Sleman – Keterbatasan anggaran tidak menghentikan langkah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalurahan Margorejo untuk terus mengabdi dan memberdayakan masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan, dalam Pembinaan PKK Kalurahan Margorejo di ruang rapat kalurahan setempat, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat (9/10/2026).

Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, Abdul Azis mendorong seluruh kelompok kerja (Pokja) I hingga IV agar tetap kreatif merancang program yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga.

“Walaupun ada pemangkasan anggaran, jangan mengendurkan semangat untuk kemajuan PKK. Pokja I sampai IV silakan mengajukan program-programnya, yang nantinya ditandatangani Ketua TP PKK, yaitu Bu Lurah, agar PKK di Margorejo tetap seperti lirik lagunya, ‘Hidup Jaya PKK’,” tegas Abdul Azis Muh Ridwan.

Acara pembinaan ini turut dihadiri Carik Ariyanto Wibowo, Kamituwa Anwar Ihsan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Ratna Panca Yuliati.

Dalam arahannya, Ratna Panca Yuliati menekankan pentingnya penguatan tertib administrasi hingga tingkat dasawisma serta keberlanjutan kaderisasi.

“Harapan kami, pengadministrasian kelembagaan PKK dapat lengkap sampai tingkat dasawisma. Ini penting untuk menyeragamkan administrasi dan memperkuat kelembagaan PKK. Pintar-pintarnya kita membuat program dan kegiatan yang berdampak kepada masyarakat. Ketika masyarakat merasakan manfaatnya, mereka akan melihat bahwa ikut PKK itu baik dan menarik,” ujar Ratna Panca Yuliati.

Sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kerja sukarela kader, Pemkab Sleman juga memberikan dukungan berupa fasilitas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok tertentu dalam lembaga kemasyarakatan kalurahan.

Melalui pembinaan ini, PKK Kalurahan Margorejo diharapkan semakin solid, tertib secara administrasi, serta konsisten menghadirkan inovasi program demi kemajuan keluarga di wilayahnya. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalurahan Banyurejo menyelenggarakan pembinaan kapasitas bagi perempuan pelaku usaha di Aula Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat (9/10/2026).

Kegiatan bertema “Pengembangan Kapasitas: Percaya Diri untuk Memulai dan Suksesnya Usaha” ini menghadirkan praktisi komunikasi dan pengembangan SDM Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Kabupaten Sleman, Zenny Ika Risna. Acara tersebut dihadiri oleh Lurah Banyurejo Saparjo, Kamituwa Banyurejo Yusuf Wibawanta, Ketua TP PKK Banyurejo Susi Hartini, serta perwakilan Forkom UMKM Kapanewon Tempel Liya Budi Hendriyani.

Dalam pemaparannya, Zenny Ika Risna menegaskan bahwa keberhasilan berwirausaha tidak hanya bertumpu pada besarnya modal atau kualitas produk, melainkan pada ketahanan mental, pola pikir, serta keberanian mengambil langkah awal.

“Jangan menunggu semuanya sempurna untuk mulai berusaha. Kenali potensi yang kita miliki, lihat peluang di sekitar, kemudian berani mengambil langkah pertama. Usaha dapat dikembangkan secara bertahap sambil terus belajar dari pengalaman,” ujar Zenny Ika Risna.

Selain penguatan mental dan kepercayaan diri, Zenny juga membagikan kunci efektivitas komunikasi bisnis berdasarkan empat prinsip utama, yakni listen (mendengarkan), observe (mengamati), value (menghargai), dan empathy (berempati).

“Berjualan dan berbisnis bukan sekadar menawarkan barang. Kita perlu mampu menjelaskan manfaat produk, memahami apa yang dibutuhkan pelanggan, dan membangun hubungan yang membuat mereka percaya,” jelas Zenny.

Materi pembinaan dilanjutkan dengan langkah praktis pengelolaan keuangan usaha, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), strategi pemasaran digital via media sosial, hingga etika berkomunikasi di ruang publik digital.

Melalui pembinaan ini, TP PKK Kalurahan Banyurejo berharap para perempuan dan pelaku UMKM lokal makin percaya diri, tertib mengelola keuangan, serta mampu memanfaatkan teknologi digital demi mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga yang berkelanjutan. (SBD)

Sleman – Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan dan motivasi kewirausahaan. Melalui pengembangan potensi usaha, warga diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kemandirian keluarga.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin yang digelar di Ruang Rapat Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Jendral Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Sleman, Nur Adi Indra Wijaya sebagai narasumber yang memberikan motivasi dan pemahaman mengenai pengembangan usaha.

Dalam paparannya, Nur Adi menekankan bahwa kewirausahaan tidak hanya berkaitan dengan cara memulai usaha, tetapi juga membangun pola pikir yang terbuka terhadap peluang. Keterbatasan ekonomi, menurutnya, tidak seharusnya menjadi penghalang bagi warga untuk berusaha dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

“Motivasi kewirausahaan tidak hanya bagaimana memulai usaha, tetapi harus membangun cara pandang bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk berhenti mencari peluang. Terus gali dan ciptakan peluang itu, jangan menunggu,” ujar Nur Adi.

Melalui pendekatan tersebut, warga didorong untuk tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu mengenali potensi diri, memahami kebutuhan pasar, serta mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia.

Carik Margorejo, Ariyanto Wibowo, yang juga merupakan bagian dari Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kalurahan Margorejo, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap pelatihan ini dapat memperluas wawasan warga sekaligus meningkatkan motivasi untuk mengembangkan potensi usaha.

“Terima kasih. Selaku bagian dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan, kami menyambut baik inisiatif kegiatan ini. Semoga dapat membuka ruang bagi warga untuk menambah wawasan sekaligus termotivasi dalam pengembangan potensi usahanya,” kata Ariyanto.

Sementara itu, Kamituwa Margorejo, Anwar Ihsani, berharap peningkatan pengetahuan kewirausahaan dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi.

“Semoga dengan peningkatan pengetahuan tentang kewirausahaan ini dapat lebih menciptakan masyarakat yang mandiri tanpa bergantung pada pemerintah semata,” ujar Anwar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Margorejo, Liya Budi H. Kehadiran jejaring UMKM diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha melalui pertukaran pengalaman dan perluasan akses informasi bagi warga yang ingin merintis maupun mengembangkan usahanya.

Pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Melalui peningkatan kapasitas dan motivasi kewirausahaan, warga diharapkan semakin mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan sumber penghasilan dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.

(SBD/KIM Tempel)

Sleman – Kemarau tidak selalu datang dengan tanda yang mencolok. Di sejumlah wilayah, dampaknya justru terasa perlahan ketika sumber air mulai berkurang dan kebutuhan sehari-hari semakin sulit dipenuhi. Pada kondisi seperti ini, air bersih bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, tetapi menjadi penopang utama kesehatan dan aktivitas warga.

Situasi tersebut dirasakan masyarakat di Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman. Ketika ketersediaan air mulai menurun, bantuan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga melalui kerja bersama unsur kebencanaan, relawan, aparat kewilayahan hingga masyarakat.

Terkait hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro mengatakan pihaknya bersama Banser Kapanewon Tempel menyalurkan air bersih ke sejumlah titik di Merdikorejo, pada Rabu (7/10/2026). Sebanyak liter air didistribusikan menggunakan tangki BPBD DIY.

Distribusi dilakukan secara menyebar agar bantuan dapat menjangkau warga yang membutuhkan. Air yang disalurkan masing-masing sebanyak liter ke Kantongan RT 1, Kantongan RT 2, Soka Tegal RT 2, Soka Binangun, Bangunrejo RT 2, Bangunrejo RT 3, serta RA Masyithoh.

“Dropping dilakukan oleh Banser Kapanewon Tempel menggunakan tangki BPBD DIY. Total dropping sebanyak liter,” ujar Bambang.

Di balik angka liter tersebut, terdapat kebutuhan warga yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan berapa banyak air yang didatangkan. Distribusi air menjadi bentuk respons cepat untuk menjaga agar aktivitas dasar masyarakat tetap berjalan ketika sumber air tidak lagi mencukupi.

Kegiatan itu sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi dampak kemarau. Banser Tempel terlibat dalam proses penyaluran bersama TRC BPBD DIY, TRC BPBD Sleman, Pemerintah Kalurahan Merdikorejo, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPBD Sleman dan warga.

Bambang menjelaskan bahwa pola gotong royong semacam ini menjadi penting karena persoalan air bersih tidak berhenti pada satu rumah atau satu wilayah. Ketika kemarau berlangsung lebih panjang, kebutuhan masyarakat dapat meningkat dan penanganannya membutuhkan koordinasi lintas pihak.

Pemerintah pun menyediakan dukungan, relawan bergerak di lapangan, aparat membantu pengamanan dan koordinasi, sementara masyarakat menjadi bagian penting dari proses penyaluran. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Perubahan nomenklatur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) menjadi Tuwanggana tidak sekadar pergantian nama. Di Kabupaten Sleman, transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, gotong royong, serta kepemimpinan sosial yang berakar pada budaya lokal.

Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan dan Pembinaan LPMKal Sub Unit Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Rabu (7/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kalurahan Margorejo tersebut menjadi bagian dari sosialisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tuwanggana.

Kepala Jawatan Projo/Pemerintahan Kapanewon Tempel, Sri Lestari, mengatakan Tuwanggana membawa kembali konsep kepemimpinan sosial dalam kultur Jawa. Secara etimologis, Tuwanggana berarti orang yang dituakan atau tetua.

“Tuwanggana secara etimologi berarti yang dituakan atau tetua. Kita ingin lembaga ini tidak hanya administratif, tetapi menjadi sosok yang dituakan, didengarkan, dan menjadi jembatan aspirasi warga,” ujarnya.

Menurut Sri, Tuwanggana diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah kalurahan dalam mengolah aspirasi masyarakat menjadi program pembangunan. Keberadaannya juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Keistimewaan DIY, termasuk program yang bersumber dari Dana Keistimewaan.

“Jangan lagi melihat Tuwanggana sebagai pelengkap. Tuwanggana adalah mitra Lurah. Dari aspirasi masyarakat menjadi aksi pembangunan,” katanya.

Dalam regulasi baru, peran Tuwanggana mencakup penyerapan aspirasi, penyusunan rencana pembangunan, mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat, mengidentifikasi potensi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung program keistimewaan.

Transformasi tersebut tetap menjaga keberlanjutan organisasi. Pengurus LPMKal yang masa baktinya masih berjalan dapat bertransformasi menjadi Tuwanggana hingga masa jabatan berakhir. Sementara kepengurusan yang telah berakhir akan dibentuk kembali dengan masa jabatan lima tahun sejak ditetapkan melalui keputusan lurah.

Struktur Tuwanggana terdiri atas Pinituwa, sekretaris, bendahara, serta seksi pembangunan, sosial dan budaya, dan pemberdayaan. Struktur tersebut diharapkan mampu menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan, sosial budaya, kebencanaan hingga pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

Sri menegaskan, kekuatan Tuwanggana bukan pada jabatan, melainkan semangat pengabdian dan kesukarelaan masyarakat.

“Kuncinya ada pada kesukarelaan. Tuwanggana bukan jabatan, tetapi pengabdian. Minimal satu orang per padukuhan harus terwakili agar tidak ada suara masyarakat yang tertinggal,” tuturnya.

Transformasi LPMKal menjadi Tuwanggana menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kalurahan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal. Melalui ruang partisipasi, gotong royong, dan kepemimpinan berbasis keteladanan, pembangunan diharapkan tumbuh dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. (SBD/KIM Tempel)