DPRD DIY Rancang Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Ngaglik – Berbagai permasalahan yang dihadapi petani saat ini di seperti permodalan, perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, regenerasi petani muda, luasan lahan, inovasi bidang pertanian, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani akan menjadi bahan pembahasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY dalam membuat rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Demikian disampaikan Hanum Salsabiela Rais, anggota DPRD Propinsi DIY dalam acara Dengar Pendapat Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Aula Kalurahan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Selasa (4/2/2020).

Lebih lanjut dikatakannya petani  perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan karena petani sebagai pelaku pembangunan  mempunyai peran dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang.

“Yang dimaksud dengan perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan atau kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi serta perubahan iklim,” terang Hanum.

Sedangkan pemberdayaan petani menurut Hanum adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan tata usaha tani yang lebih baik.

“Pemberdayaan petani diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, penyediaan akses pembiayaan serta penguatan kelembagaan petani,” lanjutnya.

Di hadapan para petani, penyuluh pertanian swadaya, pengelola Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, ketua kelompok tani, ketua gabungan kelompok tani, pengurus asosiasi komoditas pertanian, lembaga pembiayaan, KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan), dan wakil kelompok Wanita Tani se-wilayah Sleman Utara, Hanum mengungkapkan bahwa  acara tersebut sangat diperlukan untuk menjaring masukan dari masyarakat agar Rancangan Perda yang terbentuk nantinya menjadi lengkap dan menyeluruh.

“Tujuan yang mendasar dari perumusan Raperda sebenarnya adalah meningkatkan marwah, martabat, kehormatan dan harga diri petani. Menciptakan rasa bangga menjadi petani. Untuk itu  diperlukan jaminan kesejahteraan petani terutama dari segi finansial agar petani serta generasi muda sebagai penerus bersemangat menjadi petani,” tuturnya.

Habudin,  ketua penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Sleman berharap selain soal jaminan ketersediaan lahan, hal yang tidak kalah penting adalah  meningkatkan kesuburan tanah agar produktivitas meningkat, penguatan kelembagaan Wanita Tani, serta jaminan harga yang perlu diatur lebih jelas dalam Raperda.

Joko, Pengurus Asosiasi Petani Salak Sleman menyambut baik dengan adanya Perda yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ini. “Salak sebagai ikon Sleman memerlukan regulasi agar harga di tingkat petani menjadi wajar,  tidak fluktuatif dan merugikan petani serta selalu terjaga keberadaannya meskipun digempur salak yang berasal dari luar daerah,” ungkapnya.(Upik Wahyuni/KIM Ngaglik).

Print Friendly, PDF & Email

Related posts