Ngaglik
– Rabu (6/2/2019) bertempat di Aula Unit 1 Pemda Kabupaten Sleman diadakan pertemuan
membahas terkait Kebijakan Pendirian Rumah Ibadat yang digagas oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sleman dan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Kabupaten Sleman.

Pertemuan
ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang masing-masing, antara lain
dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Hendra Adi, dari
Perizinan Pendirian Bangunan pada umumnya termasuk izin pendirian tempat ibadat,
Faisal, dari Kementerian Agama, Sigit, serta Ketua FKUB Kabupaten Sleman, H.  Suwarso.

Dalam
paparannya, bidang hukum merancang dan mencermati isi dan materi Rancangan
Peraturan Bupati Sleman tentang Pendirian Rumah Ibadat yang mengacu pada
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan
nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dasar
pertimbangan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas memilih agama dan beribadah
menurut agamanya., negara manjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu.

Dengan
beberapa pertimbangan itulah maka Pemerintah Kabupaten Sleman membuat Rancangan
Peraturan Bupati Sleman tentang Pendirian Tempat Ibadat.

Hadir
dalam pertemuan ini seluruh pengurus FKUB Kabupaten Sleman, FKUB Kecamatan se-Kabupaten
Sleman, dan instansi terkait serta para undangan lainnya.

Setelah
paparan narasumber dilanjutkan dengan diskusi yang terkait draf Rancangan
Peraturan Bupati tentang Pendirian Tempat Ibadah di Kabupaten Sleman. Masih ada
beberapa isi pasal yang perlu disempurnakan terutama terkait dengan rekomendasi
serta perizinan pendirian rumah ibadat, yakni sebelum peletakan batu pertama
wajib dicek kelengkapan administrasi persyaratan yang ada sehingga bisa
mengurangi bahkan meniadakan konflik di lingkungan masyarakat sekitarnya.  Selanjutnya, draf rancangan tersebut masih akan
dibahas kembali untuk menjadi Peraturan Bupati Sleman dalam Pendirian Tempat
Ibadat. (Srp)

Penutupan Jalan Gito-Gati Sleman resmi dimulai Rabu (6/2/19). Penutupan ini dalam rangka pembangunan empat jembatan yaitu Gondanglegi, Tambakrejo, Tlacap, dan Denggung yang berada di sepanjang Jalan Gito-Gati.

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Bambang Sugaib menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Gondanglegi dan Tambakrejo ditargetkan selesai pada akhir Mei 2019. Sedangkan jembatan Tlacap dan Denggung ditargetkan selesai hingga akhir Juli 2019.

Menurutnya Jembatan Denggung dan Tlacap yang dibangun sejak tahun 1984 tersebut kondisinya sudah cukup membahayakan dan perlu diperbaiki. “Berdasarkan hasil inventarisasi dan survey yang kami lakukan, kondisi konstruksi bagian bawah jembatan tersebut sudah cukup membahayakan karena mulai mengalami kerusakan dan berpotensi mengalami longsor,” ujarnya.

Lebih lanjut Bambang menegaskan bahwa jalur tersebut ditutup untuk umum. Namun pihaknya saat ini sedang membangun jembatan darurat yang bisa dimanfaatkan oleh kendaraan roda dua. Khusus untuk jembatan Denggung dan jembatan Tlacap dengan kondisi medan di sisi kanan dan kirinya curam serta sempit, pihaknya hanya bisa membangun jembatan roda dua yang bisa diakses sepeda motor.

“Dengan jembatan darurat ini paling tidak interaksi masyarakat dikedua wilayah bisa tetap berlangsung,” kata Bambang.

Sementara itu Bagas Senoadji, Kasi Manajemen Lalu Lintas Dishub DIY mengatakan bahwa pengaturan siklus simpang Denggung, Beran dan Kamdanen sudah dirubah fasenya. Untuk simpang Denggung dan Kamdanen yang semula empat fase dirubah menjadi tiga fase.

“Untuk simpang Beran, fase tidak dilakukan perubahan. Namun dilakukan penambahan siklus waktu hijaunya. Dimana waktu hijau awalnya 10 detik kita tambah menjadi 25 detik dengan tujuan arus lalu lintas dari timur bisa semuanya habis ke barat,” jelas Bagas.

Bagas menambahkan bahwa dalam pengalihan jalur ini akan ada penambahan rambu-rambu yang dievaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dengan banyaknya rambu yang dipasang.

“Memang diawal adanya penutupan jalan masyarakat belum merubah mindsetnya. Biasanya satu minggu itu akan mengalami kemacetan. Namun setelah itu akan berjalan karena masyarakat sudah terinfokan dan akan menyesuaikan pola perjalanannya,” jelasnya

Pengalihan Jalan Jogja-Magelang akan ada 4 alternatif yaitu yang pertama, dari utara melewati Jl. Turi, Jl. Pendowo – Kepitu, Jl. Notosukarjo sampai Jalan Palagan Tentara pelajar. Kemudian yang kedua, Jl. Pandowoharjo, Jl. Notosukarjo ke Jl. Palagan Tentara Pelajar. Ketiga Jl. Mulungan Baru, Jl. Griya Taman Asri, Jl. Notosukarjo ke Jl. Palagan Tentara Pelajar kemudian alternatif terakhir yaitu Jl. Mulungan Baru, Jl. Prawiro Sudiyono, Jl. Jatirejo, Jl. Palagan Tentara Pelajar.

Cangkringan – Pemerintah Desa Glagaharjo mengadakan pembinaan perangkat dan lembaga Desa Glagaharjo, Senin, (4/2/2019) mulai pukul WIB bertempat di Balai Desa Glagaharjo.

Acara
tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Glagaharjo dan berlaku sebagai narasumber
adalah Camat Kecamatan Cangkringan dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Cangkringan.

Kegiatan
tersebut dilatarbelakangi dasar hukum UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam
UU tersebut disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Hadir
dalam undangan, antara lain seluruh Perangkat Desa Glagaharjo, BPD, PKK, karang
taruna, dan kepala dusun se-Glagaharjo.

Dalam
sambutannya Kepala Desa, Suroto, mengharap seluruh perangkat desa untuk lebih
disiplin dalam pengadministrasian dan laporan pertanggungjawaban di bidang
masing-masing.

Sementara
itu, Camat Cangkringan, Mustadi, mengharap pelayanan perangkat desa terhadap
masyarakat lebih baik lagi dan sesuai dengan prosedur yang ada.

“Kegiatan ini sangatlah penting diadakan oleh pemerintah desa karena dana yang diluncurkan oleh pemerintah pusat sangatlah besar sehingga perencanaan sampai dengan penggunaan harus benar-benar sesuai aturan. Untuk itu, peningkatan dan penguatan SDM di setiap bidang harus yang berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan di pemerintah desa,” terang Mustadi. (Sudaryo)

Ngaglik
– Kesiapan penyelenggara pemilu merupakan salah satu modal dasar suksesnya
gelaran Pemilu Serentak 2019.

“Pertama
kalinya dalam sejarah, pelaksanaan Pilpres dibarengkan dengan pemilihan legislative.
Hal ini urung tak urung akan menimbulkan konsekuensi baru dalam tahap
pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara,” terang Dimas Permanahadi,
Divisi Teknis Penyelenggaraan PPK Ngaglik.

Demi
kesiapan yang lebih baik, Selasa (5/2/2019), Pendopo Kecamatan Ngaglik disulap
sedemikian rupa menjadi TPS sebagai sarana belajar bersama, terutama bagi
penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan Ngaglik.

“Ada
gap pengetahuan yang coba kami seimbangkan antara penyelenggara yang pernah
bertugas dan personel yang baru kali ini terlibat. Dengan adanya norma-norma
baru, pengalaman kepemiluan yang lalu tidak sepenuhnya otomatis persis, sedang
di sisi yang lain penyelenggara yang baru harus bisa segera menyesuaikan diri sehingga
dari simulasi hari ini diharapkan ada kesamaan pandang di antara teman-teman
penyelenggara sebagai ujung tombak hari pemungutan suara nanti,” imbuh
Dimas.

Dimulai
pukul WIB, simulasi melibatkan PPK Ngaglik dan Sekretariat, PPS se-Kecamatan
Ngaglik, anggota PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia), anggota
Panwascam-Panwasdes, dan perwakilan peserta pemilu. Setelah alat peraga siap,
peraga KPPS, dan linmas kemudian mengucap sumpah janji dengan disaksikan peraga
panwas dan peraga saksi peserta pemilu. Kemudian setelah mengecek kelengkapan
logistik, para peraga menempatkan diri sesuai tugasnya diikuti dengan peraga
pemilih yang mulai berdatangan untuk melakukan tahapan pemungutan suara di TPS.
Setelah satu persatu peraga pemilih dilayani, tahapan pemungutan suara ditutup
sesuai ketentuan waktu dan dilanjutkan proses rekapitulasi suara di tingkat
TPS.

Waluyo,
anggota PPDI dari Desa Sinduharjo mengatakan pemilu yang aksesibel sangat
diperlukan bagi penyandang disabilitas.

“Jangan
sampai ada yang golput hanya karena tempat pemungutan suaranya berundak tinggi,
sehingga mempersulit pemakai kursi roda seperti saya,” tuturnya.

Lebih
lanjut Waluyo bersyukur, pada gelaran pemilu kali ini penyandang disabilitas
dilibatkan dalam hampir setiap tahapnya, seperti misalnya pada tahap pendataan
pemilih dan simulasi hari ini.

“TPS
seperti ini sudah cukup aksesibel bagi penyandang disabilitas daksa seperti
saya. Namun jika boleh berharap, TPS-TPS pada pelaksanaan nanti seharusnya juga
mempertimbangkan disabilitas netra dengan menyediakan surat suara
braille,” pungkasnya. (DHI)

Gamping – Senin (4/2/2019) pukul WIB, berlangsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman tahun 2020 di Kecamatan Gamping.

Musyawarah yang mengusung tema Memantapkan Sektor Unggulan Daerah Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Sleman yang Berbudaya ini digelar di Pendopo Kantor Camat Gamping.

Musrenbang dihadiri oleh Camat Gamping, Arif Marwoto, Sekretaris Kecamatan Gamping, Trisno Sunardi, Wadanramil 17/Gamping, Kapten (Inf) Nugroho Agung, Kapolsek Gamping yang diwakili Kanitlantas Polsek Gamping, Kompol H. Sugiyo, Kepala Desa seKecamatan Gamping, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Gamping, Kepala Puskesmas Gamping I dan Gamping II, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Desa dan Kecamatan, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman wilayah Gamping, Gustan Ganda bersama Fika Chusnul Chotimah.

Camat Gamping membuka Musrenbang dengan memaparkan agenda utama pembahasan prioritas usulan Kecamatan Gamping di tahun 2020 mendatang. Dilanjutkan dengan tanggapan dan masukkan dari peserta yang menjadi dasar penetapan prioritas usulan Kecamatan Gamping untuk kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020.

Musrenbang Kecamatan Gamping adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan Gamping untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di kecamatan Gamping sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gamping dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun 2020 mendatang.

Adapun tujuan dari Musrenbang diantaranya membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Gamping di tahun 2020, menampung dan membahas usulan proyek kegiatan prioritas desa yang diperoleh dari Musrenbang desa.

Dalam Musrenbang Kecamatan, tidak muncul usulan proyek kegiatan baru selain usulan dari desa, kecuali usulan baru yang benar-benar prioritas dan atau mendesak untuk dilaksanakan, merumuskan dan menyepakati serta menetapkan kembali usulan proyek-proyek kegiatan dari masing-masing desa sesuai dengan prioritas penanganannya dan sumber-sumber pembiayaannya untuk dimusyawarahkan dalam diskusi Forum Organisasi Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten Sleman, serta menyepakati dan menetapkan Wali Amanah/Delegasi Kecamatan Gamping yang akan mengawal usulan-usulan permasalahan pada diskusi Musrenbang Kabupaten Sleman. (Adnan Nurtjahjo)