Sleman – Kalurahan Madurejo mewakili Kapanewon Prambanan dalam Lomba Kalurahan Kabupaten Sleman Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman. Dari 17 kalurahan yang mewakili masing-masing kapanewon, Kalurahan Madurejo berhasil masuk lima besar pada tahap penilaian administrasi.

Sebagai bagian dari penilaian tahap kedua, Tim Juri Lomba Kalurahan Kabupaten Sleman melakukan klarifikasi lapangan di Kalurahan Madurejo, Kamis (30/7/2026). Sebanyak 30 juri dari berbagai perangkat daerah dan instansi terkait mencocokkan dokumen administrasi yang telah diunggah pada tahap sebelumnya dengan kondisi di lapangan.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, Alchaliq, Panewu Prambanan beserta jajaran, Kapolsek Prambanan, Danramil Prambanan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta unsur lembaga di tingkat kapanewon dan kalurahan.

Dalam sambutannya, Alchaliq menyampaikan bahwa Lomba Kalurahan merupakan agenda tahunan yang bertujuan mendorong pembinaan dan peningkatan kapasitas pemerintahan kalurahan. Setiap kapanewon secara bergiliran mengusulkan kalurahan terbaik untuk mengikuti kompetisi tersebut.

“Penilaian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu penilaian administrasi dengan bobot 25 persen, klarifikasi lapangan 50 persen, dan paparan lurah sebesar 25 persen. Kalurahan terbaik akan mewakili Kabupaten Sleman pada Lomba Kalurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2027,” pungkas Alchaliq.

Ia pun menjelaskan bahwa tahun ini, lomba mengusung tema “Membangun Kalurahan dengan Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.”

Melalui kegiatan ini diharapkan lahir berbagai inovasi pelayanan publik, penguatan sinergi antarlembaga, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Harmaji – KIM Prambanan)

Sleman – Semangat bela negara tidak lagi hanya dimaknai sebagai kesiapan mempertahankan kedaulatan melalui kekuatan fisik, tetapi juga diwujudkan dalam kemampuan menghadapi berbagai tantangan global yang berkembang pesat. Pesan tersebut mengemuka dalam hari ketiga Latihan Dasar (Latsar) Bela Negara yang diselenggarakan di Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Fika Chusnul Chotimah, melalui program Pokok-Pokok Pikiran menghadirkan Fasilitator Bela Negara, Syaiful Rahman, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Syaiful menjelaskan bahwa bela negara pada era globalisasi mencakup kemampuan menghadapi berbagai ancaman nonmiliter, seperti perang informasi, ekonomi, budaya, siber, ideologi, hingga perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Perubahan teknologi membawa peluang sekaligus ancaman. Globalisasi tidak bisa dihindari, tetapi dapat dimanfaatkan sekaligus diwaspadai,” ujarnya di hadapan peserta,” ujarnya.

Syaiful menjelaskan bahwa implementasi bela negara tetap berpijak pada lima nilai dasar, yakni cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

“Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting bagi masyarakat untuk tetap tangguh menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia,” tandasnya.

Di akhir sesi, peserta diajak melakukan refleksi bahwa bela negara sejatinya dimulai dari diri sendiri. Refleksi itu diwujudkan melalui sikap jujur dalam menilai diri serta kemauan untuk terus berbenah, seperti menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, menghormati perbedaan, mencintai produk dalam negeri, aktif membangun masyarakat, dan menjadi teladan di lingkungan masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah berharap pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai bela negara semakin kuat sehingga mampu menjadi benteng menghadapi berbagai tantangan global sekaligus memperkokoh persatuan dan ketahanan bangsa. (Andy Ahmad Akbar / KIM Ngaglik)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Margoagung menggelar kegiatan Sambang Padukuhan di Padukuhan Nganggrung, Kapanewon Seyegan, Rabu malam (29/7/2026). Kegiatan ini dihadiri Lurah, Carik, perangkat kalurahan, dukuh, BPKal, LKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta unsur masyarakat seperti ketua RT/RW, Karang Taruna, kelompok tani, KWT, PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Dukuh Nganggrung, Budi Kuncoro menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Kalurahan. Ia melaporkan kondisi wilayah yang aman, kondusif, serta kehidupan masyarakat yang tetap guyub dan rukun. Berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti PKK, Posyandu, KWT, Karang Taruna, kelompok hadroh, hingga Bregodo Dadap Srep juga berjalan aktif. Ia juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan usulan dan aspirasi.

Lurah Margoagung, Djarwo Suharto mengatakan bahwa Sambang Padukuhan bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memastikan informasi, program, dan bantuan pemerintah tersampaikan kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi dukungan warga terhadap program Margoagung Bersih Sehat (MBS) melalui kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan setiap Minggu Kliwon,” ujarnya.

Sementara itu, Carik Margoagung, Aditya Arif Perdana menyampaikan sejumlah informasi penting. Pertama, upaya pencegahan stunting melalui gerakan ABCD, yaitu aktif minum tablet tambah darah, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, mencukupi konsumsi protein hewani, dan datang ke Posyandu setiap bulan.

“Kedua, kami mengimbau masyarakat segera mendaftarkan tanah Letter C menjadi sertifikat resmi karena dokumen tersebut kini hanya berfungsi sebagai catatan administrasi desa,” tandasnya.

Ketiga, Aditya mendorong peningkatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Saat ini capaian IKD di Margoagung baru mencapai 19,53 persen dari total wajib KTP sehingga diperlukan upaya jemput bola untuk meningkatkannya.

Terkait hal itu, operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Kalurahan, Endro Purnomo menjelaskan bahwa kepemilikan IKD penting untuk mengakses layanan Perlinsos, portal resmi Kementerian Sosial untuk pengajuan bantuan sosial secara mandiri.

“Saat ini layanan Perlinsos mencakup BPNT dan PKH, serta ke depan akan diperluas untuk layanan bantuan lainnya,” jelas Endro.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan banyaknya pertanyaan dan masukan dari warga. Sambang Padukuhan ditutup dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan sebagai wujud sinergi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat. (Sulistiyono, KIM Seyegan)

Sleman – Musyawarah Kalurahan (Muskal) menjadi bagian penting dalam memastikan proses perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan berjalan secara partisipatif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu mengemuka dalam Muskal untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Banyuraden Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Gedung Muhammadiyah, Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Rabu (29/7/2026).

Muskal menjadi forum strategis bagi pemerintah kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya untuk menyepakati arah pembangunan yang akan menjadi prioritas pada tahun anggaran mendatang. Melalui forum tersebut, berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat dihimpun untuk kemudian diselaraskan dengan kemampuan keuangan Kalurahan Banyuraden serta kebijakan pembangunan di tingkat Kapanewon Gamping dan Kabupaten Sleman.

Musyawarah dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman Gustan Ganda, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, Panewu Gamping Suyanto, Lurah Banyuraden Sudarisman, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Banyuraden, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta pemangku kepentingan dan masyarakat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya sinergi dalam merumuskan arah pembangunan kalurahan yang mampu menjawab kebutuhan warga.

Dalam forum tersebut dibahas berbagai rencana kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden yang akan menjadi bagian dari penyusunan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2027 yang dikelompokkan dalam empat bidang utama, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, serta bidang pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda, menyampaikan bahwa Musyawarah Kalurahan memiliki peran penting dalam memastikan perencanaan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurutnya, Muskal bukan sekadar forum formalitas dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, melainkan ruang strategis untuk menyatukan berbagai kepentingan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah.

Ia menekankan, penyusunan RKP Kalurahan Banyuraden Tahun Anggaran 2027 harus dilakukan secara cermat dan berbasis pada skala prioritas. Setiap program yang direncanakan perlu mempertimbangkan urgensi kebutuhan masyarakat, manfaat yang dihasilkan, serta kemampuan anggaran yang tersedia.

“Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki Kalurahan Banyuraden dapat digunakan secara efektif untuk menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.

Gustan mendorong agar proses perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik. Pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan kelompok masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ketahanan sosial pun perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan program kerja kalurahan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Aspirasi warga yang disampaikan melalui Muskal harus dapat dipetakan dan diterjemahkan menjadi program yang realistis, terukur, dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Dengan proses tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki ruang untuk terlibat sejak tahap perencanaan hingga pengawasan.

Selain itu, Gustan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan kalurahan. Setiap program yang telah disepakati melalui Muskal harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Semoga hasil Muskal Banyuraden dapat menjadi pijakan kuat dalam penyusunan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2027. Dengan perencanaan yang partisipatif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, pembangunan Kalurahan Banyuraden diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Purna tugas aparatur sipil negara bukan sekadar seremoni perpisahan, tetapi juga momentum memberikan penghargaan atas dedikasi sekaligus memperkuat semangat regenerasi dalam birokrasi. Nilai tersebut mewarnai acara Pengantar Purna Tugas Panewu Anom Kapanewon Tempel, Eni Yuliani, di Pendopo Kapanewon Tempel, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkompimka), para lurah, kepala puskesmas, Kepala KUA Tempel, perangkat kapanewon, organisasi kemasyarakatan, serta mitra lintas sektor sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian Eni Yuliani selama menjalankan amanah sebagai Panewu Anom.

Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, mengatakan purna tugas merupakan penanda berakhirnya amanah dengan penuh tanggung jawab sekaligus awal pengabdian dalam bentuk yang berbeda.

“Purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal untuk terus memberikan inspirasi kepada masyarakat. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi Ibu Eni Yuliani dalam mendukung pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Kapanewon Tempel,” ujarnya.

Danramil Tempel, Kapten Edi Widodo, menilai Eni Yuliani berhasil membangun komunikasi dan sinergi yang kuat dengan Forkompimka sehingga berbagai program dan upaya menjaga kondusivitas wilayah dapat berjalan dengan baik.

“Beliau selalu mengedepankan koordinasi, kebersamaan, dan kepentingan masyarakat. Semoga masa purna tugas menjadi awal pengabdian di lingkungan yang lebih luas,” kata Kapten Edi.

Kapolsek Tempel, AKP Gunawan Setiabudi juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin selama ini. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi modal penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu, Lurah Mororejo, Jaka Ristanta mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pendampingan yang diberikan kepada pemerintah kalurahan.

“Banyak hal yang kami pelajari dari keteladanan Ibu Eni dalam melayani masyarakat. Semoga silaturahmi tetap terjalin meski telah memasuki masa purna tugas,” tuturnya.

Selama bertugas, Panewu Anom berperan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat sinergi antarinstansi, serta menjembatani pelaksanaan program hingga tingkat kalurahan. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan, TNI-Polri, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan perangkat kapanewon dalam acara tersebut mencerminkan eratnya kolaborasi yang telah terbangun.

Momentum purna tugas ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan lahir dari kesinambungan kepemimpinan, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen seluruh aparatur untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional. (SBD/KIM Tempel)