Dalam Pilkada Masyarakat Dihimbau Gunakan Hak Pilih

Sleman – Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Shidqi ymenghimbau masyarakat, agar menggunakan hak suara mereka dengan sebaik mungkin, pada agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 9 Desember 2015  mendatang.‬

‪Untuk itu, para pemilih di wilayah Sleman diharapkan, betul-betul mencermati visi-misi serta berbagai program kerja, yang ditawarkan dua pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, baik itu pasangan Yuni-Danang maupun pasangan Sri Purnomo dan Sri Muslimatun (Santun).‬

‪Apalagi para kontestan peserta Pilkada kata Shidqi, selain sudah melakukan kampanye tatap muka langsung dengan masyarakat, mereka juga sudah mengikuti kegiatan debat publik yang disiarkan salah satu televisi swasta lokal.‬

‪”Masyarakat agar melihat, mencermati visi-misi dan program para kandidat, untuk menentukan pilihan pada tanggal 9 Desember nanti,” kata Shidqi di kantornya, Rabu (25/11).‬

‪Terkait pelaksanaan debat Pilkada Sleman putaran pertama yang berlangsung tanggal 21 November lalu, Shidqi menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut, karena sempat terjadi gangguan teknis ketika disiarkan salah satu stasiun televisi lokal, yang menyebabkan debat harus diulang dari awal.‬

‪”Evaluasi kami lakukan agar nanti pada pelaksanaan debat putaran berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi”, katanya.***




GKR Hemas Donasikan Gaji Bulan Desember dan Januari Untuk BKL Moyudan

Gejog LesungSleman – Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas mendonasikan gajinya untuk bulan Desember 2015 dan Januari 2016 kepada BKL “Mugi Waras”, Blendung Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Sleman. Gaji bulan Desember sebesar Rp 10 juta untuk membeli sarana prasarana kegiatan BKL yakni gejog lesung maupun pengeras suara, sementara gaji bulan Januari 2016 sebesar Rp 10 juta dialokasikan untuk pembelian keranda.

Hal tersebut dilakukan GKR Hemas setelah mendengar keluhan dari pengurus BKL “Mugi Waras” yang sangat membutuhkan sarana tersebut. Usai melihat kegiatan BKL “Mugi Waras” GKR Hemas  merasa salut dengan kegiatan lansia di  BKL “Mugi Waras”, Blendung, Sumbersari Moyudan. Karena lansia tidak merasa berhenti,  tetap produktif, tetap sehat, tetap optimis membimbing dan membantu anak cucu dan melihat aktivitas mereka.

Kegiatan kunjungan yang dikemas dalam bentuk dialog dan penyerapan informasi juga menghadirkan nara sumber dari DIY yakni Kepala Dinas PU DIY dan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan DIY serta pejabat DIY lainnya. Kedatangan GKR Hemas disambut dengan kesenian tek-tek dan menyaksikan  kegiatan keterpaduan Posyandu lansia, senam lansia, kegiatan kerohanian seperti pengajian, pangrukti loyo muslim dan katholik, kegiatan sembahyangan.

Juga kegiatan kesenian berupa sholawatan, gejok lesung dan angklung. Kegiatan juga terintegrasi dengan kegiatan ekonomi produktif berupa UPPKS lansia dengan kegiatan bidang pertanian antara lain budidaya jamur merang, perikanan, peternakan itik, kegiatan kerajinan membuat kasur, besek, tikar dan tempe. GKR Hemas juga sempat meresmikan Mushola Al Janah yang sebagian besar untuk kegiatan lansia.

Menurut Ketua  BKL “Mugi Waras”, dengan lansia 81 orang umur 60 tahun ke atas dan dengan 59 BKL dan 15 kader, kegiatan yang juga dilaksanakan yakni home care dan day care dan kegiatan senam tiga generasi (yang juga ditampilkan dalam acara penyambutan) yaitu senam yang diikuti oleh semua anggota keluarga yang terdiri dari anak (cucu) dewasa (orangtua) dan lansia (kakek/nenek).

Senam tiga generasi ini merupakan hasil kerjasama antara BKKBN Sleman bersama dengan  FPOK UNY dibawah bimbingan Ny Fajar  dan PLKB Moyudan, tokoh masyarakat Blendung. Senam ini telah dilaksanakan setiap hari Jumat pagi di Balai Desa Sumbersari. Tujuan senam ini adalah menciptakan  keharmonisan keluarga sehat cucu, anak dan nenek/kakek.




Belasan Surat Suara Pilkada Sleman Mengalami Kerusakan‬

Sleman – KPU Kabupaten Sleman mulai hari  Kamis (19/11) telah melakukan proses sortir surat suara, yang akan digunakan pada pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember mendatang.‬ ‪Kegiatan tersebut berlangsung selama  tiga hari hingga Sabtu (21/11) bertempat di Gudang Komisi Pemilihan Umum, yang menempati bekas Kantor Kementerian Agama setempat.‬

‪Anggota KPU Sleman Bidang Logistik dan  Keuangan, Aswino Wardhana saat memantau proses sortir surat suara  mengatakan, dari total lembar surat suara yang disortir sudah dalam posisi terlipat sejak dikirim dari percetakan. Hal itu memudahkan petugas untuk menghitung kebutuhan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).‬

‪”Saat ini kita tinggal membuka dan melihat, jika ada surat suara rusak kemudian dihitung lagi kebutuhannya, proses sortir juga untuk mengetahui jika nanti ada surat suara yang terselip,” kata Aswini, Jumat (20/11).‬

‪Sementara ini kata Aswino, sudah ditemukan belasan lembar surat suara rusak, baik karena potongan kertas tidak simetris maupun lunturnya tinta pada kertas suara, sehingga nanti akan langsung ditukarkan ke percetakan.‬

‪”Jika ditemukan kerusakan akan diganti dengan yang lebih bagus, setelah semua (yang rusak, red) terkumpul baru kita mintakan pengganti ke percetakan,” kata Aswino.‬

‪Sedangkan proses sortir surat suara melibatkan petugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memenuhi kebutuhan bagi masing-masing Kecamatan di Sleman.




229 PNS Sleman Terima SK Pensiun

Serahkan SK PensiunSleman – Sebanyak 229 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menerima SK pensiun TMT 1 Januari hingga 1 Juni 2016 di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman, Kamis (19/11). Dengan perincian per 1 Januari 29 orang, per 1 Februari 39 orang, per 1 Maret 14 orang, per 1 April  51 orang, per 1 Mei 46 orang dan per 1 Juni 50 orang.

Sementara untuk PNS terbanyak dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sleman mencapai 177 orang, sisanya dari SKPD di Kabupaten Sleman. SK pensiun diserahkan oleh Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi didampingi Kepala BKD Sleman Drs Iswoyo Hadiwarno dan Pemimpin Bank BPD Sleman yang juga memberikan bingkisan kepada para penerima SK pensiun.

Gatot menyampaikan bahwa seluruh prestasi baik dalam pembangunan, kesejahteraan dan keamanan masyarakat yang telah dicapai hingga saat ini, merupakan hasil dari kerja keras bersama PNS penerima SK pensiun kali ini. Melewati masa-masa hingga menerima SK pensiun seperti pada saat ini merupakan anugerah yang patut disyukuri.

Banyak pula PNS yang terpaksa mengajukan pensiun dini dikarenakan sakit atau alasan lain. Tidak sedikit pula PNS yang harus diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan pelanggaran berat.

Namun demikian, menurut Gatot  purna tugas bagi PNS bukanlah akhir dari suatu pengabdian, melainkan merupakan wujud keberhasilan pengabdian dalam melaksanakan amanah sebagai pamong projo. Menjalani masa pensiun atau purna tugas perlu direncanakan dengan baik, karena melalui perencanaan masa pensiun yang baik akan dapat membantu mengatasi berbagai tantangan hidup di masa pensiun.

“Masa pensiun juga bukan berarti bahwa segala aktifitas terhenti, namun hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu awal untuk mengabdi pada masyarakat dengan waktu yang lebih lama, bapak/ibu dapat tetap produktif dalam berkegiatan, dengan memberi sumbangsih ide, gagasan, pemikiran serta secara aktif membangun lingkungan masyarakat masing-masing,” kata Gatot.

Berbagai pengalaman selama bekerja sebagai PNS baik keberhasilan, prestasi maupun hambatan yang pernah dihadapi dapat menjadi modal untuk berkarya di tengah masyarakat. Bahkan para pensiunan dapat fokus mengembangkan hobi tersebut sebagai sebuah usaha yang menjanjikan. Dengan terus berkegiatan dan beraktifitas baik secara fisik maupun mental dalam lingkungan sosial dapat mendinamiskan kehidupan di masa pensiun.




Pemkab Terus tingkatkan Kualityas Pelayanan Masyarakat

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan pula dengan peningkatan ketertiban masyarakat dan menciptakan stabilitas keamanan.

“Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan selama lima tahun semakin baik. Hal tersebut terlihat dari kesadaran untuk mencatatakan administrasi kependudukanya. Cakupan penerbitan KTP tahun 2014 sebesar 98,00%, sedangkan cakupan pelayanan KK tahun 2014 mencapai 100%,” kata Asisten Bidang Administrasi Sleman, Djoko Handoyo SH disela-sela menerima studi banding dari DPRD Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat di Pemkab Sleman, Senin (16/11).

Dikatakan Djoko Handoyo bahwa Pelayanan terhadap akta kependudukan dan pencatatan sipil terus diupayakan. Jumlah pelayanan kependudukan Kebijakan pemerintah dengan pengembangan KTP elektronik, dilakukan dengan mempersiapkan infrastruktur dan sistem pengelolaanya. Perekaman data dalam sistem e-KTP mencapai 98,54% dari data penduduk wajib perekaman.

Upaya yang dilakukan selain sosialisasi juga dengan sistem jemput bola bagi warga yang rentan fisik. Proses ini berjalan cukup baik, didukung dengan sistem pelaporan dan data base kependudukan Kabupaten Sleman yang telah dilakukan dengan sistem online di semua kecamatan.

Disampaikan pula bahwa misi memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana publik, dan meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari.

Untuk pengembangan kehutanan di Sleman lebih diorientasikan untuk perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Hal ini karena konsekuensi wilayah Sleman sebagai wilayah resapan air.

Kebijakan yang diambil adalah pemulihan lahan kritis, mengintensifkan penghijauan dengan berbagai gerakan di masyarakat dan memperbanyak pembuatan ruang terbuka hijau. Luas lahan kehutanan selama kurun waktu 5 tahun (2010-2014) berhasil ditingkatkan sebesar  25,58% dari 5,05 ribu ha menjadi 6,34 ribu ha.

Adapun upaya-upaya untuk pemulihan lahan kritis juga menunjukkan hasil yang cukup signifikan terutama pasca Erupsi Merapi tahun 2010. Lahan kritis yang telah dipulihkan pada tahun 2010 seluas  ,17 ha meningkat menjadi ,51 ha pada tahun 2011 . Keberhasilan ini disebabkan karena partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kehutanan secara berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat dan kelompoktani kehutanan dalam pembangunan.***