Sleman — Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp5 juta sebagai dana stimulan untuk pengadaan semen dalam penyelesaian jalan masuk di Padukuhan Sedogan. Berbeda dengan tahap pembangunan sebelumnya yang didanai melalui Program Padat Karya dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pokok Pikiran DPRD DIY, penyelesaian pekerjaan kali ini dilaksanakan secara swadaya melalui gotong royong warga.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan penyempurnaan pembangunan jalan lingkungan. Jalan yang telah rampung dibangun dengan pengecoran berstandar SNI menggunakan komposisi campuran 3-2-1, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keamanan mobilitas warga.

Lurah Lumbungrejo, M. Misbah Al Hakim, mengatakan Dana Desa berperan sebagai stimulan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Dana Desa kami gunakan untuk pengadaan material, sementara pengerjaannya dilakukan secara gotong royong oleh warga. Semangat kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan pembangunan desa. Selain menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat, gotong royong juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas yang dibangun,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).

Menurut Misbah, kolaborasi antara dukungan anggaran pemerintah dan swadaya masyarakat merupakan contoh pembangunan yang tidak hanya berfokus pada hasil fisik, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Ia berharap semangat gotong royong terus terjaga sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. (SBD / KIM Tempel)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur terus meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar di Ruang Wacana Loka Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan ini diikuti 30 Agen Perlinsos serta melibatkan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Tenaga Pelopor Sosial Kecamatan (TPSK). Bimtek bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam pendataan, verifikasi, validasi, dan pelaporan data sosial agar pelayanan kepada masyarakat semakin tepat sasaran.

Kamituwa Kalurahan Condongcatur, Al Thouvik Sofisalam menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Sleman atas pendampingan yang terus diberikan kepada Agen Perlinsos.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman Agen Perlinsos terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus mendukung terwujudnya data sosial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Depok, Fransiskus Suhyadi menegaskan bahwa Agen Perlinsos merupakan ujung tombak pemerintah kalurahan dalam membantu pendataan masyarakat sekaligus menjembatani warga dengan berbagai program perlindungan sosial.

“Agen Perlinsos berperan penting dalam mengidentifikasi permasalahan sosial, memperbarui data masyarakat, dan memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran,” katanya.

Materi bimtek disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Feri Istanto. Ia menjelaskan tugas Agen Perlinsos, mekanisme pemutakhiran data sosial, pelaporan, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah kalurahan, pendamping sosial, dan masyarakat.

“Keakuratan data menjadi kunci keberhasilan program perlindungan sosial. Karena itu, proses pendataan, verifikasi, dan validasi harus dilakukan secara cermat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.

Selain penyampaian materi, peserta mengikuti simulasi pendataan dan pembahasan studi kasus yang sering ditemui di lapangan. Kegiatan ini mendukung implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Melalui bimtek ini, Pemerintah Kalurahan Condongcatur berharap kapasitas Agen Perlinsos semakin meningkat sehingga pelayanan perlindungan sosial kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan responsif. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Bupati Sleman menghadiri sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan Jalan Sehat dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang diselenggarakan di Lapangan Pemda Sleman pada Minggu (02/08/2026). Perhelatan tersebut disemarakkan dengan beragam agenda, mulai dari jalan sehat, senam bersama, aksi donor darah, pemutaran profil organisasi, hingga penyerahan hadiah hiburan.

Dalam sambutannya, Bupati Sleman menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi IKPI selama lebih dari enam dekade dalam mengedukasi dan mendampingi masyarakat terkait pemenuhan hak serta kewajiban perpajakan. Keberadaan konsultan pajak dinilai sangat vital untuk menjembatani keterbatasan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai prosedur perpajakan yang valid.

“Masyarakat terkait perpajakan ini banyak yang belum paham, sehingga betul-betul membutuhkan bimbingan dan pendampingan. Hadirnya IKPI amat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui momentum peringatan HUT ke-61 ini, sekaligus menjadi media sosialisasi agar keberadaan konsultan pajak semakin dikenal luas dan mampu membantu pemerintah mencegah laporan pajak yang sekadar formalitas,” ujar Bupati Sleman pada Minggu (02/08/2026).

Di tengah dinamika perekonomian nasional yang berfluktuasi, Bupati Sleman mengungkapkan bahwa Kabupaten Sleman berhasil menorehkan kinerja ekonomi positif dengan pertumbuhan mencapai 6,5 persen melebihi target yang ditetapkan. Capaian tersebut turut didukung oleh kepatuhan pajak yang terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Guna menjaga kepercayaan publik, Bupati Sleman menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas tinggi bagi para anggota IKPI saat memberikan layanan pendampingan kepada wajib pajak.

“IKPI memiliki dinamika dan ujian yang cukup berat. Saya berharap teman-teman di IKPI harus sabar, kuat, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ajaran agama. Integritas dan komitmen harus terus dijaga agar konsultan pajak benar-benar dapat membantu negara mengamankan pendapatan pajak tanpa ada kebocoran,” tegas Bupati Sleman.

Kemeriahan peringatan HUT ke-61 IKPI di Kabupaten Sleman diakhiri dengan pembagian berbagai hadiah menarik, termasuk hadiah utama berupa sepeda listrik dan lemari es, yang disambut antusias oleh para peserta dan jajaran pengurus IKPI.

Sleman – Pemerintah Kalurahan Margorejo menggelar kegiatan pemaparan hasil Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) bersama pamong kalurahan, dukuh, serta kader kesehatan di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Senin (03/08/2026). Forum musyawarah ini diselenggarakan untuk memotret realita kesehatan warga sekaligus menyusun prioritas penanganan berbasis data konkrit di lapangan.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni petugas Promosi Kesehatan Puskesmas Tempel I, Mellyana Fitri, serta Bidan Desa Margorejo, Farida Nurul Aini. Mellyana memaparkan bahwa pemetaan data kesehatan masyarakat menjadi fondasi penting agar setiap program intervensi yang dirancang pemerintah kalurahan tepat sasaran dan berdaya guna.

“Hasil survei menunjukkan beberapa isu yang masih menjadi perhatian bersama, seperti perilaku merokok, pengaruh penggunaan gawai pada anak, pemanfaatan Cek Kesehatan Gratis (CKG), aktivitas fisik, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), keluarga berencana, kesehatan remaja, hingga kesehatan mental. Data ini bukan untuk menyalahkan masyarakat, tetapi menjadi dasar menyusun solusi yang tepat,” ujar Mellyana Fitri pada Senin (03/08/2026).

Berdasarkan paparan hasil temuan, perilaku merokok menempati urutan teratas sebagai isu kesehatan dominan yang perlu diintervensi. Selain itu, dampak negatif penggunaan gawai pada anak juga disorot akibat maraknya indikasi perubahan perilaku dan penurunan konsentrasi. Survei juga mencatat masih ditemukannya kebiasaan warga membakar sampah rumah tangga, minimnya partisipasi kelas ibu hamil, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Bidan Desa Margorejo, Farida Nurul Aini, menegaskan bahwa penuntasan berbagai isu kesehatan warga membutuhkan komitmen lintas sektor, mulai dari tingkat keluarga hingga aparatur kalurahan.

“Musyawarah ini menjadi wadah menyamakan persepsi dan menyusun komitmen bersama. Ketika pamong, dukuh, kader kesehatan, dan masyarakat bergerak bersama berdasarkan data, upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup akan lebih efektif,” tutur Farida Nurul Aini.

Rangkaian hasil SMD dan kesepakatan dalam MMD tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan resmi penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) program kesehatan Kalurahan Margorejo guna mendorong budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara berkelanjutan. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY menggelar Forum Komunikasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kalurahan bertema “Budaya Pemerintahan SATRIYA dan Keistimewaan Pamong Jogja” di Grage Business Hotel Yogyakarta, Kamis (30/7/2026).

Forum ini menjadi wadah penguatan implementasi reformasi birokrasi berbasis nilai budaya dan keistimewaan DIY. Peserta berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) empat kabupaten, para panewu, serta lurah perwakilan kalurahan. Dari Kabupaten Sleman hadir Kepala DPMK Kabupaten Sleman, Panewu Berbah, Sleman, Depok, Gamping, dan Godean, serta Lurah Sidoarum, Balecatur, Condongcatur, Triharjo, dan Kalitirto.

Penelaah Teknis Kebijakan, R.Y. Retno Yuni Wulandari mewakilan Kepala DPMKKPS DIY dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa reformasi birokrasi kalurahan tidak hanya berfokus pada pembenahan tata kelola pemerintahan, tetapi juga penguatan karakter aparatur melalui nilai-nilai budaya Yogyakarta. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan kalurahan yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Materi pertama disampaikan Widyaiswara Utama Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Eko Yayuk W., yang menjelaskan Budaya Pemerintahan SATRIYA sebagai landasan budaya kerja aparatur. Menurutnya, nilai-nilai SATRIYA yang berakar pada filosofi Hamemayu Hayuning Bawana diwujudkan melalui karakter aparatur yang selaras, berakhlak, menjadi teladan, rela melayani, inovatif, percaya diri, dan profesional.

“Budaya SATRIYA bukan sekadar slogan, tetapi pedoman perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan yang berintegritas dan profesional,” ujar Eko.

Materi berikutnya disampaikan Sekretaris Pawiyatan Pamong Yogyakarta, Fajar Sudarwo mengenai konsep Keistimewaan Pamong Jogja. Ia menjelaskan bahwa pamong tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai pelayan, pembimbing, dan penggerak pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, nilai-nilai kepamongan menjadi modal penting dalam membangun pemerintahan kalurahan yang humanis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui forum ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai penerapan reformasi birokrasi yang berpijak pada Budaya Pemerintahan SATRIYA dan nilai kepamongan. Selain itu, forum menjadi sarana berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi antar pemerintah kabupaten, kapanewon, dan kalurahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Wasana / KIM Depok)