Gamping – Selasa (22/1/2019) pukul WIB, Pemerintah Kecamatan Gamping menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Kecamatan yang berlangsung di Pendopo Kantor Kepala Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

Rakorpim perdana yang dipimpin oleh Camat Gamping, Arif Marwoto ini dihadiri Kapolsek Gamping, Kompol Hendri Multi, perwakilan Komandan Koramil 17/Gamping, Pelda Suratman, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, Perwakilan Panwaslu Kecamatan Gamping, Djoko Purwono, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kecamatan Gamping, Para Kepala Desa beserta Sekretaris Desa di wilayah Kecamatan Gamping, Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian Kecamatan Gamping.

Acara yang dipandu oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Gamping yang baru, Trisno Sunardi diawali dengan arahan dari Camat Gamping yang masih ‘gres’ berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2019, persiapan pemilihan Kepala Desa, penyampaian SPT Pajak Bumi Bangunan tahun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, situasi keamanan di wilayah Gamping, perlunya pengetahuan mitigasi bencana, kegiatan KORPRI serta arahan di bidang kesehatan.

“Di awal tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Sleman mengawali kegiatan dengan mengadakan safari sholat jumatnya di wilayah kecamatan Gamping, tepatnya Masjid Nurul Jariyah, Dusun Guyangan, Desa Nogotirto. Menurut informasi yang didapat, Bupati beserta Wakil Bupati Sleman akan menghadiri giat ini,” tutur Arif Marwoto.

Selanjutnya, Kompol Hendri menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kondisi keamanan di wilayah Gamping yang aman terkendali. “Penilaian bahwa Gamping dikategorikan rawan keamanan dikarenakan menjelang pemilu serentak 2019 dan bukan karena kriminalitas murni. Tingkat kriminalitas tertinggi tiga besar masih dipegang Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati serta Kecamatan Ngaglik.

Kapolsek juga menekankan prinsip kehati-hatian apabila akan bertransaksi secara online. “Apabila meragukan maka hindari bertransaksi secara online. Saya harapkan warga Gamping bisa lebih berhati-hati dalam hal melakukan transaksi online karena masih banyak yang menjadi korban penipuan melalui transaksi online,” ungkap Kompol Hendri.

Berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2019 di wilayah Kecamatan Gamping, Adnan Iman menyampaikan bahwa pembuatan titik ordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 279 TPS sudah selesai semuanya dan bisa diakses oleh warga Gamping. Selain itu PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lima desa masih melayani pemohon formulir A5 untuk pindah mencoblos hingga 8 Maret 2019 mendatang.

Di akhir kalimatnya, Adnan menginformasikan mengenai perekrutan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan perlu dikomunikasikan dengan Kepala Padukuhan di masing-masing wilayah TPS. (Adnan Nurtjahjo)

Gamping
– Minggu (20/1/2019) pukul WIB, Banyuraden Televisi (BRTV) streaming
mengadakan siaran langsung acara talk show bertajuk pembentukan Desa Tangguh
Bencana (Destana) di pelataran Taman Budaya dan Edukasi Embung Serut, Desa
Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

Talk
Show BRTV yang digawangi oleh Samasta, salah satu Pengurus Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) Kecamatan Gamping ini menghadirkan narasumber dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman yakni Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Haenry Dharma Widjaja, dan Kepala Seksi
Kesiapsiagaan, Rini Isdarwati yang didampingi Kepala Desa Banyuraden,
Sudarisman.

Acara
yang terkenal dengan nama ‘Josh Talk’ ini dipandu oleh Josh Handani sebagai
Host yang dibantu segenap personil Rescue Banyuraden. Dengan durasi selama satu
jam para narasumber membahas beberapa hal dalam rangka mempersiapkan
pembentukan Desa Banyuraden sebagai Desa Tangguh Bencana di bulan Juli 2019
mendatang.

Menurut
Haenry, kondisi geografis Kecamatan Gamping, khususnya di wilayah Desa
Banyuraden yang rawan bencana angin puting beliung membutuhkan masyarakat
setempat yang tangguh dan siap menghadapi bencana karena bencana dapat terjadi
kapan saja. Masyarakat yang tangguh bencana adalah masyarakat yang mampu
mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, mampu mengelola keadaan
ketika terjadi bencana, serta jika terkena dampak bencana mampu membangun
kehidupannya menjadi normal kembali atau cepat memulihkan diri secara mandiri.

Selanjutnya,
Rini Isdarwati menyampaikan bahwa pembentukan Destana mutlak diperlukan di
wilayah Kabupaten Sleman karena masyarakat merupakan penerima dampak langsung
dari bencana dan sekaligus sebagai pelaku pertama langsung yang akan merespon
bencana di wilayahnya. Destana yang sudah terbentuk sampai saat ini mencapai 45
desa dari 86 desa di Kabupaten Sleman. Di samping itu BPBD Sleman dalam upaya
melakukan kesiapsiagaan sudah membentuk sekolah siaga bencana sebanyak 55
sekolah.

“Masyarakat
perlu dibekali dalam pengetahuan mengenai pencegahan kebencanaan agar siap dan
mampu menghadapi keadaan saat bencana dan pasca bencana,” tutur Rini.

Sebagai
orang nomor satu di wilayah Banyuraden, Sudarisman menyebutkan bahwa Pemerintah
Desa Banyuraden menyambut baik akan dibentuknya Destana oleh BPBD Sleman di
tahun 2019 ini. “Kita sangat optimis karena belum dibentuk Destana saja banyak
relawan yang cinta lingkungan, sudah ada embrionya,” sebut Sudarisman.

Di
akhir perbincangan, Rini Isdarwati mengutarakan bahwa salah satu tujuan
pembentukan Destana adalah meningkatkan kerjasama antara para pemangku
kepentingan dalam Pengurangan Risiko Bencana, pihak pemerintah daerah, sektor
swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok
lainnya yang peduli.

“Pengukuhan
desa tangguh bencana ini sangat strategis bagi kita khususnya masyarakat di
daerah rawan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan
masyarakat,” tambahnya. (Adnan Nurtjahjo)

Ngaglik – Jumat (18/1/2019), Pemerintah Desa Sukoharjo melakukan pembagian Kartu Identitas Anak (KIA) untuk warga Desa Sukoharjo. Kegiatan pembagian KIA ini dilaksanakan pada pukul WIB di Aula Balai Desa Sukoharjo.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan sebelum menikah. Dalam sambutannya Kepala Desa Sukoharjo, Hadi Subronto mengatakan bahwa KIA adalah sebagai penunjang kelengkapan dokumen seperti KK, Akta Kelahiran, dan KTP. Syarat untuk terbitnya KIA adalah warga masyarakat harus memiliki Akta Kelahiran dan lindungi hak anak dengan kartu KIA.

Kepala
Desa Sukoharjo ini juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat menginformasikan
ke warga lain yang belum membuat KIA. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa
Sukoharjo memberikan pelayanan program kolektif agar masyarakat tidak
berbondong-bondong sampai ke Disdukcapil Sleman dalam mengurus kartu tersebut
karena yang menebitkan adalah DInas Dukcapil Sleman.

KIA
yang dibagikan oleh Pemerintah Desa Sukoharjo ini merupakan pembagian pada
tahap ketiga. Pembagian KIA pada tahap ketiga ini adalah sekitar 200 lebih yang
telah diberikan oleh Pemerintah Desa Sukoharjo kepada masayarakat. Program KIA
ini mulai disosialisasikan pada bulan Februari 2018 di Kantor Desa Sukoharjo
dan sampai bulan ini telah masuk pada tahap ketiga.

Program
pelayanan Kartu Identitas Anak secara kolektif dari pemerintah Desa Sukoharjo
dapat terselenggara atas kerjasama Dinas Dukcapil Sleman. Selain dari
Disdukcapil Sleman, Pemerintah Desa Sukoharjo juga bekerja sama dengan kader di
setiap padukuhan serta dukuh se-Desa Sukoharjo.

Syarat untuk pembuatan KIA adalah fotokopi akta kelahiran dan menunjukkan Akta Kelahiran aslinya, KK asli orangtua, KTP asli kedua orangtua, dan pas foto anak berwarna 2×3 sebanyak 2 lembar untuk usia 5 tahun keatas.

Target
pemerintah Desa Sukoharjo adalah untuk warga yang berusia 0-18 tahun harus
memiliki Akta Kelahiran serta harus memiliki KIA. Setelah anak berusia 17 tahun
keatas diharapkan anak tersebut dapat segera mengurus e-KTP.

Selain
dari program Pelayanan Kartu Identitas Anak secara kolektif, pemerintah desa
juga melaksanakan program jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pemula usia
17 tahun. “Terimakasih karena sudah mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa Sukoharjo dan Alhamdulillah
pada tahap ketiga ini pembagian KIA dapat dibagikan dengan tertib,” ujar Hadi. (NUR)

Ngaglik
– Pemerintah Desa Sukoharjo mengadakan kegiatan Pembinaan dan Penyampaian SPPT
PBB-P2 Tahun 2019 pada Kamis (17/1/2019) di Balai Desa Sukoharjo. Pembinaan dan
penyampaian materi diberikan langsung oleh Safirta selaku Tim Intensifikasi PBB
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dan Heri Bertus Sutrisno
selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngaglik.

Pembinaan
dan penyampaian ini untuk mempercepat penerbitan dan penyampaian SPPT PBB-P2.
Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan mekanisme pelayanan publik
sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan PBB-P2 tahun 2019.

Dalam
sambutannya, Hadi Subronto, Kepala Desa Sukoharjo mengimbau masyarakat Desa
Sukoharjo agar dapat wajib atau tertib pajak. Di sisi lain juga, Kepala Desa
mengimbau setiap padukuhan di Desa Sukoharjo agar dapat melunasi pajak sehingga
dapat mencapai target lunas pajak di tahun 2019.

Sementara
itu, Heri Bertus Sutrisno, Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngaglik berpendapat bahwadi
awal tahun ini setiap padukuhan dapat lunas SPPT nya dan dapat sesuai target
dengan kesepakatan bersama.

Dengan
mengapresiasi masyarakat yang taat pajak membayarkan dengan tepat waktu,
menjadikan masyarakat dapat sadar dan peduli karena dengan membayar pajak hal
ini akan sangat berarti bagi pembangunan di Kabupaten Sleman karena pajak yang
dibayarkan dari masyarakat itu sendiri adalah akan kembali lagi kepada
masayarakat pula. 

Di
kesempatan tersebut, Safirta, Tim Intensifikasi PBB BKAD Kabupaten Sleman juga
mengharapkan bahwa SPPT PBB masyarakat pada tanggal 31 Januari 2019 sudah
selesai diterima wajib pajak.  Safirta
menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di tahun 2018
semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah
Kabupaten Sleman juga akan memberikan reward kepada aparatur desa yang dengan
cepat dapat mengurus pajak PBB P2 di tahun 2019 ini. Hal ini merupakan bentuk
apresiasi terhadap aparatur desa yang berprestasi dalam hal lunas PBB P2 tahun
2019 baik desa ataupun padukuhan. (Nur)

Ngaglik
– Mengingat pada tahun 2019 banyak mementum penting kenegaraan antara lain
pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 serta mementum keagamaan
Hari Raya Idul Fitri 1440/H maka BAKD Kabupaten Sleman mengambil langkah lebih
awal dalam menyampaikan SPPT PBB P2 di Desa Sariharjo

demikian
disampaikan oleh Ita dari BKAD Kabupaten Sleman, Selasa (15/1/2019). 

Sementara
itu Pihak Kecamatan Ngaglik yang menyaksikan penyerahan SPPT PBB P2, Heribertus
Sutrisno, menyampaikan terima kasih sebab Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik dijadikan
sebagai tempat untuk penyerahan dokumen SPPT PBB P2 secara simbolis. 

Heribertus
mengharapkan agar SPPT PBB P2 tersebut segera disampaikan kepada masyarakat agar
dapat mempercepat pemasukan dari PBB tersebut.

Penyerahan
SPPT PBB P2 ini dihadiri oleh Kepala Desa Sariharjo, Sekretaris Desa, Kaur
Keuangan, Kasi Kesejahteraan, dan 16 kepala dukuh se-Desa Sariharjo, serta
undangan lainnya.

Kepala
Desa Sariharjo, H Sarbini menyampaikan bahwa SPPT PBB P2 ini penting sekali dan
sangat strategis jika disampaikan lebih awal seperti yang dilaksanakan sekarang
ini.  Hal ini dikarenakan masalah waktu
yang sangat terbatas dan banyak mementum penting untuk tahun 2019 ini.  “Harapannya seterimanya SPPT PBB P2 ini, seluruh
jajaran perangkat akan segera kita gerakan untuk membagikan kepada masyarakat
yang mempunyai kewajiban untuk membayar PBB, supaya secepatnya membayar PBB dan
tepat waktu untuk dilunasi atas kewajibannya,” katanya.

Dengan
tepatnya pembayaran PBB dikatakan Sarbini maka pembangunan desa dapat
berkelanjutan dan berjalan dengan baik. (sbn)