Bupati Sleman bersama  Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, didampingi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) melakukan kunjungan proyek pembangunan di area komplek terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman. 

Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (29/8) dengan mengunjungi 3 lokasi yakni pembangunan Ruang Rapat Sekertariat Daerah, Kantor PDAM dan Menara Masjid Agung Sleman.

Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan bahwa ketiga proyek yang diperiksa berjalan dengan baik. Pembangunan Ruang Rapat Setda mengalami deviasi positif mencapai +5,23% dari target awal 26,19%. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Inneco Wira Sakti Hutama dengan nilai kontrak rupiah dengan waktu pengerjaan 150 hari yakni sampai 29 November 2017.

Untuk pembangunan Kantor PDAM Sleman mulai dibangun pada 3 Juli 2017 direncanakan akan selesai pada 29 Desember 2017 dengan nilai kontrak mencapai Rp . Proyek pembangunan Kantor PDAM dikerjakan  oleh PT. Heri Jaya Palung Buana dan pembangunan telah terlaksana 17,80% dari target awal 16,55% atau mengalami deviasi sebesar +1,25%.

Sedangkan pembangunan Menara Masjid Agung Sleman yang dikerjakan oleh PT. Anggaza Widya Ridha Mulia menyelesaikan 24,86% dari target awal 25,13%. Proyek tersebut direncanakan selesai pada 29 Desember mendatang dengan waktu pengerjaan selama 180 hari.

“Deviasi fisik minus % pada pembangunan menara Masjid Agung Sleman ini kami dorong untuk dapat terus dikejar agar seluruh pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lancar sesuai target waktu. Secara keseluruhan semua proses pembangunan berjalan dengan baik”, kata Sri Purnomo.

Terkait TP4D, pembentukan sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jasa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia.

Fungsi TP4D sesuai fungsi TP4 Pusat yang salah satunya adalah mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasive baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hokum penguasaan masing-masing.

Sleman – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar berkunjung ke Kantor Diskominfo Sleman, Selasa (8/8). Ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Diskominfo Sleman berkunjung ke Kota Makassar pada Mei lalu.

Kunjungan kali ini dituturkan oleh Kepala Bidang Data Elektronik Diskominfo Kota Makassar, Andi Ardhy Rahadian, , , bertujuan untuk studi banding terkait layanan-layanan yang dikelola Sleman guna melayani masyarakat.

“Lapor Sleman dan pembentukan dewan smart city, yang dalam hal-hal ini merupakan upaya-upaya untuk bisa mempercepat layanan pada masyarakat,” terang Andi di sela-sela kunjungannya bersama 5 perwakilan Diskominfo Kota Makassar.

Andi juga mengapresiasi komitmen Pemkab Sleman terkait pemberian pelayanan secara cepat.

“Dengan menyediakan layanan Lapor Sleman ini, ada interaksi langsung, keluhan dan aduan dari masyarakat bisa mendapat respon cepat dari Pemkab Sleman,” ungkap Andi.

Senada dengan Andi, Sekretaris Diskominfo Sleman, Eka Suryo Prihantoro, , , menambahkan bahwa model pengaduan masyarakat yang ada di Sleman, yakni Lapor Sleman memang dibuat terintegrasi dengan website, SMS, media sosial, dan sebagainya. Sementara di Kota Makassar sendiri, model pengaduan yang digunakan adalah melalui emergency telephone.

“Nah, mereka ingin belajar mengenai model pengaduan di Sleman yang kemudian diharapkan bisa diintegrasikan dengan pengaduan emergency telephone di Kota Makassar,” tambah Eka.

Ke depannya, Eka pun berharap kegiatanstudi referensi ini dapat berbuah kepada kerjasama, baik itu dalam bentuk pertukaran aplikasi maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusianya.

Sleman – Setelah sebelumnya Kabupaten Sleman menyabet penghargaan Kabupaten Layak Anak dan Adipura, lagi-lagi Pemkab Sleman mendapatkan penghargaan bergengsi skala nasional yakni ‘Inovasi Administrasi Negara’ (Inagara) 2017.  

Penganugerahan penghargaan tersebut diberikan atas capaian inovasi program-program administrasi negara  yang dilakukan Pemkab Sleman tahun 2017 atas usulan Gubernur DIY.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi  Negara (LAN) pada Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun di Auditorium Gedung Lt. 2 Lembaga Administrasi Negara,  Jakarta Pusat,  pada Senin 7 Agustus 2017.

Kepala LAN Adi Suryanto menyampaikan bahwa kriteria penilaian Inagara Award tersebut  berdasarkan kemanfaatan,  memberi solusi,  keberlanjutan, kemudahan replikasi, dan kompatibilitas.

Pada penghargaan tersebut terpilih 5 kabupaten/kota paling inovativ dari total 21 kabupaten/kota yang diusulkan.  Kabupaten Sleman terpilih bersama Kota Makassar, Pontianak, Denpasar, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adi menambahkan bahwa penganugerahan Inagara Award tersebut bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong replikasi inovasi yang telah dilakukan para alumni diklat kepemimpinan kepada publik.

Atas capaian penghargaan tersebut Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengucapkan rasa syukur dan berterimakasih pada seluruh jajaran OPD di Pemkab Sleman khususnya yang telah memberikan inovasi pada percepatan pembangunan di Kabupaten Sleman.

Muslimatun mencontohkan beberapa inovasi Sleman seperti ‘Tua Keladi’  oleh Puskesmas Gamping I dan ‘Sunday Morning’ oleh Kecamatan Sleman yang telah meraih penghargaan Top 99 Inovasi beberapa waktu lalu agar dapat menjadi pemacu munculnya inovasi-inovasi lain di Kabupaten Sleman.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kita semua.  Saya berharap penghargaan ini dapat memotivasi munculnya inovasi-inovasi lain agar Sleman dapat terus maju”,  kata Muslimatun.

Sleman – Bencana erupsi gunung berapi menjadi perhatian penuh bagi negara-negara di dunia yang memiliki wilayah dengan jalur pegunungan api aktif. Sleman sebagai kabupaten di mana gunung api aktif, yakni Gunung Merapi berada tentunya menaruh kewaspadaan yang lebih terhadap potensi meletusnya gunung ini.

Erupsi Merapi terakhir kali terjadi pada tahun 2010. Erupsi ini menelan ratusan korban jiwa sehingga pemerintah baik itu Kabupaten Sleman pun pusat melakukan berbagai upaya penanganan mitigasi bencana letusan gunung berapi.

Salah satu upaya yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal antisipasi bencana alam ini adalah dengan membentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana) yang hingga tahun 2021 ditargetkan berjumlah 86. Selain melalui Destana, Sleman juga melakukan pemonitoran dan pemantauan harian terhadap pergerakan Gunung Merapi melalui pos-pos pengamatan.

Segala persiapan menghadapi bahaya erupsi gunung berapi ternyata tak hanya dilakukan oleh Kabupaten Sleman, Kota Kagoshima di Jepang sebagai wilayah yang dikenal memiliki gunung api aktif, yakni Sakurajima pun melakukan hal yang sama.

Walikota Kagoshima, Mori Hiroyuki menuturkan bahwa Gunung Sakurajima pernah meletus secara dahsyat pada tahun 1914.

“Meletus dengan sangat besar, 10 kali lipat dari meletusnya Merapi tahun 2010,” jelas Mori ditemui saat kunjungannya ke Kabupaten Sleman, Selasa (25/7).

Tak berhenti sampai di situ, Mori menjelaskan bahwa Gunung Sakurajima selama 100 tahun terakhir telah mengalami letusan besar hingga 4 kali dan pada tahun 2011 tercatat ada 996 letusan kecil yang terjadi. Bahkan diprediksi gunung Sakurajima akan kembali mengalami erupsi besar karena akumulasi magma yang sudah mencapai 90%.

Mori yang hadir beserta jajarannya didampingi dengan Prof. Masato Iguchi, Ketua Tim Peneliti dari Universitas Kyoto, berharap dapat menjalin kerjasama dengan Kabupaten Sleman terkait dengan siaga bencana erupsi dan penanggulangannya.

“Dapat saling menguatkan ikatan dengan Kabupaten Sleman yang sama-sama memiliki gunung berapi aktif khususnya dalam bidang penanggulangan bencana,” terang Mori.

Bupati Sleman, Sri Purnomo, pun menyambut baik kunjungan Walikota Kagoshima tersebut. Sri Purnomo berbagi cerita mengenai penanganan bencana letusan Gunung Merapi yang terjadi tahun 2010 lalu baik itu saat maupun pasca bencana berlangsung.

Lebih lanjut, Sri menceritakan dalam pemulihan perekonomian, Pemerintah Kabupaten Sleman menekankan pada kearifan lokal pada aspek memberdayakan masyarakat, dan mengembalikan mata pencaharian masyarakat seperti sebelum terjadi bencana tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga memberikan bantuan usaha produktif melalui kelompok ekonomi yang produktif.

“Selain itu kami juga menata kembali objek pariwisata yang ada di lereng merapi, salah satunya Lava and Volcano Tour,” imbuh Sri Purnomo.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sumadi, menuturkan baik Sleman ataupun Kagoshima memiliki kekurangan dan kelebihan dalam upaya penanggulangan bencana erupsi.

Menurut Sumadi, Pemerintah Kagoshima sangat terkesan dengan semangat gotong royong para korban Merapi sehingga mampu bangkit dengan cepat baik secara ekonomi maupun psikologis.

Namun, masih menurut Sumadi, Pemerintah Kabupaten Sleman juga harus belajar beberapa hal kepada Pemerintah Kagoshima yang telah memanfaatkan sistem informasi online dengan baik.

“Ini sesuai dengan visi kita untuk menyejahterakan masyarakat berbasis IT pada 2021. Nah ini akan kita kembangkan juga system informasi tentang mitigasi bencana ini,” ungkap Sumadi.

Dalam kunjungan yang berlangsung selama dua hari tersebut, Hiroyuki Mori berkesempatan melakukan studi referensi ke beberapa tempat, yakni Kantor BPPTKG DIY, Museum Gunung Merapi, Pos Pengamatan Gunung Api Merapi di Kaliurang, dilanjutkan ke Petilasan Rumah Mbah Marijan di Kinahrejo Umbulharjo Cangkringan.

Sleman – Wakil Bupati Sleman Dra. Hj. Sri Muslimatun, menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya, Sabtu (22/7). Penghargaan diserahkan oleh Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise. Acara berlangsung di grand ball room SKA Co Ex Pekanbaru Riau, bersamaan dengan para Bupati/Walikota dan pejabat di 126 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dianugrahi penghargaan KLA.

Menteri PPPA Yohana Yembise dalam kata sambutannya mengatakan, penganugrahaan KLA sendiri merupakan rangkaian acara dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2017 yang dipusatkan di Pekanbaru Riau.

Yohana menghimbau, melalui peringatan HAN ini, masyarakat hendaknya lebih menyadari akan pentingnya menghargai hak-hak anak, termasuk melakukan upaya perlindungan anak khususnya dari bentuk kekerasan.

Penghargaan dibagi menjadi beberapa tingkatan, yakni Utama, Nindya, Madya, dan Pratama. Penghargaan ini diberikan tidak secara sembarangan, melainkan melalui proses panjang penilaian yang dilakukan tim evaluasi yang independen dan memiliki kredibilitas, sesuai indikator yang ditetapkan.

“Semoga dengan adanya penghargaan KLA ini, Kabupaten/Kota tersebut akan semakin termotivasi mewujudkan daerah yang benar-benar layak anak. Tanggungjawab juga semakin besar,” kata Yohana.

Kabupaten Sleman selama ini telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Dengan komitmen maupun langkah meliputi peningkatan pembiayaan, peningkatan kapasitas dan peningkatan sarana prasarana serta regulasi. Pemkab Sleman telah menerbitkan Perda Perlindungan Anak Nomer 18 Tahun 2013 dan belum lama juga menerbitkan Perda Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomer 2  Tahun 2017.

Pemkab Sleman juga telah memiliki UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang siap membantu masyarakat. Demikian pula dengan pemberian stimulan kepada sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak, dan menjalin kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman dan Bank Sleman dengan CSRnya sehingga saat ini telah terwujud sekolah ramah anak 39 sekolah SD, SLTP dan SLTA.

Demikian pula dengan peningkatan kapasitas melalui pembentukan gugus tugas dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai tingkat desa yang siap mewujudkan Kabupaten Sleman yang layak anak karena saat ini jumlah anak di Sleman mencapai 29 % dari Jumlah penduduk Sleman.

Sementara itu Wakil Bupati Sleman usai menerima penghargaan menyampaikan syukur atas diraihnya penghargaan ini karena merupakan kerja keras lintas sektor terutama Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Sleman beserta jajarannya serta gugus tugas yang membantunya.

Meskipun penghargaan yang diterima masih tingkat madya namun ini menjadi motivasi untuk 2 tahun ke depan dapat meraih penghargaan tingkat utama  Dengan meningkatkan kekurangan sarana dan prasarana fisik. Berbagai peraturan juga akan segera dibuat untuk melengkapi yang telah ada dan komitmen sudah terbangun sehingga tidak sulit meraih utama.

Upaya koordinasi dengan memperbaiki kelemahan fisik yang dapat menunjukkan Kabupaten layak anak, seperti dipintu gerbang masuk Kabupaten Sleman, taman-taman layak anak dan melengkapi sarana publik dengan sarana layak anak.

Ke depan menurut Wakil Bupati Sleman, akan mengupayakan pembinaan dan perlindungan terhadap peradilan anak yang sesuai dengan kondisi anak-anak sehingga harapannya anak yang terlibat masalah hukum dapat dibina sehingga kelak menjadi anak yang lebih baik lagi.

Sementara menurutnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak juga masih diperlukan. Berbagai kendala seperti banyak anak yang bukan anak Sleman yang tinggal di Sleman diatasi dengan melibatkan peran aktif orang tua kost serta para gugus tugas yang telah terbentuk di Sleman.