Sleman– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menyelenggarakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tahun 2014, di Aula Bappeda Kabupaten Sleman pada hari  Sabtu dan Minggu (19-20/4).

Pleno pada  hari pertama, ada 3 daerah pemilihan (Dapil) yang direkapitulasi, yakni Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 2. Dapil 1 meliputi Kecamatan Sleman, Tempel dan Turi. Dapil 2 meliputi Kecamatan Ngaglik, Pakem dan Cangkringan. Sedangkan Dapil 3 untuk Kecamatan Prambanan, Kalasan dan Ngemplak.

Sedang pada hari Minggu (20/4), rekapitulasi untuk Dapil 4, Dapil 5 dan Dapil 6. Dapil 4 meliputi Kecamatan Depok dan Berbah. Dapil 5 meliputi Kecamatan Gamping dan Mlati. Terakhir Dapil 6 meliputi Kecamatan Godean, Moyudan, Minggir dan Seyegan.

Sementara Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi mengungkapkan, rekapitulasi ini bukan untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi anggota DPRD Kabupaten periode 2014-2019. Tapi untuk mencocokkan jumlah suara dari PPK.

 “Penetapan caleg terpilih dilakukan setelah proses rekapitulasi di tingkat pusat selesai,” kata Ahmad.

Sleman, – Gunung Merapi kembali menunjukan aktivitasnya. Gunung Merapi bergemuruh, Minggu (20/4) dini hari. Letusan yang terjadi selama sekitar 15 menit mulai pukul WIB itu mengakibatkan terjadinya hujan pasir dan abu di lereng Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan, Pakem hingga Turi.

Camat Pakem, Drs Subagyo, mengatakan letusan tersebut membuat sebagian warga di Turgo berhamburan menuju titik kumpul evakuasi. “Setelah beberapa menit, kembali lagi ke rumah masing-masing,” katanya.

Menurut Subagyo  letusan itu tidak mengganggu aktivitas warga. Sementara menurut warga Glagaharjo sekitar pukul WIB, warga mendengar suara gemuruh, kemudian warga memantau keadaan dan tidak lama turun hujan abu.

Hal tersebut dibenarkan oleh petugas pengamat gunung berapi,  meskipun tidak mengetahui secara gamblang apa yang terjadi di Merapi, karena tertutup kabut. Namun alat seismik menangkap adanya aktivitas.

Berdasarkan catatan yang ada sekitar pukul , ada suara gemuruh. Namun petugas pengamat Gunung Merapi  tidak bisa memantau keadaan secara visual karena tertutup kabut. Namun dari yang tercatat di seismik, memang terjadi aktivitas kemungkinan embusan.

Hingga Minggu siang belum ada pergerakan kembali dari Gunung Merapi. Menurut informasi yang dikumpulkan, hujan abu melanda wilayah Turi, Turgo, Cangkringan, Srumbung, dan beberapa bagian di Magelang.

Secara terpisah, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Jogja Drs Subandrio mengatakan, sekitar pukul WIB hingga pukul WIB terjadi erupsi kecil atau letusan kecil Gunung Merapi.

“Letusan didahului dengan suara gemuruh yang berasal dari Gunung Merapi. Yang disusul dengan lontaran material pijar dari mulut gunung merapi dengan ketinggian diperkirakan sekitar 1 kilometer,” katanya.

Subandrio menegaskan meski dalam letusan tersebut terlihat api pijar, namun hal tersebut bukan letusan magmatis dan hanya letusan yang diakibatkan aktivitas gas yang ada di dalam perut gunung Merapi.

Subandrio menjelaskan pemicu dari pelepasan gas yang ada di dalam perut Gunung Merapi sendiri akibat adanya gempa tektonik yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Gempa tektonik itu mempercepat pelepasan gas yang ada di dalam perut gunung Merapi. Bahkan sebelum letusan kecil tadi pagi juga ada gempa tektonik terjadi.

“Saat letusan kecil terjadi memang ada aktivitas Merapi yang terekam, namun saat ini sudah kembali normal lagi,” tuturnya.

Sleman, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman baru menerima hasil rekapulasi penghitungan suara dari 7 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari keseluruhan 17 kecamatan, sedangkan untuk partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya diperkirakan lebih dari 75 persen.

Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi SThI MHum mengatakan dari 17 kecamatan di Sleman, baru 7 kecamatan yang masuk, yaiatu Kecamatan Tempel, Cangkringan, Godean, Gamping, Minggir, Nggalik, dan Prambanan. Sedangkan yang belum siap mengirimkan hasil rekapitulasi ada 3 kecamatan, yaitu Depok, Seyegan, dan Mlati.

“Untuk lainnya sudah siap, tapi tinggal menunggu dikirim saja. Tapi untuk 3 kecamatan itu, katanya belum siap mengirimkan hasil rekapitusinya ke KPU karena rekapitulasi di tingkat bawah belum selesai,” kata Ahmad, kemarin.

Untuk pengiriman hasil rekapitulasi dilakukan hingga malam hari. Guna menjaga keamanan dan antisipasi kecurangan, setiap pengiriman hasil rekapitulasi dikawal oleh petugas kepolisian dan linmas.

Dijelaskan pula bahwa untuk rekapitulasi di tingkat desa pada 10-15 April 2014, rekapitulasi di tingkat kecamatan 14-17 April 2014 dan tingkat kabupaten 18-21 April 2014. Setelah direkap di KPU, hasil rekapitulasi dikirim ke KPU DIY.

Sleman – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman, hari ini Rabu (16/4), menyelenggarakan sosialisasi jabatan fungsional perencana di Aula Lt 3 BKD Sleman, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang jabatan fungsional perencana.

Kepala BKD Sleman Drs. Iswoyo Hadiwarno mengatakan bahwa selain untuk menambah pengetahuan dan wawasan, juga untuk meningkatkan pengetahuan tentang diklat perencana yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren.

Acara sosialisasi yang dibuka oleh Sekretaris Daerah, dr. Sunartono, ini diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari semua instaansi di lingkungan Pemkab Sleman. Bertindak sebagai nara sumber sosialisasi, yaitu  Wignyo Adiyoso, , MA,PhD Kepala Bidang Pengkajian program Informasi dan layanan perencana Bappenas.

Sunartono menyampaikan bahwa  Jabatan Fungsional merupakan salah satu jalur karier yang dapat ditempuh oleh PNS selain jabatan struktural. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional perencana (JFP) maupun Jabatan Struktural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kerja di Instansi/lembaga Pemerintahan.  Masing-masing memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang sendiri untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi organisi.

Sunartono menambahkan bahwa untuk mewujudkan jabatan fungsional perencana yang profesional, maka diperlukan pegawai yang profesional dalam bidang perencanaan yang diikuti dengan ketentuan hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.

Idealnya semua fungsional perencana melaksanakan tugas perencanaan mulai dari identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian dan penilaian hasil pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan No. 16/Kep/

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sleman telah memberangkatkan 3 orang PNS dari Bappeda Kabupaten Sleman untuk mengikuti diklat perencana tingkat pertama dan saat ini sedang dalam proses pengangkatan sebagai pejabat fungsional perencana.

Selain itu, Pemkab. Sleman juga mengirimkan peserta diklat perencanaan sebanyak 6 orang, untuk mengikuti diklat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) dan diklat Green Economy yang diselenggarakan oleh Pusdiklatren.

Pada tahun ini Kabupaten Sleman mengirimkan 32 PNS calon peserta diklat non gelar substantif 2014 untuk diseleksi Pusdiklatren untuk mengikuti 7 jenis diklat dari 8 jenis yang ditawarkan, dan juga mengirimkan 4 PNS, calon peserta diklat Jabatan Fungsional Perencana yang diselenggarakan Pusdiklatren.

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan sosialisasi Pelayanan Publik di pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (15/4), dan kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Sleman dr. Sunartono, Mkes.

Acara yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi ini, menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sementara peserta sosialisasi meliputi seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Sleman.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada aparatur negara tentang hak dan kewajiban mereka dalam memperoleh pelayanan. Sosialisasi ini juga sejalan dengan komitmen Pemkab Sleman dalam mewujudkan good governance.

“Sementara kualitas pelayanan publik juga ditentukan oleh kualitas aparaturnya. Upaya peningkatan SDM aparatur dilakukan melalui diklat, bimtek, kursus maupun pelatihan-pelatihan khusus,” kata Sekda.

Kinerja pelayanan publik Kabupaten Sleman mendapat apresiasi dengan diraihnya Piala Citra Bhakti Abdi Negara Tahun 2011 dengan kategori A serta diraihnya Peringkat II pada Peneringkatan Kinerja Pelayanan Publik Tingkat DIY berdasar PermenPANRB No. 66 Tahun 201, dan juga tahun 2014 ini program Pasar Kerja Keliling juga menjadi salah satu Inovasi Pelayanan Publik harus lebih  dikembangkan.

Dalam pandangan masyarakat seringkali kinerja birokrasi dinilai dari seberapa baik pelayanan publik yang  diberikan kepada masyarakat. Jika pelayanan publiknya baik maka kinerja birokrasi dianggap baik pula begitupun sebaliknya.

Untuk menghindari penilaian buruk kinerja birokrasi maka perlu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat. Pelayanan prima yang dimaksud adalah pelayanan  yang terbaik yang mampu diberikan kepada masyarakat.