Sleman — Kelompok PKK RT 15 RW 12 Karangasem, Padukuhan Gempol, Kalurahan Condongcatur, menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui aksi Sedekah Sampah pada Minggu (12/4/2026). Langkah kecil yang diinisiasi oleh kaum ibu ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat dimulai dari lingkup terkecil seperti tingkat RT.

Sejak pagi, warga tampak antusias membawa berbagai jenis sampah anorganik rumah tangga yang telah dipilah, seperti botol plastik mineral, kardus, hingga tumpukan kertas bekas. Sampah-sampah bernilai ekonomi ini dikumpulkan untuk disalurkan melalui program sedekah sampah. Hasil dari penjualan sampah tersebut nantinya akan dikelola untuk kepentingan sosial, sehingga selain lingkungan menjadi bersih, warga juga mendapatkan manfaat secara kolektif.

Ketua PKK RT 15, Tatik, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan upaya sederhana namun memiliki makna mendalam bagi keberlangsungan ekosistem di wilayahnya. Menurutnya, program ini secara tidak langsung mendidik masyarakat untuk mulai menerapkan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi timbunan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.

“Kegiatan sedekah sampah ini adalah wujud kepedulian kami terhadap lingkungan dari hal yang paling kecil. Selain dapat memberikan hasil secara ekonomi untuk kas atau sosial, kegiatan ini juga secara otomatis membuat lingkungan pemukiman menjadi lebih bersih, rapi, dan sehat bagi anak-anak serta keluarga kami,” ujar Tatik di sela-sela kegiatan pengumpulan sampah.

Dukungan serupa juga datang dari warga setempat yang merasa sangat terbantu dengan adanya sistem jemput bola atau pengumpulan kolektif seperti ini. Salah satu warga, Andi Masmirah, mengaku senang karena sampah yang biasanya hanya menumpuk kini bisa memiliki nilai guna yang lebih baik. Ia berharap antusiasme warga yang tinggi saat ini dapat terus terjaga secara konsisten.

“Kami sangat menyambut baik inisiatif ini karena mempermudah warga dalam membuang sampah kering yang masih bisa didaur ulang. Saya berharap ke depan program sedekah sampah ini dapat terus berkembang, dilaksanakan secara rutin, dan memberikan manfaat yang jauh lebih luas bagi masyarakat Karangasem,” ungkap Andi Masmirah.

Pemerintah Kalurahan Condongcatur menyambut baik gerakan mandiri ini sebagai bagian dari solusi mengatasi krisis sampah daerah. Melalui konsistensi kegiatan sedekah sampah, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya semakin meningkat. Ke depan, gerakan ini diproyeksikan menjadi budaya baru di lingkungan Padukuhan Gempol demi menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dan lingkungan yang berkelanjutan. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) resmi memperkuat barisan penanganan sampah dengan melantik Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah (P3S) Kawasan yang melibatkan unsur Pramuka Saka Kalpataru. Langkah strategis ini diambil untuk mendorong perubahan budaya masyarakat dalam mengelola limbah melalui pendekatan edukasi yang dikombinasikan dengan aksi lapangan yang konkret.

Pelantikan para petugas P3S Kawasan, Kapanewon, hingga Kalurahan ini dilakukan langsung oleh Plt Kepala DLH Kabupaten Sleman, Sugeng Riyanta, di Pendopo Lapangan Randu Alas, Balkondes Tuk Songo, Kabupaten Magelang, Sabtu (11/4/2026). Selain prosesi formal, kegiatan ini diisi dengan kunjungan lapangan ke TPS 3R Randu Alas untuk mempelajari sistem pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan budidaya maggot sebagai solusi ramah lingkungan.

Keterlibatan Saka Kalpataru sebagai bagian dari P3S Kawasan menjadi poin krusial dalam struktur ini. Sebagai organisasi berbasis lingkungan, Pramuka diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi generasi muda di 17 kapanewon. Para petugas ini memiliki tanggung jawab besar, mulai dari validasi data lapangan, pendampingan administrasi kelompok pengelola sampah, hingga sosialisasi sistem digitalisasi pengelolaan sampah yang tengah digencarkan pemerintah daerah.

