Sleman – Belasan tenaga medis dan karyawan di lingkungan Puskesmas Ngemplak I Sleman mengikuti simulasi penanganan kebakaran. Tim dipandu petugas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Sleman.

Sleman – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sleman menegaskan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang. Sebab hal itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dan Pemilihan Wakil Presiden.Demikian antara lain disampaikan Ketua Panwaslu Sleman, Sutoto Jatmiko kepada wartawan di kantornya, Jumat (6/6). Menurut Satoto, selain mengatur tentang netralitas PNS, dalam UU tersebut juga diatur larangan bagi pejabat yang menjadi Tim Sukses (Timses) untuk tidak menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas. Jika sampai ada pejabat negara yang terbukti melanggar akan langsung diproses sesuai UU yang berlaku.

Sleman – Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sleman, tengah merancang agar pihak yang berkonflik dapat saling memaafkan. Langkah tersebut dinilai lebih bagus dibandingkan harus ada pihak yang memaafkan dan dimaafkan.

Sleman – Sebagai tindak lanjut proses penilaian kreatif dan inovatif tahun 2014, akan diselenggarakan penilaian presentasi bagi sebelas nominator yang telah terpilih dari 80 peserta yang telah terdaftar selama kurun waktu 7 Maret hingga 14 Mei 2014.

Kesebelas nominator tersebut mengusung berbagai tema penelitian yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, di antaranya adalah mengenai pengembangan alat pengukur suhu dan PH guna optimalisasi budidaya ikan gurame.

Penggunaan Fruitfly Trapper untuk mengatasi hama lalat buah, pembuatan minuman bIji salak, pemanfaatan limbah biji pepaya untuk memperpanjang masa simpan brokoli, pengembangan alat semprot otomatis, dan inovasi pemanfaatan ban bekas sebagai reactor cacing.

Kemudian, pengasapan ikan dengan sistem pengasap otomatis, pembuatan minuman kopi blending, Bank Benang Sari Salak Pondoh,, dan rekayasa pengembangan mesin tetas ayam.

Presentasi akan dilaksanakan Sabtu (14/6) bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Sleman  Bertindak sebagai juri adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Sleman.

Tim juri akan menilai hasil presentasi berdasar kekreatifan penelitian yang memiliki kemampuan gagasan untuk menciptakan sesuatu yang lebih menarik serta kemampuan untuk memproduksi, menyebarluaskan, mengolah dan menciptakan pasar secara mandiri.

Kepala Bappeda Sleman menyampaikan bahwa lomba ini diselenggarakan dalam rangka mewadahi para peneliti, baik akademisi maupun masyarakat, untuk melakukan penelitian guna menemukan atau mengembangkan karyanya secara nyata dalam rangka mengoptimalkan potensi dan kemampuan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Dengan mengangkat tema Penelitian Kreatif dan Inovatif Berbasis Pertanian Untuk Membangun Kedigdayaan Kabupaten Sleman, lomba ini mewadahi berbagai penelitian yang mengangkat tools pertanian, yaitu penemuan alat-alat pertanian atau alat-alat yang membantu pertanian.

Kemudian, seed (penemuan benih unggul pertanian), media yang mendukung budaya pertanian; bidang Infrasruktur, Teknologi Informasi, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Tenaga Kerja pariwisata,  Sosial dan Budaya, Tenaga Kerja (entrepreneurship).

Sleman – Kantor Kementerian Agama Sleman menggelar pertemuan lintas sektor untuk menanggapi beberapa kejadian yang mengusik keharmonisan antar umat beragama di Wilayah Sleman yang sebenarnya sudah berlangsung dengan baik di Aula Koperasi Kipas Pangukan Sleman, Kamis (5/6).

Pertemuan ini dihadiri Dandim Sleman, Kapolres Sleman, Kasat Pol PP Sleman, Camat Sleman, Kabag Tapem, FKUB Sleman, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Sleman.

Kepala Kantor Kementrian Agama Sleman, Muhammad Lutfi Hamid menyampaikan pertemuan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kembali komunikasi antar umat beragama untuk mengantisipasi potensi  disharmonisasi hubungan antara umat beragama yang disebabkan oleh perilaku oknum/sekelompok masyarakat yang sesungguhnya adalah tindakan kriminal.

Sementara itu, Ketua FKUB Sleman, Suwarso, mengatakan kasus kekerasan yang terjadi di Ngaglik dan Sleman adalah murni kasus kriminal dan tidak sepantasnya kasus ini ditarik dalam isu SARA. “Kasus hukum segera diselesaikan pada ranah penegak hukum,” kata Suwarso.

Untuk menghindari agar kejadian serupa tidak terjadi lagi perlu diupayakan langkah-langkah simultan yang akan didiskusikan dalam Rakor Kerukunan Umat Beragama ini.

Peserta dialog menyampaikan musyawarah perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah namun penegakan hukum perlu dilakukan. Dalam kasus Tanjungsari yang berbuat kriminal perlu diadili dengan tegas baik dari kubu penyerang dan reaksi dari yang melawan. Pendekatan pembinaan telah dirumuskan oleh MUI Sleman.

Sementara untuk kasus Pangukan tidak tepat kalau dinilai sebagai sebuah penekanan dari pihak mayoritas kepada minoritas. Namun lebih pada pelanggaran etika pergaulan yang tidak diperhatikan sehingga timbul masalah.

Bila dilihat dari segi pelanggaran dari si pemilik bangunan yang sudah dinyatakan dilarang tetapi tetap dipergunakan sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat lingkungan.  Sehingga apabila akan ditempuh jalur hukum dilakukan dengan adil bukan akibatnya saja yang dilihat tetapi juga penyebabnya.

Setelah diserahkan kepada peserta dan mendapatkan masukan tentang solusi untuk mengatasi kedua kasus kekerasan di dua tempat di Sleman, maka disimpulkan bahwa proses hukum dipercayakan kepada penegak hukum dan masyarakat tidak perlu melakukan intervensi terhadap proses ini.

Perlu melokalisir masalah agar tidak meluas dan perlunya instansi terkait dari Polres, Kodim, Kemenag, Pol PP, Kesbang turun ke-17 kecamatan untuk mengadakan pembinaan dan rekonsiliasi untuk mendengar, pahami, hormati dan mengerti situasi dan kondisi di masyarakat.

Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kedamaian dan kerukunan masyarakat. Juga perlu adanya alokasi anggaran khusus dari Pemkab Sleman untuk rehabilitasi masalah sosial pasca kejadian kekerasan yang dapat menjurus ke masalah sara.