KUA Ngaglik Sosialisasikan Juknis Terbaru Pencatatan Pernikahan

Melayani administrasi pernikahan merupakan bagian dari kegiatan pelayanan masyarakat. Sering kali adminstrasi harus dilaksanakan lintas wilayah. Oleh karena itu, agar diperoleh penyamaan pemahaman terhadap pelayanan persyaratan pernikahan maka dilaksanakan sosialisasi tentang petunjuk teknis pencatatan pernikahan berdasarkan SK Dirjen Bimbingan Islam no 473 tahun 2020 pada Rabu (25/11/2020) di Balai Nikah KUA Ngaglik.

Dalam sosialisasi yang menghadirkan Kamituwo se-Kapanewon Ngaglik atau yang mewakili, Fathoni, Kepala KUA Ngaglik menyampaikan bahwa prinsip melakukan pelayanan di bidang pernikahan adalah sama, mengingat ada beberapa peristiwa yang ketika keluar daerah masih ditolak oleh kalurahan atau KUA yang kita tuju.

Menurut Fathoni, perbedaan antara SK Dirjen Bimis no 473 tahun 2020 dengan peraturan sebelumnya adalah adanya perbedaan dalam pencatatan. Menurut peraturan baru, pencatatan dari pihak calon pengantin laki-laki hanya N1 atau pengantar nikah saja, kalau memang usianya sudah mencapai 21 tahun.

Jika usia laki dibawah 21 tahun disertakan N5 (surat izin orang tua), ditambah N6 jika sudah pernah menikah tapi pasangannya meninggal dunia. Sementara calon pengantin dari pihak Perempuan, format yang harus dilengkapi N1 (pengantar nikah), N2 (permohonan kehendak nikah), N4 (surat persetujuan mempelai), N5 (surat izin orang tua) jika usia kurang 21 tahun, dan N6 (surat keterangan kematian) jika sudah pernah menikah tapi meninggal.

Fathoni juga menjelaskan tentang wali nikah.

“Hati-hati jika bapaknya ada tapi sudah berpisah, ada yang langsung dibuatkan tidak diketahui alamatnya. Hal ini perlu ketelitian petugas maupun Petugas KUA. Jika betul tidak diketahui, baru wali hakim,” imbuhnya.
Sementara lanjut Fathoni, untuk surat keterangan wali, yang pertama nasab berasal dari ayah. Secara berurutan yang mempunyai hak untuk menikahkan adalah ayahnya, kakeknya, kakek dari ayahnya dan seterusnya, saudara laki-laki kandung usia minimal 19 tahun, anak saudara laki ayah, anak saudara seayah, cucu saudara kandung dan seterusnya, cucu saudara se-ayah dan seterusnya.

“Jadi sepupu itu bisa jadi wali, juga bisa menikahi,” jelas Fathoni lagi.

Wali hakim, pun dijelaskan Fathoni bisa dilakukan di antaranya jika tidak mampunyai wali nasab sama sekali atau wali tidak memenuhi syarat, wali mafqud atau tidak tentu rimbanya, wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki laki sedang wali sederajat dengan dirinya tidak ada, wali dipenjara atau tak dapat dijumpai, wali menolak menikahkan atau wali sedang ibadah haji atau umroh.

“Kesamaan pemaham terhadap juknis yang baru ini dalam rangka memperkecil persoalan, dan mengupayakan agar perkawinan berjalan sesuai ketentuan agama dan negara. Jika ada kesalahan, kita juga bisa ikut menanggung dosa,” kata Fathoni. (Endarwati/KIM Donoharjo)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts