Sleman – Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan dan motivasi kewirausahaan. Melalui pengembangan potensi usaha, warga diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kemandirian keluarga.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin yang digelar di Ruang Rapat Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Jendral Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Sleman, Nur Adi Indra Wijaya sebagai narasumber yang memberikan motivasi dan pemahaman mengenai pengembangan usaha.

Dalam paparannya, Nur Adi menekankan bahwa kewirausahaan tidak hanya berkaitan dengan cara memulai usaha, tetapi juga membangun pola pikir yang terbuka terhadap peluang. Keterbatasan ekonomi, menurutnya, tidak seharusnya menjadi penghalang bagi warga untuk berusaha dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

“Motivasi kewirausahaan tidak hanya bagaimana memulai usaha, tetapi harus membangun cara pandang bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk berhenti mencari peluang. Terus gali dan ciptakan peluang itu, jangan menunggu,” ujar Nur Adi.

Melalui pendekatan tersebut, warga didorong untuk tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu mengenali potensi diri, memahami kebutuhan pasar, serta mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia.

Carik Margorejo, Ariyanto Wibowo, yang juga merupakan bagian dari Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kalurahan Margorejo, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap pelatihan ini dapat memperluas wawasan warga sekaligus meningkatkan motivasi untuk mengembangkan potensi usaha.

“Terima kasih. Selaku bagian dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan, kami menyambut baik inisiatif kegiatan ini. Semoga dapat membuka ruang bagi warga untuk menambah wawasan sekaligus termotivasi dalam pengembangan potensi usahanya,” kata Ariyanto.

Sementara itu, Kamituwa Margorejo, Anwar Ihsani, berharap peningkatan pengetahuan kewirausahaan dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi.

“Semoga dengan peningkatan pengetahuan tentang kewirausahaan ini dapat lebih menciptakan masyarakat yang mandiri tanpa bergantung pada pemerintah semata,” ujar Anwar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Margorejo, Liya Budi H. Kehadiran jejaring UMKM diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha melalui pertukaran pengalaman dan perluasan akses informasi bagi warga yang ingin merintis maupun mengembangkan usahanya.

Pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Melalui peningkatan kapasitas dan motivasi kewirausahaan, warga diharapkan semakin mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan sumber penghasilan dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.

(SBD/KIM Tempel)

Sleman – Kemarau tidak selalu datang dengan tanda yang mencolok. Di sejumlah wilayah, dampaknya justru terasa perlahan ketika sumber air mulai berkurang dan kebutuhan sehari-hari semakin sulit dipenuhi. Pada kondisi seperti ini, air bersih bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, tetapi menjadi penopang utama kesehatan dan aktivitas warga.

Situasi tersebut dirasakan masyarakat di Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman. Ketika ketersediaan air mulai menurun, bantuan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga melalui kerja bersama unsur kebencanaan, relawan, aparat kewilayahan hingga masyarakat.

Terkait hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro mengatakan pihaknya bersama Banser Kapanewon Tempel menyalurkan air bersih ke sejumlah titik di Merdikorejo, pada Rabu (7/10/2026). Sebanyak liter air didistribusikan menggunakan tangki BPBD DIY.

Distribusi dilakukan secara menyebar agar bantuan dapat menjangkau warga yang membutuhkan. Air yang disalurkan masing-masing sebanyak liter ke Kantongan RT 1, Kantongan RT 2, Soka Tegal RT 2, Soka Binangun, Bangunrejo RT 2, Bangunrejo RT 3, serta RA Masyithoh.

“Dropping dilakukan oleh Banser Kapanewon Tempel menggunakan tangki BPBD DIY. Total dropping sebanyak liter,” ujar Bambang.

Di balik angka liter tersebut, terdapat kebutuhan warga yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan berapa banyak air yang didatangkan. Distribusi air menjadi bentuk respons cepat untuk menjaga agar aktivitas dasar masyarakat tetap berjalan ketika sumber air tidak lagi mencukupi.

Kegiatan itu sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi dampak kemarau. Banser Tempel terlibat dalam proses penyaluran bersama TRC BPBD DIY, TRC BPBD Sleman, Pemerintah Kalurahan Merdikorejo, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPBD Sleman dan warga.

Bambang menjelaskan bahwa pola gotong royong semacam ini menjadi penting karena persoalan air bersih tidak berhenti pada satu rumah atau satu wilayah. Ketika kemarau berlangsung lebih panjang, kebutuhan masyarakat dapat meningkat dan penanganannya membutuhkan koordinasi lintas pihak.

Pemerintah pun menyediakan dukungan, relawan bergerak di lapangan, aparat membantu pengamanan dan koordinasi, sementara masyarakat menjadi bagian penting dari proses penyaluran. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Perubahan nomenklatur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) menjadi Tuwanggana tidak sekadar pergantian nama. Di Kabupaten Sleman, transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, gotong royong, serta kepemimpinan sosial yang berakar pada budaya lokal.

Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan dan Pembinaan LPMKal Sub Unit Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Rabu (7/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kalurahan Margorejo tersebut menjadi bagian dari sosialisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tuwanggana.

Kepala Jawatan Projo/Pemerintahan Kapanewon Tempel, Sri Lestari, mengatakan Tuwanggana membawa kembali konsep kepemimpinan sosial dalam kultur Jawa. Secara etimologis, Tuwanggana berarti orang yang dituakan atau tetua.

“Tuwanggana secara etimologi berarti yang dituakan atau tetua. Kita ingin lembaga ini tidak hanya administratif, tetapi menjadi sosok yang dituakan, didengarkan, dan menjadi jembatan aspirasi warga,” ujarnya.

Menurut Sri, Tuwanggana diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah kalurahan dalam mengolah aspirasi masyarakat menjadi program pembangunan. Keberadaannya juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Keistimewaan DIY, termasuk program yang bersumber dari Dana Keistimewaan.

“Jangan lagi melihat Tuwanggana sebagai pelengkap. Tuwanggana adalah mitra Lurah. Dari aspirasi masyarakat menjadi aksi pembangunan,” katanya.

Dalam regulasi baru, peran Tuwanggana mencakup penyerapan aspirasi, penyusunan rencana pembangunan, mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat, mengidentifikasi potensi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung program keistimewaan.

Transformasi tersebut tetap menjaga keberlanjutan organisasi. Pengurus LPMKal yang masa baktinya masih berjalan dapat bertransformasi menjadi Tuwanggana hingga masa jabatan berakhir. Sementara kepengurusan yang telah berakhir akan dibentuk kembali dengan masa jabatan lima tahun sejak ditetapkan melalui keputusan lurah.

Struktur Tuwanggana terdiri atas Pinituwa, sekretaris, bendahara, serta seksi pembangunan, sosial dan budaya, dan pemberdayaan. Struktur tersebut diharapkan mampu menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan, sosial budaya, kebencanaan hingga pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

Sri menegaskan, kekuatan Tuwanggana bukan pada jabatan, melainkan semangat pengabdian dan kesukarelaan masyarakat.

“Kuncinya ada pada kesukarelaan. Tuwanggana bukan jabatan, tetapi pengabdian. Minimal satu orang per padukuhan harus terwakili agar tidak ada suara masyarakat yang tertinggal,” tuturnya.

Transformasi LPMKal menjadi Tuwanggana menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kalurahan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal. Melalui ruang partisipasi, gotong royong, dan kepemimpinan berbasis keteladanan, pembangunan diharapkan tumbuh dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Transformasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Margorejo menjadi Tuwanggana diharapkan semakin memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Warga didorong tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi turut menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan LPMKal Margorejo yang Bertransformasi Menjadi Tuwanggana di ruang rapat Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Rabu (7/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan, dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Wahyudi Kurniawan.

Wahyudi mengatakan, perubahan LPMKal menjadi Tuwanggana tidak sekadar perubahan nomenklatur. Tuwanggana diharapkan menjadi wadah yang menghubungkan aspirasi dan persoalan masyarakat dengan kebijakan pembangunan.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek pembangunan. Masyarakat harus menjadi subjek yang ikut menentukan apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi prioritas, dan bagaimana pembangunan itu dilaksanakan,” ujarnya.

Menurut Wahyudi, RT dan RW memiliki peran penting karena berada paling dekat dengan masyarakat. Aspirasi dari tingkat tersebut perlu dihimpun dan dikonsolidasikan melalui Tuwanggana agar dapat menjadi data yang jelas mengenai persoalan, jumlah warga terdampak, potensi wilayah, dan tingkat urgensinya.

“Kalau kita punya data dan peta persoalan yang jelas, kita bisa menentukan prioritas. Anggaran yang terbatas pun bisa diarahkan untuk program yang benar-benar memberikan dampak,” katanya.

Transformasi tersebut memiliki landasan melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tuwanggana. Keberadaan Tuwanggana diharapkan memperkuat penyerapan aspirasi, partisipasi masyarakat, gotong royong, serta mendukung program Keistimewaan DIY di tingkat kalurahan.

Sementara itu, Lurah Margorejo, Abdul Azis menekankan pentingnya komunikasi pembangunan secara berjenjang. Dukuh menjadi penghubung antara pemerintah kalurahan dan masyarakat, sementara aspirasi dapat dihimpun dari tingkat RT dan RW untuk selanjutnya disampaikan melalui mekanisme pemerintahan.

Menurutnya, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah dan masyarakat semakin cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Selain mengandalkan anggaran pemerintah, pembangunan juga membutuhkan jejaring, swadaya, dan gotong royong masyarakat.

“Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawal dan mendukung pembangunan di wilayahnya,” ujarnya.

Melalui transformasi menjadi Tuwanggana, LPMKal Margorejo diharapkan mampu menjadi ruang yang mempertemukan aspirasi masyarakat, data wilayah, dan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, perubahan tersebut tidak berhenti pada pergantian nama, tetapi menjadi langkah untuk memperkuat posisi masyarakat sebagai penggerak pembangunan dari tingkat paling bawah. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Pagi hari, setelah mengantar anak ke sekolah, anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Teratai Mekar Padukuhan Dabak, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, tidak langsung kembali ke rumah. Mereka menyempatkan diri datang ke saung kebun untuk menjalankan piket.

Dari kebun seluas 484 meter persegi yang berada di tengah kawasan perkotaan, di balik deretan toko dan restoran, KWT Teratai Mekar berhasil mengharumkan nama Kabupaten Sleman di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Lahan yang mereka kelola merupakan tanah kas desa yang disewa dan dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya sekaligus pengembangan berbagai inovasi pertanian. Dari lahan terbatas tersebut, KWT Teratai Mekar berhasil meraih Juara I Inovasi Pemanfaatan Lahan Terbatas Tingkat Provinsi DIY pada Oktober 2026.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 di Jogja Agro Park, Kalurahan Wijimulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Jumat (2/10/2026). Ketua KWT Teratai Mekar, Ida Halimah, menerima hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp7 juta.

Saat ditemui pada Selasa (6/10/2026), Ida mengaku bangga dan bersyukur atas pencapaian tersebut. Di bawah rindangnya pohon jambu air yang tengah berbuah, ia mengenang perjuangan para anggota KWT selama mengelola lahan.

“Bangga dan bersyukur. Jerih payah ibu-ibu terbayar. Saya terharu melihat perjuangan dan kekompakan ibu-ibu selama ini. Tidak menyangka bisa juara I,” kata Ida.

Dari lahan seluas 484 meter persegi, para anggota KWT tersebut mengembangkan ekosistem pangan mini dengan memanfaatkan setiap ruang yang tersedia. Bedengan tanaman diatur secara bergilir sesuai musim. Cabai, terong, dan tomat menjadi tanaman yang dibudidayakan pada musim tertentu, kemudian diganti dengan kacang panjang setelah masa panen. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 10 jenis tanaman yang dibudidayakan secara bergantian.

Tidak hanya tanaman pangan, KWT Teratai Mekar juga memanfaatkan bagian lain dari lahan untuk mendukung konsep pertanian terpadu. Canopy berbahan bambu dimanfaatkan sebagai rambatan tanaman gambas sekaligus memberikan keteduhan. Di sudut lahan terdapat kolam ikan dan kandang ternak berukuran kecil.

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian dalam penilaian tingkat provinsi adalah penerapan teknologi penyiraman tetes otomatis berbasis Internet of Things (IoT). Teknologi tersebut merupakan bantuan dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM).

Melalui sistem tersebut, kebutuhan air tanaman dapat diatur secara lebih efisien sehingga penggunaan air lebih hemat dan tanaman tetap mendapatkan pasokan air yang cukup.

“Yang dinilai bukan hanya tanamannya banyak, tetapi juga keanekaragaman tanaman, keanekaragaman produk olahan, variasi inovasi, sampai keindahan dan kerapian lahan,” jelas Ida.

Pengelolaan KWT juga dilakukan secara terorganisasi. Sebanyak 29 anggota dibagi menjadi enam kelompok yang menjalankan piket secara bergiliran. Waktu piket disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari para anggota, salah satunya setelah mengantar anak ke sekolah.

Hasil panen pun diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Jika masih terdapat kelebihan hasil, produk kemudian ditawarkan kepada warga sekitar dan selanjutnya dipasarkan ke luar.

Untuk mengantisipasi harga komoditas yang turun atau hasil panen yang melimpah, KWT Teratai Mekar juga mengembangkan berbagai produk olahan. Langkah tersebut dilakukan agar hasil pertanian tidak terbuang sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk.

Ida pun berharap keberhasilan KWT Teratai Mekar dapat mendorong masyarakat perkotaan untuk memanfaatkan lahan yang tersedia, meskipun dalam luasan terbatas.

“Bagi warga yang masih punya pekarangan atau lahan, walaupun sempit, manfaatkan. Dengan kreativitas masing-masing, sekalipun sempit pasti bisa bertanam. Jangan menyerah,” pesannya. (Sadhono Hadi/KIM Senyum Tempel)