Sleman – Salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mempercepat proses vaksinasi masyarakat adalah dengan menyelenggarakan vaksinasi berbasis kalurahan. Salah satu contohnya adalah Vaksinasi Massal yang digelar di Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman pada Selasa (14/9/2021).

Pemerintah Kalurahan Sariharjo menggelar vaksinasi massal dengan kuota vaksin untuk 1500 peserta, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Satuan Tugas COVID-19, Destana, Karang Taruna, Polsek, Danramil, dan Relawan Kaka Center.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Cahya Purnama mengatakan penyelenggaraan vaksinasi bekerja sama dengan kalurahan di Sleman merupakan salah satu strategi Dinkes untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi di Kabupaten Sleman.

“Selain di sentra vaksin maupun regular di fasilitas kesehatan,” ujar Cahya.

Hal ini, lanjut Cahya, dilakukan agar target vaksinasi sebesar 80% di akhir Oktober dapat terpenuhi. “Percepatan vaksinasi tentunya tidak semata untuk mencapai target, melainkan bertujuan untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal),” imbuhnya.

Cahya opteimis target tersebut dapat terealisasi karena capaian vaksinasi dosis pertama di Sleman saat ini sudah mencapai 62%. Ia juga menjamin ketersediaan vaksin di Kabupaten Sleman, sehingga masyarakat tidak perlu takut kehabisan stok.

Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat 4 jenis vaksin yang tersedia untuk masyarakat. Berdasarkan data Dinkes Sleman per 10 September 2021, vaksin jenis Sinopharm saat ini tersedia 50 dosis. Untuk vaksin Moderna tersedia dosis, vaksin AztraZeneca tersedia dosis, dan vaksin jenis Sinovac tersedia dosis.

Strategi yang dilakukan oleh Dinkes Sleman ini mendapatkan dukungan dari Abdul Kadir, Ketua Gugus COVID-19 DPRD Sleman. Ia mengatakan langkah ini perlu dilakukan agar vaksinasi COVID-19 dapat menyasar warga yang belum divaksin, sehingga target bisa segera dipenuhi.

“Vaksinasi akan menjadi senjata menurunkan level sekaligus mewujudkan herd immunity (kekebalan komunal). Herd immunity akan menjadi kunci pemulihan perekonomian, prasyarat Pembelajaran Tatap Muka hingga mensukseskan pelaksanaan pilihan Lurah di Kabupaten Sleman pada akhir Oktober 2021,” ungkap Abdul Kadir.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama eksekutif dan kalangan pengusaha untuk menyiapkan strategi dan bersinergi dalam membangkitkan roda perekonomian di Kabupaten Sleman. “Kabupaten Sleman memiliki kekayaan potensi wisata dan banyak pelaku usaha mikro UMKM,” imbuh Abdul Kadir. (HRH91/ KIM Moyudan)

Moyudan – Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat Vaksinasi COVID-19 di Kapanewon Moyudan. Salah satunya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menggelar Vaksinasi Massal di Gedung Serbaguna Kalurahan Sumberarum, Moyudan, Kabupaten Sleman, Senin (13/9/2021).

Vaksinasi yang digelar bekerja sama dengan Kapanewon Moyudan ini menyasar 2500 masyarakat Kalurahan Sumberarum, Sumberagung, serta para santri Pondok Pesantren Bina Umat Setran Sumberarum, Kapanewon Moyudan.

Pelaksanaan vaksinasi dipantau langsung oleh Wakapolda DIY, Brigjen Pol. R. Slamet Santoso. Ia menyatakan vaksinasi bertajuk Vaksin Merdeka, Bantuan Kepada Masyarakat ini sebagai bentuk pengabdian Polda DIY dan Akpol 95, Patriatama.

Sementara itu, Arifin, Ketua Satgas sekaligus Panewu Moyudan yang mendampingi pemantauan mengapresiasi vaksinasi yang dilakukan. Ia juga menggarisbawahi mengenai pentingnya kerja sama semua pihak dalam memerangi pandemi.

“Semua pihak bersinergi agar percepatan vaksinasi di Moyudan segera tercapai,” ujarnya.

Kegiatan vaksinasi berjalan dengan lancar dan tertib, serta seluruh pihak yang terlibat tetap menaatai protokol kesehatan. (Edy/KIM Moyudan)

Seyegan – Penyebaran Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tidak merata di DIY, sarana prasarana SLB yang belum optimal, serta anak berkebutuhan khusus secara konstitusi berhak memperoleh pendidikan yang sama dan setara, menjadi beberapa alasan penting yang mendasari diperlukannya Perda terkait penyelenggaraan pendidikan khusus. Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi anak berkebutuhan khusus itu kini tengah digodog di DPRD DIY.

