinsi.

“Tuwanggana Kabupaten Sleman memiliki tradisi juara yang kuat pada ajang Sumunar Award tingkat DIY. Pada tahun 2023 kita berhasil meraih Juara III, tahun 2024 meningkat menjadi Juara II, dan pada tahun 2025 lalu kita sukses menyabet Juara I tingkat DIY. Untuk tahun 2026 ini, fokus lomba akan digeser pada bidang pelestarian lingkungan hidup, sehingga seluruh pengurus wajib mempertahankan prestasi emas tersebut dan membuktikannya lewat program aksi nyata di kalurahan masing-masing,” kata Dwidjo Putro memompa motivasi jajarannya.

Dalam rakor tersebut juga disepakati bahwa draf monitoring dan evaluasi lapangan terkait kinerja Tuwanggana tingkat kabupaten akan digulirkan pada bulan September 2026. Pemerintah daerah menargetkan pada akhir tahun 2026, seluruh sisa LPMKal di wilayah Sleman sudah rampung bermutasi secara hukum menjadi Tuwanggana Kalurahan yang sah. Menutup jalannya koordinasi, para pengurus turut mengusulkan draf anggaran khusus untuk program pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) agar seluruh personel baru terampil dalam mengoperasikan draf pelaporan digital desa. (Edy – KIM Pijar Mlati)

Sleman – Bertempat di Puri Mataram, Rabu (24/6/2026), UMKM Kapanewon Mlati kembali digandeng Dinas Pariwisata DIY dalam kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual Angkatan 11.

Di tengah tantangan digitalisasi, hampir seluruh aspek kehidupan saat ini tidak lepas dari media sosial. Perubahan tersebut juga berdampak pada dunia usaha, di mana konten menarik di media sosial dapat dengan cepat menjadi sarana promosi dan pemasaran produk.

UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat dituntut untuk terus berinovasi, berkreasi, serta beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Melalui kegiatan ini, narasumber perwakilan Sentra KI ISI Yogyakarta, Agung Wicaksono, perwakilan Kanwil Kemenkum DIY, Siwi Anggraeni, dan Owner Bahana Bati, Erwin Yuniarti, memaparkan pentingnya inovasi, kreativitas, dan orisinalitas yang harus dibarengi dengan perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.

Menurut Agung, banyak produk UMKM yang berkembang dan dikenal luas namun menghadapi permasalahan di kemudian hari.

“Produk UMKM yang berkembang banyak yang bagus, tapi menghadapi permasalahan karena merek dagangnya telah lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain,” pungkasnya.

Berbagai ilustrasi disampaikan untuk memberikan pemahaman bahwa setiap pelaku usaha, khususnya UMKM, perlu segera mendaftarkan produk dan mereknya sebagai pembeda sekaligus bentuk perlindungan hukum.

Ke depan, karya dan produk UMKM yang kompetitif serta terlindungi secara hukum diharapkan dapat mendorong UMKM Kapanewon Mlati untuk naik kelas dan semakin berdaya saing. (Jami H – KIM Pijar Mlati)

Sleman – Padukuhan Gemawang resmi menjadi pelopor pemanfaatan sumber daya air alternatif berkelanjutan di tingkat lokal melalui integrasi teknologi modern. Langkah inovatif ini ditandai dengan rampungnya program bantuan instalasi penyediaan air baku dan air siap minum berbasis Reverse Osmosis (RO) bagi warga RT 04 dan RT 05 Padukuhan Gemawang, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, pada Jumat (19/6/2026). Program strategis ini lahir dari kolaborasi lintas sektor antara PT Hutama Karya (Persero), Yayasan Kinarya Anak Bangsa, dan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Fokus peristiwa ini menyoroti keberhasilan alih teknologi dalam memitigasi persoalan lingkungan menjadi berkah bagi pemukiman padat penduduk. Memanfaatkan momentum curah hujan tinggi yang kerap memicu genangan di Sinduadi serta melimpahnya debit air Kali Code, tim gabungan merancang sistem filtrasi berlapis. Air yang dipanen dari langit dan sungai tersebut disaring menggunakan sistem RO hingga mencapai standar kelayakan konsumsi tinggi, sehingga mampu memotong pengeluaran rumah tangga warga untuk pembelian air minum kemasan.

Acara peresmian bertajuk “Seremoni HK Wash Infra – Penyediaan Air Bersih Berkelanjutan dari Panen Air Hujan dan Mata Air Berbasis Reverse Osmosis” ini dikemas dalam tema besar “Demi Air Bersih untuk Generasi Nanti”. Agenda ini dihadiri oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman Sugeng Riyanta, Kepala Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo Rochimah Nugrahini, perwakilan manajemen PT Hutama Karya Dianita Saraswati, Wakil Dekan Sekolah Vokasi UGM Wiryanta, Lurah Sinduadi Senen Haryanto, serta ratusan warga setempat.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif korporasi dan akademisi yang bersedia turun ke lapangan guna menyelesaikan kebutuhan dasar warga. Ia menilai model kemitraan ini patut dicontoh oleh wilayah lain di Indonesia dalam mewujudkan ketahanan air nasional.

“Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat seperti ini patut kita syukuri. Saya ikut senang karena program ini hadir di Gemawang dan semoga benar-benar memberikan manfaat bagi warga. Bantuan ini juga perlu dirawat dan dikelola dengan baik agar tetap awet, lestari, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” ujar Harda Kiswaya saat meresmikan fasilitas tersebut.

Lurah Sinduadi, Senen Haryanto, mengaku bangga wilayahnya terpilih sebagai proyek percontohan nasional ini. Gemawang sendiri ditunjuk karena dinilai memiliki kelompok pengelola air mandiri yang solid dan siap bertindak sebagai local hero dalam mengoperasikan mesin RO tersebut ke depan.

“Kami bersyukur Kalurahan Sinduadi, khususnya Padukuhan Gemawang, dipilih sebagai lokasi program ini. Ke depan masih terdapat beberapa sumber air dengan debit yang lebih besar yang berpotensi dikembangkan. Apabila ada program lanjutan, kami berharap manfaatnya dapat diperluas untuk memenuhi kebutuhan air bersih di padukuhan-padukuhan lain di Kalurahan Sinduadi,” jelas Senen Haryanto.

Di samping menerima hibah alat, warga Padukuhan Gemawang juga diberikan pembekalan intensif mengenai tata cara pemeliharaan mesin, pemanenan air hujan yang steril, hingga manajemen distribusi air siap minum yang adil bagi seluruh KK. Lewat transfer pengetahuan ini, sistem penyediaan air bersih tidak hanya menjadi fasilitas musiman, melainkan menjadi aset berharga yang siap diwariskan untuk generasi mendatang. (Edy – KIM Pijar Mlati)

Sleman – Kapanewon Mlati bergerak cepat melakukan pembenahan mutu birokrasi demi mendukung pemenuhan target Pemerintah Kabupaten Sleman dalam merebut predikat pelayanan publik terbaik di tingkat nasional. Langkah taktis ini diwujudkan dengan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai Reviu Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2026. Agenda strategis yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat tersebut diselenggarakan di Gedung Rapat Serbaguna Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, pada Jumat (19/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini adalah pelibatan warga sebagai penilai dan pemberi masukan langsung terhadap kinerja birokrasi setempat. Evaluasi komparatif ini dinilai sangat mendesak demi menyelaraskan regulasi internal pemerintah dengan dinamika kebutuhan riil masyarakat. Melalui forum ini, Kapanewon Mlati berupaya memetakan kelemahan pelayanan, mempercepat digitalisasi birokrasi, serta mengikis sumbatan informasi agar layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Jawatan Praja Kapanewon Mlati, Reza Uud Fermansyah, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi pokok oleh Panewu Mlati, Dyah Purwanti. Jajaran instansi ini sengaja menghadirkan perwakilan yang heterogen sebagai peserta, mulai dari akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Forum Anak, perwakilan kelompok masyarakat Lowasari, hingga utusan dari lima kalurahan di wilayah Mlati yakni Kalurahan Sinduadi, Sendangadi, Tlogoadi, Tirtoadi, dan Sumberadi.

Dalam arahannya, Panewu Mlati, Dyah Purwanti, mengungkapkan bahwa kualitas reformasi birokrasi di wilayah Sleman sebenarnya sudah berada di jalur yang sangat baik. Berdasarkan hasil penilaian performa pelayanan publik oleh pemerintah pusat, Kabupaten Sleman sukses mengamankan peringkat kedua nasional tepat di bawah Kabupaten Sumedang. Namun, pemerintah daerah enggan berpuas diri dan berkomitmen penuh untuk naik ke peringkat pertama.

“Bapak Bupati menghendaki agar Kabupaten Sleman dapat meraih peringkat pertama nasional. Salah satu aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah optimalisasi pelayanan publik berbasis digital dan promosi layanan kepada masyarakat. Sejumlah layanan sebenarnya telah dapat diakses secara daring, namun pemanfaatannya oleh masyarakat masih perlu terus didorong melalui sosialisasi yang lebih masif,” ujar Dyah Purwanti memetakan tantangan kerjanya.

Ia mencontohkan salah satu terobosan digital yang sudah berjalan sukses di wilayahnya adalah simplifikasi penerbitan akta kematian, di mana dokumen kependudukan tersebut kini bisa diproses dan diterbitkan secara instan begitu ada laporan warga yang meninggal dunia. Dyah Purwanti menegaskan bahwa forum peninjauan ulang ini menjadi instrumen penting untuk memodifikasi Standar Pelayanan dan SOP agar selalu relevan dengan tuntutan zaman.

“Melalui forum ini masyarakat dapat mengetahui bahwa pelayanan publik memiliki standar yang jelas. Salah satu faktor yang memengaruhi hasil evaluasi nasional kemarin adalah belum dilaksanakannya reviu secara berkala terhadap Standar Pelayanan dan SOP yang ada,” tambah Dyah Purwanti secara terbuka.

Secara teknis, Standar Pelayanan bertindak sebagai kontrak sosial dan janji mutu tertulis yang wajib dipenuhi pemerintah kepada warga selaku konsumen. Sementara itu, SOP berfungsi sebagai kompas instruksi kerja bagi aparatur internal agar sistem kerja berjalan seragam, efisien, dan bebas dari pungutan liar maupun maladministrasi.

Memasuki sesi inti, jalannya dialog interaktif dan penyerapan aspirasi dipandu langsung oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Mlati, Maslina Dalimunthe. Dalam sesi ini, perwakilan warga, akademisi, hingga aliansi anak diberikan kebebasan penuh untuk melontarkan kritik konstruktif serta mengajukan draf rekomendasi perbaikan demi kenyamanan ruang pelayanan publik di masa depan.

Melalui kemitraan yang setara antara birokrat dan masyarakat sipil dalam forum ini, Kapanewon Mlati optimistis dapat melahirkan cetak biru pelayanan publik yang prima dan modern. Hasil rumusan dari forum reviu ini akan segera diadopsi menjadi regulasi baru yang diharapkan mampu mendongkrak kepuasan masyarakat sekaligus mengantarkan Kabupaten Sleman merebut takhta peringkat pertama dalam penilaian pelayanan publik nasional. (Edy – KIM Pijar Mlati)

Sleman – Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan stres pada lansia di Posyandu Lansia Padukuhan Gemawang, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Selasa (16/6/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Praktikum Intervensi Dasar II: Komunitas dan Kelompok Lansia yang dibimbing oleh dosen pengampu Moordiningsih.

Tim mahasiswa dipimpin oleh Gabriel Alexandro Sangkai selaku ketua kelompok, dengan anggota Maria Irenia Putri Yuko Perdani, Alifah Salsabila Putri, Rahma Hidayanti, Putri Laras Pramesti, dan Auliya Malwa Batrisya Irfan.

Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa memberikan edukasi mengenai cara mengenali gejala stres pada lansia serta langkah-langkah mengatasinya, seperti menjaga pola pikir positif, beraktivitas sosial, berolahraga ringan, menjaga komunikasi dengan keluarga, dan memperkuat kehidupan spiritual.

Suasana sosialisasi berlangsung hangat dan interaktif. Para lansia, baik laki-laki maupun perempuan, tampak antusias mengikuti pemaparan materi serta aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman. Kehadiran mahasiswa juga menambah semangat para peserta posyandu lansia.

Ketua Lansia Padukuhan Gemawang, Nila Nuryaningsih menyampaikan apresiasinya atas kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini sangat bermanfaat karena bertepatan dengan kegiatan rutin Posyandu Lansia yang dilaksanakan pada tanggal 16 setiap bulan.

“Setiap tanggal 16 kami mengadakan penimbangan dan kegiatan rutin lansia. Sosialisasi ini sangat baik karena dapat diikuti banyak peserta dan menambah wawasan bagi para lansia,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan para lansia semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan mental selain kesehatan fisik, sehingga dapat menjalani masa lanjut usia dengan lebih sehat, bahagia, dan produktif.

Dalam kegiatan tersebut tampak suasana kebersamaan yang hangat antara mahasiswa dan para lansia. Selain sesi edukasi, kegiatan juga dirangkai dengan pelayanan rutin Posyandu Lansia serta di akhiri dengan foto bersama sebagai wujud kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat. (Edy – KIM Pijar Mlati)