Kalurahan Balecatur Bentuk Posko Terpadu Penanganan COVID-19

Menindaklanjuti instruksi Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, maka Pemerintah Kalurahan Balecatur Kapanewon Gamping bersama Kepolisian Sektor Gamping, dan Komando Rayon Militer 17 Gamping, menginisiasi pembentukan Pos Komando (Posko) terpadu penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan, Rabu (10/2/2021).

Pembentukan Posko terpadu dihadiri oleh Lurah Balecatur, Andri Septiyanto didampingi Carik Balecatur Nanang Haryanto, Bhabinkamtibmas Balecatur Bripka Jauzan Arifin, serta Babinsa Balecatur Serma Asep Mulyawana yang bertempat di kantor Kalurahan Balecatur.

Koordinasi tiga pilar pemerintahan kalurahan ini dilakukan guna mensinergikan pendirian posko di Kalurahan Balecatur dan memberdayakan masyarakat dari tingkat RT/RW serta padukuhan terkait kebijakan PPKM berbasis mikro, sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/INSTR/2021 dan Instruksi Bupati Sleman Nomor 04/INSTR/2821.

Di tempat yang berbeda, Panewu Gamping, Ikhsan Waluyo yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon Gamping menerangkan bahwa tiga pilar (Kalurahan Balecatur, Polsek Gamping, dan Koramil 17 Gamping) diharapkan dapat melakukan penguatan fungsi 3T yaitu tracing, testing dan treatment untuk mengendalikan penyebaran virus corona.

“Posko terpadu yang terbentuk ini berkaitan dengan kebijakan PPKM berbasis mikro sejalan dengan apa yang diterapkan di Kabupaten Sleman dan Kapanewon Gamping belum lama ini dimana pengetatan pengawasan pencegahan penularan Covid-19 dilakukan di tingkat Kalurahan, Padukuhan, maupun RT dan RW,” terang Ikhsan.

Ikhsan menambahkan didalam instruksi Menteri Dalam Negeri dimuat secara rinci tentang pembentukan posko di wilayah Kelurahan yang diketuai oleh Lurah bersama tokoh masyarakat setempat sebagai wakil ketuanya. Selain itu juga memuat tentang pengaturan pembagian tugas Babinsa, Bhabinkamtibmas, Puskesmas sehingga program 3T akan lebih diperkuat.

Menurut Ikhsan, dengan keberadaan Posko di tingkat kalurahan akan membuat pengumpulan data COVID-19 lebih aktual dan akurat, sehingga akan mempermudah melakukan evaluasi dan monitoring penanganan, pencegahan dan pengendalian sebaran Covid-19 di setiap Kalurahan yang berada dalam wilayah Kapanewon Gamping.

“Di tingkat Kapanewon pun akan dibentuk Posko untuk mensupervisi kalurahan hingga ke tingkat RT/RW yang kemudian melakukan monitoring, evaluasi, dan analisis di tingkat kapanewon, kalurahan, padukuhan RT dan RW berdasarkan zona kriteria yang sudah ditetapkan guna memperoleh data yang akurat,” pungkas Ikhsan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts