Cegah Konflik di Masyarakat, Kapanewon Turi Sosialisasikan Reksa Desa

Sebagai upaya pengingkatan keamanan dan pencegahan konflik di masyarakat, Pemerintah Kapanewon Turi bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2019 tentang Reksa Desa pada Senin (31/5/2021) di Aula Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

Sosialisasi yang diikuti oleh Polsek, Koramil, PKK, Karang Taruna, Linmas, Pemerintah Kalurahan, KIM, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat di Kapanewon Turi ini  menghadirkan Hery Sutopo, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sleman dan Sigit Herutomo, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kabupaten Sleman sebagai narasumber.

Hery Sutopo, Kepala Kesbangpol Sleman pada kesempatan tersebut pada awalnya akan menyampaikan materi mengenai Reksa Desa Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Mencegah Konflik. Namun karena berhalangan, penyampaian materi digantikan oleh Sarjito, Kepala Jawatan Keamanan Turi.

Beberapa hal yang digarisbawahi oleh Sarjito mengenai Reksa Desa antara lain adalah dasar hukum pencegahan konflik yang tercantum dalam UU Nomor 7 tahun 2012, tentang penanganan konflik sosial. Selain itu, Sarjito juga menjelaskan mengenai konflik sosial dan dampaknya.

“Konflik sosial bisa dari berbagai sumber, seperti permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya,” ujar Sarjito.

Ia juga menyebutkan bahwa konflik bisa saja dicegah dan diredam kemungkinannya untuk terjadi. “Misalnya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, di mana setiap orang harus mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agaman dan kepercayaannya,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan perlunya membangun sistem peringatan dini dalam pencegahan konflik, dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan meredam potensi konflik yang terjadi. “Masyarakat dalam artinya adalah individu, kelompok, dan badan usaha,” tambah Sarjito.

Untuk itu, Sarjito menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman melalui kebijakan Reksa Desa mengimbau agar setiap orang untuk dapat melakukan koordinasi dalam mengembangkan sistem penyelesaian konflik secara damai, bahkan harus bisa meredam konflik tidak terjadi.

Sarjito juga mengimbau agar Pemerintah Desa (Kalurahan) dapat membentuk Reksa Desa, lengkap dengan struktur keanggotaannya.

“Tugas Reksa Desa ini adalah pertama untuk memelihara kondisi damai. Kedua, melakukan upaya pencegahan permasalahan yang menimbulkan potensi konflik,” ungkap Sarjito.

Sementara itu, fungsi Reksa Desa seperti yang disampaikan oleh Sarjito yaitu memelihara kondisi damai dalam masyarakat. “Pemerintah Daerah juga akan berupaya melakukan pembinaan melalui kegiatan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi,”ucapnya.

Sementara itu, Narasumber kedua, Sigit Herutomo menyampaikan materi yang menjelaskan lebih lanjut mengenai Reksa Desa. Materi yang disampaikan terdiri dari ketentuan umum Reksa Desa, Struktur Keanggotaan, Tugas dan Fungsi Reksa Desa, Pembinaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup. (Suharno/KIM Ketomandiri Turi)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts