Dinilai Naik Level, 14 KPM PKH Didorong Graduasi dari Kepesertaan PKH

Sebanyak 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kapanewon Depok dinilai telah naik level atau sejahtera oleh para Pendamping PKH.

Untuk memberikan pemahaman dan penguatan mental kepada 14 KPM tersebut, Jawatan Sosial Kapanewon Depok menggandeng Pendamping PKH Kapanewon Depok menggelar Sosialisasi Kepesertaan dan Graduasi PKH di Gedung Pertemuan PKK, Selasa (12/10/2021).

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Kamituwa Kalurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Supervisor Pendamping PKH Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman.

“Setidaknya ada beberapa indikator untuk mengukur apakah KPM ini dinilai bisa naik level keluar dari KK miskin, seperti kepemilikan aset, penghasilan keluarga per bulan, tidak terpenuhinya indikator-indikator kepesertaan PKH, sehingga kita dorong untuk graduasi mandiri karena dinilai secara sosial ekonomi telah meningkat,” terang Sri Haryanti, Supervisor Pendamping PKH Dinsos Sleman.

Sri juga menyampaikan dua jenis graduasi, yaitu graduasi alamiah dan graduasi sejahtera mandiri. Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan seperti tidak memiliki pengurus kepesertaan atau tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan.

“Sedangkan, graduasi sejahtera mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan sejahtera serta dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH,” lanjut Sri Haryanti.

Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak terhadap para KPM PKH, seperti hilangnya mata pencaharian kepala keluarga karena PHK, omset penghasilan dari usaha menurun, maupun karena kebutuhan pendidikan yang meningkat. Namun demikian, para KPM PKH tersebut tetap diberikan semangat dan motivasi untuk bisa “naik kelas”.

“Memang ada KPM yang dinilai tidak tepat sasaran, dilihat dari kepemilikan aset, penghasilan, sebenarnya masuk kategori sejahtera. Nah, itu adalah salah satu yang kita dorong untuk graduasi,” imbuhnya.

Panewu Anom Kapanewon Depok, Djoko Muljanto, tidak menampik bahwa fakta di lapangan, masih ada KPM yang tidak tepat sasaran.

“Yang mampu malah masuk KPM, sementara ada yang lebih membutuhkan, tidak masuk KPM,” terang Djoko.

Untuk itu, pemerintah secara berkala memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar KK rentan miskin dan KK Miskin bisa masuk dalam basis data tersebut.

“Melalui Musyawarah Padukuhan atau Musduk, diharapkan pemangku wilayah di level bawah, bisa lebih objektif dan paham akan kondisi masyarakatnya, sehingga ketika diusulkan dalam DTKS secara berjenjang bisa lebih valid dan akurat,” imbuh Djoko.

Yulian Adi, Koordinator Kecamatan Pendamping PKH Kapanewon Depok, menyampaikan bahwa hal tersebut diharapkan dapat menurunkan persentase kemiskinan di Kapanewon Depok.

Melalui momen ini, para anggota PKH mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan perwakilan Dinsos. Kekhawatiran kondisi ekonomi, tanggungan pendidikan anak, dan pertimbangan lain selepas graduasi ini rata-rata menjadi permasalahan yang banyak diutarakan para KPM.

“Cukup membuahkan hasil, ada 3 KPM yang sudah mengisi surat pernyataan pengunduran diri dari KPM. Sementara lainnya masih akan berdiskusi dengan kepala keluarga dan anggota keluarga di rumah,” imbuh Yulian Adi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan KPM tersebut memiliki mental dan semangat untuk siap graduasi. Mengingat kemampuan negara terbatas, sehingga lebih bisa menjangkau keluarga lain yang benar-benar membutuhkan.

Upaya mengubah pola pikir masyarakat agar tidak menggantungkan diri kepada bantuan ini diharapkan bisa memotivasi KPM lain yang dengan sukarela mengajukan graduasi atau keluar dari KPM PKH. (Andri Afriyanto/KIM Depok)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts