Keterbukaan Informasi Tingkatkan Transparansi Pemerintah

Kerterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator untuk mellihat transparansi kinerja pemerintah. Hal tersebut merupakan salah satu pembahasan dalam acara Forum Komunikasi PPID Kabupaten/Kota se-DIY yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (10/3/2021). Bertempat di Ruang Kresna Diskominfo DIY, acara tersebut mengundang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh kabupaten/kota Provinsi DIY, baik itu secara langsung maupun daring.

Rony Primanto Hari, Kepala Diskominfo DIY dalam forum menuturkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pendorong agar kinerja pemerintah menjadi lebih transparan. “Jika aksesibilitas informasi meningkat, maka kepercayaan masyarakat juga akan meningkat,” ungkap Rony.

Dengan kata lain, Rony berharap bahwa semakin tingginya kepercayaan masyarakat, maka partisipasi masyarakat terhadap pembangunan juga akan semakin meningkat.

Rony juga menuturkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pendorong agar kinerja pemerintah menjadi lebih transparan lagi. “Jika aksesibilitas informasi meningkat, maka kepercayaan masyarakat juga akan meningkat,” sambung Rony.

Dengan kata lain, Rony berharap bahwa semakin tingginya kepercayaan masyarakat, maka partisipasi masyarakat terhadap pembangunan juga akan semakin meningkat.

Rony juga menyampaikan mengenai capaian kinerja PPID Provinsi DIY, di mana PPID DIY sendiri telah mendapatkan predikat informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi tahun 2021. Capaian tersebut kemudian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh PPID untuk bisa mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja ke depannya.

Hal lain yang juga turut menjadi pokok pembahasan dalam acara tersebut adalah Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Suharnanik Listiana, mantan anggota komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) DIY sekaligus bertindak sebagai narasumber acara, menuturkan bahwa DIK bisa menjadi indikator transparansi kinerja pemerintah, namun bisa juga tidak.

Pasalnya, disampaikan oleh Suharnanik, kebutuhan tiap daerah akan informasi berbeda-beda. DIK tidak bisa disamaratakan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah daerah, karena urusannya yang juga berbeda-beda. “Daripada diseragamkan, akan lebih baik jika diselaraskan,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa ada pemerintah daerah yang kinerjanya transparan karena tidak memiliki sengketa informasi. Sementara itu, ada pula daerah lain yang memiliki banyak sengketa informasi dan tetap memiliki kinerja yang transparan karena masyarakatnya aktif mencari tahu.

Suharnanik juga menyinggung soal banyaknya sengketa informasi yang terjadi di desa. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak desa yang belum memiliki DIK. “Selama belum ada DIK, maka semua informasi terbuka,” tegas Suharnanik.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts