Jaringan Demokrasi Indonesia Dorong Munculnya Kelembagaan Demokrasi

Gamping – Sukses pelaksanaan pemilu tergantung pada beberapa pilar penyangga penting, salah satunya adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid. Untuk mewujudkan hal itu ternyata bukan hal yang mudah. Ada beberapa variabel yang mendukung validnya DPT, yakni dinamika penduduk, kesadaran warga tentang hak pilihnya, kinerja panitia pemutakhiran data dan tentu saja regulasi terkait hak pilih.

Menyikapi hal tersebut, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Daerah istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) dan Institute for Democracy and Welfarism (IDW) menggelar diskusi publik di Cafe Silol Kotabaru, Yogyakarta, Senin (12/11/2018).

Diskusi yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diikuti peserta diskusi yang sebagian besar merupakan staf sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), mantan penyelenggara pemilu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping Kabupaten Sleman, Adnan Iman Nurtjahjo, Ketua PPK Jetis Kota Yogyakarta, Edward Pahlevi, Komisioner KPU Sleman, Aswino Wardhana, serta mantan Ketua Bawaslu DIY periode 2012-2017, Mohammad Najib.

Materi diskusi disampaikan oleh Komisioner KPU DIY, Wawan Budianto, Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono serta peneliti senior JaDI DIY, Johan Komara. Dalam diskusi membahas apa saja problem penyempurnaan data pemilih, mengatasi data anomali, menangani isu kegandaan, serta membangun dan menumbuhkan faktor potensial akurasi DPT.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Rany, disampaikan bahwa KPU sebagai lembaga yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemilu sejauh ini sudah melakukan sejumlah cara untuk melakukan validasi yang sifatnya berlaku secara nasional, antara lain, dicanangkannya momen gerakan coklit nasional.

“Pada saat itu di semua level KPU melakukan gerakan pendataan terbuka dengan menjadikan figur publik sebagai pusat perhatian. Dibangun pula sistem aplikasi data pemilih yang bisa diakses masyarakat,” kata Rani

Para pemantik menjabarkannya untuk konteks DIY dari perspektif pelaksana pemilu (KPU DIY), pengawas pemilu (Bawaslu DIY) dan perspektif independen (JaDI DIY). Semuanya dimaksudkan agar validitas data pemilih bisa diperoleh yang ditindak lanjuti dengan regulasi, sampai ke kemungkinan memunculkan partisipasi masyarakat yang membangun.

Rencana tindak lanjut diskusi publik ini akan dilakukan jaDI DIY sejalan dengan visi dan misinya, serta mendorong terbangunnya pelembagaan demokrasi dengan cara-cara proaktif termasuk pengajuan rekomendasi sampai advokasi publik. (Adnan Nurtjahjo)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts