Sleman – Proses renovasi Pasar Prambanan memasuki tahap kedua. Pada tahap ini, seluruh pedagang yang berjumlah akan direlokasi di pasar darurat di Dusun Pelemsari Desa Bokoharjo, yang berjarak sekitar 1,5 km dari pasar asli.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pasar Dra Tri Endah Yitnani MSi dalam sosialisasi rencana renovasi tahap dua bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pendopo Kecamatan Prambanan, Selasa (1/4).

Sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Pemerintah Desa Kebondalem Kidul dan Pemerintah Kecamatan Prambanan Klaten. Sebab berdasarkan pendataan, lebih dari 40 persen dari jumlah pedagang di Pasar Prambanan berasal dari Prambanan Klaten Jawa Tengah.

Pasar Prambanan akan dibangun menjadi tiga lantai. Di tahap kedua ini, akan dibangun lantai 1 pada pasar induk seluas meter2. Konsekuensinya, seluruh pedagang akan dipindahkan untuk sementara waktu.

Pemkab Sleman telah menyewa lahan seluas meter persegi sebagai lokasi pasar pengganti sementara bagi pedagang. Pembangunan pasar sementara juga sudah diatur dalam SK Bupati. Dalam SK tersebut diatur, konstruksi lapak di pasar sementara dibuat dari baja ringan dengan atap multiroof.

Los didirikan tanpa sekat khusus bagi pedagang kios maupun los. Sedangkan pedagang los sementara dan plataran disediakan tempat yang secara swadaya dikoordinir oleh paguyuban. Namun pembangunannya tetap harus mengacu zona yang diatur oleh Pemkab.

Proses persiapkan relokasi sudah mulai dilakukan dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Menurut jadwal, diperkirakan pedagang akan mulai menempati pasar darurat pada Mei mendatang.

Sleman – Hembusan gas dan meterial Gunung Merapi seperti yang terjadi pada Kamis (27/3) siang diperkirakan masih bisa terjadi lagi sewaktu-waktu. Bahkan saat hujan turun, letusan freatik Merapi juga bisa terjadi. Untuk mengantisipasi dampak terjadinya hujan abu yang bisa saja datang setiap waktu, BPBD Kabupaten Sleman sediakan masker bagi warga.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Makwan mengatakan pihaknya menyediakan masker untuk masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi hujan abu vulkanik.

“Kami sediakan masker di Posko Utama Pakem dan puskesmas jika masyarakat membutuhkan bisa ambil,” ujarnya.

Karena hembusan gas Gunung Merapi tidak dapat diprediksi maka masyarakat telah disiagakan untuk mengantisipasi bencana. Pelatihan pengurangan risiko bencana diintensifkan agar masyarakat siap saat ada peningkatan aktivitas Gunung Merapi.

Sleman – Kabupaten Sleman telah mengembangkan budidaya perikanan dengan sistem kelompok. Hal ini dibahas dalam pertemuan rutin tiga bulanan bidang perikanan, yang dilakukan oleh kelompok petani ikan, asosiasi, dan pengusaha bidang perikanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pertemuan ini merupakan forum terbuka yang membahas bidang perikanan. Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat menjadi sarana silaturahmi dan ajang berdiskusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani ikan dan mendorong peningkatan produksi perikanan.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Bupati Sleman Sri Purnomo hari ini, Kamis (27/3), menghadiri pertemuan tiga bulanan bidang perikanan Kabupaten Sleman, yang berlangsung di Gancahan Sidomulyo Godaen.

Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Kepala Direktorat Perbenihan Kementarin Kalutan dan Perikanan Sri Wuryaningsih, Ketua DPRD Sleman Koeswanto, SIP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Andung Prihadi Santoso,, Kabid Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Sleman Ir. Suparmono, MM.

Potensi pertanian di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi. Meskipun struktur perekonomian Sleman telah mengarah pada sektor tersier, namun sektor primer, yakni pertanian, masih menjadi andalan kontributor PDRB kabupaten Sleman dan sumber pendapatan dari 15,03% masyarakat Sleman.

Bupati Sleman Sri Purnomo dalam sambutannya mengatakan bahwa prioritas revitalisasi pertanian dan kehutanan ditujukan untuk pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Terlebih karena  kemakmuran suatu daerah hanya dapat dicapai jika masyarakat mampu berswasembada pangan.

Oleh karena itu, revitalisasi pertanian dan kehutanan diupayakan dengan peningkatan produktivitas, kualitas hasil pertanian dan pengembangan distribusi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sri Purnomo menambahkan bahwa salah satu upaya untuk  meningkatkan produktivitas pangan berkualitas adalah melalui  budidaya ikan. Untuk mengoptimalkan pengembangan budidaya perikanan, pembinaan petani ikan di Sleman dilakukan dengan sistem kelompok.

“Dengan sistem tersebut, maka pelaksanaan transfer  pengetahunan dan transfer teknologi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien,” katanya.

Untuk memajukan potensi perikanan, Pemkab Sleman memberikan bantuan dana penguatan modal. Pada tahun 2013 yang lalu Pemkab Sleman telah menggulirkan dana sebesar Rp4,5 miliar dari APBD Sleman, atau meningkat 2,77% dari tahun 2012.

Sementara menyinggung soal dana hibah, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyampaikan bahwa hibah hanya diberikan sekali. Kalau kelompok membutuhkan modal sebagai usaha pengembangan tentunya harus membentuk koperasi untuk kegiatan usaha penambahan modal.

Diharapkan pula petani atau kelompok harus mampu menangkap peluang usaha bisnis yang menguntungkan.

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD untuk membahas aktivitas pembangunan daerah di tahun 2015 nanti selama dua hari, mulai hari ini, Selasa (25/3).

Kegiatan ini untuk memformulasikan rencana pembangunan tahun 2015 terlebih lagi tahun 2015 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJM Daerah.

Di tahun terakhir ini Pemkab Sleman dituntut untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran dan kegiatan di tahun 2015. Setiap SKPD harus bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di tahun-tahun sebelumnya.

Sekretaris Daerah dr. Sunartono, , ketika membuka Musrenbang di aula Bappeda, mengatakan bahwa RPJMD ditetapkan indikator capaian IPM 79,63, untuk kondisi masyarakat yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98%, untuk  daya saing dan indeks gender 74 untuk keadilan gender.

“Kita juga harus melihat outcome dari RPJM Sleman selama ini. Jika outcome tersebut masih kurang, hal ini berarti sinergi dan keterpaduan semua pihak, pemerintah secara lintas sektor, swasta dan masyarakat masih harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Tema perencanaan tahun 2015 adalah “Memantapkan kondisi perekonomian daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan menurunkan persentase KK miskin pada tahun 2013 menjadi 13,89%. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu 15,85%.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2013 masih tinggi yaitu 6,47%, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional sebesar 6,25%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman juga masih rendah yaitu 5,45%, lebih rendah jika dibandingkan rata-rata nasional yaitu 6,23%.

Melihat kenyataan tersebut, Sunartono berpesan kepada seluruh peserta Musrenbang untuk melakukan perencanaan dan kegiatan pembangunan dengan lebih cermat di segala aspek. Tidak hanya pada aspek fisik sematan namun juga perlu memperhatikan aspek sosial mengingat aspek sosial ini seringkali terlewatkan.

Peserta dalam Musrenbang tersebut antara lain unsur DPRD kabupaten Sleman, seluruh SKPD, instansi vertikal dan BUMD di Kabupaten Sleman, Ormas/profesi, unsur musrenbang kecamatan, utusan Bappeda kabupaten/kota di wilayah DIY dan wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman  menyiapkan pembangunan embung sebanyak 11 embung, sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan konservasi air di wilayah Sleman dan kawasan di bawahnya. Saat ini sudah ada 14 embung dengan kapasitas volume rata-rata meter kubik.

“Kami rencanakan tambah 11 embung lagi. Sudah disusun DED (Detail Enginering Desain) nya,” kata Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral (SDAEM) Sleman, Fauzan Darmadi, Kamis (20/3).

Menurutnya, sekarang ini pembangunan embung masih menjadi strategi unggulan Pemkab Sleman dalam hal konservasi air.  Proyek embung tersebut direncanakan tersebar di beberapa lokasi , di antaranya Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak, Lojajar Kecamatan Tempel, Sidokarto Kecamatan Godean, dan Pentingsari Kecamatan Cangkringan.

Dikatakan Fauzan untuk biaya pembangunan embung ini ditaksir antara Rp 3 miliar hingga Rp4 miliar per unit embung. Kecuali embung Wedomartani yang dulunya merupakan bekas galian tambang pasir diperhitungkan butuh anggaran Rp8 miliar.

Sementara Kepala Dinas SDAEM Sleman, Sapto Winarno, mengaku, konservasi lahan di Kabupaten Sleman masih sangat minim, sedangkan sesuai aturan perundangan, 30% dari total lahan harus memiliki fungsi konservasi.

“Di Sleman baru ada enam persen. Kami tidak bisa menargetkan kapan persentase ideal itu terealisasi. Jika hanya mengandalkan keuangan daerah tentu tidak mungkin, sehingga proposal juga diajukan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat,” kata Sapto.

Sapto menambahkan,  karena keterbatasan anggaran, sampai sekarang pihaknya belum dapat memastikan realisasi proyek sebelas embung tersebut. Secara umum sarana embung diprioritaskan pada kawasan tengah dan utara.

Embung di lokasi tersebut diperhitungkan akan cukup efektif karena struktur tanahnya yang berpasir. Namun, kawasan lain seperti Sleman bagian barat dan timur khususnya Prambanan, juga dirasa layak untuk proyek embung.

“Setidaknya bisa digunakan untuk cadangan air permukaan. Belum ada perhitungan jumlah embung yang ideal untuk mendukung program konservasi. Namun, kami tetap akan mengupayakan karena program ini mendapat respon cukup bagus dari masyarakat bahkan dimanfaatkan untuk memancing dan wisata,” tutur Sapto.