Sleman – Untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun Korpri ke 44 tahun 2015 ini Sekretariat Korpri Kabupaten Sleman bekerjasama Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman mengadakan kegiatan olah raga berupa pertandingan Sepak Takrow, Gobag Sodor, Bakiak dan Egrang antar Dinas, Badan, Kantor, BUMD, Kecamatan dan UPT se Kabupaten Sleman. Pertandingan dan lomba tersebut berlangsung di lapangan Pemda Jumat (6/11).

Olah raga yang dipertandingkan tersebut, untuk cabang Sepak Takrow diikuti 20 tim, Gobag Sodor diikuti 32 tim dan hanya kusus Putri, Bakiak diikuti lebih dari 25 tim khusus untuk putra dan egrang diikuti lebih dari 25 peserta juga khusus untuk putra. Salah satu panitia Drs Agus Supatmoko MM saat dijumpai di lapangan Pemda antara lain menyampaikan bahwa lomba dan pertandingan olh raga tersebut dalam rangka menyemarakkan hari jadi Korpri ke 44.

Lebih lanjut disampaikan bahwa lomba tersebut dimaksudkan sebagai sarana silaturahmi  dan meningkatkan kesehatan dengan jalan olah raga. Disamping itu juga sebagai pelestarian olahraga tradisional yang saat ini sudah jarang diadakan. Padahal oleh raga tersebut biayanya sangat murah, namun hasilnya dalam rangka peningkatan kesehatan sangat luar biasa.

Disamping itu juga sebagai sarana pelestarian olahraga tradisional , agar generasi muda saat ini dan yang akan datang lebih mencintai olah raga tersebut. Ditambahkan pula bahwa para pemenang lomba dan pertandingan tersebut akan menerima trophy dan uang pembinaan.

Hasil lomba dan pertandingan tersebut, untuk cabang Bakiak juara I BNNK Sleman, juara II UPT Moyudan, juara III Pol PP I cabang Egrang juara I Basuni dari UPT Cangkringan, juara II Andi Bardan dari UPT Ngaglik dan juara III Agus Turohman dari UPT Pakem.

Sleman – Menanggapi terjadinya kebakaran hutan di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman terus menggalang koordinasi dengan berbagai pihak termasuk diantaranya adalah Forum Pengurangan Resiko Bencana Sleman.

Dalam waktu dekat ini, BPBD Sleman akan menggelar apel siaga bencana yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Pejabat Bupati, Ir Gatot Saptadi pada Sabtu, (7/11). Demikian yang disampaikan Gatot Saptadi ketika menerima audiensi dengan Forum Pengurangan Resiko Bencana  di Kantor Sekretariat Daerah Sleman, Jumat (6/11).

Terkait masih ditemukannya kegiatan penambangan pasir di wilayah Gunung Merapi, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Mineral (Dinas SDAEM), Aji Wulantoro SH menjelaskan bahwa setiap laporan mengenai pelanggaran izin penambangan akan diteruskan ke Dinas SDAEM Pemda DIY yang saat ini memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran penambangan.

Berdasar UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka peran Dinas SDAEM di Kabupaten Sleman lebih berperan sebagai katalisator. Meski kewenangan penindakan pelanggaran ada di tingkat Provinsi namun Aji menegaskan bahwa setiap Dinas SDAEM Sleman tetap akan meneruskan setiap keluhan yang disampaikan.

Dalam kesempatan tersebut Mart Widarto dari Forum Pengurangan Resiko Bencana juga menanggapi sejumlah pembangunan apartemen di wilayah Sleman. Terkait hal ini Sekertaris Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Perijinan Terpadu, I Wayan Gundana menjelaskan bahwa perizinan di Sleman diatur sebagaimana legal formal yang telah ditentukan.

“Untuk itu diharapkan masyarakat juga memberikan feedback positif atas upaya pemerintah memberikan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan turut mengawasi pembangunan-pembangunan di Sleman,” tambah Gatot Saptadi.

Sleman – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sleman menemukan 38 orang pemilih tetap untuk Pilkada yang terdaftar di Desa Sidoarum Kecamatan Godean, justru masuk dalam daftar pemilih di dua desa lain pada kecamatan yang sama.

Sebanyak 19 orang diantaranya masuk di TPS 13 Desa Sidokarto, sedangkan 19 orang lainnya tercantum sebagai pemilih di TPS 11 Desa Sidorejo, seluruhnya sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disahkan KPU Sleman pada tanggal 1 Oktober lalu.

”Ada warga dari Desa Sidoarum yang masuk di dua desa lain, jadi ini nyasar”, ungkap Anggota Panwaslu Sleman Sutoto Jatmiko di kantornya, Kamis (5/11).

Terkait persoalan ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar pemilih pada satu desa yang terdaftar di tempat lain bisa mencoblos di TPS sekitar tempat tinggal mereka, sehingga tidak ada satu orangpun yang kehilangan hak pilih. Sutoto juga berharap kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar melakukan pemetaan, sehingga TPS yang mendapat tambahan pemilih, surat suara cadangannya yang hanya 2,5 persen mencukupi.

”Karena ini kalau kita hitung, jika dikumpulkan dalam satu TPS tentu cadangan surat suara tidak mencukupi,” kata Sutoto.

Terpisah, Anggota KPU Sleman Imanda Yulianto mengatakan, terkait kasus pemilih nyasar di wilayah Kecamatan Godean pihaknya siap memfasilitasi formulir A5, agar mereka bisa melakukan pencoblosan di desa tujuan sesuai domisili. Upaya koordinasi dengan PPK Kecamatan Godean juga sudah dilakukan, untuk melakukan simulasi terkait dengan ketersediaan surat suara.

”Itu nanti disimulasikan, kira-kira akan ditempatkan di TPS dimana saja, yang pasti kita harapkan agar tidak terlalu jauh dengan lokasi mereka tinggal,” kata Imanda.

Imanda juga mensinyalir, kejadian itu akibat kesalahan sistem ketika berlangsung proses pendataan pemilih, meski mereka telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pihaknya kini berupaya mencari tahu faktor penyebab persoalan tersebut.

‪”Kita tidak menyalahkan sistem tapi mungkin ada kaitannya dengan itu, tapi kita masih mencari permasalahan kenapa sampai terjadi seperti ini,” tutur Imanda.

Sleman – Alokasi Dana Desa Kabupaten Sleman pada tahun 2016 dianggarkan mengalami kenaikan 225% dibandingkan tahun 2015. Bila tahun ini Dana Desa Sleman sebesar Rp 28 miliar maka pada tahun depan meningkat menjadi Rp 63,01 miliar. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Dr Boediarso Teguh Widodo dalam acara Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Aula lantai III Pemkab Sleman, Kamis (5/11).

Menurut Boediarso dengan bertambahnya alokasi Dana Desa pada tahun 2016 maka nantinya setiap desa di Kabupaten Sleman rata-rata akan menerima lebih dari Rp 700 juta. Boediarso mengatakan kebijakan pengalokasian dana desa yang semakin besar dalam struktur anggaran keuangan nasional ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang revolusioner dan radikal.

Kebijakan ini dikatakan Boediarso radikal karena merupakan perubahan yang sangat drastis dalam penganggaran dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Boediarso di hadapan perangkat Desa dan Camat yang hadir juga berharap agar mereka dapat memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya. Untuk itu Boediarso mengajak seluruh perangkat desa untuk meningkatkan kinerjanya agar bisa meraih reward.

“Meski dana desa sudah dianggarkan namun kemampuan setiap daerah berbeda-beda dalam memanfaatkannya. Sebagai gambaran dari 434 Kabupaten/Kota baru sebanyak 220 Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pelaksanaan dana desa,” kata Boediarso.

Ditambahkan pula bahwa  terdapat beberapa alasan pemerintah daerah tidak menyalurkan dana desa yaitu ada beberapa daerah yang menambahkan persyaratan penyaluran dana desa berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes sehingga menyulitkan bagi desa untuk segera menerima dana desa, ada daerah yang belum menetapkan beberapa peraturan teknis, ada kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum karena kesalahan administrasi dan belum optimalnya pelaksanaan pelatihan kepada perangkat desa dan terlambatnya pendampingan desa.

Sementara anggota Komisi I DPR RI Dr H Sukamta menyampaikan bahwa adanya dana desa yang diturunkan langsung dari pusat langsung ke desa ini menjadi peluang untuk meningkatkan pembangunan di desa. Sukamta mengatakan adanya dana desa merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada pembangunan di desa. Hal ini menunjukkan perubahan paradigma pembangunan di Indonesia yang selama ini terkonsentrasi di kota-kota besar berubah menjadi di desa-desa.

Sukamta berharap dana desa bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri sehingga selain membangun sekaligus membuka lapangan kerja. Sukamta yakin Sleman dapat memanfaatkan dana desa dengan baik mengingat potensi SDM yang sangat memadahi karena merupakan kota pelajar. Bahkan Sukamta juga menyampaikan bahwa Sleman layak bila ditunjuk sebagai pilot project.

Sementara  Plt Asisten Bidang Pemerintahan Jasim Sumirat SH menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2015, Kabupaten Sleman mendapatkan alokasi Rp 28 miliar yang telah dialokasikan ke 86 desa dengan Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Desa. Berdasarkan keputusan tersebut dengan formulai pembagian berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa mendapatkan rata-rata sebesar Rp 300 juta.

Dana tersebut pada tahap I telah disalurkan sebanyak 40% sebesar RP 11,2 miliar dari rekening kas daerah langsung ke rekening kas desa dengan syarat menyampaikan APBDesa yang telah didahului RPJMDesa dan RKP Desa.

Sedangkan untuk tahap II, dana sebesar Rp 9,6 miliar telah diterima di rekening kas daerah dan telah disalurkan ke 74 desa yang telah menyampaikan laporan realisasi semester I. Sedangkan untuk 8 desa lain terus didorong untuk segera menyusun laporan dalam waktu dekat sehingga seluruh dana desa tahap II segera terselesaikan.

Jazim berharap penyelenggaraan sosialisasi menjadi media yang tepat bagi aparat desa untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola dana desa dan menyusun laporan realisasi penggunaan desa secara transparan dan akuntabel.

Sleman – Untuk meningkatkan peran serta masyarakat  untuk memperkuat dan mempercepat sasaran program kegiatan PKK KB Kesehatan, dilakukan pencanangan kegiatan PKK KB Kesehatan di tingkat Kabupaten Sleman. Demikian  disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman, Hj Sri Wahyuni Gatot Saptadi saat acara pencanangan  PKK KB Kesehatan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Selasa (3/11).

Menurut Sri Wahyuni untuk memotivasi pelaksanaan yang dilaksanakan berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga dasa wisma, juga diadakan 4 jenis lomba yakni untuk Pelaksana terbaik kegiatan PKK KB Kesehatan, Pelaksana terbaik Posyandu, LBS dan PHBS. Untuk Evaluasi tingkat Kabupaten akan dimulai 2 November hingga 2 Desember 2015.

Sementara oleh Assek II Bidang Pembangunan, Dra Suyamsih MPd mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas keluarga masyarakat Sleman, melalui keterpaduan kebijakan dan pelaksanaan program di berbagai bidang. Dengan program yang terintegrasi dan sinergis diharapkan upaya-upaya di bidang KB, Kesehatan dan pemberdayaan perempuan dapat semakin meningkatkan capaian kesejahteraan masyarakat.

Meskipun angka kematian bayi dan kematian ibu serta derajat kesehatan masyarakat sudah cukup baik namun masih diperlukan usaha keras untuk memberikan pemahaman bahwa kaum ibu, baik yang tergabung dalam PKK maupun ibu rumah tangga lainnya memiliki peran yang cukup dominan dalam peningkatan kualitas keluarga.

Suyamsih juga menyampaikan kesadaran masyarakat Sleman dalam melaksanakan program KB juga semakin tinggi. berdasarkan pendataan bidang keluarga berencana pada tahun 2014 jumlah  jumlah  jiwa dalam setiap keluarga yaitu 3,44 jiwa. Sampai dengan tahun 2014 prevalensi KB dapat dipertahankan di atas 97%. Pada akhir tahun 2014 jumlah peserta KB aktif sebanyak peserta dengan jumlah peserta baru sebanyak peserta dan jumlah pasangan usia subur (PUS) tercatat pasangan.

Perkembangan keikutsertaan KB pria dan wanita mengalami peningkatan. Jumlah KB pria pada tahun 2014 meningkat 16,19% dibandingkan kondisi tahun 2010. Sedangkan peserta KB wanita meningkat 11,74% dari orang menjadi pada tahun 2014.