KPU Sleman Siap Rekrut PPK dan PPS Berintegritas

Gamping – Menyongsong pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sleman tahun 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menggelar rapat koordinasi persiapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Aula BAPPEDA Kabupaten Sleman, Kamis (26/12/2019).

Rapat dibuka oleh Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi didampingi Komisioner KPU Sleman, Indah Sri Wulandari, Aswino Wardhana, dan Noor Aan Muhlishoh. Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Sumadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Eka Suryo Prihantoro, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Sleman, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sleman, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Sleman, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman, Camat seKabupaten Sleman, serta Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Sleman.

Dalam sambutan pembukanya, Ketua KPU Sleman menuturkan bahwa sebelum memulai tahapan pembentukan PPK dan PPS sudah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan KPU Sleman pada tanggal 30 September 2019 lalu berkaitan dengan dana yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pilbup Kabupaten Sleman tahun 2020. Dana sebesar Rp 25.154.687.000,00 secara keseluruhan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Selanjutnya KPU Kabupaten Sleman telah melakukan peluncuran tahapan pemilihan yang dihadiri oleh Bupati Sleman beserta instansi terkait di tingkat Kabupaten Sleman menandakan telah dimulainya tahapan pemilihan. Tahapan yang pertama yakni pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ada dua jalur dalam pencalonan ini, pertama adalah jalur perseorangan yang mensyaratkan 58.096 pendukung yang kesemuanya harus diunggah ke sistem pencalonan (SILON). Sedangkan yang kedua dari jalur partai politik, dengan syarat memiliki 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman atau memiliki 25% dari perolehan suara sah DPRD Sleman bagi partai politik yang mempunyai kursi,” tambah Trapsi.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Sleman dalam pengarahannya menyampaikan bahwa dalam perekrutan PPK dan PPS nanti harus mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagai penyelenggara pemilihan harus bertindak netral dan profesional.

“PPK dan PPS tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon, apalagi secara terbuka. Karena mereka merupakan kunci keberhasilan pemilihan. Jagalah etos kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jaga moral sesuai dengan ajaran agama, serta berintegritas untuk pengabdian bangsa dan negara,” ungkap Sumadi di hadapan peserta rakor.

Rakor diakhiri dengan pemaparan materi Koordinator Divisi Sosialisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pendidikan Pemilih KPU Sleman, Aswino Wardhana terkait dengan waktu pendaftaran yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2020, serta menyangkut isu-isu strategis tentang rancangan perubahan peraturan KPU, pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc pemilihan tahun 2020. Di antaranya adalah syarat dan komposisi anggota PPK, PPS, dan KPPS. serta syarat Staf Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, masukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta hasil kajian dari Universitas Gadjah Mada, ada penambahan ketentuan syarat usia paling tinggi 60 tahun bagi calon anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk menunjang syarat sehat jasmani dan rohani. Sedangkan usia paling rendah adalah 17 tahun,” ucap Aswino. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kec Gamping)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts