Kemendikbud Sosialisasikan Program Merdeka Belajar di Sleman

Kebijakan Merdeka Belajar yang digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim sangat diharapkan dapat memajukan dunia pendidikan. Namun demikian diperlukan kejelasan dan penjelasan bagaimana menerapkannya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Selasa (18/2/2020) menggelar saresehan membahas tentang kebijakan Merdeka Belajar. Kegiatan yang bertempat di Macao Fish Corner Rumah Pintar Mata Aksara, Ngemplak Sleman ini dihadiri oleh berbagai lembaga masyarakat bidang pendidikan baik formal maupun nonformal.

Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Ade Erlangga Masdiana menjelaskan ada empat kebijakan pendidikan dasar dan empat kebijakan untuk perguruan tinggi.

Empat kebijakan pendidikan tersebut, meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Selanjutnya ada dua tahap kebijakan, pertama untuk pendidikan dasar yang berlaku untuk SD, SMP, hingga SMA/SMK kemudian satu tahap kebijakan untuk perguruan tinggi. Empat program pokok kebijakan pendidikan dasar tersebut, akan menjadi arah pembelajaran ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.

Menurut Ade, pelaksanaan USBN tidak akan ada lagi dan diganti dengan Ujian Sekolah (US), yang pelaksanaannya dimulai tahun 2020. Namun jika masih ada pihak sekolah yang ingin menyelenggarakan USBN, tidak dilarang atau diberikan kebebasan.

“Untuk UN pada tahun ini masih ada dan baru tahun 2021 dihapuskan. UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Teknis pelaksanaan asesmen berupa pengembangan soal-soal yang lebih ke arah penalaran/analisis dan bukan hafalan. Survei mulai dilakukan kepada siswa, dimulai dari kelas empat, delapan dan kelas sebelas, dengan nilai kelulusannya minimal baik,” ujar Ade Erlangga.

Selain itu dijelaskan Ade, untuk kebijakan PPDB Zonasi sepenuhnya akan diserahkan ke daerah, termasuk juga pemerataan gurunya.

“Khusus untuk zonasi ada perubahan dari skema sebelumnya. Jika kemarin komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 80 persen, namun kebijakan baru minimal 50 persen. Jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah,” jabar Ade.

Melengkapi keterangannya, terkait penyusunan RPP, dalam kebijakan baru akan lebih sederhana dengan memangkas beberapa komponen. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Guru juga memiliki keleluasaan waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

“Sehingga siswa dapat lebih terawasi dan mudah dalam pengamatannya dengan harapan menurunkan tindakan-tindakan malpraktik seperti aksi perundungan saat pembelajaran di sekolah,” Ade Erlangga menambahkan.

Sementara itu, terkait dengan penggunaan BOS, Ade menuturkan sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya mencapai 50 persen.

Dijelaskan Ade, setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda maka kebutuhan di tiap sekolah juga berbeda-beda. “Dengan perubahan kebijakan ini, pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas penggunaan dana BOS namun harus diperhatikan aturannya mana yang diperbolehkan dalam penggunaan dana BOS,” tandasnya.

Kebijakan ini dilanjutkannya merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel. (Nuradi/KIM Ngemplak)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts