JaDI DIY Gelar Diskusi Tingkatkan Kinerja Penyelenggara dan Kembangkan Kepercayaan Publik Pada Pemilu 2019

Gamping – Selasa (15/1/2019) Pukul 09.00 WIB, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Talkshow Media bekerjasama dengan Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) di Silol Kopi and Eatery, Kotabaru, Yogyakarta.

Giat kali ini mengangkat tema Mengembangkan Kepercayaan Publik dalam Pemilu 2019, yang menghadirkan empat narasumber yakni Presidium JaDI DIY, Guno Tri Tjahjoko, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Moh. Zaenuri Ikhsan, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada dan Peneliti Poltracking, Arya Budi dan Komisioner Bawaslu DIY, Sutrisnowati.

Talkshow yang dipandu oleh Pegiat JaDI DIY, Sri Surani dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sleman, Abdul Karim Mustofa, Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, serta pegiat demokrasi.

Dalam sambutannya Ketua Presidium JaDI DIY, Muhammad Najib menyampaikan bahwa akhir-akhir ini kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu-red) mengalami tren penurunan, dari sekitar 80 persen, kini menurun menjadi 69 persen kepercayaannya terhadap KPU dan 68 persen kepercayaannya terhadap Bawaslu. Realitas ini tentu menjadikan keprihatinan bersama, mengingat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu akan berpengaruh terhadap penerimaan hasil pemilu, baik oleh masyarakat maupun peserta pemilu.

“Berangkat dari keprihatinan ini JaDI DIY menggelar talkshow media bertajuk Mengembangkan Kepercayaan Publik dalam Pemilu 2019, pada 15 Januari 2019 bertempat di Silol Cofee and Eatry,” tutur M. Najib.

Dalam paparannya Zaenuri Ikhsan mengatakan trust penyelenggara pemilu sebenarnya sudah dibangun sejak awal, bahkan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang anggota KPU maupun Bawaslu di semua tingkatan menjadi anggota ormas. Selain itu pihaknya juga telah berupaya melaksanakan tahapan pemilu sesuai amanat regulasi.

Sementara Guno Tri Tjahjoko menilai pemilu yang merupakan sarana kedaulatan rakyat adalah hajatnya rakyat Indonesia. KPU dan Bawaslu sekedar semacam event organizer sehingga dalam mengambil keputusan selain harus berpedoman pada undang-undang yang berlaku juga perlu melibatkan rakyat banyak.

Pandangan lain disampaikan Arya Budi, bahwa apa yang dilakukan penyelenggara pemilu dengan sering melibatkan peserta pemilu, misal dalam persiapan debat publik, justru untuk menepis isu negatif yang dihembuskan pihak tertentu.

“Dengan mengkomunikasikan sejumlah tahapan pemilu pada peserta, diharapkan tidak ada lagi opini publik yang negatif terhadap penyelenggara,” tegasnya.

Peserta diskusi umumnya sepakat agar penyelenggara pemilu meningkatkan kinerjanya dalam rangka menepis isu negatif sekaligus mengembangkan kepercayaan publik terhadap pemilu 2019. Di samping itu, meski ada teori bahwa di negara yang relatif mapan demokrasinya maka konsentrasi penyelenggaraa pemilu hanya berkutat pada ranah administratif tapi karena pemilu adalah hajatan perebutan kekuasan, tetap diperlukan pemantauan terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, JaDI akan terus melakukan kerja-kerja pemantauan di setiap tahapan pemilu. Agar penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan di jalur yang benar, mandiri, profesional, dan berintegritas. (Adnan Nurtjahjo)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts