KIM Sebagai Garda Terdepan Penangkal Hoaks

Salah satu fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah untuk diseminasi atau penyebarluasan informasi yang sudah diolah dan diyakini bermanfaat bagi masyarakat, bukan merupakan berita kebohongan atau hoaks. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Noor Hidayati ZP dalam rapat koordinasi Forum KIM Sembada yang digelar di Aula Balai Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Sabtu (13/2/2021).

“Sebagai pegiat KIM seharusnya dapat memberdayakan masyarakat agar bisa memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan serta bermanfaat. Artinya adalah anggota KIM dapat berdiskusi untuk memilah informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang pada akhirnya memanfaatkannya untuk kepentingan bersama,” terang Noor Hidayati di hadapan peserta rapat.

Oleh karena itu, menurutnya informasi yang disampaikan harus dipertimbangkan unsur kegunaanya untuk masyarakat.

“Berita yang disuguhkan kepada masyarakat harus bisa mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat, serta dapat meningkatkan sikap nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya lagi.

Noor Hidayati meminta agar KIM tidak menyampaikan informasi yang kebenarannya dipertanyakan, atau informasi hoaks.

Berita hoaks sendiri menurut Noor Hidayati dapat diperhatikan dari ciri-cirinya. Antara lain judul berita yang bombastis, informasinya cenderung menciptakan kecemasan, kebencian dan permusuhan, sumber informasi tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi, mencatut nama tokoh berpengaruh, memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, memanipulasi foto dan keterangannya.

“Bahkan foto yang digunakan biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain serta biasanya ditulis oleh media abal-abal dimana alamat media dan penanggung jawabnya tidak jelas,” ujar Noor Hidayati.

Selain sebagai penangkal hoaks, KIM juga dapat digunakan sebagai jaringan dan media informasi dua arah antar masyarakat dengan pihak lain, sehingga dapat memudahkan proses pertukaran informasi.

“Apabila antar Kelompok dapat membentuk jejaring kerjasama komunikasi antara warga masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pemerintah maka mempermudah penyampaian aspirasi dari masyarakat dan kebijakan dari pemerintah sehingga tercipta wahana informasi dan komunikasi yang baik,” tutupnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts