Sleman – Kecamatan Sleman sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Sleman ternyata masih terdapat 830 rumah yang tidak layak huni. Hal itu disampaikan Camat Sleman Drs Iriansyah saat acara Bedah Rumah Bantuan Bank Sleman di Padukuhan Sleman III Triharjo Sleman, Selasa (15/12). Bantuan tepatnya rumah Ny Sudarini.

Untuk tahun 2015 di wilayah Sleman juga mendapat bantuan bedah rumah dari Kementrian Sosial RI untuk Desa Triharjo 40 rumah dan desa Pandowoharjo 40 rumah. Selain bedah rumah Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Sleman juga memprogramkan beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu dengan bantuan pengambilan ijazah bagi yang masih menunggak SPP untuk 10 anak.

Dalam kesempatan tersebut Iriansyah juga menerima bantuan beasiswa dari Bank BPD DIY Cabang Sleman, PT Primisima dan PC GKBI Medari. Direktur Utama Bank Sleman, Muh Sigit SE MSI  menyampaikan bantuan bedah rumah ini merupakan program CSR Bank Sleman sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. Untuk tahun ini sebesar Rp 50 juta untuk 5 rumah dibagi dalam 5 desa masing-masing Rp 10 juta.

Selain bedah rumah program CSR Bank Sleman juga beasiswa, sunatan massal, pembagian sembako dan pemberian kredit tanpa bunga bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan dengan seleksi yang ketat agar tepat sasaran.

Bupati Sleman dalam sambutan yang dibacakan oleh PJ Sekda Drs Iswoyo Hadiwarno mengatakan bantuan Bank Sleman ini menunjukkan betapa besarnya perhatian perbankan pada masyarakat Sleman. Perhatian tersebut merupakan bentuk sinergi yang tepat dan memberikan motivasi untuk terus bangkit dan terus berupaya mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik lagi dan lebih sejahtera.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa program bedah rumah yang tengah di launching saat ini telah banyak membantu program pengentasan kemiskinan selain itu program bedah rumah adalah merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman yang terus dilakukan di berbagai bidang.

Untuk merealisasikan misi tersebut, kebijakan Pemkab Sleman adalah lebih pada upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui Pemberdayaan masyarakat ini, Pemkab Sleman berupaya memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu mandiri, berkarya, berusaha serta dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal dan berkesinambungan.

Melalui program-program pemberdayaan ini pula, masyarakat diharapkan turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan bersama-sama pemerintah mewujudkan kesejahteraan.

Secara total rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri ataupun stimulan dari pemerintah sebanyak unit. Stimulan yang diberikan pemerintah baik melalui APBD maupun bantuan Kepmenpera meliputi unit rumah, dengan anggaran sebesar  9,33 milyar rupiah lebih. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sleman juga berusaha menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan dengan membangun Rusunawa.

Pada tahun 2010 sampai 2014 telah terbangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 5 twin blok terdiri dari 1 twin blok di Padukuhan Dabag, Condongcatur, Depok dan 4 twin blok di Padukuhan Jongke, Sendangadi, Mlati. Jumlah ini menambah jumlah rusunawa yang telah terbangun sebelumnya sebanyak 6 twin blok.

Sleman – Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DPPK) Sleman telah menunjuk dua dusun di Kecamatan Seyegan sebagai sentra pengembangan minapadi. Metode tanam tersebut diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Minapadi  merupakan metode menanam padi yang dipadupadankan dengan budidaya ikan dalam satu lahan. Dalam metode ini, lahan sebagai media tanam padi dijadikan sebagai kolam budidaya ikan,” kata Kepala DPPK Sleman, Ir Widi Sutikno MSi di Sleman, Senin (14/12).

Dijelaskan Widi bahwa sebagai pilot project, motede ini dikembangkan di Dusun Kandangan, Desa Margodadi, dan Dusun Cibuk Kidul, Desa Margoluwih, Seyegan. Sedikitnya telah ada 25 hektare sawah dikelola sebagai mina padi.

Melalui metode ini, petani akan mendapatkan hasil dari panen ikan dan panen padi. Dalam metode ini lanjutnya, petani diminta menggunakan padi varietas ciherang, sedangkan ikan yang dibudidayakan adalah nila. Rencananya ke depan, metode ini akan dikembangkan dengan varietas padi dan ikan lainnya seperti gurameh.

“Sebagai tahap awal, jumlah ikan yang ditebar sebanyak 7,8 ton atau 312 ribu ekor. Sementara benih padi yang disemai sebanyak 50 Kg per Ha, atau 1,25 ton. DPPK menargetkan hasil produksi pada musim panen nanti sebanyak 7,5 ton per Ha gabah kering dan dua ton per Ha ikan nila,” paparnya.

Widi menjelaskan untuk mengembangkan teknik pertanian tersebut, DPPK Sleman menggandeng Food and Agriculture Organization (FAO) dan masyarakat dalam melakukan pengembangannya. Sementara anggaran pilot project ini dibiayai oleh APBD Sleman sebesar RP 1,3 miliar dan bantuan Rp 957,12 juta melalui program FAO.

Selain itu, pilot project yang menjadi percontohan nasional ini juga didukung dana swadaya masyarakat sebesar Rp 345 juta. Harapannya bisa dipanen di minggu ketiga atau keempat bulan Desember. Nanti akan kami pasarkan di wilayah DIY dan sekitarnya.

Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman mulai mendistribusikan logistik Pilkada ke desa-desa dengan pengawalan polisi. Pelepasan armada truk pengangkut logistik Pilkada tersebut dilakukan Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi dari halaman gudang logistik KPU Sleman, Senin (7/12). Hadir dalam pelepasan logistik antara lain Kapolres Sleman, AKBD Faried Zulkarnaen, Dandim 0732 Sleman Bambang Kustiwa dan Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi.

Menurut Ahmad Shidqi, distribusi Logistik dilakukan dua hari (Senin dan Selasa, 7-8/12–red). Hari Senin untuk 11 Kecamatan diantaranya Kecamatan Prambanan, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Depok, Mlati, Gamping, Cangkringan, Moyudan dan Minggir. Sedang untuk hari Selasa (8/11) distribusi logistik untuk 6 Kecamatan yaitu Seyegan, Godean, Pakem, Turi, Tempel dan Sleman.

“Distribusi dilakukan sejak pukul WIB hingga pukul WIB, hari pertama untuk kecamatan terjauh dan TPS dengan pemilih terbanyak,” kata Ahmad Shidqi.

Dijelas Ahmad Shidqi, pendistribusian logistik Pilkada ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan yaitu polisi, Satpol PP dan Linmas. Logistik didistribusikan langsung ke desa-desa dan esok harinya baru didistribusikan ke TPS-TPS.

“Jumlah TPS di Sleman sebanyak , untuk 1 TPS mendapatkan 3 bilik bersama alat kelengkapan dan kebutuhan Pilkada lainnya,” tutur Ahmad Shidqi.

Untuk surat suara dikatakan Ahmad Shidqi sudah lengkap dan terpenuhi semua, termasuk surat suara yang rusak 800 sudah diganti. Termasuk tamplete untuk difabel juga sudah terpenuhi. Ketika ditanya keterlibatan aparat kepolisian dalam pendistribusian logistik ini dikatakan Ahmad Shidqi bahwa keterlibatan kepolisian dalam distribusi ini karena logistik Pilkada merupakan barang-barang milik negara serta untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan Pilkada.

“Selain untuk menjamin keamanan dalam proses Pilkada, keterlibatan kepolisian juga untuk menjaga kekhuatiran dari adanya gangguan yang ada. Gangguan itu bisa berupa gangguan lalu lintas di jalan dan gangguan yang bisa mengancam pelaksanaan Pilkada,” kata Ahmad Shidqi.

Untuk menjaga logistik di desa selain melibatkan polisi juga melibatkan Linmas desa. Di desa tercatat ada 11 linmas dan 31 linmas untuk Kecamatan. Sementara Gatot mengatakan pendistribusian logistik ini merupakan tahapan Pilkada serentak 9 Desember. Dan saat ini sudah memasuki hari tenang tidak ada kegiatan apapun dari masing-masing pasangan calon. Bahkan atribut kampanye juga sudah harus diturunkan.

Sleman – Menjelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman terus mengadakan sosialisasi Pilkada. Sosialisasi kali ini dengan sasaran penyandang disabilitas di Sleman yang berlangsung di Kantor KPU Sleman, Selasa (1/12). 

Bersamaan dengan sosialisasi Pilkada yang dihadiri sekitar 60 penyandang  tunanetra tersebut juga dilakukan simulasi pemilihan dengan menggunakan kartu suara seperti yang akan dilaksanakan dalam Pilkada. Simulasi mulai dari pengenalan nama-nama calon Bupati dan Wakil Bupati, gambar, visi misinya.

Selanjutnya para penyandang disabilitas mempraktekkan cara menggunakan hak pilihnya mulai dari meraba kartu suara, masuk bilik, memilih hingga memasukkan kartu suara di kotak suara.

“Kartu suara untuk penyandang tuna netra dilubangi yang kemudian dimasukkan gambar calonnya. Mereka akan mencoblos gambar melalui lobang yang sudah ada dalam kartu suara,” kata Komisioner KPU Sleman Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas, Indah Sri Wulandari.

Sementara Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi mengatakan  kegiatan sosialisasi Pilkada bagi penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk membantu penyandang tuna netra dalam peran sertanya di Pilkada mulai  pemungutan dan penghitungan suara.

“Kegiatan sosialisasi KPU ini bukan yang pertama dan sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi dengan sasaran berbagai kalangan,” kata Ahmad Shidqi.

Dengan sosialisasi ini harapannya semua pihak bisa berpartisipasi aktif mengawal pelaksanaan  Pilkada. Di Sleman sehingga Pilkada bisa berjalan lancar. Berkaitan dengan pemilu akses dijelaskan Ahmad Shidqi, KPU Sleman sudah menerapkan prinsip-prinsip aksebilitas non diskriminasi artinya tetap memfasilitasi dan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Untuk memfasilitasi penyandang tunanetra ini KPU Sleman sudah menyediakan tamplate untuk tuna netra. Sesuai DPT Pilkada Sleman tercatat ada 238 pemilih tuna netra. Dan jumlah pemilih tuna netra ini dapat bertambah. Pendataan dilapangan jumlah pemilih tuna netra bertambah dan KPU telah menyediakan 985 tamplate yang akan didistribusikan di semua PPS yang di setiap desa ada 8 sampai 9 PPS.

Sedang untuk penyandang tuna daksa dikatakan Ahmad Shidqi juga diperhatikan KPU. Sebab sudah ada buku panduannya diantaranya dalam membuat TPS harus memudahkan akses bagi tuna daksa.

Sleman – Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemkab Sleman dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ”Veteran” Yogyakarta telah berlangsung di Ruang Rapat Setda B Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Kamis (26/11). Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi melakukan penandatanganan naskah kesepakatan kerjasama dilanjutkan oleh Sari Bahagiarti selaku Rektor UPN ”Veteran”.

Dalam acara tersebut ikut hadir Dekan Fakultas Ekonomi, Dekan Fakultas Fisip, Wakil Dekan II Fakultas pTeknik Mineral, Ka. Prodi Informatika, Sekretaris LPPM, Ka. Pusat pengabdian masyarakat serta Kabag Kerjasama dan Alumni. Serta dari jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Sleman, yakni Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemkab Sleman dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ”Veteran” Yogyakarta dilakukan sebagai komitmen bersama sekaligus menjadi payung hukum bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kerja sama.

Ruang lingkup kerjasama yang tertuang dalam nota kesepakatan meliputi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya, pengabdian kepada masyarakat dan praktek kerja lapangan, kuliah kerja nyata, dan atau kegiatan dengan nama lain yang sejenis.

Dalam sambutannya Gatot  menyampaikan, bahwa dengan ditandatanganinya MoU ini, Pemkab Sleman menaruh harapan besar kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai salah satu universitas di wilayah Kabupaten Sleman atas kontribusinya dalam pembangunan di Kabupaten Sleman.

“Semoga pertemuan ini, menjadi momentum peningkatan pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta kedepan,” kata Gatot.

Sedang Rektor UPN Sari Bahagiarti menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemkab Sleman dan UPN sudah berlangsung sejak lama, sehingga diharapkan dengan adanya penandatanganan kerja sama (MoU) ini dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kerja sama yang telah, sedang dan akan dilakukan.

Beliau juga menyampaikan bahwa UPN “Veteran” bertempat di Kabupaten Sleman sehingga UPN “Veteran” akan berkontribusi dalam  pembangunan Kabupaten Sleman sesuai kemampuan dan ranah/porsinya sesuai dengan tata aturan yang berlaku.