Sadar Narima, anggota DPRD DIY mengutarakan ketika anak berkebutuhan khusus tidak dapat bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB karena berbagai alasan misalnya jaraknya jauh, maka ABK dapat bersekolah di sekolah inklusi. “Sekolah inklusi adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Namun, anak berkebutuhan khusus tetap didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan belajar mengajar,” kata Sadar saat melakukan Public Hearing di Balai Dusun Barak I, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Sabtu (11/9/2021).

Ditambahkan Sadar, salah satu tujuan pendidikan inklusif ialah memberi ruang untuk murid berkebutuhan khusus dengan sekolah memberikan ruang yang sama untuk belajar baik bagi murid berkebutuhan khusus maupun yang tidak. Lewat sekolah inklusi, mereka bisa belajar tentang perbedaan sejak sedini mungkin dan memahami bahwa semua anak sama dan memiliki hak untuk belajar yang setara terlepas dari kondisi fisik atau mental masing-masing.

Mengenai sekolah inklusi ini, Karjana, praktisi pendidikan sekaligus anggota Dewan Kebudayaan Sleman mengungkapkan beberapa kendala yaitu minimnya jumlah guru pendamping dan tidak semua guru memahami cara mengajar bagi anak berkebutuhan khusus. “Solusinya sekolah inklusi bisa menggunakan pengajaran kolaboratif atau co-teaching dimana satu kelas ada 2 guru. Satu orang guru fokus mengajar anak-anak lain, dan satu lagi fokus pada anak berkebutuhan khusus,” papar Karjana.

Adapun resiko bullying atau perundungan dari siswa reguler pada anak berkebutuhan khusus bagi Karjana adalah relasi sosial yang hampir mungkin terjadi, sehingga solusinya adalah memasang CCTV pada sekolah inklusif dan penanaman budi pekerti pada anak didik.

“Salah satu konsep pendidikan inklusif adalah mengakui keunikan setiap anak. Tidak ada anak yang sama, bahkan jenis kecerdasan yang mereka miliki pun bisa berbeda. Di sekolah inklusi, hal ini mendapat validasi tertinggi. Guru tidak akan memaksa setiap anak memiliki perkembangan akademik yang sama baiknya, namun disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak didik,” tambah Karjana.

Sedangkan Elinovita, aktivis perempuan pendamping disabilitas dari Moyudan menambahkan stigma terhadap kaum difabel seyogyanya dihilangkan. Misalnya istilah ‘tidak normal’, diksi ‘cacat’ yang kalau sebuah barang adalah barang yang tidak bisa digunakan lagi, demikian juga penggunaan kata ‘tuna’ dalam bahasa Jawa artinya rugi. Padahal banyak orang besar dilahirkan sebagai difabel misalnya Beethoven, Hellen Keller,” ungkap Elin.

Elin menambahkan landasan pendidikan inklusif yang sangat penting adalah memandang perbedaan sebagai hal yang normal. “Dalam sekolah inklusi, semua orang yang terlibat akan melihat perbedaan sebagai hal yang normal dan bukan masalah besar. Lambat laun, anak akan mengerti bahwa kondisi teman mereka ada yang berkebutuhan khusus dan itu adalah bagian normal dalam hidup dan kehidupan,” pungkas Elin. (HRH91/KIM Moyudan)

Sleman – Vaksinasi untuk pelajar merupakan salah satu syarat utama untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Dengan vaksin, diharapkan para siswa dapat membentuk kekebalan komunal, sehingga tingkat penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir.

Hal tersebut yang menjadi dasar utama Pemkab dan Kementerian Agama Sleman bekerja sama dengan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Sleman mengadakan vaksinasi untuk pelajar pada Kamis (2/9/2021) yang berlangsung di MAN 4 Sleman, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.

Sidik Pramono, Kepala Kantor Kemenag Sleman ketika membuka kegiatan vaksinasi berharap semua sekolah, khususnya madrasah yang berada di Kabupaten Sleman dapat mendukung program vaksinasi dari pemerintah, karena vaksinasi merupakan syarat utama untuk dapat memulai sistem belajar tatap muka.

“Kita berharap masalah COVID-19 ini segera berakhir, jangan jemu-jemu kampanye prokes 5 M, 1 D, dan 1 V, vaksinasi,” tegas Sidik Pramono.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Sleman, TNI-POLRI, dan semua pihak yang mendukung terlaksanannya vaksinasi.

“Mudah-mudahan dengan program vaksinasi ditambah penerapan prokes ketat serta doa, pandemi COVID-19 segera berakhir,” ucapnya sambil resmi membuka kegiatan vaksinasi pembacaan ayat suci Al-Quran.

Vaksinasi sendiri diikuti oleh peserta yang terdiri dari 9 madrasah, yaitu MI Darul Umum Candibinangun, MI Darul Ulum Sinar Melati, MTs YAPPI Pakem, MTsN 7 Sleman, MTs Darul Ulum Sinar Melati, MTs Afkaaruna, MA-MTs AlQodir, dan MAN 4 Sleman. Selain madrasah, ada juga peserta yang berasal dari Sekolah Menegah Theologi Katolik (SMTK) Cangkringan.

Untuk mempermudah pendataan peserta, panitia vaksinasi memanfaatkan sistem administrasi online, sehingga memungkinkan setiap kepala madrasah dan kepala sekolah melakukan pemantauan terhadap peserta didik mereka yang mengikuti vaksinasi.

“Terpantau siswa yang sudah atau belum hadir by names, jumlah yang belum atau yang sudah vaksin maupun yang takbisa vaksin. Semua terpantau melalui aplikasi yang kami siapkan,” jelas Triono, Koordinator Tim IT MAN 4 Sleman.

Selain untuk pemantauan, sistem administrasi online diterapkan agar penghitungan data peserta dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif.

Mohammad Yusuf, Kepala MAN 4 Sleman melaporkan data yang diperolehnya lewat sistem yang ada, dari jumah pendatar orang, ada yang hadir. Dari peserta tersebut, ada 970 peserta yang dapat menerima vaksin, sedangkan sisa 52 peserta belum divaksin.

“Belum bisa divaksin dikarenakan tensi tinggi, belum genap 12 tahun, belum 3 bulan sembuh dari terpapar COVID-19, serta alasan lainnya,” beber Yusuf.

Sementara itu, Muntholib, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kemenag DIY saat memantau pelaksanaan vaksinasi mengapresiasi penerapan sistem administrasi online yang diterapkan oleh panita vaksinasi MAN 4 Sleman. Menurutnya, hal tersebut dapat membantu kegiatan vaksinasi agar dapat berjalan lancar.

Ia juga menghimbau para peserta yang sudah divaksin untuk tetap taat protokol kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar. (Edy/KIM Moyudan)

Sleman – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sleman menyelenggarakan Vaksinasi COVID-19 untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Rabu (1/9/2021). Vaksinasi yang dilakukan di Gedung Dekranasda Kabupaten Sleman ini menyasar para pelaku UMKM dana masyarkat dengan kuota peserta sebanyak orang.

Abdul Kadir, Ketua Harian Dekranasda Sleman mengatakan kegiatan vaksinasi dilakukan karena merupakan salah satu langkah strategis untuk memulihkan ekonomi. Ia juga mengingatkan kepada para peserta yang sudah divaksin untuk tetap taat protokol kesehatan.

Pelaksanaan vaksinasi ini mendapatkan respon positif dari para pelaku UMKM. Sukarno, salah satu pelaku UMKM dari Moyudan merasa bersyukur dapat mengikuti vaksinasi di Dekranasda ini. Ia juga mengatakan ketika divaksin, dirinya tidak merasakan sakit sama sekali.

“Alhamdulillah akhirnya bisa vaksin juga, di beberapa faskes selalu penuh dan antriannya lama. Vaksin COVID aman dan tidak sakit, tidak seperti vaksin cacar dulu sewaktu SD,” ujar Sukarno

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sleman, Nurhidayat ketika menghadiri vaksinasi di Dekranasda Sleman mengatakan vaksinasi merupakan langkah penting untuk menurunkan status PPKM di Kabpaten Sleman. Dengan kesadaran masyarakat mengenai urgensi vaksinasi, Nurhidyat optimis status PPKM di DIY, khususnya di Kabupaten Sleman akan mengalami penurunan.

Nurhidayat juga mengatakan, Komisi B DPRD Sleman terus mendorong Pemerintah untuk mengupayakan pemulihan ekonomi di semua sektor, terutama di UMKM. Menurutnya, bangkitnya UMKM Sleman akan menghidupkan kembali roda perekonomian daerah.

“Sleman ada program Borong Bareng, ini harus dioptimalkan dengan memasukkan sebanyak mungkin produk lokal sebagai komoditas modern,” imbuh Nurhidayat.

Ia juga menyarankan agar pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usaha dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Semangat pantang menyerah dan terus berinovasi. Sinergi dan kolaborasi dengan platform digital akan menjadi langkah survive di tengah pandemi COVID-19,” ujar Nurhidayat. (HR91/KIM Moyudan)