Sleman — Pemerintah Kapanewon Moyudan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DIY melakukan gerak cepat dalam menangani gangguan fasilitas umum di sepanjang ruas Jalan Klangon–Tempel pada Senin (9/2/2026). Aksi tanggap darurat ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai sejumlah titik lampu penerangan jalan umum (PJU) yang padam serta adanya tiang listrik dengan arus bocor yang membahayakan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyukseskan program prioritas daerah “Sleman Dalane Alus, Sleman Padang”.

Gangguan pada fasilitas penerangan tersebut awalnya dilaporkan oleh warga kepada lurah setempat, yang kemudian diteruskan kepada Panewu Moyudan. Mengingat ruas jalan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, pihak Kapanewon segera berkoordinasi dengan Dishub DIY guna memastikan penanganan tidak berlarut-larut. Jalur Klangon–Tempel merupakan urat nadi transportasi yang sangat vital, sehingga kondisi jalan yang gelap dan instalasi listrik yang bermasalah berpotensi tinggi memicu kecelakaan lalu lintas.

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menyatakan bahwa prioritas utama tim teknis di lapangan adalah faktor keselamatan publik. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh tiang PJU di koridor tersebut. Selain menangani masalah teknis, pihak dinas juga tengah mengupayakan pembaharuan unit lampu agar pencahayaan di jalur tersebut kembali optimal sesuai standar keselamatan jalan raya.

“Kami mengutamakan pengamanan instalasi listrik yang bocor agar tidak membahayakan warga yang melintas. Sementara untuk lampu penerangan yang mati, saat ini dalam proses pengadaan dan akan segera kami pasang kembali. Keamanan pengguna jalan adalah prioritas yang tidak bisa ditunda,” ujar Chrestina Erni Widyastuti saat dikonfirmasi mengenai progres penanganan di lapangan.

Panewu Moyudan, Agung Dwi Maryoto, yang memantau langsung proses perbaikan menegaskan bahwa respons cepat lintas instansi merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang solid antara pemerintah level kapanewon dan provinsi sangat diperlukan untuk memotong birokrasi yang panjang, terutama jika menyangkut kepentingan umum yang bersifat mendesak. Ia berharap perbaikan ini segera tuntas agar mobilitas warga di malam hari tidak lagi terganggu.

“Koordinasi dengan provinsi kami lakukan segera agar penanganan tidak berlarut. Kita ingin memastikan bahwa setiap sudut jalan di Moyudan tidak hanya mulus secara fisik, tetapi juga terang benderang agar warga merasa aman saat beraktivitas malam hari. Kami sangat mengapresiasi warga yang sudah proaktif melaporkan kondisi ini, karena tanpa peran masyarakat, pengawasan di lapangan tentu tidak akan maksimal,” kata Agung Dwi Maryoto di lokasi perbaikan.

Upaya perbaikan ini selaras dengan program “Sleman Dalane Alus, Sleman Padang” yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur demi keselamatan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah Kapanewon Moyudan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang telah diperbaiki. Masyarakat diharapkan terus berpartisipasi menjaga aset daerah tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh pengguna jalan. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPUPKP) melakukan aksi cepat dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Kapanewon Moyudan. Perbaikan berupa penambalan dan perataan jalan dilakukan pada ruas yang menghubungkan Padukuhan Moyudan dan Goser, Sumberrahayu, pada Senin (9/2/2026). Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan program unggulan “Sleman Dalane Alus, Sleman Dalane Padang”.

Ruas jalan yang diperbaiki tersebut memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif utama menuju Kalurahan Sumbersari dan Kota Yogyakarta. Jalur ini kerap menjadi tumpuan ketika arus lalu lintas di jalan Klangon-Tempel mengalami kepadatan. Namun, kondisi jalan yang banyak berlubang sebelumnya sempat dikeluhkan warga karena mengancam keselamatan pengguna jalan dan menghambat mobilitas ekonomi di wilayah tersebut.

Panewu Moyudan, Agung Dwi Maryoto, memberikan apresiasi tinggi atas respon cepat yang ditunjukkan DPUPKP setelah menerima laporan dari pemerintah wilayah. Ia menilai bahwa sinergi antara warga yang aktif melapor dan pemerintah yang cepat bertindak adalah kunci keberhasilan pembangunan. Agung juga menekankan bahwa peran masyarakat tidak berhenti pada tahap pelaporan, melainkan berlanjut pada tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas infrastruktur yang telah diperbaiki.

“Dengan melaporkan kondisi jalan, berarti warga memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Setelah aspirasi ini direalisasikan, tentu kami berharap warga ikut membantu dalam pemeliharaannya agar manfaat jalan yang bagus ini bisa dirasakan lebih lama. Gerak cepat dari DPUPKP ini sangat membantu memulihkan kenyamanan masyarakat,” ujar Agung Dwi Maryoto di sela-sela pemantauan lokasi.

Senada dengan hal tersebut, Lurah Sumberrahayu, Sigit Tri Susanto, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan di wilayahnya diperparah oleh pengalihan arus kendaraan saat adanya perbaikan di jalur utama Klangon-Tempel beberapa waktu lalu. Menurutnya, banyak kendaraan berat yang melintas melampaui kapasitas beban jalan tersebut. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih atas penanganan yang presisi dari dinas terkait karena ruas ini merupakan nadi utama aktivitas warga sehari-hari.

“Memang kondisi jalan tersebut sudah rusak dan semakin parah ketika menjadi jalur alternatif menuju Yogyakarta, bahkan kendaraan berat yang bukan kapasitasnya ikut melewati jalan tersebut. Kami sangat berterima kasih atas langkah taktis DPUPKP. Kami optimis dengan kondisi jalan yang kembali mantap, denyut ekonomi dan kesejahteraan warga di Sumberrahayu akan meningkat pesat karena akses distribusi yang kini lancar kembali,” tutur Sigit Tri Susanto menjelaskan kondisi di lapangan.

Program penambalan jalan ini merupakan bagian dari 16 program unggulan prioritas Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memastikan kondisi jalan yang mantap, layak, dan terang. Melalui perbaikan ini, fungis jalan sebagai sarana distribusi dan mobilitas warga diharapkan kembali optimal. Pemerintah daerah berharap infrastruktur yang baik dapat menekan angka kecelakaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih dinamis di tingkat kapanewon maupun kalurahan. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) kini tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan membaca kitab suci, namun juga mulai merambah pada penguatan karakter dan kecakapan sosial para santrinya. Hal ini dibuktikan oleh TPA Al Falah Sombangan, Sumbersari, Moyudan, yang menggelar kegiatan outbound edukatif di Jogja Exotarium Minizoo Sleman pada Minggu (8/2/2026). Langkah ini diambil sebagai strategi khusus untuk membekali generasi muda dengan nilai kegotongroyongan serta kemampuan memecahkan masalah sejak dini.

Kegiatan yang diikuti oleh 40 santri bersama para pengajar ini dirancang untuk memberikan praktik langsung mengenai pentingnya kerja sama tim dan kepemimpinan. Para peserta tampak antusias mengikuti berbagai tantangan yang dipandu oleh instruktur profesional. Rangkaian acara dimulai dengan sesi ice breaking untuk mencairkan suasana, dilanjutkan dengan berbagai permainan luar ruangan yang menuntut kreativitas peserta dalam mencari solusi atas rintangan yang diberikan.

Ketua Takmir Masjid Al Falah, dalam keterangannya di lokasi acara, menegaskan bahwa santri merupakan aset bangsa yang sangat berharga sehingga perlu dibekali keahlian yang komprehensif. Selain cerdas secara spiritual, para santri diharapkan memiliki mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika sosial. Kegiatan di alam terbuka ini menjadi media yang efektif untuk mentransformasi nilai-nilai teori di kelas menjadi aksi nyata dalam sebuah kelompok.

“Santri merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, maka selain bisa mengaji, mereka juga harus dibekali dengan praktik kepemimpinan dan kekompakan melalui pengalaman baru seperti ini. Kami ingin menanamkan jiwa gotong royong agar mereka mampu memecahkan masalah bersama. Melalui outbound ini, kemandirian dan rasa percaya diri anak-anak diharapkan tumbuh lebih kuat sebagai bekal mereka di masa depan,” ujar Ketua Takmir Masjid Al Falah di sela-sela memantau kegiatan.

Selain fokus pada pengembangan karakter, para santri juga diajak mengikuti sesi trekking untuk melatih ketahanan fisik dan mental. Kegiatan ini diakhiri dengan refleksi bersama agar setiap peserta dapat mengambil hikmah dari setiap proses yang dijalani. Pihak penyelenggara menekankan bahwa interaksi dengan alam dan berbagai koleksi hewan di Minizoo juga bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan santri dalam mengagumi kebesaran Tuhan melalui makhluk ciptaan-Nya.

“Hal yang tak kalah penting adalah agar para santri bisa mengenal kebesaran Allah dengan melihat langsung segala jenis hewan di sini. Mereka bisa berinteraksi dengan satwa sambil menikmati keindahan taman, sehingga proses belajarnya menjadi sangat menyenangkan dan membekas dalam ingatan mereka,” tambah Ketua Takmir Masjid Al Falah mengakhiri penjelasannya. Melalui momentum ini, TPA Al Falah Sombangan berharap dapat terus mencetak generasi yang seimbang antara kecerdasan religi, fisik, dan sosial. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai organisasi bantuan, melainkan sebuah sistem investasi perilaku sosial yang krusial bagi ketahanan warga. Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Forum WKSBM Daerah Istimewa Yogyakarta yang difasilitasi oleh Dinas Sosial DIY di edOtel Yogyakarta pada Kamis (5/2/2026). Pertemuan ini menekankan bahwa kunci keberhasilan penanganan masalah sosial terletak pada pemberdayaan dan partisipasi aktif yang tumbuh dari akar rumput.

Ketua Forum WKSBM Yogyakarta, Nur Wulan, menjelaskan bahwa WKSBM memiliki perspektif yang kuat karena berfokus pada kesejahteraan sosial yang inklusif serta penguatan jejaring antarwarga. Dalam paparannya mengenai penguatan peran lembaga melalui pendekatan psikologi sosial, ia menegaskan bahwa pengelola kesejahteraan di tingkat lokal harus mampu melampaui bantuan materi dan mulai menyentuh aspek mental serta emosional masyarakat. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi psikis warga menjadi pondasi utama dalam membangun kemandirian.

“WKSBM bukan sekadar organisasi sosial, melainkan sistem ketahanan sosial yang tumbuh dari bawah. Psikologi sosial memandang wahana ini sebagai bentuk investasi sosial yang nyata. Untuk memperkuatnya, kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau terlibat dalam mengelola kesejahteraan mereka sendiri, serta membangun kepercayaan yang kokoh antara warga dengan pemerintah agar program yang dijalankan lebih efektif dan efisien,” ujar Nur Wulan di hadapan para peserta koordinasi.

Lebih lanjut, Nur Wulan menuturkan bahwa pendekatan psikologi menjadi sangat penting karena WKSBM berhadapan langsung dengan individu yang memiliki latar belakang permasalahan beragam, tidak melulu soal ekonomi. Sikap dan perilaku masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kondisi mental yang berbeda-beda, sehingga para penggiat sosial di lapangan dituntut memiliki empati dan kemampuan komunikasi yang baik untuk mengelola potensi konflik maupun kecemburuan sosial yang mungkin muncul.

“Penting bagi pengelola WKSBM untuk bisa memahami perilaku dan emosi warga. Kami harus mampu membangun kepercayaan sosial, mengelola konflik, dan mendorong perubahan sikap ke arah yang lebih mandiri. Pilar utamanya adalah membangun identitas kelompok yang kuat serta menciptakan tekanan sosial yang positif guna membangkitkan efikasi kolektif atau keyakinan bersama bahwa masyarakat mampu menyelesaikan persoalannya,” tambah Nur Wulan menjelaskan strategi penguatan lembaga.

Rangkaian pembinaan ini diharapkan dapat menghasilkan output berupa pelayanan sosial yang lebih humanis dan tepat sasaran. Dengan pendekatan yang berbasis pada pemahaman perilaku, WKSBM diharapkan tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi benar-benar mampu memberdayakan masyarakat dan menjadi pendamping sosial yang bekerja dengan hati yang tulus demi terciptanya lingkungan yang sejahtera dan harmonis. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Guna meningkatkan peran serta Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dalam membangun sinergi lintas sektor, Forum WKSBM Sleman mengikuti kegiatan pembinaan dan rapat koordinasi yang digelar oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (5/2/2026), di edOtel, Jalan Kenari Nomor 4, Yogyakarta.

Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Dinas Sosial DIY, Tri Susilastuti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa WKSBM merupakan mitra strategis Dinas Sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbagai keluhan dan persoalan sosial kerap disampaikan warga melalui WKSBM, sehingga lembaga ini dituntut mampu mengurai permasalahan sekaligus memberikan solusi yang tepat.

“Ketika WKSBM mampu memberikan solusi, masyarakat secara tidak langsung akan mempromosikan peran WKSBM melalui mulut ke mulut. Kuncinya adalah responsif dan memiliki jejaring yang kuat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kerja di lini bawah tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. WKSBM yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat juga dituntut mampu melibatkan seluruh potensi yang ada.

“Dengan melibatkan masyarakat, warga akan merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan WKSBM,” tandasnya.

Tri Susilastuti menambahkan, mengingat peran WKSBM yang sangat kompleks, Dinas Sosial DIY memandang perlu menggelar rapat koordinasi dan pembinaan bersama Forum WKSBM kabupaten dan kota se-DIY. Kegiatan ini mengusung tema Kolaborasi dan Sinergi Antar Sektor guna Meningkatkan Kapasitas WKSBM.

Materi utama disampaikan oleh Prih Wardoyo dari Balai Besar Kementerian Sosial dengan topik Strategi WKSBM Membangun Sinergi dengan Para Pihak dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam paparannya, Prih menekankan bahwa WKSBM memiliki peran penting dalam penanganan persoalan kesejahteraan sosial, sehingga diperlukan strategi membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“WKSBM harus mampu memetakan mitra yang ada. Mitra tersebut antara lain pemerintah seperti Dinas Sosial, kapanewon, kalurahan, serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya,” jelasnya.

Selain itu, WKSBM juga perlu bersinergi dengan sumber daya sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Tidak kalah penting, kemitraan dengan lembaga, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta komunitas pemuda dan perempuan juga menjadi bagian dari penguatan jejaring.

“WKSBM tidak dituntut untuk serba bisa, tetapi harus pandai menghubungkan dan menggerakkan,” tegas Prih.

Ia menjelaskan bahwa sinergitas berarti memiliki tujuan yang sama dengan peran yang berbeda, saling melengkapi dan menguatkan. Kunci utamanya adalah memahami siapa melakukan apa, bukan mengerjakan semua hal sendiri.

Lebih lanjut, dalam membangun sinergi, WKSBM perlu memiliki identitas kelembagaan yang jelas, komunikasi yang aktif dan terbuka, kolaborasi berbasis permasalahan nyata, serta kemampuan berbagi peran dan sumber daya. Di samping itu, membangun kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam keberlanjutan peran WKSBM.

“Sinergi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,” pungkasnya. (Giek/ KIM Moyudan)