“Keberadaan Saka Kalpataru selama ini sudah cukup menonjol, terutama dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan di Sleman. Dengan keterlibatan resmi dalam P3S Kawasan, peran mereka kini semakin strategis untuk memastikan program pengelolaan sampah di wilayah masing-masing berjalan lebih disiplin dan terukur,” ujar Poppy Lestari Amin, Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah Kawasan wilayah Seyegan.

Edukasi yang diberikan tidak hanya berhenti pada teori di ruang kelas, tetapi langsung menyentuh praktik fungsional. Anggota Pramuka kini dilatih untuk mengimplementasikan prinsip 3R secara nyata, seperti pembuatan kompos dari limbah rumah tangga hingga mengolah sampah anorganik menjadi produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomi. Pola ini diharapkan mampu menciptakan peluang baru bagi masyarakat sekaligus menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Koordinator Pendamping Kawasan DLH Kabupaten Sleman, Dias Oktri, menekankan bahwa kunci utama dalam menghadapi krisis sampah di Sleman saat ini adalah keberlanjutan edukasi yang disertai contoh nyata. Menurutnya, keterlibatan aktif berbagai elemen relawan, termasuk kaum muda, akan mempercepat terciptanya ekosistem lingkungan yang lebih sehat dan mandiri.

“Edukasi yang berkelanjutan dan aksi nyata di lapangan menjadi kunci utama dalam menghadapi persoalan sampah di Sleman. Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya tahu cara membuang sampah, tetapi juga paham cara mengolahnya sejak dari sumbernya. Melalui pendampingan ini, peran masyarakat sebagai subjek pengelolaan lingkungan akan semakin kuat,” tegas Dias Oktri.

Dengan masa kepengurusan baru periode 2025–2027, kolaborasi antara DLH dan relawan lingkungan ini diharapkan mampu memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat sekolah. Langkah masif ini diharapkan dapat menanamkan kesadaran kolektif sejak dini sehingga pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi gaya hidup baru bagi warga Sleman. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Kesadaran masyarakat Kabupaten Sleman dalam mengelola sampah secara mandiri terus menunjukkan tren positif yang inovatif. Salah satunya dibuktikan oleh warga Padukuhan Dabag, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, yang secara rutin menginisiasi Gerakan Sedekah Sampah Teratai Kuning. Program ini tidak hanya fokus pada pengurangan timbunan sampah di tingkat rumah tangga, tetapi juga menyulapnya menjadi instrumen bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Gerakan ini mengajak warga untuk menyumbangkan sampah kering yang masih memiliki nilai ekonomis, seperti botol plastik, kertas, hingga kardus. Sampah-sampah terpilah tersebut kemudian dikumpulkan dan dikelola untuk dikonversi menjadi dana sosial. Melalui cara ini, warga berhasil menekan pencemaran lingkungan sekaligus menciptakan sumber pendanaan mandiri untuk kegiatan kemanusiaan di lingkungan setempat.

Pegiat Sedekah Sampah Teratai Kuning, Maryati, menegaskan bahwa esensi dari gerakan ini adalah mengubah persepsi masyarakat terhadap limbah. Menurutnya, sampah yang selama ini dianggap beban justru bisa menjadi berkah jika dikelola dengan ketulusan dan manajemen yang baik. Dana yang terkumpul dari penjualan sampah tersebut dialokasikan untuk menyantuni kaum dhuafa serta mendukung operasional kegiatan sosial lainnya.

“Sedekah sampah merupakan gerakan sosial-lingkungan yang mengonversi sampah terpilah menjadi berkah. Selain efektif mengurangi timbunan sampah yang dibuang ke lingkungan, dana yang dihasilkan sangat membantu operasional dan pemberian bantuan bagi dhuafa di wilayah Padukuhan Dabag,” ujar Maryati saat ditemui pada Sabtu (11/4/2026).

Lebih lanjut, Maryati menjelaskan bahwa hasil pengelolaan sampah ini juga dimanfaatkan untuk menambah kas rumah ibadah dan membantu jamaah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Program ini secara tidak langsung telah mengampanyekan perubahan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap konsumsi harian mereka. Dengan menyedekahkan sampah layak guna, masyarakat diajak untuk lebih peka terhadap kebersihan sekaligus solidaritas sosial.

Inovasi sosial di tingkat lokal ini menjadi contoh nyata bahwa penanganan krisis sampah dapat dimulai dari skala terkecil tanpa harus menunggu instruksi besar. Maryati berharap inisiatif serupa dapat tumbuh di wilayah lain di Sleman guna menciptakan lingkungan yang lebih asri dan bebas dari polusi plastik yang kian mengkhawatirkan.

“Kami sangat berharap gerakan ini dapat diperluas sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih dan mengurangi polusi secara signifikan. Sedekah sampah membuktikan bahwa kepedulian terhadap alam dan sesama manusia bisa berjalan beriringan dalam satu langkah nyata,” pungkas Maryati.

Gerakan Sedekah Sampah Teratai Kuning ini sekaligus memperkuat peran aktif masyarakat Sleman dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Langkah ini dipandang sangat relevan dengan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan demi masa depan generasi mendatang. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Kabupaten Sleman kini tengah berpacu dengan waktu untuk membenahi sistem pengelolaan limbah menyusul laporan kinerja periode 2020–2025 yang menunjukkan perlunya perubahan strategi besar-besaran. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta penutupan TPA Piyungan menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera meninggalkan pola lama dan beralih ke pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

Langkah strategis ini dipertegas dalam Workshop Training of Trainers (TOT) Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah (P3S) tahun 2026 di Hotel dan Convention Prima SR, Rabu (8/4/2026). Sebanyak 33 pendamping dari wilayah Sleman Barat, meliputi Kapanewon Seyegan, Godean, Minggir, dan Moyudan, dibekali kemampuan teknis untuk mengawal transformasi pengelolaan sampah di tingkat akar rumput.

Koordinator Pendamping Kawasan DLH Kabupaten Sleman, Dias Oktri Raka Setiadi, mengungkapkan bahwa model pembuangan terbuka atau open dumping yang selama ini dipraktikkan harus segera dihentikan. Selain merusak estetika, pola tersebut memicu munculnya gas metana yang berisiko ledakan serta polusi lindi yang membahayakan kesehatan lingkungan.

“Permasalahan sampah menjadi tantangan yang semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang terpadu dengan melibatkan berbagai pihak. Kita tidak bisa lagi sekadar membuang, tetapi harus mengelola sejak dari sumbernya guna menghindari risiko gas rumah kaca maupun dioksin berbahaya akibat pembakaran sampah yang tidak tepat,” ujar Dias Oktri Raka Setiadi di hadapan para peserta.

Berdasarkan data tahun 2025, setiap individu di Sleman rata-rata menghasilkan 0,36 kilogram sampah per hari, dengan dominasi sampah organik mencapai 52 persen. Melihat potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman mencanangkan target ambisius yakni pembentukan satu Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) di setiap padukuhan. KPSM ini dapat berupa bank sampah, sistem sedekah sampah, maupun tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R).

“Kami menargetkan satu padukuhan memiliki satu KPSM. Fokus utama pendampingan ini adalah memastikan setiap wilayah mampu melakukan pemilahan dan pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga. Melalui sistem digital Siosestu, seluruh aktivitas KPSM akan terdaftar secara resmi di DLH, sehingga memudahkan proses operasional, monitoring, hingga evaluasi secara transparan dan real-time,” tegas Dias.

Untuk memperkuat gerakan ini, Pemkab Sleman juga menggandeng berbagai elemen masyarakat mulai dari relawan JPSM Sehati, Asosiasi TPS3R Resep, hingga anggota Pramuka Saka Kalpataru. Para petugas P3S yang baru dilatih ini akan memiliki masa kontrak sembilan bulan untuk melakukan sosialisasi di 17 kapanewon serta memfasilitasi pembentukan KPSM baru yang mandiri dan aktif.

Indikator keberhasilan program ini nantinya akan diukur dari peningkatan persentase pengolahan sampah dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Dias menekankan bahwa TOT ini hanyalah langkah awal dari perjuangan panjang menciptakan Sleman yang aman, sehat, resik, dan indah melalui gerakan ASRI yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat.

“TOT ini adalah tahapan awal untuk membekali pendamping dalam melakukan fasilitasi di lapangan. Keberhasilan kita akan diukur dari seberapa banyak KPSM yang aktif dan mampu masuk dalam jajaran pengelola terbaik. Dengan langkah serentak ini, kami optimistis Sleman mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Upaya peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) di Kabupaten Sleman kini menempatkan penyuluh lingkungan hidup dan fasilitator sebagai ujung tombak perubahan perilaku masyarakat. Di tengah tantangan pengelolaan limbah yang kian pelik, kedua aktor ini dinilai sebagai kunci utama dalam menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi nyata di tingkat akar rumput.

Urgensi peran tersebut ditegaskan oleh perwakilan Bidang P2KLH DLHK DIY, Kharisma Nur Hafizah, dalam kegiatan Workshop Training of Trainer (TOT) Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah (P3S) Kabupaten Sleman Tahun 2026. Acara yang digelar di Hotel & Convention Prima SR, Rabu (8/4/2026), ini diikuti oleh 33 peserta yang mewakili wilayah Sleman Barat, meliputi Kapanewon Seyegan, Godean, Minggir, dan Moyudan.

Dalam pemaparannya, sosok yang akrab disapa Risma ini menjelaskan bahwa IKPS merupakan instrumen krusial untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola sampah. Berdasarkan data tahun 2025, nilai IKPS Kabupaten Sleman berada pada angka 47,7, yang artinya masih berada di bawah target minimal yakni di atas 50.

“IKPS ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas capaian pengelolaan sampah. Nilai tersebut menjadi acuan penting bagi kami dalam melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Kita harus mengakui bahwa capaian ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah,” ujar Kharisma Nur Hafizah di hadapan para peserta workshop.

Ia menambahkan bahwa peran penyuluh dan fasilitator menjadi sangat krusial untuk mengejar ketertinggalan target tersebut. Penyuluh bertugas memberikan edukasi persuasif guna mengubah pola pikir masyarakat dari sekadar membuang menjadi mengelola secara bijak. Sementara itu, fasilitator berperan mendampingi bank sampah dan pemerintah kalurahan dalam merancang sistem pengolahan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

“Di sinilah pentingnya penyuluh dan fasilitator. Mereka adalah personel yang turun langsung ke lapangan untuk membangun kesadaran kolektif dan memastikan setiap program pengelolaan sampah berjalan secara konsisten, bukan sekadar seremonial. Tanpa kehadiran mereka di tengah warga, kebijakan dari atas sulit untuk terwujud secara nyata,” tambahnya.

Meski menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir melalui penguatan bank sampah dan pelatihan sampah organik, tantangan besar masih membayangi. Terbatasnya jumlah tenaga lapangan dibandingkan luas wilayah kerja serta beragamnya karakter masyarakat menuntut adanya dukungan kebijakan yang lebih kuat, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan integrasi teknologi informasi dalam pelaporan data sampah.

Melalui penguatan kapasitas P3S di wilayah Sleman Barat ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap target nilai IKPS di atas 50 dapat segera tercapai. Keberhasilan ini diharapkan menjadi langkah besar menuju terciptanya lingkungan Sleman yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)