Sleman – Sampai dengan bulan April 2017, jumlah unit usaha PMA (Penanaman Modal Asing) di wilayah Kabupaten Sleman terdapat sebanyak 67 unit usaha dengan nilai investasi mencapai US$ yang menyerap tenaga kerja hingga 9000 orang. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sleman Sutadi Gunarto SH., ., pada acara Forum Komunikasi Investasi Kabupaten Sleman di Graha Sarina Vidi, Mlati, Sleman, Selasa (18/7).

Sedangkan untuk usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurutnya pada tahun 2017 tedapat 60 unit usaha dengan nilai investas iRp 3 Milyar dan menyerap orang tenaga kerja.

“Mulai Januari 2014 pengurusan ijin PMDN tidak perlu ke BKPM RI di Jakarta, tetapi cukup di DPMPP Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman nomer tahun 2014 tentang kewenangan penyelenggaraan perizinan peraturan Bupati Sleman nomor 33.1 tahun 2015”, kata Gunarto.

Sementara itu Assekda Bidang Administrasi Umum Arif Haryono SH., mewakili sambutan Bupati Sleman dalam acara yang dihadiri 100 orang pelaku usaha tersebut menyampaikan bahwa Sleman memiliki berbagai potensi ekonomi yang masih terbuka lebar dan menarik investor untuk mengembangkan investasi di berbagai bidang  usaha.

Potensi di berbagai bidang usaha tersebut didukung dengan lokasinya yang terletak di jalur ekonomi regional sebagai penghubung aktivitas pariwisata Jawa Tengah dan DIY.

Potensi ini juga didukung dengan ketersediaan tenaga kerja terdidik dan terampil, masyarakat yang ramah, heterogenitas, kemudahan aksesibilitas, keamanan yang kondusif, serta ketersediaan infrastruktur jalan, listrik dan air yang dibutuhkan investor dalam kapastas yang memadai.

“Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki tersebut tentunya menjadi poin tersendiri bagi Kabupaten Sleman untuk menjadi tujuan utama investor”, kata Bupati Sleman.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman senantiasa mendukung investasi pengembangan program kebijakan yang dikembangan adalah untuk menciptakan iklim investasi usaha yang terbuka,kondusif dan aman.

”Peningkatan derajat perekonomian secara holistik, juga perlu didukung dengan peningkatan investasi bagi pertumbuhan UKM sehingga mampu bersaing dalam mekanisme pasar dengan pelaku ekonomi lainnya dan mampu beradaptasi dengan perubahan menghadapi pasar bebas ASEAN,” tambah Bupati Sleman.

Sleman – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sleman mengadakan pembekalan bagi 285 PNS di lingkungan Pemda Sleman yang akan segera menjalani purna tugas, pada Senin (17/7) di Gedung Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sleman.

Sedianya 285 peserta pembekalan ini akan dibagi ke dalam 4 angkatan dan akan melakukan pembekalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, yakni antara bulan Juli sampai dengan Agustus.

Menurut, Suyono, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sleman, peserta akan diberikan materi pembekalan yang beragam.

“Ada kebijakan kepegawaian, kewirausahaan, BPJS, kan nanti harus ngurus sendiri, kemudian taspen (tabungan dan asuransi pensiun-red), lalu perbankan barangkali nanti dia wirausaha,” terang Suyono.

Tak tanggung-tanggung, dalam pembekalan ini, BKPP selaku pelaksana bekerja sama dengan sejumlah pihak sebagai pemateri, seperti BKN KANREG I Yogyakarta, PT TASPEN Yogyakarta, Fakultas Kedokteran UGM, Yayasan Lansia Yogyakarta, PWRI Sleman, BPJS Yogyakarta Cabang Sleman, dan lain sebagainya.

Bupati Sleman, Sri Purnomo, ditemui saat pembukaan pembekalan menyampaikan bahwa pembekalan ini sengaja diadakan sebagai bentuk antisipasi apabila ada PNS di Kabupaten Sleman yang belum siap merencanakan hal apa yang akan dilakukan setelah pensiun nanti.

“Dibekali eh mbok menawa (seandainya-red) sebagian PNS yang belum siap kita siapkan, yang belum pernah berwirausaha disiapkan dari hal-hal yang kaitannya dengan wirausaha,” jelas Sri Purnomo.

Sri Purnomo pun menghimbau kepada para PNS calon purna tugas untuk berhati-hati dalam mengelola dana pensiun “Saya ingatkan terkait investasi kerjasama yang diajak orang lain agar berpikir dua kali,” tutur Sri Purnomo.

Hal ini mengingat banyaknya kasus investasi bodong dengan embel-embel bagi hasil yang berlipat.

Sleman – Biaya untuk kesehatan dan pendidikan semakin mahal. Padahal untuk menghasilkan generasi penerus dibutuhkan dukungan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Dinas Sosial Kabupaten Sleman dengan slogan “Datang Sedih Pulang Senang” berkomitmen memberikan pelayanan prima.

“Sejak 2015, Dinas Sosial Kabupaten Sleman dengan sistem layanan dan rujukan terpadu telah melayani segala permasalahan sosial belum mempunyai jaminan pendidikan, kesehatan, dan keterlantaran,” kata Kepala Seksi Data Kesejahteran Sosial, Sigit Indarto, SE, .

Sedangkan untuk bulan Januari hingga Juni tahun 2017, Dinas Sosial Kabupaten Sleman dituturkan Sigit telah melakukan penanganan kurang lebih 5 ribu layanan dan rujukan.

Dedikasi Dinas Sosial terhadap masyarakat pun terlihat saat libur panjang lebaran tahun ini. Dinas Sosial Kabupaten Sleman tetap membuka pelayanan meski libur lebaran berlangsung.

“Selama cuti bersama kemarin, itu kita juga tetap melayani, kita bisa melayani kurang lebih sekitar 317,” tambah Sigit.

Sementara itu, pada hari pertama masuk kerja, hingga pukul 1 siang, Dinas Sosial Kabupaten Sleman setidaknya sudah melayani 141 pemohon. Kebanyak dari pemohon, mengajukan permohonan terkait Surat Keterangan Tidak Mampu.

“Khususnya untuk masuk sekolah,” jelas Sigit.

Selain untuk pendidikan, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial pun berasal dari segala permasalahan sosial lain, yakni kesehatan, dan keterlantaran. Dana yang diberikan juga beragam jika untuk pendidikan maksimal 3 juta rupiah, maka untuk kesehatan maksimal 5 juta rupiah dan untuk keterlantaran bergantung pada kasusnya.

Sleman – Bupati Sleman Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun melakukan sidak kehadiran PNS sekaligus pelayanan di beberapa kantor SKPD pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran Idul Fitri, Senin (3/7).

Pantauan ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT), serta Kantor Kecamatan Sleman.

Berdasarkan sidak yang dilakukan di keempat tempat tersebut hanya satu PNS yang tidak masuk karena sakit. “Di hari pertama ini seluruh PNS hampir semuanya masuk, hanya satu yang izin karena sakit,” ujar Sri Purnomo.

Terkait pelayanan pada hari pertama masuk kerja ini, Sri Purnomo juga menjelaskan bahwa aktivitas pelayanan sudah berjalan seperti biasa. Contohnya di Dinas Perhubungan, telah melakukan Uji KIR ke lebih dari 70 kendaraan saat pantauan dilaksanakan.

Mardiyana, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa pada hari biasa Uji KIR kendaraan rata-rata bisa mencapai 100 hingga 110 kendaraan per harinya. “Hari pertama masuk ini antusias awak kendaraan yang melakukan KIR cukup tinggi, pagi ini sudah mencapai 70 lebih kendaraan,” sebut Mardiyana.

Kantor Kecamatan Sleman menjadi tujuan akhir dari sidak yang dilakukan rombongan Bupati. Pelayanan di Kantor Kecamatan Sleman pun sudah berjalan seperti hari biasanya. Saat sidak berlangsung, tercatat 46 berkas pemohon administrasi kependudukan yang sudah masuk.

Di sela-sela sidak di Kantor Kecamatan Sleman ini, Sri Purnomo melakukan pemantauan pelayanan di Kantor Kecamatan Depok dengan memanfaatkan teknologi video call. Sri Purnomo melakukan video call langsung dengan Camat Depok dan petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Depok.

“Camat Depok melaporkan bahwa sudah ada 90 berkas pemohon administrasi kependudukan yang masuk. Aktivitas pelayanan juga sudah berjalan normal seperti biasanya seperti yang terpantau pada video call tadi,” tambah Sri Purnomo.

Tak lupa bupati menyampaikan harapannya untuk kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sleman yang tidak terkena sidak untuk dapat dapat menjalankan pelayanannya dengan baik dan lancar.

Sleman – Pemeriksaan kendaraan angkutan umum kembali dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman pada Rabu (14/6) di halaman Parkir Lapangan Denggung. Pemeriksanaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang telah sebelumnya dilaksanakan pada hari Senin (12/6) di Terminal Jombor.

“Jadi yang pertama kita laksanakan pada hari Senin, kita bekerjasama dengan Polres melaksanakan uji kelayakan di Jombor, tidak hanya kelengkapan surat-surat, kelengkapan kendaraan, tapi juga kesehatan bagi kru angkutan,” terang Kepala Dishub Sleman, Mardiyana.

Uji kelayakan yang melibatkan personil gabungan dari Dishub Provinsi, Satlantas, Polres Sleman, Denpom, Dandim Sleman, POLPP, dan BNNK Sleman ini, berlangsung dari pukul WIB.

Adapun kendaraan yang diperiksa cukup beragam, meliputi kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan umum baik bus antar kota antar provinsi, taksi maupun kendaraan travel.

“Semua, angkutan barang, angkutan penumpang akan kita periksa semua,” jelas Mardiyana.

Kendaraan yang diperiksa pun tidak hanya sebatas fisiknya saja, baik ban, rem, dan lampu, tapi juga kelengkapan administrasinya, yakni Surat Uji Kendaraan, izin trayek, SIM, dan STNK. Selama dua jam berlangsung terdapat 101 kendaraan yang diperiksa dengan beberapa hasil yang didapat.

“Yang ditilang uji berkala sebanyak 10 buah, STNK mati 4 buah, pembinaan untuk ban kanisiran ini menurun kalau kemarin 41 ada 7 sementara dari 101 ini hanya 5, baut yang hilang ada 1,” jelas Mardiyana.

Kepala Dishub Sleman juga mengungkapkan berkat adanya pembinaan secara terpadu ada beberapa bentuk pelanggaran yang kini menurun, seperti kendaraan dengan hand rem yang tidak normal hanya 1, lampu rem yang mati hanya 1, dan jumlah pembinaan terhadap sopir sebanyak 8 kendaraan saja.

Dengan adanya uji kelayakan ini, Mardiyana berharap baik kendaraan maupun supirnya berada dalam keadaan baik sebelum mudik dilakukan.

“Nanti supir-supir sudah ada perhatian jadi paling tidak nanti menjelang Lebaran, untuk kendaraan maupun awak-awak angkutan bis ini sudah bisa mempersiapkan diri,” tutur Mardiyana.