Sleman – Pelaksanaan Haji tahun ini dapat dikatakan berjalan lancar sesuai dengan harapan, walaupun terdapat beberapa musibah yang menimpa jamaah haji tahun 2015 ini. Musibah robohnya crane di Masjidil Haram dan  peristiwa jemaah haji berdesakan di Jalan 204, Mina juga menelan banyak korban jemaah haji Indonesia.

“Peristiwa tersebut memang di luar kehendak kita sebagai manusia adalah sesuatu yang kita maknai sebagai takdir Allah,” kata Penjabat  Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi ketika mangayubagyo Haji di Rumah Dinas Bupati, Kamis (22/10).

Lebih lanjut disampaikan Gatot bahwa sukses dalam ibadah haji dengan meraih haji yang mabrur, baik mabrur secara personal maupun secara sosial. Hal ini ditandai dengan peningkatan amal saleh dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kemabruran haji akan sangat ditentukan oleh kita sendiri, apakah setiap kita mau dan mampu mengamalkan dan menebar kebenaran, kebaikan, kebajikan, yang menjadi esensi ibadah haji terhadap diri sendiri dan kepada sesama dalam hidup bermasyarakat,” kata Gatot.

Menurut Gatot, pasca menunaikan ibadah haji  dan pulang ke  kampung halaman dengan menyandang gelar haji atau hajah, bukan berarti jemaah haji telah mencapai ke mabruran  dan karenanya merasa ibadahnya  sudah selesai.  Karena kemabruran tidak otomatis diperoleh setelah selesai menunaikan ibadah haji. Kemabruran adalah proses yang tidak berhenti di mana ibadah haji menjadi awal dari pengamalan segala nilai dan makna yang terkandung di dalamnya sekembalinya dari Tanah Suci.

Yang jelas pribadi haji yang mabrur ditandai oleh peningkatan ketakwaan juga ditandai dengan  sikap cinta dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama, dan saling menghargai terhadap perbedaan.

Hal ini sejalan dengan pesan Rasulullah dalam khutbah wada 14 abad silam, yang perlu dikedepankan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Saat itu dan juga di Padang Arafah, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah wada yang legendaris, yang menyerukan persaudaraan sesama manusia.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI selaku pribadi menyerahkan SPT PPh perorangan di Kantor Pajak Pratama Sleman Ring Road Utara Jogja, Rabu (11/3) siang. Kedatangan Bupati didampingi Kepala Dipenda Sleman dan diterima KPP Pratama Sleman kemudian langsung menuju petugas penerima SPT, untuk menyampaikan SPT tahunan PPh.

Kepala Dipenda Sleman, Drs Hardo Kiswoyo MSi yang mendampingi Bupati Sleman mengemukakan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah perlu adanya suatu kegiatan pendampingan intensifikasi PPh OPDN.

“PPh OPDN adalah pajak pusat yang daerah mendapat bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 OP dan PPh Final WP yang memiliki Penghasilan Bruto tertentu (PP 46 Tahun 2013),” kata Hardo.

Peranan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam pendampingan ini diharapkan  dapat mengoptimalkan pengelolaan PPh tersebut sehingga penerimaan pajaknya dapat optimal dan bagi hasil yang diterima Pemkab Sleman dapat optimal pula.

Hardo juga menyampaikan bahwa untuk target dan Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal  29 WP OPDN  tahun 2014  yakni target Rp 29,180 miliar dan realisasinya Rp 31,842 atau 109,12%. Sementara untuk target tahun 2015 Rp 47,735 miliar.

Ditambahkan Hardo, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pendampingan yakni  Sosialisasi PPh dan Pajak daerah, perluasan basis pajak  yang memiliki tempat-tempat usaha, memanfaatkan data dan informasi perizinan dan perpajakan dari Pemkab Sleman yang telah diberikan kepada Kanwil DJP DIY dan KPP Pratama Sleman.

Sementara outputnya yakni Daftar WP yang memiliki NPWP baru hasil ekstensifikasi. Penggalian Potensi dengan Bedah WP, baik PPh maupun pajak daerah, Optimalisasi kerja sama  dalam Validasi BPHTB dan PPh Final dan tukar menukar data perpajakan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan KPP Pratama Sleman.

Harapannya kegiatan pendampingan intensifikasi PPh ditahun berikutnya untuk pengelolaan perpajakan baik pajak pusat dan daerah dapat lebih optimal dan dana bagi hasil yang diperoleh Pemkab Sleman dari tahun ke tahun dapat meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah  di Kabupaten Sleman.

Sementara Sri Purnomo menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik kepatuhan penyampaian SPT maupun pembayaran pajak yang terutang sehingga dapat mendukung terlaksananya pembangunan di Kabupaten Sleman.

Pada bagian lain KP Pratama, Yusron Purbatin Hadi menjelaskan sampai saat ini Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT tahunan ke KPP Pratama Sleman  sebanyak WP mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebanyak WP. Untuk tahun 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp 1,588  trilyun dengan realisasi sampai dengan 10 Maret 2015 sebesar Rp 165,6 miliar (10,43 %).

Yusron menambahkan penyampaian SPT tahunan PPh dapat dilakukan secara langsung ke kantor Pajak maupun melalui E-filing, dan kegiatan penyampaian SPT tahunan PPh oleh Bupati Sleman diharapkan dapat menjadi teladan bagi para WP untuk segera menyampaikan SPT tahunannya.***

Sleman – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman sedang merencanakan beberapa kegiatan untuk memperkuat organisasi PMI.

“Guna menjadikan PMI yang berkarakter, profesional, mandiri dan dicintai masyarakat, PMI Kabupaten Sleman sedang memprogramkan beberapa kegiatan, antara lain penguatan organisasi,” kata Ketua PMI Kabupaten Sleman, dr Sunartono MKes, kemarin.

Menurut Sunartono, kegiatan penguatan organisasi tersebut meliputi penguatan struktur organisasi, dan penguatan sistem pengelolaan keuangan serta aset. Selain itu, juga peningkatan bidang pelayanan, penguatan sumber daya manusia dan penguatan sumber daya dan pencitraan.

Dikatakan Sunartono untuk donor darah di PMI Kabupaten Sleman saat ini sudah bisa dilayani 24 jam, dan untuk memudahkan PMI Kabupaten Sleman telah menggunakan “Bis Donor Darah” yang bisa beroperasi 24 jam.

“PMI Sleman juga telah membentuk tim gerak cepat yang bisa melayani mulai dari bencana alam, sampai kecelakaan lalu lintas,” katanya.

Sunartono menambahkan, untuk dana yang dihimpun dari masyarakat yang dikumpulkan melalui Bulan Dana PMI 2014 sebesar Rp 627 juta. Sistem kemitraan juga terus ditingkatkan untuk menghindari adanya mispersepsi dalam menciptakan kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap penggalangan dana PMI.

Dan untuk bulan dana PMI Kabupaten Sleman pada 2015 ini ditargetkan dapat terhimpun dana dari masyarakat senilai Rp 1 miliar.

Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman membuka kesempatan seluas – luasnya bagi masyarakat yang akan maju sebagai calon bupati (cabup) melalui jalur independen pada Pilkada mendatang. Namun syarat untuk maju dari jalur ini harus mengumpulkan dukungan setidaknya dari 69 ribu warga Sleman.

Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi mengatakan hal tersebut sesuai dengan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan umum kepala daerah. Dalam UU tersebut, seorang calon independen harus mengantongi dukungan dari 6,5 persen dari jumlah penduduk.

“Jumlah ini lebih besar dibandingkan sebelum adanya revisi yang hanya 3 persen saja. Sementara dari hasil revisi, calon independen dari daerah dengan penduduk lebih dari satu juta jiwa dinaikkan syaratnya menjadi 6,5 persen,” kata Ahmad Shidqi di Kantor KPU Sleman, Selasa (10/3).

Menurutnya secara spesifik hasil revisi UU Pilkada tersebut menyebutkan calon kepala daerah yang maju secara independen harus mengumpulkan dukungan yakni mulai 6,5 persen, 7,5 persen, 8,5 persen dan 10 persen dari jumlah penduduknya. Semakin tinggi jumlah penduduk yang ada di suatu daera tersebut maka prosentase dukungan yang harus dikantongi semakin kecil, begitu pula sebaliknya.

“Meskipun prosentasenya semakin kecil, namun jika diangkakan tetap saja besar,” ungkapnya.

Sleman – Sebanyak 48 orang telah dilantik menjadi pejabat eselon III, IV dan Kepala Sekolah, 1 orang dilantik menjadi pejabat eselon III b yaitu Sri Adi Marsanto ST MA sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan prasarana Pendidikan Dikpora, 8 orang sebagai pejabat eselon IV a, 5 orang sebagai pejabat eselon IV b, 34 orang sebagai Kepala Sekolah Dasar. Pelantikan dilakukan oleh Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman, Selasa (27/1).

Ke 48 terlantik tersebut kebanyakan rotasi jabatan dan sebagian kecil yang promosi. Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Sekda Sleman dr Sunartono MKes, semua Asekda dan Kepala SKPD. Usai pelantikan Sri Purnomo menyampaikan bahwa Kepala sekolah, merupakan figur yang menjadi contoh dan panutan bagi para guru dan para siswa dalam hal pembentukan karakter baik dalam hal disiplin, maupun dalam hal etika dan moral.

Terlebih lagi pendidikan merupakan hal yang penting, karena memberikan pengetahuan dan juga memberikan pendidikan tentang etika pergaulan, penanaman nilai – nilai agama, moral, budi pekerti bagi anak didik. Disamping itu diperlukan juga kesiapan mental dan ketangguhan karakter untuk mereduksi dampak negatif dari keterbukaan informasi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kepala Sekolah memiliki tugas yang komplek yaitu sebagai pemimpin dari organisasi sekolah, manajer, motivator, pendidik, administrator, dan sekaligus sebagai supervisor dari seluruh perangkat organisasi sekolah dalam mencapai tujuan bersama yang tertuang dalam visi misi sekolah. Terlebih lagi pada tingkat sekolah dasar, tidak terdapat petugas urusan tata usaha untuk membantu seorang kepala sekolah dalam pengadministrasian dokumen-dokumen sekolah.

Selain itu lanjut Sri Purnomo, Kepala Sekolah juga bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS. Kepala Sekolah memiliki peranan strategis yaitu mengatur pembiayaan operasional sekolah melalui dana BOS. Selain dana BOS, kepala sekolah juga memiliki peranan yang tidak kalah penting yaitu dalam manajemen pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan aset. Diharapkan pada tahun depan kinerja para kepala sekolah yang baru dilantik ini, dapat meningkatkan kualitas kelulusan siswa di lingkungan Kabupaten Sleman.

Sementara untuk pelantikan Kepala Puskesmas dikatakan Sri Purnomo, memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Tugas ini merupakan tugas yang penting, karena saudara-saudara harus terus mendorong peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat Sleman,” kata Sri Purnomo.

Kepala Puskesmas memiliki ketugasan yang cukup berat, selain memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Kesehatan, Kepala Puskesmas juga melakukan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi terhadap pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga serta promosi dan kesehatan lingkungan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja Puskesmas kepada pimpinan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Dinas Kesehatan, telah menyusun kebijakan pembangunan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kebijakan tersebut meliputi perubahan paradigma, pembenahan organisasi, peningkatan profesionalisme SDM Kesehatan, pembenahan sistem pembiayaan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pembenahan sistem informasi.

Upaya peningkatan mutu pelayanan pada sarana kesehatan milik pemerintah, menjadi prioritas utama pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan merupakan substansi dasar kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemkab Sleman telah berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap Puskesmas agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan diterapkannya sertifikat ISO 9001 versi 2000 dan 2008 pada 23 Puskesmas serta 5 Puskesmas dengan pelayanan rawat inap, Sri Purnomo berharap nantinya seluruh Puskesmas di Kabupaten Sleman memiliki sertifikat ISO, sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman.